Jakarta,Redaksi.Co-BSD Dalam rangka meningkatkan kebersamaan sekaligus mendukung program Work Life Balance, BRI Branch Office (BO) BSD menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) bersama seluruh karyawan. Kegiatan ini dilaksanakan pada 2 Desember 2025 dan bertempat di Teras Kota BSD.
Acara nobar tersebut diikuti oleh seluruh pekerja BRI BO BSD dan turut dihadiri oleh Adri Wiryawan Hasan selaku Pemimpin Cabang. Kegiatan ini menjadi sarana untuk melepas penat dari rutinitas kerja, mempererat kebersamaan, serta membangun suasana kerja yang lebih harmonis dan solid.
Pemimpin Cabang BRI BO BSD, Adri Wiryawan Hasan, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen manajemen dalam menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi para pekerja.
“Melalui kegiatan seperti nonton bareng ini, kami ingin menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman dan menyenangkan. Dengan kebersamaan yang terjalin, diharapkan semangat kerja dan produktivitas karyawan dapat terus meningkat,” ujarnya.
BRI BO BSD berkomitmen untuk terus menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mendukung kesejahteraan karyawan, memperkuat sinergi tim, serta mendorong terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan berkelanjutan.
Jakarta,Redaksi.Co-BSD Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) BRI ke-130, BRI Branch Office (BO) BSD mengadakan kegiatan Brilian Sportartcular kategori badminton. Kegiatan ini dilaksanakan pada 10 Desember 2025 dan bertempat di Matrix Badminton Center, dengan diikuti oleh seluruh pekerja BRI BO BSD.
Kegiatan olahraga ini turut dihadiri oleh Adri Wiryawan Hasan selaku Pemimpin Cabang BRI BO BSD. Brilian Sportartcular menjadi ajang untuk mempererat kebersamaan, meningkatkan sportivitas, serta menjaga kebugaran jasmani di lingkungan kerja, sejalan dengan semangat BRI dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan produktif.
Pemimpin Cabang BRI BO BSD, Adri Wiryawan Hasan, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT BRI ke-130 sekaligus upaya menumbuhkan semangat kebersamaan.
“Melalui Brilian Sportartcular ini, kami ingin memperkuat kekompakan dan semangat seluruh pekerja dalam menyambut HUT BRI ke-130. Dengan tubuh yang sehat dan kebersamaan yang solid, diharapkan kinerja dan pelayanan kepada nasabah semakin optimal,” ujarnya.
BRI BO BSD berkomitmen untuk terus menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mendukung kesehatan, kebersamaan, dan budaya kerja yang produktif sebagai bagian dari semangat transformasi BRI.
Jakarta,Redaksi.Co-BSD Dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) BRI ke-130, BRI Branch Office (BO) BSD memasang spanduk HUT BRI secara meriah dan megah di lingkungan kantor BRI BO BSD. Pemasangan spanduk ini dilakukan pada 11 Desember 2025 sebagai wujud semangat dan kebanggaan insan BRILian dalam menyambut usia BRI yang ke-130 tahun.
Kegiatan tersebut disaksikan oleh seluruh pekerja BRI BO BSD dan didukung langsung oleh Adri Wiryawan Hasan selaku Pemimpin Cabang BRI BO BSD. Spanduk yang terpasang menjadi simbol semangat kebersamaan, dedikasi, serta komitmen BRI dalam terus memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
Pemimpin Cabang BRI BO BSD, Adri Wiryawan Hasan, menyampaikan bahwa pemasangan spanduk ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT BRI ke-130.
“Pemasangan spanduk ini menjadi simbol semangat 130 tahun BRI dalam berkarya dan melayani negeri. Kami berharap momentum ini semakin memotivasi seluruh pekerja untuk terus memberikan kinerja dan pelayanan terbaik kepada nasabah,” ujarnya.
BRI BO BSD berkomitmen untuk terus mendukung dan menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan HUT BRI ke-130 dengan semangat kebersamaan, inovasi, dan pelayanan prima.
Jakarta,Redaksi.Co-BSD BRI Branch Office (BO) BSD terus menunjukkan komitmen humanis dalam memberikan layanan perbankan yang inklusif bagi kaum disabilitas. Melalui penyediaan fasilitas pendukung serta kesiapan para pekerja dalam memberikan pelayanan yang ramah dan profesional, BRI BO BSD berupaya menghadirkan pengalaman perbankan yang lebih mudah, nyaman, dan unggul bagi seluruh lapisan masyarakat.
