Pasangkayu, 15 Juni 2026 — Komitmen menghadirkan pemenuhan gizi yang merata bagi masyarakat terus ditunjukkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pasangkayu Sarjo Sarude melalui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berlokasi di Jalan Poros Palu–Mamuju, Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, SPPG ini secara rutin menyalurkan makanan bergizi kepada para penerima manfaat di wilayah layanannya.
Di bawah kepemimpinan Kepala SPPG Hasriadi, SPPG Pasangkayu Sarjo Sarude saat ini melayani sebanyak 1.417 penerima manfaat yang terdiri atas siswa dan siswi sekolah, guru, tenaga kependidikan (tendik), serta kelompok 3B. Pelayanan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung peningkatan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat, khususnya bagi generasi muda.
Setiap hari, tim SPPG bersama para relawan menyiapkan dan mendistribusikan menu makanan yang telah disusun sesuai standar gizi yang ditetapkan. Proses penyajian dilakukan dengan memperhatikan aspek kebersihan, keamanan pangan, serta kualitas bahan makanan agar manfaat yang diterima dapat optimal.
Program MBG yang dijalankan SPPG Pasangkayu Sarjo Sarude juga mendapat dukungan dari Yayasan Mira Nasir Mubarak sebagai mitra penyelenggara. Kolaborasi tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan program berjalan lancar dan tepat sasaran.
Kehadiran program ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi harian para penerima manfaat, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik, mendukung kesehatan tenaga pendidik, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih produktif.
Dengan semangat pelayanan dan pengabdian, SPPG Pasangkayu Sarjo Sarude terus berupaya memberikan kontribusi nyata dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu langkah strategis menuju generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
Pemprov NTB Salurkan Dana Kompensasi untuk Delapan Desa Lingkar TPA Kebon Kongok
Lombok Barat | Redaksi.co
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyalurkan bantuan keuangan berupa dana kompensasi dampak negatif kepada delapan desa yang berada di kawasan sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok, Kabupaten Lombok Barat.
Penyerahan bantuan tersebut berlangsung dalam rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026 yang digelar di TPA Regional Kebon Kongok, Desa Sukamakmur, Kecamatan Gerung, Senin (15/6/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Damayanti Putri, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB H. Didik Mahmud Gunawan Hadi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, Kepala TPA Regional Kebon Kongok, perwakilan Pusat Pengendalian Dampak Lingkungan Bali-Nusa Tenggara, serta para kepala desa penerima bantuan.
Adapun delapan desa penerima dana kompensasi yakni Desa Sukamakmur, Banyumulek, Lelede, Perampuan, Kuranji, Karang Bongkot, Gapuk, dan Taman Ayu yang selama ini berada di kawasan terdampak aktivitas pengelolaan sampah TPA Regional Kebon Kongok.
Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Damayanti Putri, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan TPA dan merasakan dampak langsung dari aktivitas pengelolaan sampah.
“Persoalan sampah saat ini menjadi tantangan besar yang membutuhkan kerja sama seluruh pihak. Mulai dari pemerintah, masyarakat hingga para pemangku kepentingan harus bersama-sama mencari solusi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Menurutnya, perluasan lahan TPA hanya menjadi solusi jangka pendek. Sementara penyelesaian jangka panjang harus dimulai dari perubahan perilaku masyarakat melalui pengelolaan dan pemilahan sampah sejak tingkat rumah tangga.
Wagub juga meminta Dinas Lingkungan Hidup untuk terus melakukan evaluasi dan koordinasi secara berkala guna mengantisipasi berbagai persoalan yang berpotensi muncul di kawasan sekitar TPA.
Selain itu, pemerintah desa, kepala dusun, RT, RW, dan tokoh masyarakat diharapkan aktif memberikan edukasi kepada warga terkait pentingnya pengelolaan sampah serta menjaga kondusivitas lingkungan.
“Kami ingin TPA Regional Kebon Kongok tidak hanya menjadi tempat pemrosesan akhir sampah, tetapi juga berkembang menjadi pusat edukasi lingkungan bagi pelajar dan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala DLHK NTB H. Didik Mahmud Gunawan Hadi menjelaskan bahwa pemberian dana kompensasi tersebut merupakan amanat peraturan perundang-undangan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak aktivitas pemrosesan akhir sampah.
