JEMBER, redaksi.co – Hujan yang mengguyur wilayah Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Sabtu malam (1/11/2025), tak menghalangi semangat ratusan warga untuk berkumpul di halaman Balai Desa Semboro.
Malam itu, Pemerintah Desa Semboro menggelar Pagelaran Wayang Wong dan Wayang Kulit dalam rangka menyambut Hari Wayang Sedunia yang diperingati setiap 7 November.
Sebanyak 127 talent, terdiri dari 60 anak-anak siswa SD/MI serta 67 warga dan perangkat desa, tampil memukau membawakan lakon “Sumilake Pedhut Mandura.” Alunan gamelan berpadu dengan tembang dolanan anak, menghadirkan suasana sakral sekaligus penuh makna.
Puncak pertunjukan terjadi ketika Kepala Desa Semboro, Antony, turut memerankan tokoh Arjuna. Dalam adegan pertarungan melawan Bala Kurawa, penonton larut dalam tepuk tangan dan sorak kekaguman.
Tak hanya Wayang Wong, kegiatan budaya yang berlangsung semalam suntuk ini juga menghadirkan dua dalang kondang, Ki Inung Djatmiko dan Ki Wahyu Widodo, serta dalang cilik berbakat Ki Wangga Bagus Wibowo.
Sementara pelawak Gandu Pentul dari Banyuwangi turut menambah semarak suasana dengan guyonan khasnya.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Semboro Antony menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kecintaan terhadap seni dan budaya warisan leluhur yang telah diakui dunia.
“Wayang bukan sekadar hiburan, tetapi juga sarana pendidikan moral, sosial, dan spiritual. Melalui kegiatan ini, kami ingin menanamkan rasa bangga dan cinta terhadap budaya bangsa, terutama kepada generasi muda,” ujarnya.
Antony menambahkan, Pemdes Semboro mempersiapkan acara tersebut secara matang, mulai dari tata panggung, pencahayaan, hingga hiburan rakyat yang menemani warga sepanjang malam.
“Panitia juga menyiapkan beragam doorprize menarik, termasuk seekor kambing, sebagai wujud kebersamaan dan apresiasi kepada masyarakat,” tambahnya.
Pagelaran bertajuk “Sesaji Manunggaling Nirbita” ini diharapkan menjadi momentum kebersamaan dan pelestarian seni tradisional.
Selain menumbuhkan semangat budaya, kegiatan tersebut juga menjadi wadah bagi para seniman lokal untuk mengekspresikan karya dan bakatnya.
Sementara itu, Camat Semboro Ahmad Fauzi, yang hadir dalam acara tersebut, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kegiatan yang digagas Pemdes Semboro.
Menurutnya, acara semacam ini memiliki dampak yang luas bagi masyarakat.
“Kegiatan seperti ini memberikan efek ganda: ada nilai edukasi, hiburan, pelestarian budaya, sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Ini contoh luar biasa yang patut ditiru,” ujarnya.
Fauzi juga menyoroti keterlibatan anak-anak dalam pertunjukan sebagai bentuk nyata regenerasi pelaku seni.
“Kami bangga melihat banyak anak terlibat. Ini bukti bahwa warisan budaya tidak berhenti di generasi tua, tapi terus hidup di tangan generasi muda,” pungkasnya.
Malam itu, Semboro bukan sekadar desa tetapi menjadi panggung jiwa budaya, tempat masyarakat meneguhkan kembali jati dirinya melalui seni wayang, simbol kearifan, dan cermin nilai kehidupan.
ERWIN IBRAHIM: PENATAAN PEGAWAI LOMBOK BARAT KELIRU, BUPATI LAZ SIBUK TANPA SOLUSI
Lombok Barat – Redaksi.co.Upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam menata ulang sistem kepegawaian yang seyogianya menjadi langkah strategis menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional, justru menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Perintah Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (LAZ) kepada Inspektorat untuk membuka pengaduan publik terkait dugaan tenaga honorer yang masuk melalui jalur pembayaran dinilai tidak menyentuh akar permasalahan yang sedang dihadapi daerah, terutama menjelang diberlakukannya kebijakan nasional pemutusan kontrak seluruh tenaga honorer pada 31 Desember 2025.
