Rabu, April 1, 2026
Beranda blog Halaman 117

Sambut Nataru 2025-2026, Tol Bocimi Siap Tampung Ratusan Kendaraan Wisatawan Tujuan Sukabumi

0

Redaksi.Co, Sukabumi || Kementerian Pekerjaan Umum memastikan kesiapan pengamanan lalu lintas menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Jalan Tol Bogor–Ciawi–Sukabumi (Bocimi).

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan infrastruktur jalan tol dan jalan nasional harus berfungsi optimal sepanjang periode pelayanan Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

“Jalur nasional dan tol harus beroperasi lancar agar mobilitas masyarakat terjaga. Seluruh langkah strategis sudah disiapkan dan tinggal dijalankan sesuai rencana,” kata Dody dikonfirmasi dari Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Langkah itu dilakukan Kementerian PU melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat khususnya di wilayah Ciawi, Bogor, dan Sukabumi selama libur akhir tahun.

Tol Bocimi memiliki panjang operasional 26,40 kilometer, terdiri dari Seksi 1 Ciawi–Cigombong sepanjang 15,35 km dan Seksi 2 Cigombong–Cibadak (Parungkuda) sepanjang 11,05 km.

Sebagai akses utama menuju kawasan wisata dan permukiman Bogor Selatan–Sukabumi, ruas tol itu diprediksi mengalami lonjakan kendaraan saat Natal dan Tahun Baru.

Direktur Utama PT Trans Jabar Toll Abdul Hakim Supriyadi menyampaikan pengaturan lalu lintas dan pengawasan lapangan telah diperkuat. Posko Natal dan Tahun Baru di Gerbang Tol Parungkuda berfungsi sebagai pusat koordinasi, pengawasan lalu lintas, dan manajemen insiden.

Petugas juga ditempatkan di titik rawan kepadatan untuk mempercepat penanganan kondisi lapangan,” kata Direktur Utama Abdul di Kantor PT Trans Jabar Toll, Bogor.

Selain kelancaran arus kendaraan, aspek keselamatan menjadi prioritas dalam pelayanan Natal dan Tahun Baru. Seluruh indikator Standar Pelayanan Minimum terus dipantau, mulai dari kondisi jalan, aksesibilitas, kecepatan tempuh rata-rata, hingga kesiapan unit pertolongan.***

Editor : AS

Hadiri Panen Padi Organik, Wabup Fakfak Soroti Pentingnya Penataan Lahan Berkelanjutan

0

FAKFAK | REDAKSI.co – Wakil Bupati Fakfak, Drs. Donatus Nimbitkedik, MT, menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penataan lahan pertanian di Kampung Kinam. Penegasan tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Panen Padi Organik di Kampung Kinam, Sabtu (27/12/2025).
Menurut Wakil Bupati, penataan lahan untuk tanaman padi dan sayur-mayur memang penting guna mendukung ketahanan pangan daerah. Namun, hal tersebut harus dilakukan dengan pengaturan yang jelas dan perhitungan matang agar tidak mengorbankan lahan yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa tanaman lokal Fakfak, khususnya pala, harus tetap diprioritaskan. Pala bukan hanya komoditas ekonomi, tetapi juga warisan yang memiliki nilai jangka panjang bagi keberlangsungan hidup generasi mendatang.
“Penataan lahan harus dilakukan dengan hati-hati. Padi dan sayur-mayur perlu diatur dengan baik, tetapi tanaman lokal seperti pala jangan sampai diabaikan. Ini penting untuk anak cucu kita ke depan,” ujarnya.
Wakil Bupati berharap pemerintah kampung bersama masyarakat dapat bekerja sama dalam menata lahan secara bijak, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pangan dan pelestarian komoditas lokal khas Fakfak.

