Polri terus memperkuat kehadiran di tengah masyarakat melalui pendekatan humanis. Hal ini ditunjukkan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Tanjung Pura Polres Langkat, Aipda Ratno Ismawan, yang melaksanakan kegiatan Sambang Warga di Dusun II, Tapak Kuda, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Rabu (07/01/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Aipda Ratno berinteraksi langsung dengan masyarakat, mendengarkan keluhan, serta menyampaikan pesan-pesan kamtibmas. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan, menjauhi narkoba, dan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah agar tidak menimbulkan perpecahan di tengah warga.
Kapolres Langkat, AKBP David Triyo Prasojo, S.H., S.I.K., M.Si., memberikan apresiasi terhadap kegiatan sambang yang dilakukan jajaran Bhabinkamtibmas.
“Sambang desa adalah cara Polri hadir lebih dekat dengan masyarakat. Dengan duduk bersama warga, kita bisa mendengar langsung aspirasi dan permasalahan mereka, sekaligus mencari solusi bersama,” tegas Kapolres.
Ia juga menambahkan, Polri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
“Keamanan bukan hanya tanggung jawab polisi, tetapi menjadi tugas bersama. Mari jaga kampung kita agar tetap kondusif, bebas dari narkoba, hoaks, dan tindakan yang dapat merugikan masyarakat,” pesan Kapolres.
Melalui kegiatan rutin seperti ini, Polsek Tanjung Pura berharap hubungan Polri dan masyarakat semakin erat, sehingga tercipta situasi kamtibmas yang aman, nyaman, dan harmonis di wilayah Kabupaten Langkat.
JEMBER, redaksi.co – DPRD Kabupaten Jember melalui Komisi B menegaskan komitmennya untuk mengawal dan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), seiring dengan akan dibukanya kembali portal e-RDKK Tahun 2026 oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia (07/01/2025).
Anggota DPRD Kabupaten Jember Komisi B, Khurul Fatoni, menyampaikan bahwa pembukaan portal e-RDKK merupakan momentum strategis untuk melakukan pemutakhiran dan penertiban data petani serta lahan pertanian. DPRD menilai, akurasi data e-RDKK menjadi fondasi utama dalam menjamin ketepatan sasaran program pupuk subsidi.
“Komisi B DPRD Jember menaruh perhatian serius terhadap proses e-RDKK. Kami memastikan pendataan dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan, agar subsidi pupuk benar-benar diterima oleh petani yang berhak,” tegas Cak Toni.
Penguatan pengawasan tersebut selaras dengan surat edaran resmi yang telah beredar terkait pembukaan portal e-RDKK Tahun 2026. Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa:
1. Kementerian Pertanian akan melaksanakan zoom meeting bersama seluruh dinas pertanian provinsi dan kabupaten/kota terkait pembukaan portal e-RDKK Tahun 2026.
2. Periode pembukaan portal e-RDKK ditetapkan pada tanggal 12 hingga 20 Januari 2026.
3. Para Agricultural Extension (AE) dan seluruh jajaran diminta untuk menyebarluaskan informasi kepada seluruh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kecamatan, agar kesempatan pembukaan e-RDKK dimanfaatkan secara maksimal dalam penginputan data serta penetapan alokasi petani sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Komisi B DPRD Jember, surat edaran tersebut harus dijadikan pedoman bersama oleh seluruh pemangku kepentingan, mulai dari dinas teknis, PPL, BPP kecamatan, hingga kelompok tani, agar tidak terjadi kelalaian maupun penyimpangan dalam proses pendataan.
“Kami akan meminta laporan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pendataan e-RDKK di lapangan. Pengawasan DPRD tidak hanya pada aspek administrasi, tetapi juga memastikan tidak ada petani aktif yang terabaikan maupun penerima yang tidak sesuai kriteria,” lanjut Cak Toni.
Komisi B DPRD Jember juga menegaskan bahwa fungsi pengawasan akan berlanjut hingga tahap distribusi pupuk subsidi. DPRD berkomitmen memastikan penyaluran pupuk dilakukan tepat waktu, sesuai kuota, serta mendukung kebutuhan musim tanam petani.
“Subsidi pupuk menyangkut hajat hidup petani dan ketahanan pangan daerah. Karena itu, Komisi B DPRD Jember akan terus mengawal kebijakan ini agar berjalan tertib, adil, dan berkeadilan,” pungkasnya.
