Aceh Barat.Redaksi.co
Pemadaman listrik yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Barat berdampak serius pada terputusnya jaringan internet, menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan maupun membagikan informasi penting di tengah situasi bencana seperti sekarang ini . Kondisi ini membuat banyak warga tidak dapat menghubungi keluarga, kerabat, maupun melaporkan keadaan di lingkungan mereka berdomisili.

Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP MM, menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi tersebut. Ia menegaskan bahwa akses komunikasi merupakan kebutuhan vital, terutama saat masyarakat menghadapi banjir dan longsor yang terjadi beberapa hari terakhir.

“Disaat bencana seperti ini, jaringan internet sangat dibutuhkan untuk menghubungi keluarga dan melaporkan kondisi terkini. Kami terus berupaya agar persoalan ini segera teratasi,” ujar Tarmizi kepada media, Minggu 30/11/2025

Untuk mengatasi hambatan komunikasi sebut bupati,Pemkab Aceh Barat telah mengupayakan pemasangan 15 unit perangkat internet Starlink di sejumlah titik terdampak. Namun, proses aktivasi masih menghadapi kendala teknis dan keterbatasan pasokan listrik.

“Hari ini sedang diupayakan 15 unit Starlink dan dilakukan setting. Namun masih terkendala arus listrik dan gangguan teknis, sehingga belum bisa optimal. Tetapi kita pastikan semua titik akan difungsikan secepatnya,” jelas Tarmizi.

Sedangkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominsa) Erdian Mourny menyebutkan, pihaknya memastikan bahwa 14 sekolah yang sebelumnya ditetapkan sebagai penerima layanan Starlink kini difungsikan ganda untuk kebutuhan pendidikan serta sebagai pusat komunikasi kebencanaan.

Berikut daftar sekolah penerima layanan internet Starlink:

1. SD Swasta Sikundo, Gampong Sikundo, Kecamatan Pante Ceureumen
2. SD PIR Batee Puteh I, Gampong Alue Keumeneng, Kecamatan Woyla Barat
3. SD Tungkop, Gampong Tungkop, Kecamatan Sungai Mas
4. SD Gaseu, Gampong Gaseu, Kecamatan Sungai Mas
5. SD Gleng, Gampong Gleng, Kecamatan Sungai Mas
6. SD Seuradeuk, Gampong Seuradeuk, Kecamatan Woyla Timur
7. SD Anoe Puteh, Desa Anoe Puteh, Kecamatan Kaway XVI
8. SD Rambong, Gampong Rambong, Kecamatan Woyla Timur
9. SD Kajeung, Gampong Kajeung, Kecamatan Sungai Mas
10. SD Pasi Ara, Gampong Pasi Ara, Kecamatan Woyla Timur
11. SD Lancok, Gampong Lancok, Kecamatan Sungai Mas
12. SD Tutut , Gampong Tutut , Kecamatan Sungai Mas
13. SD Blang Teungoh, Gampong Blang Teungoh, Kecamatan Panton Reu
114.SD Kubu Capang, Gampong Kubu Capang Kecamatan Woyla Timur
15. SMP 3 Woyla Timur, Gampong Alue Meuganda, Kecamatan Woyla Timur

Erdian memastikan seluruh titik tersebut sudah aktif mulai hari ini, dan siap beroperasi penuh begitu suplai listrik kembali tersedia, kecuali SD Anoe Puteh di Kecamatan Kaway XVI, dikarenakan perangkatnya untuk sementara digunakan untuk Posko Komando Kebencanaan.

“Jika arus listrik tersambung, insya Allah semua titik bisa berfungsi optimal. Ini langkah cepat pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap bisa berkomunikasi dan mendapatkan informasi,” tutupnya.

Dengan langkah ini, Pemerintah Aceh Barat berharap arus informasi dapat kembali lancar, sehingga upaya penanganan bencana dan evakuasi bisa berlangsung lebih efektif dan terkoordinasi****

Nusa Dua, 30 November 2025 | REDAKS.co – SKK Migas kembali menegaskan posisinya sebagai lembaga yang konsisten mengedepankan praktik keberlanjutan. Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) SKK Migas tahun ini kembali meraih Gold Rank pada ajang Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025, sebuah penilaian bergengsi yang diselenggarakan oleh National Center for Corporate Reporting (NCCR).

Pencapaian ini memperkuat komitmen SKK Migas dan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) dalam menjaga keseimbangan antara upaya peningkatan produksi migas nasional dan penguatan agenda keberlanjutan.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, usai menerima penghargaan pada Jumat (28/11), menegaskan bahwa prioritas terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan tidak akan ditinggalkan, meskipun industri tengah fokus mengejar target peningkatan lifting dan produksi.