BAPINDRA dan Kemenpora RI Dorong Sport Tourism Berkelanjutan Lewat Pelatihan Pemandu Wisata

0

Redaksi.co, Jakarta | Barisan Penegak Indonesia Raya (BAPINDRA) menyelenggarakan Pelatihan Pemandu Wisata Olahraga selama dua hari, 26–27 Desember 2025, bertempat di Hotel Shankee, Jakarta. Kegiatan ini menjadi langkah konkret BAPINDRA dalam mendukung pengembangan sport tourism nasional sekaligus memperkuat posisi UMKM sebagai salah satu pilar penggerak ekonomi.

Pelatihan dibuka secara resmi oleh Ketua Umum BAPINDRA, Erlan Suherlan, S.H., yang mengatakan bahwa wisata olahraga merupakan sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan industri olahraga, ekonomi kreatif, dan UMKM. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya pemandu wisata olahraga, menjadi faktor penting agar potensi tersebut dapat dimaksimalkan.

“Pemandu wisata olahraga tidak hanya berperan mendampingi wisatawan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam kesuksesan event olahraga dan pengembangan destinasi wisata olahraga di daerah. Melalui pelatihan ini, kami berharap peserta memperoleh keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan di lapangan,” ujar Erlan dalam sambutannya.

Peserta pelatihan berasal dari beragam latar belakang, mulai dari pelaku event organizer, UMKM, jurnalis, hingga praktisi dan pemerhati olahraga. Selama dua hari, mereka mendapatkan pembekalan materi yang komprehensif, meliputi kebijakan nasional dan potensi wisata olahraga, standar kompetensi pemandu, manajemen risiko dan pertolongan pertama, hingga teknik pemanduan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Mewakili Kemenpora RI, Margono mengatakan pentingnya sinergi berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri dalam mengembangkan wisata olahraga. Ia berharap pelatihan ini menjadi awal dari terbentuknya jejaring kerja dan kolaborasi nyata, bukan sekadar kegiatan seremonial.

Selanjutnya peserta menerima materi Strategi Pemasaran Paket Wisata Olahraga dan Event yang disampaikan oleh Ricky Sucipto, S.H. Materi dilanjutkan dengan pembahasan peran UMKM dalam ekosistem wisata olahraga, sesi studi kasus dan praktik baik, panel diskusi kolaborasi strategis, serta penyusunan rencana tindak lanjut dan komitmen bersama.

Dalam sesi mengenai UMKM, Irfan menyoroti besarnya peluang keterlibatan UMKM dalam event wisata olahraga. Ia menilai bahwa kendala utama pelaku UMKM bukan semata pada modal, melainkan pada kematangan konsep usaha dan pemahaman pasar. Oleh karena itu, UMKM didorong untuk lebih jeli melihat peluang dari setiap penyelenggaraan event olahraga, baik dalam penyediaan produk, jasa pendukung, maupun kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Sementara itu, Tarsi Eka Putra dalam sesi studi kasus mengungkapkan bahwa pengembangan sport tourism di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pemerataan dampak ekonomi dan sosial. Menurutnya, pengembangan wisata olahraga harus diawali dengan perubahan pola pikir dan perencanaan dampak jangka panjang yang berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, BAPINDRA berharap dapat mencetak pemandu wisata olahraga yang profesional, adaptif, dan siap berkontribusi dalam pengembangan sport tourism nasional di tingkat daerah, nasional, hingga internasional, dengan UMKM sebagai bagian integral dari ekosistemnya.

Pelatihan BAPINDRA Siapkan Pemandu Wisata Olahraga UMKM Jadi Pilar Pendukung

0

Jakarta,Redaksi.Co— Badan Pimpinan Induk Nasional (BAPINDRA) menggelar Pelatihan Pemandu Wisata Olahraga selama dua hari, 26–27 Desember 2025, bertempat di Hotel Shankee, Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen BAPINDRA dalam mendukung pengembangan sport tourism nasional sekaligus memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak ekonomi.

Ketua Umum BAPINDRA, Erlan Suherlan  S.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa wisata olahraga (sport tourism) merupakan salah satu sektor strategis dalam mendorong pengembangan industri olahraga nasional serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM. Oleh karena itu, keberadaan pemandu wisata olahraga yang berkualitas dan profesional menjadi kebutuhan penting.

