MASUK
Kamis, Maret 19, 2026
HARGA IKLAN
MASUK
Beranda blog Halaman 20

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Ikuti Rakor Persiapan Operasi Ketupat 2026

Penulis
Abdul Salam Spd
-
0

Redaksi.co || Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, SH, mengikuti rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral tingkat menteri secara virtual dalam rangka persiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2026. Rakor bidang operasional tersebut turut diikuti jajaran Polri, TNI, relawan, serta sejumlah kepala perangkat daerah Kabupaten Sukabumi, pada Rabu 04/03/2026.

Rakor dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Operasi Ketupat 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 13 hingga 25 Maret 2026, dengan fokus pengamanan di berbagai objek vital seperti masjid, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, hingga lokasi wisata.

Hamzah Gurnita menyampaikan bahwa sejumlah langkah strategis telah disiapkan Polri dalam pelaksanaan Operasi Ketupat tahun ini. “Sejumlah langkah strategis dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 telah disiapkan Polri, di antaranya penempatan personel di titik-titik rawan kemacetan, pengaturan serta rekayasa lalu lintas, hingga penerapan sistem one way dan contra flow,” ujarnya.

Menurut Hamzah, pengamanan arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini harus dimaksimalkan mengingat potensi mobilisasi masyarakat diperkirakan cukup tinggi, terutama di kawasan objek wisata.

“Saya kira pengamanan arus mudik dan balik Lebaran tahun ini harus dimaksimalkan. Potensi mobilisasi masyarakat akan tinggi selama Lebaran, terutama di kantong-kantong objek wisata,” tegasnya.

Hamzah juga mengingatkan adanya potensi lonjakan wisatawan yang menggunakan kendaraan pribadi menuju sejumlah destinasi di Kabupaten Sukabumi selama libur Lebaran. “Pintu masuk dan keluar kawasan objek wisata harus diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi penumpukan kendaraan. Minimal harus disiapkan kantong parkir tambahan di kawasan wisata,” tambahnya.

Hamzah menekankan bahwa kunci keberhasilan pengamanan libur Lebaran terletak pada sinergitas seluruh unsur, mulai dari Polri, TNI, pemerintah daerah, hingga para pemangku kepentingan terkait.

“Sinergitas seluruh unsur menjadi kunci utama agar pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 berjalan aman, lancar, dan kondusif,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Hamzah juga berharap agar masyarakat dapat mematuhi aturan lalu lintas dan instruksi petugas di lapangan. “Masyarakat harus waspada dan patuh pada aturan, serta instruksi petugas di lapangan,” katanya.

Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 dapat berjalan lancar dan aman, serta masyarakat dapat merayakan Lebaran dengan nyaman dan bahagia.***

Editor : OPIK

Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Lakukan Kegiatan Berkantor Sehari di Gampong Drien Sibak Sungai Mas

Penulis
Dila Andrian
-
0

Aceh Barat.Redaksi.co
Bupati Aceh Barat, Tarmizi, bersama Wakil Bupati Said Fadheil melakukan kegiatan berkantor sehari di Gampong Drien Sibak, Kecamatan Sungai Mas, Jumat 6/3/2026

Kegiatan ini diikuti unsur Forkopimda, seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), serta para camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Tarmizi mengatakan bahwa seluruh jajaran pemerintah daerah turun langsung ke Gampong untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus menyerap aspirasi dari warga

“Hari ini seluruh SKPK hingga kecamatan berkantor di Gampong Drien Sibak. Ini kita lakukan karena wilayah ini termasuk desa yang cukup terpencil di Kecamatan Sungai Mas, sehingga pemerintah hadir langsung untuk memberikan pelayanan dan mendengar kebutuhan masyarakat,” ujar Tarmizi.

Selain memberikan layanan dan menyerap aspirasi masyarakat, Tarmizi juga menyinggung soal integritas dalam proses politik. Ia menegaskan bahwa dirinya bersama wakil bupati terpilih tanpa praktik politik uang.