Berlokasi di BRI BO BSD, komitmen ini didukung oleh seluruh pekerja BRI BO BSD dengan arahan langsung dari Adri Wiryawan Hasan selaku Pemimpin Cabang BRI BO BSD. Berbagai fasilitas pendukung disiapkan guna menunjang kebutuhan nasabah disabilitas, mulai dari aksesibilitas layanan hingga pendampingan khusus saat bertransaksi.
Pemimpin Cabang BRI BO BSD, Adri Wiryawan Hasan, menegaskan bahwa pelayanan yang humanis dan inklusif merupakan bagian dari nilai utama BRI.
“Kami berkomitmen untuk memberikan layanan yang setara bagi seluruh nasabah, termasuk kaum disabilitas. Dengan fasilitas pendukung dan kesiapan pekerja, kami ingin memastikan setiap nasabah mendapatkan pengalaman perbankan yang aman, nyaman, dan mudah,” ujarnya.
BRI BO BSD akan terus meningkatkan kualitas layanan dan sarana pendukung sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan perbankan yang ramah, inklusif, serta berorientasi pada kepuasan nasabah.
Redaksi.co, Jakarta | Praktisi hukum Agustinus Nahak menilai kehadiran Ammar Zoni secara langsung dalam persidangan merupakan langkah yang tepat dan krusial. Permohonan agar Ammar Zoni hadir secara fisik di Pengadilan Jakarta telah disetujui, sehingga tidak ada lagi alasan untuk mengikuti sidang secara daring.
“Seharusnya dia hadir langsung agar bisa menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Kalau secara online, sering kali ada kendala teknis sehingga tidak semua bisa tersampaikan secara utuh,” ujar Agustinus Nahak.
Nahak menegaskan, kehadiran Ammar Zoni di Jakarta bersifat sementara dan bukan merupakan pemindahan rumah tahanan. Setelah persidangan selesai, Ammar Zoni akan kembali ke tempat penahanan semula. Selama ini, keterlambatan kehadiran secara langsung diduga dipengaruhi pertimbangan keamanan serta koordinasi antar lembaga, mulai dari kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan yang bertanggung jawab atas keselamatan tahanan.
Lebih lanjut, Nahak menyinggung kemungkinan Ammar Zoni mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC). Menurutnya, status tersebut hanya bisa diperoleh jika Ammar bersikap terbuka dan mengungkap seluruh fakta perkara, termasuk pihak-pihak yang terlibat dan aktor utama di balik kasus narkotika yang menjeratnya.
“Justice collaborator itu harus membuka semuanya, siapa yang terlibat, siapa otaknya. Itu yang nantinya menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman,” ujarnya.
Nahak menambahkan, apabila berstatus sebagai JC, Ammar Zoni berhak mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Meski demikian, ia mengingatkan bahwa dalam perkara narkotika, ancaman hukuman tetap berat, mulai dari pidana minimal empat tahun hingga maksimal hukuman mati, bergantung pada peran terdakwa dan pembuktian di persidangan.
Aceh Barat.Redaksi.co
Aktivis dan pemerhati listrik di Aceh Barat, Antarizal, menuding PT PLN (Persero) tidak adil dalam menyuplai arus listrik di daerah itu. Hal ini terkait jadwal pemadaman listrik pascabanjir yang dianggap tidak teratur.
Dirinya mengaku prihatin dengan kondisi seperti, menurutnya kalau untuk Aceh Barat yang sebenarnya bisa di berlakukan pemadaman bergilir dengan memperhatikan kondisi dilapangan,jangan terkesan asal asalan saja,ada yg kebagian satu hari hidup lima hari atau seminggu mati,ini menurut dia percuma saja karena tidak pasti
“Jadwal pemadaman listrik di Aceh Barat sangat amburadul. Ada yang hidup satu hari, matinya seminggu. Ada juga yang hidup setengah hari, matinya seminggu. Ini tidak adil dan terkesan anak tiri dan anak kandung,” kata Antarizal.