Pemandu wisata olahraga memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan event olahraga serta pengembangan destinasi wisata olahraga di berbagai daerah. Melalui pelatihan ini, kami berharap peserta memperoleh keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan,” ujar Erlan Suherlan

Pelatihan ini diikuti oleh peserta dari berbagai latar belakang, antara lain pelaku event organizer (EO), pelaku UMKM, jurnalis, serta praktisi dan pemerhati olahraga. Para peserta dibekali beragam materi, mulai dari kebijakan nasional dan potensi wisata olahraga, standar kompetensi pemandu, manajemen risiko dan pertolongan pertama, hingga keterampilan teknis pemanduan yang relevan dengan kebutuhan di lapangan.

BAPINDRA juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI), khususnya Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga, atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada para narasumber serta seluruh peserta yang berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung.

Sementara itu, perwakilan Kemenpora RI, Margono, menegaskan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri dalam pengembangan wisata olahraga. Ia berharap pelatihan ini tidak berhenti pada dua hari pelaksanaan, melainkan berlanjut dalam bentuk jejaring kerja dan kolaborasi nyata. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Margono secara resmi membuka Pelatihan Pemandu Wisata Olahraga.

Memasuki hari kedua sekaligus hari terakhir pelatihan, Usman selaku pembawa acara sekaligus panitia pelaksana dari BAPINDRA membuka kegiatan dengan mengajak seluruh peserta untuk berdoa agar ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama pelatihan dapat menjadi berkah dan bermanfaat. Ia menegaskan bahwa rangkaian materi hari kedua merupakan rangkuman dari seluruh proses pelatihan yang nantinya akan menjadi bagian penting dalam laporan kepada para pemangku kepentingan, khususnya Kemenpora RI. Usman juga menyampaikan bahwa BAPINDRA siap menyediakan sumber daya manusia (SDM) pemandu wisata olahraga apabila dibutuhkan oleh Kemenpora maupun stakeholder terkait.

Pada hari terakhir tersebut, peserta mendapatkan materi Strategi Pemasaran Paket Wisata Olahraga dan Event yang disampaikan oleh Ricky Sucipto, S.H., dilanjutkan dengan pembahasan peran UMKM dalam ekosistem wisata olahraga, sesi studi kasus dan praktik baik (best practice), panel diskusi kolaborasi strategis membangun ekosistem wisata olahraga, serta penyusunan rencana tindak lanjut dan komitmen bersama.

Dalam sesi yang membahas peran UMKM, Irfan menekankan bahwa peluang keterlibatan UMKM dalam event wisata olahraga sangat terbuka lebar. Menurutnya, tantangan utama pelaku UMKM bukan semata keterbatasan modal, melainkan belum matangnya konsep usaha dan pemahaman pasar. Ia mendorong pelaku UMKM agar mampu membaca peluang dari setiap event olahraga, mulai dari penyediaan produk, jasa pendukung, hingga kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional.

Sementara itu, dalam sesi studi kasus pengembangan wisata olahraga, Tarsi Eka Putra memaparkan bahwa pengembangan sport tourism di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pemerataan dampak ekonomi dan sosial. Ia mencontohkan kawasan Mandalika, yang meskipun telah menjadi tuan rumah ajang internasional seperti MotoGP, namun dampaknya masih cenderung terkonsentrasi di area tertentu dan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat luas. Menurutnya, pengembangan wisata olahraga harus dimulai dari perubahan mindset dengan mengintegrasikan berbagai medium kegiatan serta merancang dampak yang berkelanjutan.

Tarsi menjelaskan bahwa ekosistem wisata olahraga memiliki beragam kategori, mulai dari event berskala besar seperti MotoGP, maraton, dan Ironman, hingga kegiatan berbasis komunitas, edukasi, dan budaya. Integrasi antara olahraga, ekonomi kreatif, UMKM, media sosial, serta atraksi budaya dinilai menjadi kunci untuk memperluas dampak promosi dan peningkatan ekonomi daerah.

