Redaksi. MAJENE : Aktivitas dugaan pertambangan Galian C liar di wilayah Tunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, mendadak memantik amarah pergerakan mahasiswa. Aliansi Mahasiswa Peduli Sulawesi Barat (AMPS) mencium aroma tak sedap di balik pengerukan bumi Majene yang disinyalir menabrak aturan hukum dan kebal pengawasan.
Tanpa basa-basi, Ketua AMPS Hasbi Assiddik langsung menuding hidung dua instansi kunci Pemprov Sulbar: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Pemerintah dituntut segera menggrebek dan meledakkan tabir legalitas di lokasi galian, ketimbang bertingkah seolah buta dan tuli.
“Kami mendesak DLHK dan DPMPTSP Sulbar untuk segera turun langsung ke lokasi pertambangan Galian C di Tunda! Periksa secara menyeluruh legalitas izin, dokumen lingkungan, dan dampaknya. Jika terbukti main sikat tanpa izin, hentikan detik ini juga dan seret ke proses hukum! Jangan ragu!” tegas Hasbi Assiddik dengan nada berang.
AMPS memperingatkan bahwa pembiaran terhadap pengerukan ilegal ini sama saja dengan memelihara “bom waktu” ekologis di Tunda. Penggalian liar tanpa dokumen AMDAL dan kaidah tambang yang benar dituding bakal memicu kehancuran berantai:
- Ancaman Maut & Bencana: Tebing curam bekas galian rawan longsor menerjang pemukiman, sungai tertutup sedimentasi pemicu banjir bandang, hingga debu pekat yang meracuni paru-paru anak-anak dan lansia.
- Kerusakan Infrastruktur & Ekonomi: Truk-truk raksasa pengangkut material yang melebihi beban merusak jalan umum, sementara lahan pertanian warga terancam mati total akibat pencemaran air dan pengikisan bentang alam.
- Potensi Konflik Sosial: Pengabaian terhadap hak-hak masyarakat lokal dinilai menjadi pemantik utama bentrokan horizontal di lapangan.
Hasbi mengingatkan bahwa aktivitas pertambangan wajib tunduk pada UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba serta UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Praktik pengerukan tanpa persetujuan lingkungan adalah kejahatan eksplisit against nature dan negara.
AMPS menuntut transparansi total atas hasil inspeksi di Tunda kelak. Jika ditemukan unsur pidana, DLHK dan DPMPTSP diminta tidak “masuk angin” dan wajib melemparkan kasus ini ke aparat penegak hukum (APH).
“Kami tidak ingin pemerintah baru kasak-kusuk bertindak setelah jatuh korban atau banjir bandang meratakan desa! Pengawasan harus dilakukan sekarang. Jangan sampai ada permainan di bawah meja. Negara harus hadir melindungi rakyat, bukan menjadi penonton saat alamnya digerogoti!” pungkas Hasbi menegaskan. (ZUL)