Langkah bupati yang menyoroti siapa yang membayar, kepada siapa pembayaran dilakukan, dan berapa jumlahnya, dianggap tidak memberikan solusi konkret bagi ribuan honorer yang kini tengah menghadapi ketidakpastian nasib.
Aktivis senior Lombok Barat, Erwin Ibrahim, menilai langkah tersebut justru memperlihatkan pemerintah daerah tengah “sibuk dengan hal yang tidak produktif.” Ia menegaskan bahwa kebijakan membuka pengaduan seperti itu tidak akan menghasilkan solusi substantif bagi persoalan kepegawaian, melainkan hanya memperlebar jarak antara pemerintah dan tenaga honorer yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan publik di daerah.
> “Saya melihat Pemerintah Daerah Lombok Barat sedang disibukkan dengan hal-hal yang tidak menghasilkan solusi. Padahal saat ini ribuan tenaga honorer justru menunggu kepastian. Mereka ingin tahu bagaimana nasib mereka setelah 31 Desember nanti, bukan malah disuguhi isu-isu soal siapa bayar siapa,” tegas Erwin.
Menurutnya, Bupati Lalu Ahmad Zaini seharusnya mengarahkan BKD dan Inspektorat untuk melakukan kajian mendalam mengenai kebutuhan riil pegawai daerah dan mencari formula terbaik untuk menyelamatkan para honorer yang telah lama mengabdi. Langkah itu, kata Erwin, jauh lebih strategis daripada sekadar mencari kesalahan sistem pemerintahan sebelumnya atau membuka aduan yang berpotensi menimbulkan ketegangan baru di internal pemerintahan.
> “Kalau pun ada praktik bayar-membayar di masa lalu, silakan ditindak sesuai aturan. Tapi jangan itu dijadikan fokus utama, apalagi dijadikan alasan untuk menutupi tidak adanya solusi. Pemerintah daerah harusnya berpikir maju: bagaimana caranya agar para honorer ini bisa diselamatkan, bukan dijatuhkan,” tambahnya.
Erwin juga menilai arah kebijakan bupati saat ini terkesan ingin mengalihkan perhatian publik dari substansi masalah. Ia menyebut, isu pembayaran masuk kerja bukanlah hal baru dan bisa diusut tanpa perlu mengalihkan energi besar-besaran, apalagi di tengah momentum genting menuju penghapusan tenaga honorer di seluruh Indonesia.
> “Fokus kebijakan hari ini seharusnya pada pemetaan kebutuhan ASN dan non-ASN, bukan mencari-cari kesalahan bupati sebelumnya. Kalau pemerintah daerah mau transparan, silakan buka data kebutuhan pegawai, data kekurangan tenaga, dan rencana penyerapannya ke depan. Itu yang publik ingin tahu,” ujarnya.
Dari pantauan lapangan, banyak tenaga honorer di Lombok Barat kini mengaku resah dengan situasi yang makin tidak menentu. Mereka khawatir isu “honorer bayar masuk” hanya akan memperburuk citra mereka di mata publik, padahal sebagian besar di antara mereka telah bekerja puluhan tahun dengan gaji seadanya dan loyalitas tinggi terhadap pemerintah daerah.
Sementara itu, langkah Inspektorat membuka posko pengaduan memang disambut sebagian pihak sebagai bentuk keterbukaan dan keberanian pemerintah daerah dalam menindak oknum yang bermain di balik rekrutmen tenaga honorer. Namun di sisi lain, kebijakan itu tidak diiringi dengan solusi nyata tentang bagaimana pemerintah akan menampung tenaga honorer setelah tenggat waktu Desember 2025, sebagaimana yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat.
Erwin menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bersikap lebih strategis dan manusiawi, mengingat tenaga honorer adalah bagian dari roda pemerintahan yang telah lama menopang pelayanan publik di Lombok Barat.
> “Kita ini bicara nasib manusia, bukan angka statistik. Pemerintah daerah harus hadir memberikan rasa aman, bukan menambah tekanan. Kalau penataan ini benar-benar mau dilakukan, lakukan dengan adil dan berbasis kebutuhan nyata, bukan dengan menimbulkan ketakutan,” tutupnya.