Berdasarkan data yang dipaparkan, penyelenggaraan event wisata olahraga terbukti memberikan multiplier effect yang signifikan. Pada 2025, perputaran ekonomi dari event wisata olahraga tercatat mencapai sekitar Rp170,8 miliar, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kontribusi tersebut berasal dari sektor akomodasi, konsumsi makanan dan minuman, transportasi, serta aktivitas wisata lokal yang secara langsung menggerakkan UMKM setempat.

Secara khusus, MotoGP Mandalika disebut sebagai salah satu contoh event unggulan yang mampu mendorong perputaran ekonomi hingga triliunan rupiah, meningkatkan tingkat hunian hotel, kepadatan penerbangan, serta keterlibatan UMKM di sektor kuliner, transportasi, dan produk lokal. Meski demikian, tantangan berupa harga akomodasi dan tiket yang relatif tinggi serta tekanan terhadap fasilitas publik masih menjadi catatan penting untuk perbaikan ke depan.

Pelatihan Pemandu Wisata Olahraga ini ditutup dengan penyusunan rencana tindak lanjut, komitmen bersama, serta pembagian sertifikat kepada peserta. Melalui kegiatan ini, BAPINDRA berharap dapat melahirkan pemandu wisata olahraga yang profesional, adaptif, dan siap mendukung pengembangan sport tourism nasional, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional, dengan melibatkan UMKM sebagai bagian integral dari ekosistemnya.

Panen Padi Organik Kampung Kinam, Kadis Pertanian Fakfak Dorong Pertanian Berkelanjutan

0

FAKFAK | REDAKSI.co – Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Pertanian melaksanakan kegiatan Panen Padi Organik di Kampung Kinam, Kabupaten Fakfak, pada Sabtu, 27/12/2025. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam pengembangan sektor pertanian berbasis inisiatif lokal dan kolaborasi lintas pihak.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pertanian menyampaikan bahwa panen padi organik ini merupakan hasil kerja keras petani, pemerintah kampung, serta dukungan pemerintah daerah. Pengembangan pertanian di Kampung Kinam tidak berlangsung secara instan, melainkan lahir dari inisiatif pemilik tanah adat yang membuka ruang kerja sama melalui skema outsourcing pertanian, tanpa menghilangkan hak kepemilikan tanah adat.

Menurutnya, skema tersebut tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan, tetapi juga mendorong terjadinya transformasi pengetahuan dari petani pendatang kepada petani lokal. Pola ini dinilai sejalan dengan arahan dan kebijakan Bupati Fakfak dalam membangun sektor pertanian yang berkelanjutan dan mandiri.

Kepala Dinas Pertanian juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kampung Kinam, Kamal Wedipang, beserta seluruh masyarakat Kinam yang telah menunjukkan komitmen kuat dalam mengembangkan sektor pertanian. Inisiatif ini bahkan dinilai sebagai bentuk “transmigrasi mini” yang berlangsung secara alami dan harmonis.

Lebih lanjut disampaikan, Pemerintah Kabupaten Fakfak terus memperkuat dukungan terhadap pengembangan pertanian di Kinam melalui kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam program Sekolah Pertanian Rakyat (SPR). Kampung Kinam ditetapkan sebagai lokus SPR, dengan petani peserta yang dikoordinir oleh pemerintah kampung.

Selain itu, pengelolaan teknis program pertanian berada di bawah Dinas Pertanian Kabupaten Fakfak, serta didukung sinergi lintas sektor, termasuk kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Polri dalam pengembangan komoditas jagung yang telah berjalan di beberapa lokasi di Kabupaten Fakfak.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pertanian juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah mengusulkan pengembangan padi ladang seluas 5 hektare pada tahun anggaran 2026 melalui skema APBN, sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan daerah.