“Kami sudah membuktikan bahwa Pilkada bisa dimenangkan tanpa money politik. Saya sudah dua kali menjadi anggota DPRA dan mencalonkan diri sebagai bupati juga tanpa money politik,” katanya.

Ia juga menegaskan agar praktik serupa tidak terjadi dalam pemilihan mukim maupun keuchik di Aceh Barat. Jika ditemukan adanya praktik politik uang, maka hasil pemilihan dapat dibatalkan.

Tarmizi juga mengajak warga untuk mulai mengubah pola pikir menuju kemandirian ekonomi, salah satunya dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk menanam palawija seperti cabai, tomat, dan sayuran.

“Kita harus mulai mandiri. Jangan semua kebutuhan sayur harus dibeli ke Kota Meulaboh. Tanam saja di sekitar rumah,” ujarnya.

Tarmizi juga menyinggung kondisi keuangan daerah yang saat ini mengalami penghematan anggaran. Menurutnya, dana yang tersedia harus digunakan tepat sasaran dan tidak dihabiskan untuk kegiatan yang tidak penting.

Ia menjelaskan bahwa hampir seluruh desa di Aceh Barat saat ini juga mengalami penurunan alokasi dana desa. Jika sebelumnya desa bisa menerima hingga Rp1 miliar, kini rata-rata hanya berkisar Rp300 juta hingga Rp500 juta per tahun.

Dalam kegiatan tersebut, Tarmizi juga meluncurkan Gampong Drien Sibak sebagai Gampong Bebas Narkoba, judi, Judi Online, dan Aliran Sesat, stunting dan pemuda tangguh bencana sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga moral dan keamanan masyarakat.

Di sela kegiatan berkantor sehari, Bupati dan Wakil Bupati juga melakukan kunjungan Dokter Masuk Rumah (Dokmaru) yang merupakan program unggulan pelayanan kesehatan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Kunjungan tersebut didampingi oleh Plt Kepala Dinas Kesehatan dan sekretaris dinas.
Dalam kunjungan itu, tim medis memeriksa sejumlah warga yang menderita penyakit kronis, di antaranya Bariah, Jauhari (62), Abdur Rajab (61), Maisarah (42), Khatijah (60), serta Niah (52) yang mayoritas mengalami penyakit seperti hipertensi, diabetes melitus, stroke, hiperurisemia, dan kolesterol tinggi.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Shalat Jumat bersama masyarakat di Masjid Gampong Tungkop.

Pada kesempatan tersebut, pemerintah daerah juga menyerahkan bantuan perlengkapan shalat untuk masjid setempat sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan keagamaan di Gampong

VinFast Teken Dua MoU Pengadaan 20.000 Kendaraan Listrik untuk Mitra Transportasi di Indonesia

Penulis
Dini Mariyani
-
0

 