Lebih lanjut, sebagai seorang yang berprofesi di bidang kelistrikan di Aceh Barat,ia menyarankan,aturlah yg terbaik,kalau memang tempat yang pasilitas listriknya rusak parah, menurut ia lebih baik diputus total untuk lebih fokus kepada perbaikan hingga tuntas dikerjakan ,baru dialiri arus.
Sebagai praktisi kelistrikan di Aceh Barat ia menyarankan agar PLN mempercepat proses pekerjaan dengan menghidupkan listrik pada siang hari, karena bukan jam beban puncak.
“Kalau mau cepat, hidupkan listrik siang hari saja secara bergiliran pada pagi hingga sore. Bukan jam beban puncak, jadi jika mengejar target,saya rasa bekerja juga bisa malam,jadi tidak akan terlalu memberatkan,” ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan kenapa ia menyarankan agar hidup siang hari,karena menurut dia,dengan hidup pagi sampai sore hari,itu menurutnya tidak terlalu membebani masyarakat umum ,semua kegiatan,mulai dari instansi pemerintah sampai dunia usaha dan rumah tangga memerlukan listrik untuk berbagai kebutuhan dan di matikan pada jam 5 sore karena pada malam hari aktivitas tidak sesibuk siang.
“Saran saya,pihak management PLN peka terhadap kondisi masyarakat,kalau perlu PLTU 3-4 fokus pada barat Selatan dulu sambil menunggu jalur transmisi selesai,saya yakin bisa,kalau perlu saya mau berdebat di ruangan umum,kalau PLTU 3 -4 yang ada itu kalau fokus sementara ke barat Selatan cukup distribusi arus tanpa harus bergiliran dengan cara seperti ini,ada yang 1 hari hidup matinya seminggu,dengan model seperti ini,sama saja dengan mematikan semua usaha dan aktivitas warga, “Ujarnya
Kepada pihak PLN dia berharap kondisi seperti ini di pikirkan secara matang dan pola hidup listrik anak tiri dan anak kandung segera di hentikan agar tidak menambah beban masyarakat luas
“Kami minta PLN menjelaskan kebijakan mereka. Apakah ini karena kurangnya sumber daya atau bagaimana? Kami ingin keadilan dalam pelayanan listrik,” Pungkasnya.
Redaksi.co | Palembang, – Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Mata Publik, bersama gabungan ormas, lembaga, mahasiswa, dan beberapa media, menggelar aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan, Senin (15/12/25).
Aksi tersebut dikomandoi oleh Ramogers, S.H., dengan Riski Saputra selaku koordinator dan koordinator lapangan. Aksi juga didampingi oleh Mukri AS, S.Sos., I., M.Si. selaku Ketua DPW MSK Indonesia dan FPMP, Soeharto dari Rajawali Grup, Dasri Nurhamidi, S.Sos., I., M.Si. Ketua Galaksi, Suryadi Media Tipikor Investegasi, Suoeno LAPSI, Pasaribu, M.Amin, Harris, Ambon, Simon AB serta ratusan massa aksi lainnya.
Dalam orasinya, Koalisi Mata Publik menegaskan bahwa penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta praktik kolusi dan nepotisme merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak luas. Tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak harapan terwujudnya birokrasi yang bersih hingga ke tingkat desa.
“Pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Desa melalui APBN untuk mendorong pembangunan berbasis desa, baik dari sisi aparatur maupun infrastruktur. Namun saat ini justru marak terjadi abuse of power dalam realisasi penggunaan Dana Desa,” ungkap salah satu orator,”ucapnya
Koalisi Mata Publik menilai perbuatan tersebut mengarah pada tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yakni dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melalui penyalahgunaan kekuasaan.
Dalam aksi tersebut, Koalisi Mata Publik Sumatera Selatan yang terdiri dari ormas, lembaga, mahasiswa, dan beberapa media, menyampaikan tuntutan dan pernyataan sikap terkait dugaan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dan indikasi korupsi dalam realisasi penggunaan Dana Desa Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Seltan pada tahun anggaran 2021 hingga 2025 ;
Mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan membentuk tim khusus untuk memanggil dan memeriksa Kepala Desa Tanjung Lago beserta perangkatnya.
Meminta Kejati Sumsel melakukan audit menyeluruh terhadap Dana Desa Tanjung Lago tahun 2021–2025.