“Upaya-upaya keberlanjutan tetap menjadi prioritas karena rencana strategis kami tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga mendukung komitmen Indonesia mencapai target net zero emission,” ujarnya.

Laporan Keberlanjutan sebagai Pilar Transparansi

Sustainability Report yang disusun SKK Migas merujuk pada standar internasional Global Reporting Initiative (GRI) dan mencerminkan komitmen lembaga terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

ASRRAT sendiri merupakan ajang tahunan yang memberikan apresiasi kepada organisasi yang berhasil mengkomunikasikan kinerja ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola secara transparan.

Tahun ini, ASRRAT diikuti oleh 82 perusahaan dan organisasi dari Indonesia, Filipina, dan Bangladesh. Dengan raihan Gold Rank 2025, SKK Migas kini telah mengoleksi tujuh kali penghargaan Gold.

Komitmen Pengurangan Emisi dan Akselerasi CCUS

Djoko menjelaskan bahwa penanganan isu keberlanjutan, terutama pengurangan emisi karbon, merupakan pekerjaan jangka panjang yang harus dimulai dengan langkah-langkah nyata. Industri hulu migas telah menjalankan berbagai inisiatif, seperti:

• Peningkatan efisiensi energi,
• Pengurangan emisi metana,
• Minimalisasi flare gas hingga menuju zero flaring,
• Serta percepatan implementasi teknologi Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS).

Beberapa proyek CCUS kini menunjukkan progres signifikan, seperti Ubadari (Tangguh) dan rencana pengembangan di Blok Masela. Teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon sejatinya bukan hal baru di industri hulu migas Indonesia, sebab metode CO₂ flooding dan pressure maintenance telah lama diterapkan, termasuk di lapangan Sukowati dan Banyu Urip.

Djoko menambahkan bahwa Indonesia memiliki potensi penyimpanan karbon yang sangat besar dan telah didukung secara regulatif. SKK Migas juga telah menerbitkan Pedoman Tata Kerja (PTK) yang memberikan panduan komprehensif bagi pelaksanaan proyek CCS/CCUS di sektor hulu migas, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan dan evaluasi.

Kolaborasi Menjadi Kunci

Meski regulasi semakin mendukung, Djoko menegaskan bahwa keberhasilan implementasi CCS/CCUS tidak dapat dicapai hanya oleh industri hulu migas.

“Masih diperlukan kolaborasi yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan proyek CCS/CCUS yang nyata,” pungkasnya.

Tentang SKK Migas

SKK Migas adalah satuan kerja khusus di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang bertugas mengelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pembentukannya diatur dalam Perpres No. 95/2012 jo. Perpres No. 9/2013, sebagaimana diubah dengan Perpres No. 36/2018 dan Permen ESDM No. 2/2022.

SKK Migas diamanatkan untuk memastikan pengelolaan sumber daya migas negara memberikan manfaat maksimal bagi kemakmuran rakyat.

Aceh Barat.Redaksi.co
Banjir yang melanda Aceh Barat beberapa hari lalu mengakibatkan kerusakan parah pada infrastruktur sekolah di Aceh Barat,termasuk SD Negeri Alue Lhok di Kecamatan Pante Ceureumen. Fasilitas belajar mengajar seperti kantor guru, perpustakaan, MCK, ruang UKS, rumah dinas guru, dan pagar sekolah sepanjang 60 meter rusak berat. Bahkan, beberapa lokal sekolah juga terendam banjir.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadis Dikbud) Kabupaten Aceh Barat Husensah M.Pd melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar T. Raflizar S.Pd.PKN menyatakan bahwa sekolah telah diliburkan sejak 27 hingga 29 November 2025 untuk memfasilitasi proses evakuasi dan perbaikan terhadap pasilitas pendidikan yang rusak.

“Dapat kami informasikan,Kerusakan akibat banjir khusus SD Alue Lhok untuk proses belajar dalam menghadapi ujian naik kelas akan kami Carikan tempat yang lebih layak dan proses ujiannya nanti tanggal 1 Desember 2025 ” Ujar T.Raflizar kepada media ini Minggu 30/11/2025

T.Raflizar juga menyampaikan sesuai arahan Kepala Dinas Dikbud,selaku Kabid Dikdas pihaknya telah meliburkan 76 sekolah sejak tanggal 27 s/d 29 kemarin mengingat musibah banjir termasuk SD Alue Lhok.

Lebih lanjut Kabid Dikdas mengatakan pihaknya telah mengajukan permohonan kepada pihak BPBD untuk membantu membersihkan lumpur serta puing puing reruntuhan di beberapa sekolah yang masih dapat dipakai agar secepatnya proses belajar mengajar berjalan.