Jakarta – Perusahaan otomotif asal Vietnam, VinFast, menandatangani dua Memorandum of Understanding (MoU) dengan perusahaan penyedia solusi transportasi PT Sembilan Benua Abadi dan PT Satu Kosong Tujuh untuk rencana pengadaan total 20.000 unit kendaraan listrik hingga 2028.
Kesepakatan yang diteken pada 5 Maret 2026 ini menjadi langkah penting dalam memperluas ekosistem mobilitas hijau di Indonesia serta mempercepat elektrifikasi sektor transportasi di Asia Tenggara.
Dalam kerja sama tersebut, PT Sembilan Benua Abadi diperkirakan akan membeli 10.000 unit kendaraan listrik hingga akhir 2027. Sementara PT Satu Kosong Tujuh berencana mengakuisisi 10.000 unit lainnya hingga 2028.
Armada yang digunakan meliputi model VinFast Nerio Green (C-SUV) dan VinFast Limo Green (MPV 7 penumpang). Kendaraan ini akan dioperasikan untuk layanan transportasi komersial guna meningkatkan efisiensi operasional sekaligus menekan emisi karbon.
Nerio Green merupakan adaptasi dari VinFast VF e34, yang sebelumnya diperkenalkan di pasar Indonesia. Sementara Limo Green hadir sebagai model terbaru dengan konfigurasi tiga baris penumpang dan jarak tempuh hingga sekitar 450 km dalam sekali pengisian penuh.
Melalui penggunaan armada listrik tersebut, kedua perusahaan transportasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan sekaligus mendorong terbentuknya kebiasaan mobilitas ramah lingkungan di masyarakat.
Dalam hampir dua tahun kehadirannya di Indonesia, VinFast juga telah menghadirkan berbagai model kendaraan listrik seperti VinFast VF 3, VinFast VF 5, VinFast VF 6, VinFast VF 7, serta MPV listrik 7 penumpang.
Selain memperluas portofolio produk, VinFast juga telah memulai operasional pabriknya di Subang, serta membangun ekosistem kendaraan listrik melalui jaringan dealer, layanan purnajual, dan pengembangan infrastruktur pengisian daya bersama V-Green.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen jangka panjang VinFast untuk mendorong transformasi mobilitas hijau di Indonesia.

RSUD Rejang Lebong Terima Bantuan Alkes Rp48 Miliar Dari Kemenke

Penulis
Siska Antoni
-
0

RSUD Rejang Lebong Terima Bantuan Alkes Rp48 Miliar Dari Kemenkes

 Reajang Lebong Redaksi.co Rabu 4 Maret 2026,,Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu menerima bantuan alat kesehatan (alkes) strategis senilai Rp48 miliar dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) guna meningkatkan status rumah sakit tersebut menjadi rujukan regional.

Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Titin Verayensi di Rejang Lebong, Rabu, menyatakan bahwa kepastian bantuan tersebut diperoleh setelah pihaknya mengikuti pertemuan daring bersama Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes.

“RSUD Rejang Lebong terpilih sebagai salah satu rumah sakit penerima bantuan empat alat kesehatan strategis dari Kementerian Kesehatan dengan total anggaran sekitar Rp48 miliar,” ujar Titin.

Dia menjelaskan, bantuan alkes dari Kementerian Kesehatan itu terdiri atas empat unit alat medis berteknologi tinggi, yakni cathlab untuk layanan jantung, CT Scan untuk penanganan saraf dan kepala, mammografi untuk deteksi dini kanker payudara, serta alat handling sitotoksik untuk meracik obat kemoterapi.

Menurut dia, kehadiran alat-alat itu akan memangkas rantai rujukan pasien di wilayah Bengkulu. Selama ini, pasien penyakit kompleks seperti jantung dan kanker sering kali harus dirujuk ke luar daerah karena keterbatasan fasilitas.

“Jika seluruh alat kesehatan ini sudah terealisasi, RSUD Rejang Lebong diproyeksikan menjadi rumah sakit rujukan regional. Masyarakat tidak perlu lagi dirujuk jauh ke luar daerah,” terangnya.

Terkait kesiapan operasional, dia menegaskan bahwa pihak rumah sakit telah menyiapkan infrastruktur gedung serta sumber daya manusia (SDM) pendukung, termasuk perawat terlatih khusus untuk pengoperasian unit cathlab.

Namun demikian, menurut dia masih ada kendala teknis yang sedang diselesaikan, salah satunya adalah penambahan daya listrik untuk mendukung pengoperasian alat-alat yang membutuhkan energi besar tersebut.

“Untuk menerima cathlab kami siap, baik gedung maupun SDM-nya. Salah satu yang tengah diusulkan tahun ini adalah penambahan daya listrik guna mendukung operasional alkes berteknologi tinggi tersebut,” jelasnya.

Ditambahkan Titin, saat ini Pemkab Rejang Lebong tengah mempercepat pemenuhan persyaratan administratif dan teknis agar bantuan tersebut dapat disalurkan tepat waktu pada tahun ini.