DPRD Kabupaten Jember melalui Komisi B mengimbau seluruh petani dan kelompok tani untuk memanfaatkan masa pembukaan portal e-RDKK Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya, serta aktif berkoordinasi dengan penyuluh pertanian demi menjamin hak atas pupuk subsidi.
Redaksi.co MUBA – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) merilis data terbaru mengenai jumlah pencari kerja yang melakukan pendaftaran Kartu AK.1 (Kartu Kuning). Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat sepanjang Triwulan IV tahun 2025, tercatat sebanyak 478 orang telah mengakses layanan tersebut dengan tingkat kepuasan yang prima.
Tren Peningkatan di Akhir Tahun
Data statistik menunjukkan fluktuasi jumlah pencari kerja di penghujung tahun 2025. Tercatat pada bulan Oktober sebanyak 167 orang mendaftarkan diri, menurun pada bulan November menjadi 53 orang, dan melonjak tajam pada bulan Desember yang mencapai 258 orang. Total akumulasi pangkalan data mencatat 478 pencari kerja aktif selama periode tiga bulan terakhir tahun 2025.
Visi “Maju Lebih Cepat” dalam Pelayanan Publik
Kepala Disnakertrans Muba, Herryandi Sinulingga, AP, menyatakan rasa syukur dan bangganya atas capaian pelayanan di penghujung tahun tersebut. Ia menegaskan bahwa capaian ini sejalan dengan visi besar pimpinan daerah.
“Saya sangat bangga atas dedikasi tim dalam memberikan pelayanan prima. Angka 478 pencari kerja ini adalah bukti nyata bahwa masyarakat mempercayai sistem kita. Sejalan dengan visi dan misi Bupati Muba, HM Toha Tohet, dan Wakil Bupati, Kyai Abdur Rohman Husen, kami berkomitmen menjadikan Musi Banyuasin ‘Maju Lebih Cepat’ melalui pelayanan publik yang unggul,” tegasnya
Kadisnakertrans Muba ini juga menambahkan pentingnya akurasi data sebagai fondasi kebijakan. “Data ini sangat berharga untuk memetakan kebutuhan pasar kerja dan mengembangkan program pelatihan yang tepat sasaran. Prinsip kami jelas: jika ada cara untuk mempermudah, mengapa harus dipersulit? Mari kita wujudkan Musi Banyuasin yang lebih baik,” tambahnya.
Pergi ke pasar membeli ikan,
Ikan dimasak untuk hidangan.
Layanan prima kami berikan,
Demi Muba maju di masa depan.
Kesiapan Teknis dan Komitmen Tim Bidang Penta
Menutup laporan tersebut, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja (Penta) Disnakertrans Muba, Sukarni, AS., S.Ag., M.Si, menekankan bahwa seluruh keberhasilan ini merupakan buah dari instruksi langsung Kadisnakertrans muba untuk memberikan layanan yang cepat, tepat, dan gratis bagi seluruh warga tanpa terkecuali.
“Kami di Bidang Penta selalu siap siaga menjalankan instruksi pimpinan. Baik masyarakat yang datang langsung maupun melalui fasilitas online, kami pastikan mendapatkan perlakuan yang sama: pelayanan yang cepat, transparan, dan profesional. Kelancaran proses pendataan ini adalah cerminan dedikasi instansi kami dalam memberikan kemudahan bagi warga Muba agar mereka memiliki modal administrasi yang kuat untuk memasuki dunia kerja,” pungkas Sukarni.
PURWOREJO|| Redaksi.co – Harapan warga Desa Guyangan, Kecamatan Loano, untuk memiliki akses air bersih yang stabil akhirnya menjadi kenyataan. Kepolisian Resor (Polres) Purworejo secara resmi menyerahkan bantuan satu paket sumur bor dalam kegiatan Bakti Sosial yang digelar pada Selasa (06/01) sore.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Purworejo, AKBP Andry Agustiano, S.I.K., M.Si., didampingi Wakapolres Kompol Nana Edy Sugito, jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Purworejo, serta Kapolsek Loano AKP Sarpan.
Kehadiran jajaran kepolisian disambut antusias oleh Camat Loano Kusairi A. P., Kepala Desa Guyangan Prayitno, mahasiswa KKN Unsiq, serta puluhan warga setempat yang telah lama menantikan ketersediaan air bersih.