Menurutnya, keberadaan TPA Regional Kebon Kongok memberikan manfaat besar bagi sistem pengelolaan sampah regional di NTB. Namun di sisi lain, masyarakat sekitar juga berpotensi menerima dampak lingkungan dan sosial sehingga perlu memperoleh perhatian yang layak.
“Bantuan ini bukan sekadar bantuan keuangan, tetapi bentuk penghargaan kepada masyarakat yang selama ini turut mendukung keberlangsungan pelayanan persampahan di TPA Regional Kebon Kongok,” tegasnya.
Didik berharap dana kompensasi tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif, transparan, dan akuntabel untuk peningkatan kualitas lingkungan, pembangunan sarana dan prasarana desa, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, DLHK NTB juga mengungkapkan potensi pemanfaatan gas metana yang dihasilkan dari timbunan sampah di TPA Kebon Kongok sebagai sumber energi alternatif bagi masyarakat sekitar.
“Kami telah mengajukan proposal kerja sama untuk pemurnian gas metana agar nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan bakar pengganti gas rumah tangga. Ini akan memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih baik,” jelas Didik.
Kepala Desa Sukamakmur, H. Selamet, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTB atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat terdampak TPA.
Ia memastikan dana kompensasi tersebut akan dikelola melalui musyawarah desa bersama seluruh elemen masyarakat agar penggunaannya tepat sasaran dan sesuai kebutuhan warga.
“Alhamdulillah, kami berterima kasih kepada Pemprov NTB atas bantuan ini. Semoga dapat membantu masyarakat yang selama ini terdampak langsung oleh keberadaan TPA Regional Kebon Kongok,” katanya.
Selain dana kompensasi, masyarakat juga berharap adanya dukungan pemerintah terhadap pembangunan akses jalan, peningkatan layanan kesehatan, dan berbagai kebutuhan infrastruktur lainnya di kawasan sekitar TPA.
Melalui penyaluran dana kompensasi tersebut, Pemerintah Provinsi NTB berharap keberadaan TPA Regional Kebon Kongok tidak hanya menjadi solusi pengelolaan sampah regional, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat di sekitarnya.
Redaksi.co MAMASA : Ruang publik Sulawesi Barat mendadak memanas. Gerakan Pemuda Mahasiswa Mamasa (GPMM) resmi “menggedor” pintu markas Kepolisian Daerah (Polda) Sulbar. Bukan sekadar bertamu, massa membawa berkas panas: laporan dugaan mangkraknya proyek pengaspalan jalan poros Uhailanu – Ralleanak yang menelan anggaran fantastis sebesar Rp6,3 Miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2023.
Proyek yang ditukangi oleh CV. Gio Pratama ini dituding berubah wujud menjadi proyek “setengah matang“. Anggaran miliaran rupiah dikabarkan telah ludes mengalir, namun fisik jalan di lapangan dinilai jauh dari kata tuntas.
“Uang negara jangan dijadikan ladang proyek gelap!” cetus massa dengan nada meradang.
Koordinator GPMM Mamasa, Riskul, dengan gaya bicaranya yang lugas dan tanpa kompromi, menguliti kebobrokan di lapangan. Menurutnya, penderitaan masyarakat Desa Uhailanu dan Desa Ralleanak telah dijadikan komoditas pemborosan anggaran yang brutal.
“Hari ini kami resmi memasukkan laporan pengaduan ke Ditreskrimsus Polda Sulbar. Proyek jalan Uhailanu – Ralleanak senilai Rp6,3 miliar ini tidak selesai sebagaimana mestinya, tapi anggarannya sudah habis tak bersisa. Ini skandal yang harus diusut tuntas!” tegas Riskul berapi-api di hadapan awak media.
Bergerak cepat, delegasi GPMM langsung merangsek masuk ke ruang Ditreskrimsus Polda Sulbar untuk melakukan audiensi. Hasilnya? Pihak kepolisian berjanji tidak akan tinggal diam dan siap melakukan pendalaman kilat terhadap laporan “panas” ini.
Kini, bola panas ada di tangan aparat penegak hukum. GPMM menegaskan bahwa mereka tidak butuh janji manis atau birokrasi yang bertele-tele. Publik menuntut tindakan yang cepat, transparan, dan tanpa tebang pilih.
Nilai Proyek: Rp6,3 Miliar (Sumber: DAK 2023)
Kontraktor: CV. Gio Pratama
Lokasi: Poros Uhailanu – Ralleanak
Status Laporan: Resmi terbit di Ditreskrimsus Polda Sulbar
“Jangan sampai proyek bernilai miliaran rupiah ini hanya menjadi cerita gelap dan dongeng mistis di tengah masyarakat. Kami akan terus mengawal, menggedor, dan mengejar kasus ini sampai ada kepala yang bertanggung jawab di balik jeruji besi,” tutup Riskul dengan nada mengancam. (ZUL)
Jakarta ,Redaksi.Co– Polda Metro Jaya menyiapkan sebanyak 6.675 personel gabungan untuk melayani aksi penyampaian pendapat yang akan digelar sejumlah elemen mahasiswa di kawasan DPR/MPR RI, Monas, Bundaran HI hingga Gedung BGN RI, Senin (15/6/2026).
Ribuan personel tersebut terdiri dari 6.165 personel Polri, 500 personel TNI, dan 10 personel Dinas Perhubungan yang akan ditempatkan di sejumlah titik pengamanan dan pengaturan lalu lintas.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan pengamanan dilakukan untuk memastikan kegiatan penyampaian pendapat berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
“Polda Metro Jaya telah menyiapkan 6.675 personel gabungan untuk mengamankan seluruh rangkaian aksi penyampaian pendapat. Personel akan ditempatkan di titik-titik strategis guna menjamin keamanan peserta aksi maupun masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi,” kata Kombes Budi, Senin (15/6/2026).
Aksi diperkirakan berlangsung di beberapa lokasi dengan konsentrasi massa terbesar berada di depan Gedung DPR/MPR RI. Selain itu, massa juga direncanakan berkumpul di kawasan Bundaran HI, Silang Monas Selatan, dan Gedung BGN RI.
Kombes Budi menegaskan seluruh personel yang bertugas telah diarahkan untuk mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif dalam melakukan pengamanan.
“Personel yang bertugas mengedepankan tindakan persuasif dan humanis. Kami mengimbau seluruh peserta aksi untuk menyampaikan aspirasi secara tertib, mematuhi aturan yang berlaku, serta menjaga ketertiban dan keselamatan bersama,” ujarnya.
Selain pengamanan, petugas juga akan melakukan pengaturan lalu lintas di sejumlah ruas jalan yang terdampak kegiatan. Rekayasa arus lalu lintas akan diterapkan secara situasional menyesuaikan perkembangan kondisi di lapangan.
Polda Metro Jaya menghimbau peserta aksi agar tidak mudah terprovokasi, tidak membawa benda-benda berbahaya, serta tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Peserta aksi juga diminta menjaga fasilitas umum, menghormati hak pengguna jalan lainnya, dan mengikuti arahan petugas di lapangan.
“Kami berharap seluruh peserta aksi dapat menyampaikan pendapat secara damai, tertib, dan bertanggung jawab. Mari bersama-sama menjaga suasana Jakarta tetap aman dan kondusif,” kata Kombes Budi.
Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat yang akan melintas di sekitar kawasan DPR/MPR RI, Monas, Bundaran HI, Semanggi, dan Gedung BGN RI agar menyesuaikan rute perjalanan guna menghindari kepadatan lalu lintas selama kegiatan berlangsung.
Apabila masyarakat membutuhkan bantuan kepolisian atau menemukan potensi gangguan kamtibmas, dapat segera menghubungi layanan darurat Polri 110 atau melapor kepada petugas terdekat.
*JAKARTA, 15 JUNI 2026*,Redaksi.Co– Jajaran Polda Metro Jaya menyiagakan kekuatan penuh untuk mengawal dan mengamankan kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier beserta Ibu Negara di ibu kota. Sebanyak 585 personel gabungan diterjunkan ke berbagai titik strategis guna memastikan seluruh rangkaian acara kenegaraan yang berlangsung pada Senin (15/06/2026) mulai pukul 08.00 WIB berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.
Penerapan operasi pengamanan berskala besar ini dibagi menjadi dua unsur perkuatan internal kepolisian. Operasi dipimpin langsung oleh jajaran Polda Metro Jaya dengan mengerahkan 490 personel Ditlantas, Ditsamapta, dan Ditintelkam, yang kemudian diperkuat oleh penyiagaan 95 personel dari Polres jajaran di wilayah hukum terkait.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto, S.I.K., M.Si. menjelaskan bahwa pengamanan ketat ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan jamanan keamanan VIP sekaligus bentuk penghormatan tinggi kepada tamu negara.
“Polda Metro Jaya menurunkan sebanyak 585 personel gabungan dari tingkat Polda dan Polres jajaran guna mengamankan rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman. Kami memastikan bahwa seluruh personel telah tergelar di titik-titik rute perlintasan dan lokasi acara agar seluruh agenda diplomasi internasional ini dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif,” ujar Kombes Pol. Budi Hermanto dalam keterangan resminya, Senin (15/06/2026).
Sebagai bentuk penghormatan tinggi kepada tamu negara serta jaminan keselamatan rombongan, Ditlantas Polda Metro Jaya memberlakukan skema pengawalan ketat dan pengaturan lalu lintas sementara di sejumlah ruas jalan protokol. Rute utama lintas kenegaraan yang akan mendapatkan atensi pengamanan meliputi jajaran jalur arteri strategis, di antaranya Jalan Halim Perdanakusuma, Jalan MT Haryono, Jalan Gatot Subroto, Jalan Asia Afrika, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan M.H. Thamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Garnisun Dalam, Jalan Prof. Dr. Satrio, Jalan Medan Merdeka Utara, hingga Jalan Perwira.
Lebih lanjut, Kombes Pol. Budi Hermanto menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak menerapkan skema penutupan arus lalu lintas secara permanen di sepanjang rute perlintasan tersebut. Hal ini dilakukan demi memitigasi penyumbatan arus dan menjaga kenyamanan mobilitas warga DKI Jakarta.
“Penutupan jalan tidak dilakukan secara permanen, melainkan hanya akan diberlakukan secara sangat terbatas dan situasional, yakni pada saat rombongan rangkaian tamu kenegaraan melintas di lokasi. Setelah rombongan melewati titik tersebut, personel di lapangan akan langsung membuka kembali arus lalu lintas secara normal guna kenyamanan pengguna jalan lain,” jelas Kabid Humas.
Polda Metro Jaya berkomitmen penuh untuk menyelenggarakan pengamanan VIP secara profesional, adaptif, dan humanis melalui koordinasi taktis yang matang bersama unsur Paspampres dan jajaran TNI. Pihak kepolisian juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pengguna jalan atas ketidaknyamanan lalu lintas yang mungkin timbul selama rangkaian kunjungan kenegaraan berlangsung.
Menutup rilis tersebut, Polda Metro Jaya menyampaikan imbauan Kamtibmas kepada masyarakat yang hendak melintasi jalur-jalur protokol tersebut agar dapat berangkat lebih awal serta mematuhi instruksi, arahan, dan rambu-rambu yang diarahkan oleh petugas kepolisian di lapangan. Warga juga dipersilakan untuk memanfaatkan rute-rute alternatif yang tersedia selama kegiatan berlangsung. Jika masyarakat menemui situasi darurat atau membutuhkan informasi arus lalu lintas terkini, dipersilakan menghubungi petugas terdekat atau mengakses layanan darurat Call Center resmi Polri 110.
JAKARTA 15 JUNI 2026-KBN RI DAN PERADIN MEMINTA PRESIDEN PRABOWO TERBITKAN KEPRES UNTUK MAHKAMAH DESA/KELURAHAN.
Humas KBN RI Pusat ( YATNO ) di Jakarta menyampaikan Pada Publik Bahwa Jajarannya Mendukung dan Mendorong Kehadiran Mahkamah Desa dan Kelurahan dilingkungan Masyarakat demi Mempermudah Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Tingkat Desa dan Kelurahan.
Berbagai Elemen Masyarakat tingkat Nasional meminta Kepada Bapak Presiden Prabowo untuk dapat menerbitkan Kepres Tentang Mahkamah Desa dan Kelurahan dilingkungan Masyarakat demi terlaksananya keadilan hukum di tingkat Desa dan Kelurahan.
Persatuan Rakyat Indonesia juga mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk mendukung dan mendorong jalannya mahkamah Desa dan Kelurahan secepat-cepatnya sebagai atensi utama program keadilan hukum bagi Masyarakat Indonesia.
KETUM DPP PERADIN ( RAPAUN RAMBE ) Telah mencetuskan dan menciptakan Terobosan adanya Mahkamah Desa dan Kelurahan dengan penuh profesionalisme demi reformasi birokrasi hukum menjadi sarana keadilan Bagi seluruh Rakyat Indonesia.
Ketua Nasional Ksatria Bela Negara Republik KBN RI Pusat ( A Harahap ) menegaskan Jajaran KBN RI mendukung penuh seluruh langkah dan terobosan pembentukan Mahkamah Desa dan Kelurahan di seluruh pelosok Tanah Air Indonesia demi berjalan hukum yang Adil Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Hukum Adalah Panglima Tertinggi.
Dengan hadirnya Mahkamah Desa dan Kelurahan maka langkah jitu untuk menyelesaikan permasalahan hukum di tingkat Masyarakat Bawah Yaitu di Desa dan Kelurahan demi kemajuan Bangsa dan Negara Indonesia.
JAKARTA,Redaksi.Co – Industri perfilman Indonesia kembali menghadirkan karya yang tak sekadar menghibur, tetapi juga menggugah kesadaran publik terhadap isu sosial yang selama ini kerap dianggap tabu, Film Saat Aku Bersuara hadir sebagai sebuah seruan lantang melawan budaya bungkam yang masih membayangi para penyintas kekerasan seksual di Indonesia.
Diproduksi oleh arjunamegafilms.com, Rain Creation, dan Lex Pictures, film drama yang dijadwalkan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai 18 Juni 2026 ini membawa pesan kuat tentang keberanian, keadilan, dan harapan bagi mereka yang selama ini memilih diam karena takut disalahkan.
Disutradarai oleh Sonu Samtani dengan skenario yang ditulis oleh Tisa TS, Saat Aku Bersuara mengangkat realitas pahit yang masih dihadapi banyak penyintas kekerasan seksual: ketika pelaku sering kali terlindungi oleh kekuasaan, sementara korban justru dibebani stigma dan penghakiman sosial.
Tokoh utama dalam film ini adalah Nadia, diperankan secara emosional oleh Marshanda, seorang pengacara muda berbakat dengan masa depan yang tampak sempurna setelah menerima lamaran dari kekasihnya, Reza, yang diperankan oleh Nino Fernandez.
Namun kehidupan Nadia berubah drastis ketika firma hukum tempatnya bekerja memenangkan perkara yang melibatkan putra seorang pengusaha berpengaruh sebagai terduga pelaku pemerkosaan,Konflik batin yang dialaminya semakin mendalam saat dirinya sendiri menjadi korban sebuah tragedi yang bermula dari niatnya membantu sahabat dekatnya, Andien.
Bersama Andien yang diperankan Rini Yulianti, Riana yang dimainkan Hana Malasan, serta Adrian yang diperankan Ibnu Jamil seorang Jaksa Penuntut Umum yang menyimpan luka akibat kegagalan sistem hukum Nadia berusaha bangkit dari trauma sekaligus memperjuangkan keadilan.
Film ini juga menyoroti dinamika hubungan keluarga melalui sosok ayah Nadia yang diperankan Teuku Rifnu Wikana, memperlihatkan bahwa proses pemulihan penyintas membutuhkan dukungan orang-orang terdekat.
Lebih dari sekadar drama hukum, Saat Aku Bersuara menjadi refleksi atas kondisi sosial yang masih sering menyalahkan korban dan mempertanyakan keberanian penyintas untuk melapor,Film ini mencoba mematahkan stigma tersebut dengan menunjukkan bahwa berbicara bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk keberanian luar biasa.
Pesan yang diusung film ini terasa sangat relevan di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual,Karya ini mengajak publik memahami bahwa perjuangan penyintas bukan hanya tentang mencari keadilan di ruang sidang, tetapi juga menghadapi tekanan sosial, trauma mendalam, hingga upaya membangun kembali kehidupan yang sempat runtuh.
Didukung jajaran aktor dan aktris ternama Indonesia seperti Lukman Sardi, Cut Mini, Lydia Kandou, Omar Daniel, serta Unique Priscilla, film ini semakin memperkuat kualitas penceritaan yang emosional dan menyentuh.
Menariknya, Saat Aku Bersuara juga menjadi ajang reuni akting antara Marshanda dan Ibnu Jamil dalam sebuah film panjang untuk pertama kalinya, setelah keduanya pernah beradu peran dalam sinetron lebih dari 16 tahun silam.
Melalui kisah Nadia, film ini menyampaikan pesan penting bahwa tidak ada penyintas yang seharusnya berjuang sendirian, Dukungan keluarga, sahabat, serta keberanian untuk menyuarakan kebenaran menjadi fondasi utama dalam memutus rantai budaya bungkam yang selama ini melanggengkan ketidakadilan.
Saat Aku Bersuara bukan hanya sebuah tontonan, melainkan sebuah gerakan sosial yang mengingatkan bahwa perubahan besar sering kali dimulai dari satu keberanian kecil: keberanian untuk bersuara.
Mulai 18 Juni 2026, suara itu akan menggema di seluruh bioskop Indonesia, Pertanyaannya, apakah kita siap mendengarkannya?
PURWOREJO (ℝ𝕖𝕕𝕒𝕜𝕤𝕚.𝕔𝕠 ) – Ribuan pelari dari berbagai daerah memadati jalanan protokol Kabupaten Purworejo dalam rangka memeriahkan Bhayangkara Fun Run Polres Purworejo, Minggu (14/06/2026) pagi. Agenda yang digelar untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 ini diikuti sedikitnya 2.800 peserta, baik dari kategori umum maupun pelajar.
Acara dilepas langsung oleh Bupati Purworejo, Hj. Yuli Hastuti, S.H., didampingi Kapolres Purworejo, AKBP Windy Syafutra tepat pukul 06.00 WIB dengan mengambil garis start di Jalan Proklamasi.
Dalam sambutannya, Bupati Yuli Hastuti memberikan apresiasi tinggi kepada Polres Purworejo, Komunitas Gravitic, serta seluruh pihak yang berkolaborasi menyukseskan acara ini. Ia menekankan bahwa esensi kegiatan ini melampaui sekadar olahraga fisik.
“Bhayangkara Fun Run ini bukan sekadar ajang olahraga untuk mencari keringat atau mengejar garis finish. Namun lebih dari itu, kegiatan ini bisa menjadi momentum untuk semakin menguatkan sinergi kita bersama, menyatukan Polri dengan masyarakat, serta mewujudkan masyarakat Purworejo yang sehat, bugar, dan produktif,” ujar Yuli Hastuti.
Bupati juga mengucapkan selamat hari jadi kepada korps baju cokelat tersebut. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Purworejo, saya mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada Polri, khususnya Polres Purworejo. Terima kasih atas dedikasi, sinergitas, dan pengabdian tanpa lelah dalam menjaga keamanan dan mengayomi masyarakat,” tambahnya.
Pantauan di lapangan, ribuan peserta tampak antusias menyusuri rute yang telah disiapkan, mulai dari Jalan Proklamasi, Mayjend Sutoyo, Dr. Setya Budi, Kapten Piere Tendean, Sarwo Edi, Dr. Mr. Wilopo, Sindurjan, Suryo Kusuman, kembali ke Mayjen Sutoyo, Ki Mangun Sarkoro, dan berakhir di Jalan Urip Sumoharjo. Untuk mengantisipasi kemacetan dan menjamin keamanan peserta, Polres Purworejo menerjunkan puluhan personel guna mengamankan arus lalu lintas di titik-titik rawan.
Persaingan sengit terjadi di lintasan lari. Pada kategori Umum Putri, Abbela Pratiwi dari Kabupaten Semarang keluar sebagai yang tercepat, disusul Zindi Aulia Permadani (Salatiga) di posisi kedua, dan Elmi Rahmiyati (Magelang) di posisi ketiga.
Sementara di kategori Umum Putra, podium pertama diraih oleh pelari lokal Muhamad Ar Daniswara dari Wadas Bener, diikuti Elisar Gameshi (Magelang) sebagai juara kedua, dan Firman Nofal dari Sulawesi Tenggara di peringkat ketiga.
Untuk kategori Pelajar Putri, juara pertama disabet oleh Ayoedya Java Ratu Adil dari Yogyakarta, disusul Zihan Putri Saraswati (Pekalongan) dan Atika Dwi Kusuma Putri (Salatiga). Di sektor Pelajar Putra, Rasya Ataya dari SMPN 1 Magelang sukses mengamankan posisi puncak, mengungguli Laksmana Lingga Mahardika dari SDN 1 Sindurjan di posisi kedua dan El Restu Langit Ramadhan dari SMPN 6 Purworejo di posisi ketiga.
Masing-masing pemenang berhak membawa pulang piagam penghargaan serta uang pembinaan kategori pelajar sebesar Rp1,5 juta untuk juara pertama, Rp1 juta untuk juara kedua, dan Rp900 ribu untuk juara ketiga. Sedangkan kategori umum mendapatkan sebesar Rp2 juta untuk juara pertama, Rp1,5 juta untuk juara kedua, dan Rp1 juta untuk juara ketiga.
Kemeriahan acara berlanjut pasca-lari dengan diadakannya senam Zumba bersama, panggung hiburan, serta pengundian doorprize. Keberuntungan berpihak pada Rubiyatun istri dari Serma Sugianto, anggota Koramil 01 Purworejo, yang berhasil membawa pulang hadiah utama berupa satu unit sepeda motor.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Purworejo, hari ini saya mendapatkan hadiah utama motor. Semoga di HUT Polri yang ke-80 ini, Polri selalu sukses dan maju terus untuk masyarakat,” ungkapnya dengan rona bahagia.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda dan tokoh daerah, di antaranya Ketua DPRD Purworejo Turnayo, S.Sos., Wakil Ketua DPRD Rudi Hartono, Plh. Sekda dr. Tolkha Amaruddin, Sp.THT., M.Kes., serta perwakilan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri. Hadir pula pimpinan perbankan seperti Bank Jateng dan Bank BRI, Direktur Utama PT BPR Gunung Slamet Cilacap, Direktur PDAM, Ketua Penggerak PKK Raja Thifal Mazaya Izzati, S.IKom., Ki Lurah Offroad M. Hardjanto, hingga Ketua Polosoro Kabupaten Purworejo Suwarto, S.Sos.
Sebagai penutup rangkaian acara, Kapolres Purworejo AKBP Windy Syafutra menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pemenang dari masing-masing kategori, serta seluruh peserta yang beruntung mendapatkan hadiah.
“Kami mengucapkan selamat kepada para juara yang telah menunjukkan performa terbaik dan sportivitas tinggi hari ini. Apresiasi juga kami sampaikan kepada seluruh peserta yang berhasil membawa pulang doorprize maupun hadiah utama sepeda motor,” tutur AKBP Windy.
Pihaknya berharap, kemeriahan dan semangat kebersamaan yang tercipta dalam Bhayangkara Fun Run ini dapat terus membekas serta mempererat hubungan harmonis antara kepolisian dan seluruh elemen masyarakat Purworejo ke depan. (*/Rico)