Kini, menjelang dua bulan terakhir menuju 2026, publik Lombok Barat menanti langkah nyata Bupati Lalu Ahmad Zaini. Apakah kebijakan penataan pegawai ini benar-benar akan menjadi tonggak reformasi birokrasi yang berkeadilan, atau justru tercatat sebagai episode baru dari kebijakan yang menambah keresahan di kalangan tenaga honorer yang selama ini menjadi garda depan pelayanan daerah.
PENCURIAN KOTAK AMAL TERJADI LAGI DI MASJID PENARUKAN LAUQ, AKSI PELAKU TEREKAM JELAS CCTV
Lombok Barat — Redaksi.co.
Aksi pencurian kotak amal kembali terjadi di Masjid Dusun Penarukan Lauq, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Lombok Barat. Pelaku dengan santai menguras isi kotak amal dan terekam jelas oleh kamera CCTV yang terpasang di area masjid.
Menurut Kepala Dusun Penarukan Lauq, Ramli Ahmad, kejadian tersebut pertama kali diketahui pada Rabu (29/10/2025) saat pengurus masjid mendapati kotak amal dalam keadaan kosong. Karena curiga, mereka memeriksa rekaman CCTV dan menemukan sosok pria dengan gerak-gerik mencurigakan sedang membuka kotak amal tersebut.
“Dari rekaman CCTV, pelakunya bukan warga sekitar, dan wajahnya terlihat jelas,” ujar Ramli saat dikonfirmasi, Jumat (31/10/2025).
Lebih memprihatinkan, Ramli menyebut bahwa pencurian ini bukan kali pertama terjadi. “Sudah empat kali kejadian di masjid yang sama. Uang yang hilang diperkirakan mencapai Rp4 juta hingga Rp5 juta karena itu hasil sumbangan jamaah yang sudah lama terkumpul,” tambahnya.
Pihak dusun bersama pemerintah desa telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gerung. Mereka berharap aparat kepolisian segera menindaklanjuti dan menangkap pelaku agar kejadian serupa tidak terulang lagi.
Pasi Intel Yonif TP 832/Pawan Asasta Kapten Inf Robin Siahaan, S.H., Gelar Kegiatan Jumat Berkah dan Sosial untuk Masyarakat di Masjid Nurul Huda
Ketapang – Dalam semangat kepedulian sosial dan pengamalan nilai-nilai perjuangan prajurit, Pasi Intel Yonif TP 832/Pawan Asasta, Kapten Inf Robin Siahaan, S.H., melaksanakan kegiatan Jumat Berkah bertempat di Masjid Nurul Huda.
Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen prajurit TNI dalam mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di lingkungan sekitar. Melalui kegiatan Jumat Berkah, para prajurit bersama warga berbagi kebahagiaan dan memperkuat semangat gotong royong sebagai bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara.
Dalam keterangannya, Kapten Inf Robin Siahaan, S.H. menyampaikan bahwa kegiatan Jumat Berkah merupakan bentuk pengamalan nilai-nilai perjuangan prajurit yang senantiasa hadir untuk masyarakat.
“Kegiatan Jumat Berkah ini adalah wujud kepedulian sosial dari kesatuan prajurit Yonif TP 832 terhadap masyarakat disekitar kesatuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mempererat hubungan silaturahmi antara TNI dan masyarakat serta menumbuhkan semangat saling membantu, berbagi, dan peduli terhadap sesama,” ujar Kapten Robin.
Kegiatan berlangsung dengan penuh kebersamaan dan keikhlasan. Antusiasme masyarakat terlihat sangat tinggi, mereka menyambut kehadiran prajurit dengan penuh kehangatan dan rasa syukur. Sehingga kehadiran TNI di tengah masyarakat bukan hanya membawa bantuan, tetapi juga menghadirkan semangat dan harapan baru bagi warga Kab Ketapang.
Selain kegiatan Jumat Berkah, prajurit Yonif TP 832/Pawan Asasta juga secara aktif melaksanakan berbagai kegiatan sosial lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Di antaranya adalah kegiatan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kebersamaan, disiplin, dan semangat bela negara, serta kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat seperti pemeriksaan kesehatan dasar dan pemberian penyuluhan hidup yang bersih dan sehat.
Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dan solidaritas sosial. Melalui pendekatan humanis dan edukatif, prajurit TNI berupaya memperkuat hubungan emosional dengan warga di wilayah binaan.
Salah satu tokoh masyarakat, Ustadz Yusuf, yang juga pengurus Masjid Nurul Huda, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kepedulian dan perhatian dari prajurit Yonif TP 832/Pawan Asasta.
“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran bapak-bapak TNI, khususnya kepada Kapten Robin Siahaan dan seluruh anggota. Kegiatan sosial seperti ini benar-benar membawa manfaat dan memberikan motivasi bagi masyarakat untuk terus berbuat kebaikan,” ungkapnya.
Di akhir kegiatan, Kapten Inf Robin Siahaan, S.H. menyampaikan harapan agar seluruh kegiatan sosial yang dilaksanakan dapat terus berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
“Semoga kegiatan ini menjadi ladang amal dan membawa keberkahan bagi kita semua. Kami berharap, melalui kegiatan sosial dan Jumat Berkah ini, prajurit TNI dapat terus menjadi pelindung, pengayom, sekaligus sahabat bagi rakyat. Bersama rakyat, TNI akan selalu kuat dan dicintai,” tutup Kapten Robin.
Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa Yonif TP 832/Pawan Asasta tidak hanya hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara, tetapi juga sebagai pelopor kepedulian sosial yang senantiasa berperan aktif dalam membantu dan menumbuhkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat.
Sumber: Pasi Intel Yonif TP 832 Kapten Inf Robin Siahaan, S.H.
JAKARTA, Redaksi.co — Komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Fakfak di bawah kepemimpinan Bupati Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP. dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kembali menuai apresiasi nasional.
Pada tahun 2025, Bupati Fakfak resmi menerima penghargaan CNN Indonesia Awards, yang diserahkan dalam acara bergengsi di The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan, Jakarta Selatan.
Dengan mengusung tema “Kolaborasi dan Harmoni Menggapai Asta Cita untuk Negeri”, ajang penghargaan yang digelar oleh Transmedia Group ini dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, kepala daerah, serta tokoh publik yang dinilai memiliki kontribusi besar bagi pembangunan bangsa.
Bupati Samaun Dahlan dinilai berhasil menghadirkan terobosan program kesehatan gratis yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tidak sekadar menyediakan layanan berobat tanpa biaya, program tersebut juga menanggung kebutuhan makan bagi dua orang pendamping pasien serta biaya rujukan ke luar daerah.
Kebijakan ini menjadi wujud nyata perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat kecil, sekaligus solusi konkret untuk mengatasi kesenjangan akses layanan kesehatan di wilayah Fakfak dan sekitarnya.
Selain sektor kesehatan, Pemkab Fakfak juga dikenal dengan program pendidikan gratis, yang meliputi pemberian seragam sekolah lengkap untuk siswa dari TK hingga SMA serta penghapusan seluruh biaya pendidikan.
Berbagai kebijakan tersebut menunjukkan arah pembangunan yang berpihak pada rakyat dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Fakfak.
Penghargaan CNN Indonesia Awards 2025 menjadi bukti bahwa upaya Bupati Samaun Dahlan dalam membangun daerah melalui inovasi dan keberpihakan sosial telah diakui di tingkat nasional.
ERWIN IBRAHIM, SAHBAN, ASMUNI, DAN DAUD AZHARI SATU SUARA: PECAT LALU AHMAD ZAINI DARI PAN!
Lombok Barat — Redaksi.co
Gelombang perlawanan rakyat terhadap kebijakan pemecatan 1.664 tenaga honorer di Kabupaten Lombok Barat semakin membesar. Aksi yang berlangsung di depan Kantor Bupati Lombok Barat, Gerung, Jumat (31/10), menjadi bukti nyata bahwa kesabaran masyarakat sudah habis terhadap kepemimpinan Lalu Ahmad Zaini, yang kini dinilai tidak lagi memiliki empati dan kepedulian terhadap rakyat kecil.