Meminta Kejati Sumsel bekerja secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu, serta bertindak berdasarkan hukum, bukan atas pesanan pihak tertentu.
Koalisi Mata Publik juga menyoroti besaran Dana Desa yang diterima Desa Tanjung Lago, yakni:
– Tahun 2021: Rp1.697.354.000
– Tahun 2022: Rp1.550.434.000
– Tahun 2023: Rp1.706.839.000
– Tahun 2024: Rp1.730.989.000
– Tahun 2025: Rp1.353.620.000 (baru terealisasi Rp895.510.000 untuk tahap I dan II, sementara tahap III masih tertahan)
Menurut massa aksi, meskipun Dana Desa mencapai miliaran rupiah setiap tahun, namun tidak terlihat perkembangan signifikan dalam pembangunan desa, BUMDes, serta kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Mereka menduga dana tersebut dinikmati oleh kroni-kroni tertentu.
Selain itu, Koalisi Mata Publik juga mendesak Kejati Sumsel mengusut tuntas dugaan penguasaan lahan plasma seluas 93 hektar yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat Desa Tanjung Lago. Lahan tersebut diduga dikuasai atas nama pribadi dan keluarga Kepala Desa
Aksi massa Koalisi Mata Publik di Terima Oleh Kajati Sumsel yang di Wakili oleh oleh Vanny Yulia Eka Sari, S.H., M.H., sebagai Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) di Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) mengatakan, terima kasih kepada Koalisi Mata Publik yang telah aksi hari ini yang mata Koalisi Mata Publik merupakan Mitra kami dalam hal pengawasan, berhubung ini laporan pertama kali silahkan Koalisi Mata Publik masukan ke PTSP dan akan di terima bidang Pidsus dan Minta Tanda Terimanya,
REDAKSI.CO-Personel yang tergabung dalam Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) kembali berhasil mengamankan puluhan minuman keras saat melaksanakan kegiatan penertiban di wilayah Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan. Minggu. (14/12).
Dalam kegiatan tersebut, petugas mengamankan 25 minuman keras di Cafe yang berada di Desa Kusu, Kecamatan Oba Utara.
Adapun barang bukti yang berhasil diamankan terdiri dari 15 kaleng bir Bintang Putih, 8 botol bir hitam merek Guinness, serta 2 kantong minuman keras tradisional jenis cap tikus.
Seluruh barang bukti tersebut selanjutnya diamankan oleh petugas untuk proses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Bambang Suharyono, S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa kegiatan Operasi Pekat ini merupakan langkah tegas kepolisian dalam menekan peredaran minuman keras ilegal yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Operasi Pekat terus kami lakukan secara berkelanjutan sebagai bentuk komitmen Polda Maluku Utara dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, khususnya dengan menekan peredaran miras yang kerap menjadi pemicu tindak kriminal,” ujar kabid humas.
Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha hiburan malam agar mematuhi peraturan yang berlaku serta tidak menjual maupun mengedarkan minuman keras tanpa izin resmi.
Polda Maluku Utara memastikan Operasi Pekat akan terus digelar secara rutin guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.
WAKETUM DPP KNPI TEGASKAN DAUD AZHARI SAH KETUA KNPI NTB
Mataram — Redaksi.co Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Rindawanto Evendi, menegaskan bahwa hasil Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Nusa Tenggara Barat (NTB) yang telah menetapkan Daud Azhari sebagai Ketua KNPI NTB adalah sah dan mengikat secara organisatoris.
Rindawanto Evendi yang akrab disapa Rindhot menyatakan, tidak ada ruang tafsir lain terhadap hasil Musda definitif tersebut. Ia menegaskan hanya mengakui kepemimpinan Daud Azhari sebagai Ketua DPD KNPI NTB periode 2025–2028.
“Apa lagi yang dipersoalkan? Ketua Umum Ali Hanafiah, Sekjen Guntur, Bendahara Umum, Ketua Harian, para Wakil Ketua, ketua demisioner, hingga Haerunnisa menyaksikan langsung proses itu. Tapi justru muncul hal-hal aneh. Intinya, Daud Azhari clear and clean terpilih sebagai Ketua KNPI NTB,” tegas Rindhot kepada media.