Kegiatan panen raya padi di Kampung Kinam diharapkan menjadi contoh keberhasilan pengembangan pertanian berbasis kearifan lokal yang dapat ditiru di kampung-kampung lain di Kabupaten Fakfak.

YPTKIS: Presiden Segera Cabut Moratorium Timur Tengah untuk Selamatkan PMI

0

YPTKIS: Presiden Segera Cabut Moratorium Timur Tengah untuk Selamatkan PMI

Mataram – Redaksi.Co  Ketua Umum Yayasan Peduli Tenaga Kerja Indonesia Sejahtera (YPTKIS), Henly Sunardi, secara tegas meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto segera mencabut moratorium penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI/TKI) ke Timur Tengah. Desakan ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional negara dalam melindungi hak warga negara untuk bekerja dan hidup layak, Sabtu, 27 Desember 2025.

Henly menilai, moratorium yang diberlakukan melalui Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015 telah kehilangan relevansinya dan justru menimbulkan dampak sosial yang serius. Alih-alih melindungi, kebijakan tersebut dinilai mendorong meningkatnya keberangkatan PMI secara non-prosedural yang berisiko tinggi terhadap keselamatan dan hak-hak dasar pekerja migran.

Presiden harus hadir dan mengambil alih kendali kebijakan ini. Negara tidak boleh absen ketika rakyatnya terpaksa mencari nafkah lewat jalur berbahaya akibat tertutupnya akses resmi,” tegas Henly.

YPTKIS menekankan bahwa Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki kewenangan strategis untuk mengakhiri kebijakan yang dinilai tidak lagi sejalan dengan realitas ketenagakerjaan nasional. Menurutnya, ketegasan Presiden sangat dibutuhkan untuk mengubah arah kebijakan dari pendekatan pelarangan menjadi pendekatan perlindungan dan pengelolaan yang terukur.

Lebih lanjut, Henly menyebut pemerintah sejatinya telah memiliki pijakan regulasi untuk membuka kembali penempatan PMI ke Timur Tengah. Terbitnya Kepmenaker Nomor 291 Tahun 2018 tentang pembukaan kembali penempatan PMI ke Arab Saudi melalui sistem satu kanal menjadi bukti bahwa moratorium bukan kebijakan final. Namun hingga kini, langkah konkret lanjutan belum sepenuhnya diwujudkan.

Seiring dengan beralihnya kewenangan penempatan dan perlindungan PMI kepada KP2MI, YPTKIS menilai Presiden perlu segera menginstruksikan penerbitan regulasi turunan yang tegas dan operasional untuk membuka kembali moratorium secara resmi, sekaligus memperkuat sistem pengawasan dan perlindungan PMI di negara tujuan.

Jangan biarkan kebijakan setengah hati terus berlanjut. Presiden harus memutus mata rantai PMI ilegal dengan membuka jalur resmi yang aman, diawasi, dan manusiawi,” ujarnya.

YPTKIS juga mengingatkan bahwa meningkatnya migrasi PMI merupakan cerminan langsung dari masih terbatasnya lapangan kerja di dalam negeri dan tingginya tekanan ekonomi masyarakat. Dalam kondisi demikian, penutupan akses kerja ke luar negeri tanpa solusi alternatif dinilai sebagai kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil.

Banyak PMI berangkat bukan karena ingin melanggar hukum, tetapi karena negara belum sepenuhnya memberi jalan. Ketika negara menutup pintu, rakyat akan mencari celah demi bertahan hidup,” kata Henly.

Ironisnya, di tengah besarnya devisa yang disumbangkan PMI bagi perekonomian nasional, implementasi perlindungan di lapangan masih dinilai lemah. YPTKIS menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh terus dibiarkan dan membutuhkan keputusan politik langsung dari Presiden.

Ini bukan sekadar urusan kebijakan teknis. Ini soal keberpihakan negara. Presiden harus berani mencabut moratorium dan memastikan perlindungan PMI benar-benar berjalan,” pungkasnya.