Erwin inrahim saat orasi
Para aktivis dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Gabungan Aktivis Lombok Barat berbondong-bondong turun ke jalan, membawa spanduk dan poster yang menuntut keadilan bagi tenaga honorer yang dipecat secara massal tanpa solusi.
Dalam aksi tersebut, empat tokoh aktivis — Erwin Ibrahim, Sahban, Asmuni, dan Daud Azhari, SH — tampil sebagai suara moral rakyat, satu sikap, satu tujuan: meminta DPP PAN untuk segera memecat Lalu Ahmad Zaini dari jabatannya sebagai Ketua DPW PAN NTB.
Masa Aksi
—
🔹 “Pemimpin tanpa nurani harus turun!”
Ketua Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB), Erwin Ibrahim, dengan suara lantang menegaskan bahwa Lalu Ahmad Zaini telah gagal menjalankan amanah rakyat. Menurutnya, kebijakan pemecatan ribuan honorer bukan hanya mencerminkan ketidakmampuan dalam mengelola pemerintahan, tapi juga memperlihatkan hilangnya nurani seorang pemimpin.
> “Lalu Ahmad Zaini sudah tidak pantas memimpin partai sekelas PAN di NTB. Di mana hati nuraninya ketika ribuan rakyat kecil menangis karena kehilangan pekerjaan? DPP PAN jangan tinggal diam — pecat dia dari jabatan Ketua DPW PAN NTB sebelum citra partai ini rusak di mata rakyat,” tegas Erwin Ibrahim dalam orasinya.
Erwin menambahkan, kebijakan Bupati Lombok Barat itu menunjukkan watak otoriter yang tidak pernah mau mendengar kritik.
> “Ia bertingkah seolah Lombok Barat ini miliknya pribadi. Padahal rakyatlah pemilik sejati daerah ini. Seorang pemimpin yang menindas rakyat kecil demi kepentingan politiknya tidak pantas berada di kursi kekuasaan,” sambungnya.
—
🔹 Sahban: “Kebijakan kejam yang mengorbankan rakyat kecil”
Ketua Koordinator NUSRA (Bali–NTB–NTT) BI. LMR-RI – BPH – NMS (Badan Inteligen Lembaga Misi Reclasering Republik Indonesia – Badan Peserta Hukum untuk Negara dan Masyarakat) Sahban, menilai keputusan Lalu Ahmad Zaini adalah bentuk nyata dari kepemimpinan yang zalim dan tidak berperikemanusiaan.
Ia menyoroti bahwa para tenaga honorer yang dipecat bukanlah pegawai baru, melainkan mereka yang sudah mengabdi bertahun-tahun di berbagai instansi tanpa jaminan kesejahteraan.
> “1.664 orang itu bukan angka. Mereka adalah ayah, ibu, dan anak bangsa yang setiap hari berjuang untuk hidup layak. Tapi kini, mereka dibuang begitu saja. Ini kejam, tidak manusiawi, dan sangat memalukan bagi seorang pemimpin yang mengaku religius,” kata Sahban dengan nada geram.
Sahban ben saat orasi
Ia menambahkan bahwa langkah Bupati justru menunjukkan bahwa kekuasaan kini dijalankan dengan arogansi, bukan dengan hati.
> “Bagaimana bisa seorang bupati yang juga kader PAN tidak memiliki kepekaan terhadap penderitaan rakyatnya sendiri? PAN seharusnya memimpin dengan hati, bukan dengan keangkuhan,” tambahnya.
—
🔹 Asmuni: “Kami akan datang lagi dengan massa lebih besar!”
Asmuni ket gabungan aktivis lobar
Dalam orasinya yang membakar semangat massa, Asmuni, Ketua Gabungan Aktivis Lombok Barat, mengeluarkan ultimatum keras kepada Bupati dan pengurus PAN NTB. Ia menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak akan berhenti sampai kebijakan itu dicabut dan DPP PAN mengambil tindakan tegas terhadap Lalu Ahmad Zaini.
> “Jika aspirasi ini tidak didengar, kami akan kembali dengan massa yang jauh lebih banyak! Bila perlu, seluruh korban PHK honorer — semua 1.664 orang itu — akan turun ke jalan bersama kami. Dan saya pastikan itu akan terjadi!” teriak Asmuni lantang, disambut sorakan gemuruh massa aksi.