Menurut Rindhot, Musda KNPI NTB telah ditutup secara resmi dan menghasilkan keputusan sah yang wajib dihormati oleh seluruh elemen organisasi. Oleh karena itu, pelaksanaan Musda Lanjutan setelah forum utama dinyatakan selesai dinilai tidak memiliki dasar organisatoris yang kuat serta bertentangan dengan mekanisme organisasi KNPI.
Ia menilai, keberadaan Musda Lanjutan justru memperkeruh suasana dan menghambat konsolidasi kepemudaan di NTB. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dualisme kepemimpinan yang dapat merugikan marwah organisasi.
“KNPI harus berjalan berdasarkan keputusan forum tertinggi yang sah. Musda Lanjutan tidak bisa dijadikan rujukan kepemimpinan,” tegasnya.
Rindhot menambahkan, pihaknya berkomitmen menjaga marwah organisasi dengan tetap berpegang pada aturan dan hasil Musda yang telah ditetapkan. Ia juga mengajak seluruh elemen KNPI di NTB untuk mengakhiri polemik dan kembali fokus menjalankan peran strategis pemuda dalam pembangunan daerah.
“Sikap ini kami tegaskan agar KNPI tetap menjadi wadah pemersatu pemuda, bukan arena konflik kepentingan,” pungkasnya.
Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dalam upaya pemberantasan korupsi kembali mendapat pengakuan nasional. Pemkot Tangerang berhasil meraih Peringkat III Pemerintah Kota Terbaik dalam Pencegahan Korupsi melalui Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Tahun 2025 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kasatgas Wilayah II.2 Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK kepada Wali Kota Tangerang H. Sachrudin, pada apel pegawai yang digelar di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Senin (15/12/2025).
Dalam amanatnya, Wali Kota Tangerang H. Sachrudin menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan sekadar simbol atau piagam, melainkan bentuk kepercayaan sekaligus pengingat agar tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel terus dijaga dalam setiap proses kerja.
“Penghargaan ini adalah hasil kerja keras, konsistensi, dan komitmen bersama. Bukan kerja satu orang atau satu dinas, melainkan kerja kolektif seluruh jajaran Pemerintah Kota Tangerang,” ujar Sachrudin.
Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh ASN dan pegawai di lingkungan Pemkot Tangerang yang selama ini terus menjaga integritas serta berupaya melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan publik.
Namun demikian, Sachrudin mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat jajaran pemerintah berpuas diri. Menurutnya, tantangan ke depan justru semakin kompleks seiring meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, mudah, ramah, dan pasti.
“Integritas harus berjalan seiring dengan kualitas pelayanan. Pelayanan yang bersih tetapi tidak responsif tidak akan dirasakan manfaatnya. Sebaliknya, pelayanan yang cepat tetapi tidak berintegritas akan merusak kepercayaan publik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wali Kota menekankan pentingnya kehadiran ASN yang mampu memberikan solusi nyata di setiap lini pelayanan, mulai dari kantor pelayanan, kelurahan, kecamatan, rumah sakit, sekolah, hingga di lapangan. Pelayanan, kata dia, harus dilandasi hati, empati, dan tanggung jawab.
Selain isu pelayanan, Sachrudin juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kewaspadaan menjelang akhir tahun. Meningkatnya curah hujan berpotensi menimbulkan bencana seperti banjir, genangan, dan gangguan lingkungan.
“Saat ini Kota Tangerang berada dalam kondisi siaga darurat bencana. Ini bukan hanya tugas BPBD atau dinas teknis, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Ia meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kesiapsiagaan, serta memastikan respons cepat dalam menghadapi kondisi darurat. Pemerintah, menurutnya, harus hadir lebih dulu sebelum masyarakat mengeluh dan bergerak sebelum persoalan membesar.
Dalam kesempatan tersebut, Pemkot Tangerang juga memberikan apresiasi berupa uang pembinaan kepada sekolah-sekolah peraih penghargaan Adiwiyata, yang terdiri dari 6 sekolah penerima Adiwiyata Mandiri dan 13 sekolah penerima Adiwiyata Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
“Menjaga dan merawat lingkungan di tengah pesatnya pembangunan menjadi hal yang sangat penting. Kesadaran dan wawasan menjaga kelestarian lingkungan harus terus ditanamkan sejak dini, dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu sekolah,