Pembangunan sumur bor ini merupakan perjuangan teknis yang cukup berat. Tim di lapangan harus menghadapi tantangan alam berupa struktur tanah yang didominasi batuan keras. Setelah melalui proses pengerjaan selama dua bulan, tim berhasil mencapai kedalaman 24 meter hingga menemukan titik air dengan debit yang melimpah.
Dalam sambutannya, AKBP Andry Agustiano berharap fasilitas ini tidak sekadar menjadi infrastruktur fisik, melainkan menjadi penopang kehidupan bagi masyarakat.
”Semoga sumur bor ini menjadi sumber kehidupan dan keberkahan bagi kita semua, khususnya warga Desa Guyangan yang selama ini membutuhkan akses air bersih yang lebih layak,” ujar Kapolres.
Kepala Desa Guyangan, Prayitno, mengungkapkan rasa syukur yang mendalam. Selama ini, warganya kerap kesulitan air bersih terutama saat musim kemarau panjang, sehingga sering bergantung pada bantuan dari Pemerintah Kabupaten.
Rencananya, aliran air dari sumur bor ini akan didistribusikan untuk mendukung operasional berbagai fasilitas publik, di antaranya:
Pendidikan: SD dan PAUD.
Kesehatan: Posyandu.
Pemerintahan: Kantor Desa.
Kebutuhan Domestik: Keperluan sehari-hari warga sekitar.
Agus Saputra, salah satu perwakilan warga, turut menyampaikan terima kasih atas kepedulian Polri terhadap kondisi di desanya. Ia berharap bantuan ini menjadi amal jariyah bagi para personel kepolisian.
Acara peresmian ditutup dengan penyerahan secara simbolis dan pengecekan langsung debit air di lokasi. Kehadiran sumur bor ini menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam memberikan solusi konkret atas permasalahan sosial dan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah hukumnya. (*)
Jakarta,Redaksi.Co— Bakamla RI memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-20 dengan menggelar upacara resmi yang dipimpin Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr.,Opsla. Momentum dua dekade pengabdian ini menjadi penegasan Bakamla RI sebagai garda terdepan keamanan laut Republik Indonesia. Kegiatan di laksanakan di lapangan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/1/26).
Dalam Amanatnya, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr.,Opsla menyampaikan, bahwa 20 tahun perjalanan Bakamla RI bukan sekadar penanda usia, melainkan tonggak kedewasaan institusi dalam menjaga kedaulatan, keselamatan, dan kehormatan bangsa di laut.
“Sejak berdiri, Bakamla RI telah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pelanggaran hukum di laut, aktivitas ilegal lintas batas negara, hingga kompleksitas koordinasi antarinstansi maritim,”ujarnya.
Lebih lanjut ia menegaskan, di tengah dinamika tersebut, soliditas, loyalitas dan profesionalisme seluruh personel Bakamla RI menjadi kekuatan utama yang menjaga eksistensi dan kepercayaan publik.
“Bakamla RI tidak hanya hadir sebagai unsur patroli, tetapi juga sebagai simbol kehadiran negara dalam membangun rasa aman di laut Indonesia,”terangnya.
Memasuki usia ke-20, Bakamla RI kini berada pada babak baru sejarah pengabdian. Kabakamla RI menjelaskan, dengan dukungan regulasi dan mandat yang semakin kuat, Bakamla RI melangkah menuju transformasi sebagai Indonesia Coast Guard yang tangguh, profesional, dan berkelas dunia.
“Transformasi ini menuntut kesiapan sumber daya manusia yang adaptif terhadap teknologi, cermat dalam pengambilan keputusan, serta teguh menjaga integritas dan etika profesi,”jelasnya.
Kepala Bakamla RI juga mengingatkan bahwa laut bukan sekadar ruang tugas, melainkan ruang pengabdian yang mencerminkan wajah Indonesia sebagai bangsa maritim yang kuat, bersatu, dan berdaulat.
“Oleh karena itu, seluruh personel Bakamla RI diharapkan terus membangun sinergi, baik antarinstansi maupun dengan masyarakat maritim, sebagai fondasi utama menjaga keamanan laut nasional,”jelasnya.
Menutup amanatnya, Kepala Bakamla RI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Bakamla RI, dari pusat hingga unsur kapal patroli di garis terdepan, yang tanpa lelah menjaga laut Indonesia siang dan malam.