Asmuni juga menegaskan bahwa dirinya dan para aktivis tidak gentar menghadapi intimidasi dari siapa pun, termasuk dari Bupati yang disebutnya “suka membusungkan dada” di hadapan rakyat.
> “Kami tidak takut pada kekuasaan! Kami tidak gentar pada bupati yang hanya pandai membusungkan dada di depan rakyat kecil. Ingat, kekuasaan bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk mengabdi kepada rakyat!” ujarnya dengan penuh emosi.
Ketua JANGKAR Lombok Barat, Daud Azhari, SH, juga menyampaikan orasinya di depan massa dan aparat keamanan yang berjaga di lokasi aksi. Dengan suara tegas, ia menilai sikap arogan Bupati menjadi akar dari berbagai gejolak sosial yang kini muncul di tengah masyarakat.
> “Kami tidak menolak perubahan, tapi kami menolak kesewenang-wenangan! Jangan jadi bupati yang arogan dan tuli terhadap penderitaan rakyat. Kekuasaan itu amanah, bukan alat menindas. Kalau tidak sanggup jadi pelayan rakyat, lebih baik mundur dengan hormat!” seru Daud Azhari di hadapan aparat dan massa aksi.
Ia menegaskan bahwa tindakan Bupati telah mencoreng marwah pemerintahan daerah dan memicu ketidakpercayaan publik terhadap partai pengusungnya.
> “DPP PAN harus tahu, bahwa rakyat Lombok Barat menolak arogansi ini! Jika tidak segera bertindak, rakyat akan menilai bahwa PAN mendukung kezhaliman,” tegasnya lagi.
—
🔹 Massa berjanji akan kawal hingga tuntas
Aksi yang berlangsung sejak pagi hingga siang itu berjalan tertib namun penuh tekanan moral. Para peserta aksi membawa spanduk bertuliskan “Tolak PHK Massal Honorer”, “PAN Harus Bersih dari Pemimpin Zalim”, dan “Rakyat Butuh Pemimpin, Bukan Penguasa.”
Mereka berjanji akan terus mengawal isu ini sampai ada kejelasan nasib ribuan tenaga honorer yang menjadi korban kebijakan sepihak Bupati Lombok Barat.
Di akhir aksi, Erwin Ibrahim kembali menegaskan bahwa perjuangan ini bukan soal politik, tapi soal hati nurani.
> “Kami bukan melawan partai, kami melawan ketidakadilan. Kalau DPP PAN ingin partainya tetap dipercaya rakyat, maka buktikan sekarang — pecat Lalu Ahmad Zaini!” pungkasnya.
Erwin ibrahim ket.WIB
Aksi kemudian ditutup dengan doa bersama untuk para tenaga honorer yang kehilangan pekerjaan, serta janji solidaritas antaraktivis untuk terus menuntut keadilan sampai keputusan yang zalim itu dicabut.
Wooow Pembangunan JUT Desa Suka Sari Diduga Mark UP dan PJS Kades Hanya Mencari Keuntungan Sendiri
LEBONG – REDAKSI.CO Proyek pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) sepanjang 156 meter di Desa Sukasari, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, yang menelan anggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 164.763.000,00, kini menjadi sorotan tajam. Pasalnya, dugaan mark up anggaran dan ketidak sesuaian spesifikasi pembangunan mengemuka, menimbulkan kekhawatiran akan kualitas dan ketahanan infrastruktur vital bagi petani setempat. Sebuah sumber warga yang enggan disebut namanya membongkar praktik mencurigakan di balik megahnya papan proyek.
Dugaan kuat terhadap penyimpangan spesifikasi terkuak dari pengamatan langsung di lapangan. Menurut keterangan salah satu warga Desa Sukasari, fondasi jalan yang seharusnya kokoh dan dalam, justru terlihat asal-asalan.
“Galian pondasinya tidak cukup dalam,” ungkap sumber tersebut, menunjuk pada indikasi pengerjaan yang tidak sesuai standar teknis.
Lebih mengkhawatirkan lagi, beberapa sisi pondasi dilaporkan tidak menggunakan semen sebagaimana mestinya.
