Redaksi.co MAMASA : Musyawarah Daerah (Musda) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang akan digelar dalam waktu dekat diharapkan tidak sekadar menjadi agenda organisasi, tetapi mampu menjadi momentum lahirnya gagasan dan gerakan perubahan untuk kemajuan desa.
Harapan tersebut disampaikan Ketua PMII Mamasa, Yasir, yang menilai Musda APDESI harus menjadi ruang untuk mengevaluasi sekaligus merumuskan langkah konkret dalam meningkatkan kualitas pemerintahan dan pembangunan desa.
“Musda APDESI harus menjadi ruang langkah perubahan bagi setiap desa. Forum ini harus melahirkan gagasan dan gerakan untuk kemajuan desa,” ujar Yasir.
Menurutnya, kepala desa memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan harapan masyarakat. Pemerintahan desa tidak hanya dituntut menjalankan administrasi, tetapi juga harus mampu memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang maksimal serta pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan warga.
“Harapan masyarakat harus diwujudkan oleh setiap kepala desa. Masyarakat desa harus mendapatkan pelayanan yang maksimal, sementara pembangunan dan segala kebutuhan desa harus benar-benar dipenuhi,” tegasnya.
PMII Mamasa juga mendorong agar Musda APDESI menjadi momentum memperkuat keterbukaan dan transparansi di setiap desa, khususnya dalam pengelolaan anggaran desa.
Menurut Yasir, keterbukaan dalam pengelolaan anggaran penting agar masyarakat dapat mengetahui arah penggunaan anggaran serta memastikan pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi warga.
Selain transparansi, PMII Mamasa berharap kebijakan pembangunan desa ke depan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu memperkuat potensi, karakter, dan identitas masing-masing desa.
“Kami PMII Mamasa berharap Musda APDESI menjadi langkah perubahan bagi desa. Kami juga berharap melalui forum tersebut keterbukaan di setiap desa terus didorong, terutama dalam pengelolaan anggaran, sehingga pembangunan benar-benar mengarah pada kemajuan dan memperkuat identitas desa,” kata Yasir.
Dengan demikian, Musda APDESI diharapkan tidak berhenti pada pergantian kepengurusan atau agenda organisasi semata. Forum tersebut diharapkan mampu menghasilkan komitmen bersama untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan desa yang terbuka, pelayanan publik yang maksimal, serta pembangunan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.
PMII Mamasa menegaskan, Musda APDESI harus menjadi momentum untuk membawa desa bergerak lebih maju, terbuka, dan mampu menjawab harapan masyarakat. (ZUL)