“Dengan semangat Bakamla RI Garda Terdepan Keamanan Laut Republik Indonesia,” Bakamla RI berkomitmen untuk terus melangkah lebih tangguh, lebih solid, dan semakin dipercaya bangsa dalam mewujudkan laut aman untuk Indonesia maju,”tutupnya. (Harry A)
JEMBER, redaksi.co – Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Bangkit Abadi, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, menggelar Musyawarah Antar Desa (MAD) dalam rangka penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2025 serta pemaparan Rencana Kerja Tahun 2026, Rabu (7/1/2026).
Kegiatan ini merupakan kewajiban BUMDESMA sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan usaha kepada pemerintah desa dan masyarakat. MAD dihadiri perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jember, Camat Kencong Ronny Arvianto, SE., MM., Direktur BUMDESMA Bangkit Abadi, serta seluruh kepala desa anggota BUMDESMA.
Dalam sambutannya, Camat Kencong Ronny Arvianto, SE., MM., menyampaikan apresiasi atas konsistensi BUMDESMA Bangkit Abadi dalam menjaga tata kelola usaha yang transparan dan profesional, sekaligus menekankan pentingnya kerja sama dan kekompakan antar desa anggota.
“BUMDESMA ini lahir dari semangat kebersamaan desa. Keberhasilannya tidak lepas dari komitmen seluruh kepala desa untuk saling mendukung, saling menguatkan, dan menjaga kepercayaan. Inilah modal sosial yang harus terus dirawat agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Forum MAD juga menegaskan bahwa Kecamatan Kencong berperan sebagai pengawal sekaligus penggagas awal pelaksanaan MAD, sebagai wujud komitmen memperkuat sinergi dan tata kelola usaha desa yang berkelanjutan.
Para kepala desa peserta MAD menyampaikan rasa bangga atas capaian BUMDESMA Bangkit Abadi yang dinilai sukses dalam pengelolaan usaha. Kerja sama antar desa selama ini dinilai mampu memperkuat permodalan, memperluas unit usaha, serta menciptakan rasa memiliki bersama terhadap BUMDESMA sebagai aset kolektif desa.
Direktur BUMDESMA Bangkit Abadi, Umar Hasi, dalam laporannya menjelaskan bahwa sejak didirikan pada tahun 2014 dengan modal awal sebesar Rp1,9 miliar, BUMDESMA telah berkembang signifikan. Hingga akhir tahun 2025, total aset produktif mencapai Rp7,5 miliar, di luar aset kendaraan operasional.
Selain mengembangkan unit usaha kredit barang yang menopang perputaran ekonomi masyarakat, BUMDESMA Bangkit Abadi juga menyalurkan 15 persen dana CSR bagi fakir miskin dan kelompok masyarakat kurang mampu sebagai bentuk kepedulian sosial yang disepakati bersama oleh desa-desa anggota.
Melalui pelaksanaan MAD ini, seluruh pihak sepakat untuk memperkuat kolaborasi antar desa, meningkatkan profesionalisme pengelolaan usaha, serta menjadikan BUMDESMA Bangkit Abadi sebagai motor penggerak ekonomi desa yang transparan, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan bersama masyarakat desa.
JEMBER, redaksi.co – Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Bangkit Abadi, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, menggelar Musyawarah Antar Desa (MAD) dalam rangka penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2025 serta pemaparan Rencana Kerja Tahun 2026, Rabu (7/1/2026).
Kegiatan ini merupakan kewajiban BUMDESMA sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan usaha kepada pemerintah desa dan masyarakat. MAD dihadiri perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jember, Camat Kencong Ronny Arvianto, SE., MM., Direktur BUMDESMA Bangkit Abadi, serta seluruh kepala desa anggota BUMDESMA.
Dalam sambutannya, Camat Kencong Ronny Arvianto, SE., MM., menyampaikan apresiasi atas konsistensi BUMDESMA Bangkit Abadi dalam menjaga tata kelola usaha yang transparan dan profesional, sekaligus menekankan pentingnya kerja sama dan kekompakan antar desa anggota.
“BUMDESMA ini lahir dari semangat kebersamaan desa. Keberhasilannya tidak lepas dari komitmen seluruh kepala desa untuk saling mendukung, saling menguatkan, dan menjaga kepercayaan. Inilah modal sosial yang harus terus dirawat agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Forum MAD juga menegaskan bahwa Kecamatan Kencong berperan sebagai pengawal sekaligus penggagas awal pelaksanaan MAD, sebagai wujud komitmen memperkuat sinergi dan tata kelola usaha desa yang berkelanjutan.