Peningkatan fasilitas ini diharapkan mampu menaikkan kelas dan klasifikasi RSUD Rejang Lebong sehingga memiliki daya saing yang setara dengan rumah sakit besar di tingkat provinsi maupun nasional.,

Rilis (red)

Sertijab Plt Sekretaris Dinkes Rejang Lebong Berlangsung Dengan Sukses dan Kondusip

Penulis
Siska Antoni
-
0

Sertijab Plt Sekretaris Dinkes Rejang Lebong Berlangsung Dengan Sukses dan Kondusip

Rejang Lebong, Redaksi.co– Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Dinas Kesehatan pada hari ini bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong.

 

Dalam kegiatan tersebut, jabatan PLT Sekretaris Dinas Kesehatan resmi diserahkan kepada Mery Tresiana Effendi, SST., M.Tr.Keb sebagai pengganti sekretaris sebelumnya, Heri Wartono, SKM., MM.

 

Prosesi serah terima jabatan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong, Asep Setia Budiman, serta disaksikan oleh seluruh unsur jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong.

 

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Heri Wartono atas dedikasi serta pengabdiannya selama menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan. Beliau juga menyampaikan harapan agar pejabat yang baru dapat melanjutkan program-program yang telah berjalan serta meningkatkan kinerja organisasi ke arah yang lebih baik.

 

Sementara itu, Mery Tresiana Effendi menyampaikan komitmennya untuk menjalankan amanah yang diberikan dengan penuh tanggung jawab serta bersinergi bersama seluruh jajaran Dinas Kesehatan demi mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.

 

Acara berlangsung dengan khidmat, ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan diakhiri dengan sesi foto bersama seluruh pegawai yang hadir.

 

Dengan dilaksanakannya sertijab ini, diharapkan roda organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong dapat terus berjalan dengan baik serta semakin meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (KD) Putra

Rilis,.(CIKAK)

Skandal Proyek Sekolah Rp1 Miliar di Mamasa! Tukang Gembok Gedung karena Upah Rp70 Juta Tak Dibayar

Penulis
ZULKIPLI
-
0

Redaksi.co MAMASA : Proyek pembangunan di SDK 1 Tetanggaratte yang menelan anggaran sekitar Rp1 miliar dari APBN 2019 kini meledak menjadi polemik serius. Bangunan sekolah yang berada di Desa Datu Baringan, Kecamatan Pana, Kabupaten Mamasa bahkan digembok oleh para tukang yang mengerjakannya sendiri, setelah upah dan biaya material mereka diduga belum dibayarkan.

Proyek yang disebut dikerjakan oleh pihak Balai Provinsi Sulawesi Barat atas nama Syarif dengan pelaksana Ahmad kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Kepala tukang sekaligus penyedia material, Toding M, mengambil langkah tegas dengan menyegel bangunan sekolah menggunakan gembok sebagai bentuk protes keras.

Menurut Toding, tunggakan pembayaran yang belum diselesaikan mencapai sekitar Rp70 juta, yang meliputi gaji para tukang serta biaya material seperti pasir dan batu yang digunakan selama proses pembangunan.

Merasa hak mereka diabaikan, para pekerja akhirnya memilih mengunci bangunan sekolah agar persoalan ini mendapat perhatian serius dari pihak terkait.

“Kami terpaksa menggembok sekolah ini karena sampai sekarang gaji tukang dan material belum dibayarkan. Nilainya sekitar Rp70 juta,” tegas Toding dengan nada kecewa.

Tak hanya soal tunggakan, Toding juga mengaku kecewa terhadap pihak sekolah yang disebut telah melakukan serah terima pekerjaan, padahal menurutnya belum ada persetujuan dari pihak tukang yang mengerjakan proyek tersebut.