“Sudah kami sampaikan permohonan ke pihak BPBD Aceh Barat untuk membantu membersihkan sekolah sekolah mengingat ujian kenaikan kelas mulai Senin 1/12/2025 ” Pungkasnya.

Pihak dinas terkait berupa mencari berbagai tempat alternatif untuk bisa memperlancar proses belajar mengajar demi untuk lancarnya belajar siswa dalam menghadapi ujian kenaikan kelas,
Musibah banjir yang terjadi beberapa hari lalu merupakan yang terparah dalam beberapa tahun belakangan,kerjasama antar sektor di perlukan untuk bisa lancar kegiatan belajar mengajar di Aceh Barat pasca musibah banjir ****

FAKFAK | REDAKSI.co – Polemik mengenai dualisme keputusan organisasi di tubuh PSSI Kabupaten Fakfak kembali mengemuka setelah Semuel Lesnussa, menyampaikan pernyataan resmi sekaligus closing statement yang  menyoroti penerbitan dua Surat Keputusan (SK) oleh PSSI Provinsi Papua Barat.

Semuel menjelaskan bahwa polemik bermula dari SK Nomor 111/SKEP/PSSI-PB/V/2023 tentang Pengurus Asosiasi Kabupaten Fakfak Periode 2023–2027 yang kemudian dibatalkan melalui SK Nomor 474/SKEP/PSSI-PB/X/2025 mengenai penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSSI Kabupaten Fakfak. Menurutnya, dua keputusan yang saling bertentangan itu justru menjadi sumber kekacauan internal di Fakfak.

“SK 111 dan SK 474 itu ditandatangani oleh Ketua Umum PSSI Papua Barat. Karena itu, tidak boleh ada pihak yang mencuci tangan atas polemik yang terjadi hari ini,” tegas Semuel. Ia menilai alasan bahwa SK 111 hanya berupa “mandat ivent” tidak memiliki dasar organisatoris yang jelas, apalagi hingga dijadikan dasar penunjukan Plt dan pembatalan kepengurusan yang sah.

Semuel menyoroti bahwa penyelesaian sengketa organisasi seharusnya dijalankan melalui mekanisme resmi yang telah diatur dalam Statuta PSSI edisi 2025, khususnya Pasal 91 ayat 1 tentang penyelesaian sengketa serta Pasal 16 dan Pasal 26 mengenai pemberhentian anggota. Ia menekankan bahwa pemberhentian kepengurusan tidak dapat dilakukan semata-mata melalui sebuah SK, tetapi wajib melalui rapat Komite Eksekutif PSSI Papua Barat dan didukung minimal delapan tanda tangan anggota Exco sebelum diputuskan dalam Kongres PSSI Papua Barat.

“Hingga hari ini, kami belum melihat rekomendasi rapat Komite Eksekutif yang menjadi dasar pemberhentian Pengurus PSSI Kabupaten Fakfak periode 2023–2027. Kalau SK itu membatalkan kepengurusan yang sah, maka konsekuensinya adalah pemberhentian tetap — dan mekanismenya wajib sesuai statuta, bukan kehendak personal,” ujarnya.

Semuel juga mengingatkan bahwa tindakan Ketua PSSI Papua Barat dapat mengandung unsur pelanggaran Statuta dan Petunjuk Organisasi PSSI 2025, terutama terkait intervensi terhadap kepengurusan dan pelaksanaan kongres daerah. Karena itu, ia meminta Komite Eksekutif PSSI Papua Barat segera melakukan kajian resmi melalui rapat Exco untuk menilai potensi pelanggaran tersebut.

“Kami berharap Komite Eksekutif PSSI Papua Barat jeli melihat indikasi pelanggaran yang sedang terjadi. Pimpinan organisasi harus menjadi teladan, bukan justru berbalas pantun di media dengan pengurus kabupaten,” tutur Semuel.

Dengan pernyataan ini, Semuel menutup polemik sekaligus mendesak agar seluruh proses dikembalikan pada aturan main yang sah: Statuta dan Petunjuk Organisasi PSSI edisi 2025. Ia menegaskan bahwa kepastian hukum organisasi adalah syarat penting bagi stabilitas sepak bola Fakfak dan integritas PSSI Papua Barat.