Sumber: Media Nasional Investigasi – Redaksi.co

Reporter: Abach Uhel

Bupati Fakfak Buka Panen Padi Organik Kampung Kinam, Dorong Kemandirian Pangan OAF.

0

FAKFAK | REDAKSI.co – Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, secara resmi membuka kegiatan Panen Padi di Kampung Kinam, Distrik Kokas, Sabtu (27/12/2025). Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam upaya mendorong kemandirian pangan daerah sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat lokal, khususnya Orang Asli Fakfak (OAF).

Kegiatan panen padi tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Fakfak, Drs. Donatus Nimbitkedik, M.T, Dandim 1803/Fakfak Letkol Inf Wahlin Ramlan, S.Pd, Kapolres Fakfak AKBP Hendryana, S.E., M.H, Danlanal Fakfak Mayor Laut (P) Bentar Arif Wibisono, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak Mohammad Sholeh, S.Hut., M.Si, Ketua PKK Nurwidayati Samaun Dahlan, Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Sri Foni Notanubun, pimpinan OPD terkait, kepala kampung, serta masyarakat Kampung Kinam.

Panen yang dilaksanakan merupakan panen padi organik yang dikelola dengan mengandalkan bahan-bahan alami tanpa penggunaan bahan kimia sintetis. Praktik ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Fakfak dalam mendorong pertanian yang sehat, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Bupati Samaun Dahlan menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kampung Kinam, Bapa Kamal Weripang selaku Ketua Kelompok Tani, serta seluruh petani Kampung Kinam atas komitmen dan kerja keras mereka dalam mengembangkan pertanian padi, yang selama ini masih jarang digeluti oleh masyarakat OAF.

“Ini merupakan panen yang kedua. Panen pertama saya belum sempat hadir karena masih berada di Jakarta, namun untuk panen kedua ini saya pastikan hadir. Ini menunjukkan keseriusan dan konsistensi para petani di Kampung Kinam,” ujar Bupati.

Bupati juga menyampaikan kebanggaannya karena kelompok tani padi di Kampung Kinam merupakan kelompok binaan Institut Pertanian Bogor (IPB). Ia meminta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak untuk memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan pertanian padi di kampung tersebut.

Saat ini, terdapat dua lahan pertanian padi yang telah dikelola. Pada tahun mendatang, pemerintah daerah merencanakan penambahan tiga hingga lima lahan baru melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun sumber pendanaan lainnya.

“Kalau bisa totalnya menjadi tujuh lahan. Ini perlu kita sepakati bersama agar dapat dikembangkan secara berkelanjutan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya pemberdayaan Kampung Kinam sebagai sentra pertanian lokal. Selama ini, Kampung Kinam dikenal sebagai salah satu pemasok sayur-mayur ke pasar di Kota Fakfak. Oleh karena itu, ia mendorong pengembangan komoditas strategis seperti tomat dan cabai agar kebutuhan pasar lokal dapat dipenuhi dari hasil petani Kampung Kinam sendiri.

“Tugas bapak-bapak cukup fokus menanam. Untuk pemasaran, nanti saya perintahkan agar hasil panen dijemput langsung dari Kampung Kinam,” katanya.

Sebagai upaya memperkuat rantai distribusi hasil pertanian, Pemerintah Kabupaten Fakfak juga melibatkan generasi muda melalui koperasi yang telah dibentuk dan mulai aktif beroperasi. Koperasi tersebut dikelola oleh anak-anak asli Fakfak dan diharapkan menjadi penghubung antara petani dan pasar, sekaligus mendukung pengelolaan hasil pertanian dan peternakan, termasuk usaha ayam potong.

Buruh Sukabumi Kecewa Penetapan UMK 2026, GSBI Sebut Gubernur Langgar Komitmen

0

Refaksi.Co, Sukabumi || Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Barat Tahun 2026 oleh Gubernur Dedi Mulyadi kembali memantik polemik. Di Kabupaten Sukabumi, kebijakan tersebut menuai penolakan dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) yang menilai keputusan itu mengabaikan rekomendasi resmi pemerintah daerah.