Langkah penyegelan ini memicu dampak besar. Aktivitas sekolah terancam terganggu, sementara warga mulai mempertanyakan transparansi pengelolaan proyek pendidikan bernilai hampir satu miliar rupiah tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah maupun pihak yang disebut terlibat dalam proyek tersebut belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tunggakan pembayaran itu.

Kasus ini kini menjadi perbincangan hangat masyarakat Mamasa. Warga mendesak adanya penjelasan terbuka serta pertanggungjawaban atas penggunaan dana APBN 2019 dalam proyek pembangunan sekolah tersebut, agar kepercayaan publik terhadap pembangunan di sektor pendidikan tidak semakin terkikis. (ZUL)

Warga Binaan Lapas Banyuwangi Rampungkan Al-Qur’an Raksasa, Kini Digunakan Rutin untuk Tadarus

Penulis
TRS
-
0

BANYUWANGI – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi menorehkan prestasi gemilang dalam program pembinaan kepribadian. Tiga orang warga binaan berhasil merampungkan penulisan Al-Qur’an raksasa berukuran 1 meter yang kini menjadi sarana utama tadarus bersama selama bulan suci Ramadhan di dalam Lapas.

Karya monumental ini merupakan buah manis dari program pembinaan berbasis pondok pesantren di Lapas Banyuwangi, khususnya di bidang seni kaligrafi. Menariknya, ketiga warga binaan yang terlibat awalnya sama sekali tidak memiliki dasar ilmu menulis Al-Qur’an maupun kaligrafi. Kemampuan tersebut mereka dapatkan melalui bimbingan intensif hasil kerja sama Lapas dengan pengrajin kaligrafi profesional.

Kepala Lapas (Kalapas) Banyuwangi, I Wayan Nurasta Wibawa, menjelaskan bahwa proses pengerjaan Al-Qur’an raksasa ini memakan waktu kurang lebih 10 bulan. Penulisan dimulai sejak momentum Ramadhan tahun lalu dan diselesaikan dengan penuh ketelitian.

“Al-Qur’an ini adalah bukti keberhasilan pembinaan berbasis pondok pesantren kami. Meskipun para penulisnya berangkat dari nol tanpa keahlian kaligrafi, berkat ketekunan dan bimbingan pengrajin yang kami hadirkan, mereka mampu melahirkan mahakarya yang luar biasa ini,” ujar Wayan, Kamis (5/3).

Wayan menekankan bahwa aspek akurasi ayat menjadi prioritas mutlak. Sebelum digunakan secara resmi, naskah Al-Qur’an tersebut telah melalui proses tashih atau pemeriksaan mendalam oleh Pondok Pesantren Nur Cahaya Tarbiyatul Qur’an.

“Kami memastikan setiap huruf dan harakatnya benar. Setelah melalui proses tashih dan pemeriksaan ulang, dilakukan pembetulan pada bagian-bagian tertentu hingga akhirnya dijilid kembali untuk kedua kalinya guna memastikan kualitas fisik dan kerapiannya. Kami berharap karya ini membawa manfaat, berkah, serta memotivasi warga binaan lain untuk terus berkarya,” tambah Wayan.

Kebanggaan mendalam dirasakan oleh Moch Chanafi salah satu dari tiga penulis utama Al-Qur’an tersebut. Baginya, perjalanan selama 10 bulan menulis kalam illahi ini menjadi sarana refleksi dan pendewasaan spiritual yang sangat berharga.

“Saya sangat bangga bisa menyelesaikan Al-Qur’an raksasa ini, apalagi saya memulainya dari tidak bisa sama sekali. Selama menulis, saya belajar banyak hal untuk bekal kembali ke masyarakat nanti. Saya menjadi lebih sabar dan lebih meresapi nilai-nilai luhur dari setiap ayat yang saya goreskan,” ungkap Chanafi.

Kini, Al-Qur’an raksasa tersebut menjadi jantung kegiatan religi di Lapas Banyuwangi. Keberadaannya bukan sekadar simbol kreativitas, melainkan representasi semangat hijrah dan transformasi positif para warga binaan dalam menjemput masa depan yang lebih baik.