Para kepala desa peserta MAD menyampaikan rasa bangga atas capaian BUMDESMA Bangkit Abadi yang dinilai sukses dalam pengelolaan usaha. Kerja sama antar desa selama ini dinilai mampu memperkuat permodalan, memperluas unit usaha, serta menciptakan rasa memiliki bersama terhadap BUMDESMA sebagai aset kolektif desa.
Direktur BUMDESMA Bangkit Abadi, Umar Hasi, dalam laporannya menjelaskan bahwa sejak didirikan pada tahun 2014 dengan modal awal sebesar Rp1,9 miliar, BUMDESMA telah berkembang signifikan. Hingga akhir tahun 2025, total aset produktif mencapai Rp7,5 miliar, di luar aset kendaraan operasional.
Selain mengembangkan unit usaha kredit barang yang menopang perputaran ekonomi masyarakat, BUMDESMA Bangkit Abadi juga menyalurkan 15 persen dana CSR bagi fakir miskin dan kelompok masyarakat kurang mampu sebagai bentuk kepedulian sosial yang disepakati bersama oleh desa-desa anggota.
Melalui pelaksanaan MAD ini, seluruh pihak sepakat untuk memperkuat kolaborasi antar desa, meningkatkan profesionalisme pengelolaan usaha, serta menjadikan BUMDESMA Bangkit Abadi sebagai motor penggerak ekonomi desa yang transparan, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan bersama masyarakat desa.
Meranti – Awak media memantau Korwil disdikbud dan sekaligus Kepala Sekolah di Sekolah nya di wilayah kecamatan. Masih tidak mau memajangkan Pembelanjaan Penggunaan Dana BOS,. Hal ini disebabkan Tumpul nya Pengawasan di Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti. Rabu. 7.1.2026.
Dimana ketegasan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti lebih konsekwen dan lebih bersinegi, Tentang Permendikbud No.19 tahun 2020 sampai sekarang.
Awak media memantau ke Desa – Desa, di Kantor Desa ada di pajangkan Dana dari Pemerintah.tambah lagi Pembangunan Jalan juga ada di pajangkan. Karena Pemerintah desa mematuhi Permendagri (Peraturan Menteri Dalam negeri) No.20 tahun 2018. Pasal 39 dan Pasal 72.
Beberapa masyarakat sangat kecewa dengan Undang-undang yang sudah legitimasi oleh Pemerintah tapi mengapa tidak dilaksanakan dan diwujudkan.
Dan ada beberapa Proyek juga di pajangkan,Proyek Dinas Pekerjaan umum dan Penataan ruang. (Bangunan Rumah).
Proyek Kementerian Pekerjaan umum Direktorat jenderal sumber daya air.(Rehabilitasi jaringan Irigasi). Semuanya Dana dari Pemerintah. Juga dipajangkan.
Kepada Korwil Disdikbud Tingkat Kecamatan, Kepada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepada Petinggi- Petinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, Wajib memperhatikan Permendikbud no.19 tahun 2020 yang sudah di Legitimasi. Ujar nya
Ketua IPKR ( Ikatan Pecinta kedaulatan rakyat). Mengatakan pada awak Media ini bahwa hal Dana BOS, kalau tidak di Pajangkan melawan Permendikbud no.19 tahun 2020.Timbul pertanyaan dari IPKR pertanyaan nya adalah Mengapa dan ada apa Penggunaan Dana BOS tidak di pajangkan ke Publik?.
IPKR menilai tumpul nya Pengawasan alias tidak berfungsi, Di Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti.
IPKR menduga kuat ada persekongkolan yang tidak jelas. Pada Pembelanjaan Penggunaan Dana BOS di Lingkungan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti.
Jangan sampai masyarakat Kepulauan Meranti menduga kuat, Asal Bapak Senang (abs). Ujar nya.
Permendikbud no.19 tahun 2020 sudah legimitasi, Timbul pertanyaan, Mengapa Sekolah-Sekolah tidak berani memajangkan nya?.
Masyarakat Kepulauan Meranti berharap kepada Petinggi-petinggi yang berkompeten dan bersinegi agar lebih konsekwen. Untuk anak bangsa.