Besaran UMK 2026 ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 yang ditandatangani pada 24 Desember 2025. Dalam keputusan tersebut, UMK Kabupaten Sukabumi dipatok sebesar Rp3.831.926, atau mengalami kenaikan sekitar 6,31 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka Rp3.604.482.

Ketua DPC GSBI Kabupaten Sukabumi, Dadeng Nazarudin, menegaskan angka tersebut lebih rendah dari rekomendasi Bupati Sukabumi Asep Japar yang sebelumnya mengusulkan UMK 2026 sebesar Rp3.893.201, setara kenaikan sekitar 8 persen.

“Rekomendasi kepala daerah diabaikan. Padahal Gubernur sebelumnya menyampaikan bahwa penetapan UMK akan mengikuti usulan Bupati dan Wali Kota. Realitasnya, keputusan yang keluar justru berbeda,” ujar Dadeng, Jumat (26/12/2025).

Selain mempersoalkan besaran UMK, GSBI juga menyoroti hilangnya ketetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) dalam SK Gubernur. Padahal, rekomendasi UMSK telah disusun dan diajukan oleh pemerintah daerah melalui mekanisme Dewan Pengupahan.

“UMSK Sukabumi tidak ditetapkan sama sekali. Ini terjadi juga di daerah lain. Ada yang diubah, ada pula yang dihapus. Ini menimbulkan pertanyaan besar soal komitmen perlindungan upah,” katanya.

GSBI mengaku hingga kini belum menerima penjelasan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dasar perubahan besaran UMK dan penghapusan UMSK. Kondisi tersebut dinilai merusak proses dialog sosial yang telah dijalankan secara tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja di tingkat daerah.

“Perundingan dilakukan dengan serius dan memakan waktu panjang. Namun hasilnya dianulir sepihak. Ini bentuk pengabaian terhadap proses dan suara buruh,” tegas Dadeng.

GSBI juga mengkritisi kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2026 yang ditetapkan sebesar Rp2.317.601. Angka tersebut dinilai jauh dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Jawa Barat yang berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, Dewan Ekonomi Nasional, dan BPS mencapai Rp4.122.871.

“UMP Jawa Barat bahkan tidak menyentuh separuh nilai KHL. Ini menunjukkan arah kebijakan upah yang tidak berpihak pada pekerja,” ujarnya.

Kekecewaan buruh semakin memuncak saat ribuan pekerja menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Sate, Bandung. GSBI menyebut Gubernur Jawa Barat tidak menemui massa aksi dan sulit diakses untuk berdialog langsung.

“Kami mempertanyakan keberpihakan Gubernur. Apakah benar hadir untuk rakyat atau hanya hadir di ruang-ruang simbolik,” sindir Dadeng.

GSBI mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Dewan Pengupahan Provinsi segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik, sekaligus merevisi SK UMK dan UMSK agar selaras dengan rekomendasi kepala daerah.

Ke depan, GSBI Sukabumi bersama serikat pekerja lain menyatakan akan memperkuat konsolidasi gerakan buruh untuk memperjuangkan upah yang lebih layak.

“Perjuangan kami saat ini masih sangat moderat. Secara prinsip, GSBI mendorong pemberlakuan Upah Minimum Nasional 2026 sebesar Rp8,2 juta, karena formula upah saat ini lebih berpihak pada investasi daripada perlindungan sosial buruh,” pungkas Dadeng.***(RAF)

Editor : Abdul Salam

Strategi “Gratis” dan “Kemasan Pengalaman” Jadi Kunci Event Wisata Olahraga

0

Redaksi.co, Jakarta | Konsep gratis, kemasan pengalaman (experience packaging), dan kreativitas menjadi kunci utama agar sebuah event atau penawaran sulit ditolak oleh masyarakat. Hal ini disampaikan Ricky H. Sutjipto, S.H, Event Director EO Idekami Communication, saat menjadi trainer dalam Pelatihan Pemandu Wisata Olahraga yang digelar di kawasan Sudirman, Sabtu 27/12.