Proyek Pelebaran Jalan Srono–Muncar Disorot, Diduga Gunakan Material dari Tambang Ilegal

Penulis
TRS
-
0

BANYUWANGI – Kegiatan proyek pelebaran jalan di sepanjang ruas jalan raya Srono–Muncar yang di duga dilaksanakan oleh PT ARGO TUHU yang hingga saat ini belum ada papan informasi, dan bersumber dari anggaran APBN menuai sorotan publik.

Proyek yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kelancaran arus lalu lintas tersebut kini menjadi perbincangan masyarakat setelah muncul dugaan adanya sejumlah kejanggalan dalam mekanisme pengerjaannya.

 

Sorotan tersebut bermula dari video kiriman warga yang beredar di kalangan masyarakat. Dalam rekaman tersebut, terlihat aktivitas pekerjaan pelebaran jalan yang disertai narasi dari perekam yang mempertanyakan asal-usul material yang digunakan dalam proyek tersebut.

 

Dalam video itu terdengar jelas keterangan yang menyebutkan bahwa material urug yang digunakan diduga berasal dari salah satu tambang galian C yang tidak memiliki izin resmi. Tambang tersebut, menurut informasi yang beredar di masyarakat, diduga dimiliki oleh seorang penambang berinisial HR,

“Tanah tersebut di ambil dari tambang tidak berijin ini. Tanah.e HR”, sebutnya sambil memvideo aktifitas pengurukan

Selain persoalan asal material, masyarakat juga menyoroti dugaan adanya penjualan sedimen atau tanah hasil pengerukan dari sepadan jalan oleh pihak pelaksana proyek. Padahal, dalam praktik pengelolaan proyek yang bersumber dari anggaran negara, material hasil pekerjaan yang memiliki nilai ekonomis seharusnya dikelola melalui mekanisme administrasi dan ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari aset negara.

Beberapa pihak menilai, apabila benar terjadi penjualan material tersebut tanpa melalui prosedur yang semestinya, maka hal itu berpotensi menimbulkan persoalan administrasi hingga hukum.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak PT Argo Tuhu maupun instansi terkait mengenai dugaan penggunaan material dari tambang yang tidak berizin serta mekanisme pengelolaan sedimen hasil pengerukan di lokasi proyek tersebut.

Masyarakat berharap instansi berwenang dapat melakukan penelusuran dan klarifikasi guna memastikan seluruh proses pekerjaan proyek berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan standar teknis yang berlaku, mengingat proyek tersebut menggunakan anggaran negara yang bersumber dari APBN.

Jika terbukti terdapat pelanggaran, publik menilai langkah penegakan aturan perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur tetap berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.

TPG Guru Madrasah Mulai Dicairkan Bertahap, Ditjen Pendis Percepat Penerbitan SKAKPT