Selanjutnya Kepala semua Korwil disdikbud dan sekaligus memegang jabatan Kepala Sekolah, mengapa tidak bisa memberikan contoh atau acuan kepada Sekolah di wilayah nya, Kalau hal ini tidak terealisasi timbul pertanyaan, Apakah yang akan terjadi di Sekolah-Sekolah Pendidikan Dasar di Kabupaten Kepulauan Meranti?.
PEMULANGAN EMPAT JENAZAH PMI ASAL NTB, PERAN YPTKIS PALING MENONJOL
Mataram – Redaksi.Co Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat melaporkan proses pemulangan empat (4) jenazah Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Lombok Timur dari Malaysia melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) Lombok pada Rabu, 7 Januari 2026.
Pemulangan ini merupakan pelaksanaan tugas perlindungan pemerintah terhadap warga NTB yang bekerja di luar negeri. Dalam seluruh tahapan, peran YPTKIS (Yayasan Peduli Tenaga Kerja Indonesia Sejahtera) tercatat sebagai unsur yang paling aktif dan menentukan keberhasilan kegiatan.
Ketua Umum YPTKIS, Bpk. Henly Sunardi, sejak awal memimpin langsung koordinasi lintas daerah dan lintas negara. Yayasan tersebut mengurus komunikasi dengan rumah sakit di Malaysia, perwakilan konsuler Indonesia, hingga penyiapan ambulans bagi keluarga korban.
“Yang saya lakukan adalah memastikan negara hadir secara nyata. Tidak boleh jenazah PMI pulang tanpa pendampingan yang layak,” ujar Henly Sunardi kepada Redaksi.co.
DATA PMI PERTAMA
Nama : Alm. Muhanip
Alamat : Dusun Endut, Desa Sikur, Kabupaten Lombok Timur
Negara Penempatan : Malaysia
Berdasarkan kronologis, almarhum tiba-tiba tidak sadarkan diri saat bersama rekan kerja dan segera dibawa ke Rumah Sakit Awal Bross Dumai untuk penanganan darurat. Dokter menyatakan meninggal pada Sabtu, 3 Januari 2026 akibat serangan jantung. Jenazah tiba di BIZAM pada Selasa (6/1/2026) pukul 18.00 WITA dan langsung diantar ke rumah duka oleh tim YPTKIS.
DATA PMI KEDUA
Nama : Alm. Ahmad Supriadi
Alamat : Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur
Negara Penempatan : Malaysia
Almarhum meninggal di Hospital Tengku Afzan, Malaysia pada 28 Desember 2025 dengan diagnosa Communicating Hydrocephalus. Informasi resmi diperoleh melalui KJRI Johor dan difasilitasi YPTKIS untuk pemulangan menggunakan pesawat AirAsia rute Kuala Lumpur – Lombok, kemudian dijemput ambulans BP3MI NTB.
DATA PMI KETIGA
Nama : Alm. Marzuki
Alamat : Dusun Penakak, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur
Almarhum meninggal dengan diagnosa medis Septic Shock Secondary to Intraabdominal Sepsis, kondisi kegawatan akibat infeksi berat dalam rongga perut yang menyebar ke seluruh tubuh hingga menyebabkan kegagalan organ. Status almarhum nonprosedural dan tidak memiliki dokumen lengkap, namun YPTKIS tetap mengoordinasikan pemulangan dan pengantaran memakai ambulans Baznas Provinsi NTB atau Baznas Kabupaten Lombok Timur setelah tiba di Lombok.
DATA PMI KEEMPAT
Nama : Inisial A
Alamat : Kecamatan Sakre, Kabupaten Lombok Timur
Proses pemulangan jenazah inisial A dilakukan Rabu (7/1/2026) bersama jenazah lainnya dengan skema yang disiapkan YPTKIS. Setelah tiba di BIZAM pukul 18.00 WITA, jenazah akan langsung diantar ke rumah duka keluarga.
TAHAPAN YANG DIFASILITASI YPTKIS
Komunikasi dengan rumah sakit dan majikan di Malaysia
Pengurusan berita acara kematian melalui KJRI/KBRI
Penyiapan tiket penerbangan Kuala Lumpur – Lombok
Koordinasi ambulans BP3MI, Baznas, dan dinas daerah
Pendampingan keluarga sejak bandara hingga pemakaman
PIHAK YANG TERLIBAT PENJEMPUTAN
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur
BP3MI NTB
Ketua Umum YPTKIS, Bpk. Henly Sunardi
Pemerintah Provinsi NTB menilai kerja YPTKIS di bawah kepemimpinan Henly Sunardi sebagai fondasi penting perlindungan PMI asal NTB. Gerak yayasan tersebut membuat proses pemulangan terasa terang dan manusiawi, memberi rasa kagum bagi masyarakat bahwa masih ada lembaga yang bekerja dengan hati untuk migran Lombok.