Dalam paparannya, Ricky menjelaskan bahwa sebagian besar orang pada dasarnya akan sulit menolak sesuatu yang dikemas dengan tepat, terutama jika diawali dengan kata “gratis”. Namun ia menegaskan, gratis bukan berarti tanpa biaya.

“Sebenarnya tidak ada yang benar-benar gratis. Gratis itu soal packaging. Di baliknya ada sponsor, kolaborasi, atau skema kerja sama. Tapi dari sisi peserta, mereka merasa mendapatkan sesuatu tanpa beban,” ujarnya.

Ricky mencontohkan perbedaan sederhana antara nasi goreng kaki lima, restoran, hingga hotel berbintang. Menurutnya, rasa bisa jadi sama, namun kemasan, fasilitas, dan pengalaman membuat nilainya terasa berbeda.

Hal yang sama berlaku dalam event wisata olahraga. Bukan hanya soal lomba atau aktivitas olahraga, tetapi bagaimana keseluruhan pengalaman dirancang: lokasi, suasana, fasilitas, hingga cerita yang dibangun.

“Event yang biasa-biasa saja cepat dilupakan. Tapi kalau dikemas dengan pengalaman yang unik, orang akan ingat dan bercerita ke orang lain,” ungkapnya.

Pelatihan ini diharapkan mampu melahirkan pemandu wisata olahraga yang kreatif, adaptif, dan mampu mendukung pengembangan sport tourism sebagai salah satu sektor unggulan pariwisata Indonesia.

ISIM Salurkan Bantuan Donasi Santri Dan Masyarakat Kepada Korban Banjir Dan Longsor Di Aceh Tengah

0

Aceh Barat.Redaksi.co
Ikatan santri kecamatan meureubo (ISIM ) menyalurkan bantuan dari Santri dan Masyarakat kecamatan meureubo ke wilayah yang terdampak banjir dan longsor di Aceh

Penyaluran bantuan hasil dari sumbangan dari para santri dan masyarakat dan majlis ta’lim ini di ungkapkan oleh ketua ISIM kecamatan Meureubo Tgk Hasyim kepada media ini pada Jumat 26/12/2025 malam

Menurut Tgk Hasyim penyaluran bantuan kali ini pihaknya memilih daerah terdampak banjir di Aceh Tengah yang segera didistribusikan pada Sabtu 27/12/2025

“Alhamdulillah ISIM sudah mengumpulkan sumbangan dari santri, majlis ta’lim dan masyarakat kec. meureubo untuk disalurkan kepada saudara saudara kita yang terdampak banjir dan longsor mudah mudahan bantuan kita ini diharapkan bisa meringankan beban mereka yang terdampak musibah ” Ujarnya

Ketua ISIM kecamatan Meureubo ini juga menyampaikan ungkapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi membantu saudara saudara yang tertimpa musibah banjir.

” Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada teman teman Santri,warga dalam kecamatan Meureubo maupun anggota majelis ta’lim yang telah memberikan sumbangannya untuk kita berikan kepada saudara kita yang Tertimpa musibah yang kita harapkan dengan bantuan ini bisa meringankan beban penderitaan mereka yang tertimpa musibah dan semoga menjadi amal bagi kita semua ” Tutup Tgk Hasyim

Sebelumnya, provinsi aceh dilanda musibah bencana alam banjir dan longsor dibeberapa wilayah, salah satunya wilayah terkena bencana alam adalah kab. Aceh tengah. Maka oleh sebab itu ISIM ikut berpartisipasi dalam membantu meringan beban masyarakat yang terdampak banjir. Dalam penyaluran proses penyaluran bantuan ISIM kecamatan Meureubo berkolaborasi dengan PC NU Aceh barat dalam menyalurkan donasi kepada masyarakat yang terkena musibah di Aceh ****