Penulis
Dini Mariyani
-
0

Jakarta – Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi tenaga pendidik madrasah mulai dicairkan secara bertahap pada pekan ini. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amien Suyitno dalam acara Silaturahim dan Buka Puasa bersama Ditjen Pendis dan Forum Wartawan Kementerian Agama (Forwagama) di Gedung Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Amien menjelaskan, percepatan pencairan dilakukan seiring upaya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam mempercepat penerbitan Surat Keputusan Analisis Kelayakan Penerima Tunjangan (SKAKPT) bagi guru yang telah melengkapi persyaratan administrasi.
“Sesuai arahan Menteri Agama Nasaruddin Umar, kami terus mempercepat proses penerbitan SKAKPT agar hak para guru madrasah dapat segera diterima,” ujar Amien.
Ia menambahkan, bagi guru yang SKAKPT-nya telah terbit, proses penyaluran dana tunjangan sudah mulai berjalan secara bertahap pada pekan ini.
“Bagi yang SKAKPT-nya telah terbit, proses pencairan tunjangan sudah mulai berjalan secara bertahap pada pekan ini,” imbuhnya.
Berdasarkan data pemrosesan pada 2 dan 4 Maret 2026, tercatat 246.449 SKAKPT telah diterbitkan dari total 405.438 guru madrasah yang memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG). Angka tersebut termasuk 32.081 guru yang baru lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2025.
Sementara itu, sekitar 158.989 guru lainnya masih berada dalam tahap finalisasi administrasi. Untuk menuntaskan proses tersebut, Ditjen Pendidikan Islam telah menjadwalkan penerbitan SKAKPT lanjutan pada 7 Maret 2026 (tahap ketiga) dan 9 Maret 2026 (tahap keempat).
Menurut Amien, penyaluran TPG bukan sekadar proses administratif, tetapi juga merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru sekaligus penghargaan atas profesionalitas tenaga pendidik.
“TPG adalah bentuk penghargaan negara atas dedikasi dan profesionalitas guru dalam mendidik generasi bangsa. Karena itu, kami berupaya memastikan penyalurannya semakin cepat, tepat, dan akuntabel,” tegasnya.
Ia berharap dukungan tersebut dapat semakin memotivasi para guru madrasah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan.
“Kami juga berharap para guru madrasah dapat terus meningkatkan semangat pengabdian dalam mencetak generasi unggul serta memperkuat kualitas pendidikan Islam di Indonesia,” pungkasnya.

Dinkes Rejang Lebong  Sigap Tangani 46 Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies(HPR)

Penulis
Siska Antoni
-
0

Dinkes Rejang Lebong  Sigap Tangani 46 Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies(HPR)

Rejang Lebong Redaksi.co 04-03-2026,,Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu telah menangani 46 kasus gigitan hewan penular rabies (HPR) di wilayah itu terhitung Januari hingga Februari 2026.

Kepala Dinkes Rejang Lebong Asep Setia Budiman saat dihubungi di Rejang Lebong, Senin, menyebutkan puluhan pasien ini warga yang terkena gigitan anjing, kucing, dan kera.

“Kasus gigitan HPR yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong pada bulan Januari dan Februari tahun 2026 ini sudah ada 46 pasien yang ditangani oleh 21 puskesmas serta RSUD Rejang Lebong,” kata dia.

Dari total kasus yang ditangani itu, diketahui satu pasien dilaporkan meninggal dunia setelah dinyatakan positif rabies. Pasien tersebut diketahui terkena gigitan anjing liar pada November 2025, namun baru menunjukkan gejala dan meninggal dunia pada Januari 2026.

Dia menjelaskan seluruh warga yang menjadi korban gigitan HPR telah mendapatkan penanganan medis secara intensif oleh petugas kesehatan yang tersebar di 15 kecamatan.

“Untuk pasien yang terkena gigitan HPR ini telah diberikan suntikan Vaksin Antirabies atau VAR sebagai langkah pencegahan utama,” katanya.

Ia menilai angka kasus gigitan hewan di wilayah tersebut tergolong cukup tinggi. Berdasarkan data historis, sepanjang 2025, pihaknya menangani 351 pasien gigitan HPR.

Terkait dengan kondisi tersebut, masyarakat diimbau selalu waspada terhadap hewan liar maupun hewan peliharaan yang menunjukkan gejala tidak wajar.

“Kami mengimbau warga yang menjadi korban gigitan HPR agar segera melapor dan berobat ke puskesmas terdekat maupun rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis segera, guna mencegah risiko tertular virus rabies yang mematikan,” katanya.

Selain penanganan medis, Dinkes Rejang Lebong juga berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kegiatan vaksinasi massal terhadap HPR serta pengawasan terhadap populasi HPR di pemukiman warga guna menekan angka kasus gigitan di masa mendatang.

Rilis SISKA,C,K

1...192021...412Halaman 20 dari 412

PILIHAN EDITOR

POSTING POPULER

KATEGORI E POPULLARIZUAR

©