Jakarta, Redaksi.co – Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya melimpahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti atau tahap II terhadap tersangka RS dan TT ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Senin (22/6/2026).

Pelimpahan tersebut dilakukan terkait perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik serta dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan dokumen elektronik.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin mengatakan seluruh proses penanganan perkara dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dia menegaskan penyidik berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.

“Kami pastikan seluruh tahapan yang dilakukan penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah sesuai dengan prosedur KUHAP,” ujar Kombes Iman.

Kombes Iman juga menanggapi adanya dugaan intervensi dalam proses penyidikan. Menurutnya, istilah yang lebih tepat adalah adanya upaya menghalangi, mengganggu, atau menghambat proses penyidikan, namun penyidik tetap menghadapi dinamika tersebut secara bijak dan sesuai prosedur hukum.

Ia mengajak seluruh pihak memberikan edukasi hukum yang benar kepada masyarakat. Jika ada pihak yang menilai terdapat hal tidak tepat dalam proses hukum, tersedia mekanisme resmi seperti praperadilan maupun saluran pengawasan internal.

“Kalau ada hal-hal yang dianggap tidak tepat, ada mekanisme praperadilan. Semua ketentuan prosedur ada rambu-rambunya,” katanya.

Sementara itu, Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan bahwa Polri tidak anti kritik dan terbuka terhadap saran maupun masukan. Namun, ia mengingatkan agar kritik tetap disampaikan berdasarkan fakta hukum, bukan melalui narasi provokatif, hoaks, atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kombes Budi menjelaskan, upaya paksa yang dilakukan penyidik merupakan bagian dari rangkaian proses hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum dilakukan penahanan, penyidik wajib melakukan pemeriksaan fisik dan psikis terhadap tersangka untuk memastikan kondisi kesehatannya.

Pemeriksaan dan perawatan medis di RS Polri Kramat Jati dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Proses hukum ini ditegaskan bukan menyasar personal, profesi, atau ketokohan seseorang, melainkan berdasarkan laporan masyarakat yang didukung alat bukti, keterangan saksi, ahli, dan bukti lainnya.

Jakarta,Redaksi.Co – Personel Dalmas Polda Metro Jaya membentangkan spanduk bertuliskan pesan simpatik saat melayani aksi Dewan Pengurus Nasional Koalisi Nasional Reforma Agraria atau DPN KNARA di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026).

Spanduk tersebut bertuliskan, “Selamat Datang Pejuang Aspirasi, Sampaikan Pendapat dengan Tertib, Kami Siap Melayani.” Pesan itu menjadi bentuk kepedulian dan komunikasi humanis Polri kepada masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum.

Aksi tersebut diikuti sekitar 350 orang. Massa tiba di lokasi sekitar pukul 10.48 WIB dan menyampaikan aspirasi secara bergantian di depan Gedung DPR/MPR RI.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Dr. Reynold E.P. Hutagalung mengatakan polisi hadir untuk melayani dan mengamankan masyarakat yang menyampaikan pendapat. Ia menegaskan penyampaian aspirasi merupakan hak warga negara yang dijamin undang-undang.

“Polri hadir untuk melayani dan mengamankan masyarakat yang menyampaikan pendapat. Kami mengimbau agar aspirasi disampaikan dengan tertib, damai, dan tetap menghormati pengguna jalan serta masyarakat lainnya,” ujar Reynold.

Dalam pengamanan tersebut, personel kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Petugas juga menyampaikan imbauan kepada massa agar tetap menjaga ketertiban selama aksi berlangsung.

Pengamanan dipimpin Kapam Objek AKBP Dhimas Prasetyo dengan kekuatan 1.436 personel. Petugas disiagakan untuk memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi.

Massa aksi melakukan orasi secara bergantian di depan Gedung DPR/MPR RI. Selama kegiatan berlangsung, situasi di lokasi terpantau aman, tertib, dan kondusif.

Jakarta ,Redaksi.Co- Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Pusat memberikan pelayanan humanis kepada massa aksi Dewan Pengurus Nasional Koalisi Nasional Reforma Agraria atau DPN KNARA di depan Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026).

Selain melakukan pengamanan, personel kepolisian juga membagikan snack dan minuman kepada massa aksi. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum.

Massa aksi tiba di lokasi sekitar pukul 10.48 WIB dengan jumlah sekitar 350 orang. Mereka membawa mobil komando, mobil pikap, spanduk, poster, bendera elemen, serta sejumlah alat peraga lainnya.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Dr. Reynold E.P. Hutagalung mengatakan pelayanan aksi dilakukan dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Ia menegaskan penyampaian aspirasi merupakan hak warga negara yang dijamin undang-undang.

“Polri hadir untuk melayani dan mengamankan masyarakat yang menyampaikan pendapat. Kami juga mengedepankan pendekatan humanis agar kegiatan berjalan tertib, damai, dan kondusif,” ujar Kombes Reynold.

Adapun tuntutan massa berkaitan dengan isu reforma agraria. Mereka meminta pemerintah mencabut dan memblokir izin pertanahan yang dinilai bermasalah, mengeluarkan kebun rakyat, permukiman, kampung, dusun, dan desa dari kawasan hutan, serta menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.

Dalam aksinya, massa juga menyuarakan aspirasi melalui spanduk dan poster. Beberapa di antaranya terkait pelaksanaan UUPA Nomor 5 Tahun 1960, penegakan Pasal 33 UUD 1945, penyelesaian konflik agraria, penghentian kriminalisasi terhadap petani, serta redistribusi tanah untuk rakyat.

Kombes Reynold mengatakan pembagian snack dan minuman menjadi bagian dari upaya menjaga suasana aksi tetap sejuk. Petugas juga melakukan pengaturan di sekitar lokasi agar penyampaian pendapat tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.

“Personel di lapangan diarahkan untuk bertindak humanis, profesional, dan tidak mudah terpancing. Kami mengajak seluruh peserta aksi menjaga ketertiban bersama,” katanya.

Massa aksi melakukan orasi secara bergantian di depan Gedung DPR/MPR RI. Selama kegiatan berlangsung, situasi di lokasi terpantau aman, tertib, dan kondusif.