“Hanya ditumpuk batu secara teratur, ditimbun tanah, lalu diberikan semen hanya pada bagian atas saja, sehingga tampak seakan-akan disemen selayaknya bangunan yang kokoh,” lanjut sumber tersebut.
Praktik ini, jika benar adanya, bukan hanya meragukan kekuatan pondasi jalan, tetapi juga mengindikasikan upaya “kamuflase” untuk menutupi pengerjaan yang tidak sesuai standar, demi mengejar tampilan semata tanpa memedulikan kekuatan jangka panjang. Jalan usaha tani, yang menjadi tulang punggung mobilitas hasil pertanian, seharusnya dibangun dengan kualitas terbaik agar mampu menopang beban berat dan tahan terhadap cuaca ekstrem.
Tak hanya masalah spesifikasi, dugaan mark up terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek juga terendus. Dengan nilai pekerjaan mencapai lebih dari Rp 164 juta untuk jalan sepanjang 156 meter, efisiensi dan transparansi anggaran menjadi pertanyaan besar jika kualitas pengerjaan justru dipertanyakan. Jika spesifikasi teknis tidak terpenuhi, maka ada kemungkinan dana yang seharusnya dialokasikan untuk material dan pengerjaan berkualitas, justru “menguap” atau dimanfaatkan secara tidak semestinya.
Proyek ini dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sukasari, di bawah payung Pemerintah Kabupaten Lebong, dan seluruh dananya bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025. Dana Desa sendiri merupakan amanat besar untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan di tingkat desa. Oleh karena itu, setiap rupiah yang digunakan harus akuntabel dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan pada hari ini, jum’at, 31 Oktober 2025, awak media masih berupaya keras melakukan konfirmasi kepada pihak terkait, khususnya Pjs Kades Sukasari, Kecamatan Lebong Selatan, Erwan Jaya. Konfirmasi ini penting untuk mendapatkan klarifikasi resmi mengenai dugaan-dugaan yang muncul dan memastikan transparansi dalam penggunaan Dana Desa. Keterangan dari Pjs Kades diharapkan bisa menjelaskan duduk perkara dan membantah atau membenarkan tudingan warga.dan Pjs Kades telah menganti no WhatsApp jadi sulit untuk do hubungi,dan sudah dua kali juga kita ke balai desa kades tidak ada,
Masyarakat Desa Sukasari dan publik Kabupaten Lebong tentu berharap proyek pembangunan JUT ini benar-benar sesuai standar dan memberikan manfaat optimal. Dugaan penyimpangan ini harus segera diinvestigasi secara tuntas agar tidak merugikan petani dan mencoreng kepercayaan terhadap pengelolaan Dana Desa. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk memastikan setiap pembangunan infrastruktur di desa benar-benar kokoh, bukan hanya di atas kertas, melainkan juga di lapangan.,
JEMBER, Redaksi.co – Proyek pembangunan infrastruktur pengendalian banjir Sungai Jatiroto yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Lumajang dan Jember menuai sorotan tajam. Papan nama proyek yang berdiri di lokasi tertera dikerjakan oleh CV. Guna Jaya dengan nilai kontrak mencapai Rp 7,6 miliar lebih, namun dinilai minim transparansi dan terkesan ditutup-tutupi (31/10/2025).
Dalam papan proyek yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bondoyudo Baru di Lumajang, tercantum sumber dana dari APBD Tahun Anggaran 2025. Namun, papan tersebut tidak mencantumkan sejumlah informasi penting yang wajib disampaikan kepada publik.
Beberapa data krusial seperti tanggal mulai dan berakhirnya pekerjaan, nama pejabat pembuat komitmen, volume pekerjaan, serta lokasi spesifik pembangunan tidak tercantum sama sekali.
Selain itu, nama instansi yang tertera pun menimbulkan tanda tanya, sebab nomenklatur “Wilayah Sungai Bondoyudo Baru” tidak dikenal dalam struktur resmi Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur.
Minimnya keterbukaan informasi ini membuat publik sulit melakukan pengawasan. Padahal, proyek dengan nilai miliaran rupiah seharusnya menjadi contoh keterbukaan sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Proyek Konstruksi.
Saat awak media mencoba mengonfirmasi, pelaksana proyek bernama Cahyo enggan memberikan penjelasan secara rinci.
Melalui pesan WhatsApp, Cahyo hanya menuliskan singkat:
“Untuk menjawab pertanyaan, monggo sampean tanyakan sama pimpinan.”Sikap tertutup ini semakin memperkuat dugaan bahwa proyek tersebut tidak dijalankan dengan prinsip transparansi publik.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur maupun UPT PSDA di Lumajang terkait kejelasan proyek dan legalitas pelaksanaannya.
Redaksi.co, Painan.,-Pengusaha exportir muda asal Surabaya Nada lirik Teh Gambira pada acara Sumbar Expo 2025. Dihotel Truntum Padang Rabu 27 /10/2025 usai memberi materi Seminar Talk Show dengan tema Gerak Cepat Ekpor Sumbar.
Dalam kunjunganya Nada ke stan stan peserta usai seminar talk show Gerak Cepat Expor Sumbar. Ada yang menarik dengan kunjuangan Hada di stan H.108 yang produk Teh Gambira. Nada melirik teh gambira dengan membelinya. Saya tertarik melihat Teh Gambira ucap Nada yang didampingai temanya. kepada pemilik Teh Gambira Otriya.
Pak saran saya kemasannya ditambah dengan bahasa ingrisnya dan BPOMnya ucap Nada. Insyaallah buk Nada balas Otriya dengan wajah gembira. terima kasih pak lalu Nada minggalkan stan H 108. Ini peluang besar untuk diaspora indonesia diluar negeri sana bisik halus nada ketelinga temannya. (o.s)
JEMBER, redaksi.co – Proyek revitalisasi SDN 04 Wringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kini diselimuti kabut ketertutupan. Sejumlah pihak terkait terkesan enggan memberikan keterangan, menimbulkan tanda tanya besar di tengah publik (28/10/2025).
Upaya wartawan Redaksi.co untuk memperoleh informasi di lapangan tidak membuahkan hasil. Pihak Pelaksana Pembangunan Sarana dan Prasarana (P2SP) yang ditemui pada 22 Oktober 2025, menolak memberikan keterangan meski kepala sekolah menjadi penanggung jawab penuh atas pekerjaan tersebut.
“Masnya langsung ke dinas saja, saya takut salah memberikan keterangan,” ujar Bu Is, Kepala SDN 04 Wringin Agung, saat ditemui di lokasi proyek.
Tak berhenti di situ, ketika wartawan meminta nomor kontak pengawas proyek, kepala sekolah juga enggan memberikannya. Wartawan kemudian berupaya melakukan konfirmasi ke tingkat dinas dengan menghubungi Kabid SD Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Kirin, untuk bisa berkoordinasi. Namun, permintaan tersebut tidak direspons.
Pada kesempatan lain, ketika ditemui di sela kegiatan kunjungan Bupati Jember di salah satu sekolah di Kecamatan Panti, Kirin justru terkesan menghindar dan menolak memberikan penjelasan. Padahal sebelumnya, pihak sekolah sendiri yang menyarankan agar konfirmasi dilakukan kepada pejabat tersebut.
Sikap tertutup baik dari pihak sekolah maupun dinas menimbulkan pertanyaan publik: ada apa dengan proyek revitalisasi SDN 04 Wringin Agung ini?
Padahal proyek tersebut bersumber dari dana APBN, yang semestinya dikelola secara transparan, akuntabel, dan terbuka kepada masyarakat. Ketertutupan seperti ini tidak hanya melanggar semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi juga berpotensi menyalahi UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sikap bungkam terhadap penggunaan dana publik dapat membuka ruang bagi dugaan penyimpangan anggaran, manipulasi laporan, maupun penyalahgunaan wewenang. Bila hal ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin akan menimbulkan kecurigaan publik dan berujung pada pemeriksaan hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Jember, yang berwenang menelusuri potensi pelanggaran dalam penggunaan dana negara.
Transparansi bukan sekadar formalitas administratif. Ia merupakan tanggung jawab moral dan hukum bagi setiap pejabat publik. Sebab, di balik setiap proyek pembangunan yang dibiayai APBN, terdapat uang rakyat yang harus dijaga kehormatannya.