Aceh Barat.Redaksi.co
PT Agrabudi Jasa Bersama (AJB) bergerak cepat menyalurkan bantuan kemanusiaan pasca banjir melanda kawasan pemukiman penduduk di kecamatan Kaway XVI, Meureubo, Aceh Barat. Bantuan tanggap darurat ini disalurkan melalui posko yang didirikan oleh masyarakat di setiap perkampungan pada Sabtu 29/11/2025

Humas PT AJB, Safran Arie Tama, menyatakan bahwa perusahaan tersebut memberikan bantuan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang
tertimpa musibah banjir

“Kami bergerak memberikan bantuan tanggap darurat untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak di sekitar kecamatan Kaway XVI dan kecamatan Meureubo, seperti Gampong Meunasah Buloh,Padang Mancang, dan Gampong Pasi Pinang kecamatan Meureubo yang terdiri dari beberapa titik Gampong yang terkena banjir,” Ujar Safran Humas PT AJB didampingi oleh ketua team Penanggulangan Banjir Ibu Zikra kepada media ini Minggu 30/11/2025.

Bantuan yang disalurkan berupa sembako seperti mie instan, telor dan lain lain kebutuhan masa panik ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak banjir.

Banjir yang melanda Aceh Barat kali ini termasuk yang terparah,sehingga penanganannya memerlukan kerjasama antar sektor untuk membantu memulihkan keadaan warga terdampak untuk bangkit kembali dari musibah ****

Aceh Barat.Redaksi.co
Warga perumahan Gampong Pasi Mesjid kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat masih belum bisa menikmati listrik setelah banjir melanda kawasan tersebut beberapa hari lalu. Mereka mengeluhkan lamban dan kurangnya informasi dari pihak PLN dalam menangani masalah pemadaman listrik, aktivitas warga untuk membersihkan sisa banjir di kediaman mereka menjadi terlambat,

Heri, salah seorang warga perumahan mengungkapkan kekesalannya terhadap pihak PLN yang belum memberikan informasi akurat tentang penyebab pemadaman listrik padahal di tempat lain sudah nyala meski secara bergiliran.

“Kami di perumahan ini masih beraktivitas tanpa listrik, padahal Gampong sebelah seperti Leuhan, Ranto Panyang, dan sekitarnya sudah hidup ,sedangkan kami sudah tiga hari belum hidup juga “ujarnya pada Sabtu 29/11/2025 malam.

Heri mempertanyakan, mengapa listrik di Gampong Pasi Mesjid belum juga dinyalakan, padahal tidak ada tiang listrik yang tumbang. “Kalau hari pertama kami masih memahami, tapi sudah tiga hari lampu tidak hidup, apa penyebabnya? Kami juga perlu arus listrik apalagi semua aktifitas rumah tangga memerlukan listrik,” katanya dengan nada kesal.

Terkait belum mengalirnya suplai arus listrik ke Gampong Pasi Mesjid di coba kompirmasi oleh media ini ke pihak PT PLN (Persero) Meulaboh melalui nomor petugas yang bisa di hubungi melalui pesan singkat WhatsApp,belum ada balasan terkait permintaan warga tersebut, meskipun notifikasi menunjukkan centang dua .

Warga perumahan Gampong Pasi Mesjid dan sekitarnya berharap pihak PLN dapat segera menangani masalah pemadaman listrik dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat ****

Aceh Barat.Redaksi.co
Warga perumahan Gampong Pasi Mesjid kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat masih belum bisa menikmati listrik setelah banjir melanda kawasan tersebut beberapa hari lalu. Mereka mengeluhkan lamban dan kurangnya informasi dari pihak PLN dalam menangani masalah pemadaman listrik, aktivitas warga untuk membersihkan sisa banjir di kediaman mereka menjadi terlambat,

Heri, salah seorang warga perumahan mengungkapkan kekesalannya terhadap pihak PLN yang belum memberikan informasi akurat tentang penyebab pemadaman listrik padahal di tempat lain sudah nyala meski secara bergiliran.

“Kami di perumahan ini masih beraktivitas tanpa listrik, padahal Gampong sebelah seperti Leuhan, Ranto Panyang, dan sekitarnya sudah hidup ,sedangkan kami sudah tiga hari belum hidup juga “ujarnya.

Heri mempertanyakan, mengapa listrik di Gampong Pasi Mesjid belum juga dinyalakan, padahal tidak ada tiang listrik yang tumbang. “Kalau hari pertama kami masih memahami, tapi sudah tiga hari lampu tidak hidup, apa penyebabnya? Kami juga perlu arus listrik apalagi semua aktifitas rumah tangga memerlukan listrik,” katanya dengan nada kesal.

Terkait belum mengalirnya suplai arus listrik ke Gampong Pasi Mesjid di coba kompirmasi oleh media ini ke pihak PT PLN (Persero) Meulaboh melalui nomor petugas yang bisa di hubungi melalui pesan singkat WhatsApp,belum ada balasan terkait permintaan warga tersebut, meskipun notifikasi menunjukkan centang dua .

Warga perumahan Gampong Pasi Mesjid dan sekitarnya berharap pihak PLN dapat segera menangani masalah pemadaman listrik dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat ****