Redaksi.co MAMUJU : Pemerintah Kabupaten Mamuju kembali mencatatkan langkah maju dalam tata kelola pemerintahan. Kabupaten Mamuju resmi menjadi daerah pertama di Provinsi Sulawesi Barat yang mengimplementasikan Sistem Informasi Ekonomi dan Keuangan Daerah (SIEKD), sebuah platform digital yang memungkinkan pemantauan kondisi ekonomi dan keuangan daerah secara real time.
Penerapan sistem tersebut mengemuka dalam audiensi antara Bupati Mamuju, Dr.Hj. Sutinah Suhardi dengan Kepala Kantor Wilayah Dirjen Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Barat, Syakran Rudy, di Ruang Kerja Bupati Mamuju, Senin (15/6/2026).
SIEKD merupakan dashboard digital yang mengintegrasikan berbagai informasi strategis terkait kondisi ekonomi dan fiskal daerah. Melalui sistem ini, pemerintah dapat memantau realisasi APBD, perkembangan fiskal, indikator ekonomi daerah, hingga berbagai data pendukung lainnya dalam satu platform yang mudah diakses dan diperbarui setiap saat.
Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, menyambut baik hadirnya sistem tersebut. Menurutnya, keberadaan dashboard digital ini menjadi instrumen penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
“Kita tidak ingin menjadi daerah yang anggarannya hanya mengendap di rekening tanpa dimanfaatkan secara optimal. Melalui dashboard ini, kita dapat memantau secara langsung realisasi dan penyerapan anggaran seluruh perangkat daerah secara real time,” tegas Sutinah.
Ia menjelaskan, selama ini laporan realisasi keuangan masih diterima secara berkala melalui mekanisme manual. Dengan hadirnya sistem digital tersebut, posisi keuangan daerah dapat dipantau kapan saja sehingga memudahkan evaluasi terhadap kinerja setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurut Sutinah, salah satu persoalan yang kerap terjadi adalah rendahnya penyerapan anggaran pada awal hingga pertengahan tahun, yang kemudian berujung pada percepatan pelaksanaan kegiatan menjelang akhir tahun anggaran.
“Sering kali realisasi tidak berjalan sesuai target per triwulan. Akibatnya, di penghujung tahun perangkat daerah berlomba-lomba menyelesaikan kegiatan agar penyerapan anggaran mencapai target. Sistem ini akan membantu meningkatkan kedisiplinan dalam membelanjakan anggaran sesuai rencana kas yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati Mamuju menilai SIEKD akan menjadi fondasi penting dalam memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data. Dengan informasi yang tersaji secara cepat dan akurat, pemerintah daerah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Barat, Syakran Rudy, mengatakan penyerahan sistem tersebut merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendorong tata kelola keuangan yang semakin modern.
Menurutnya, di tengah dinamika ekonomi dan fiskal yang semakin kompleks, kualitas kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas data yang dimiliki pemerintah.
“Melalui Sistem Informasi Ekonomi dan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Mamuju dapat memperoleh informasi yang lebih komprehensif, cepat, dan akurat. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil akan semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” kata Syakran.
Implementasi SIEKD sekaligus menandai komitmen berkelanjutan Kanwil DJPb Sulawesi Barat dalam memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas fiskal, memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta melahirkan kebijakan pembangunan yang lebih adaptif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dengan menjadi kabupaten pertama di Sulawesi Barat yang mengadopsi sistem ini, Mamuju kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun pemerintahan yang modern, transparan, dan berbasis data untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. (ZUL)