PEMULANGAN PMI NTB, YPTKIS FASILITASI EMPAT JENAZAH DAN SATU TAMBAHAN
Mataram – Redaksi.Co Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan proses pemulangan jenazah pekerja migran asal NTB dari Malaysia melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) Lombok pada Rabu, 7 Januari 2026.
Dari keseluruhan kasus, sebanyak empat (4) jenazah dipulangkan dengan fasilitasi penuh oleh YPTKIS sebagai mitra utama pemerintah daerah. Yayasan ini mengambil peran sejak tahap awal, meliputi komunikasi dengan rumah sakit di Malaysia, perwakilan Indonesia, hingga penyiapan transportasi bagi keluarga korban.
Ketua Umum YPTKIS, Bpk. Henly Sunardi, menegaskan bahwa pelayanan kemanusiaan PMI merupakan prioritas. “Saya memastikan proses pemulangan berjalan cepat, terukur, dan menjaga martabat almarhum di hadapan keluarga NTB,” ujarnya kepada Redaksi.co.
DATA PMI PERTAMA
Nama : ALM. MUHANIP
Alamat : Dusun Endut, Desa Sikur, Kabupaten Lombok Timur
Negara Penempatan : Malaysia
Almarhum mengalami penurunan kesadaran saat bersama rekan kerja, lalu dibawa ke Rumah Sakit Awal Bross Dumai. Berdasarkan keterangan dokter, meninggal pada Sabtu, 3 Januari 2026 akibat serangan jantung. Jenazah tiba di BIZAM pada Selasa (6/1/2026) pukul 18.00 WITA dan diantar ke rumah duka oleh tim YPTKIS.
DATA PMI KEDUA
Nama : ALM. AHMAD SUPRIADI
Alamat : Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur
Negara Penempatan : Malaysia
Meninggal pada 28 Desember 2025 di Hospital Tengku Afzan, Malaysia dengan diagnosa Communicating Hydrocephalus. Informasi resmi diperoleh melalui KJRI Johor dan difasilitasi oleh YPTKIS untuk pemulangan menggunakan pesawat AirAsia rute Kuala Lumpur – Lombok serta dijemput ambulans BP3MI NTB.
DATA PMI KETIGA
Nama : ALM. MARZUKI
Alamat : Dusun Penakak, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur
Almarhum meninggal dengan diagnosa medis Septic Shock Secondary to Intraabdominal Sepsis, kondisi kegawatan akibat infeksi berat dalam rongga perut yang menyebar ke seluruh tubuh hingga menyebabkan kegagalan organ. Status almarhum nonprosedural dan tidak memiliki dokumen lengkap, namun YPTKIS tetap mengoordinasikan pemulangan dan pengantaran memakai ambulans Baznas Provinsi NTB atau Baznas Kabupaten Lombok Timur setelah tiba di Lombok.
DATA PMI KEEMPAT
Nama : INISIAL A
Alamat : Kecamatan Sakre, Kabupaten Lombok Timur
Negara Penempatan : Malaysia
Jenazah inisial A diproses pemulangannya hari ini, Rabu (7/1/2026) bersama jenazah lainnya. YPTKIS memfasilitasi koordinasi dengan pihak keluarga dan BP3MI agar setelah tiba di BIZAM pukul 18.00 WITA dapat langsung diantar ke rumah duka.
TAHAPAN YANG DIFASILITASI YPTKIS
Komunikasi dengan rumah sakit dan majikan di Malaysia
Pengurusan berita acara kematian melalui KJRI/KBRI
Penyiapan tiket penerbangan Kuala Lumpur – Lombok
Koordinasi ambulans BP3MI, Baznas, dan dinas daerah
Pendampingan keluarga sejak bandara hingga pemakaman
PIHAK YANG TERLIBAT PENJEMPUTAN
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur
BP3MI NTB
Ketua Umum YPTKIS, Bpk. Henly Sunardi
Pemerintah Provinsi NTB berharap kemitraan dengan YPTKIS terus diperkuat agar perlindungan terhadap PMI asal NTB semakin responsif dan berorientasi kemanusiaan.
