Redaksi.co MAMASA : Keluhan panjang masyarakat Kabupaten Mamasa terkait pemadaman listrik bergilir mulai menemukan titik terang. Audiensi krusial antara Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mamasa dan manajemen PT PLN (Persero) Rayon Mamasa pada Selasa (10/11/2026) melahirkan sejumlah kesepakatan penting yang berpihak pada kepastian pelayanan konsumen.
Dalam pertemuan yang digelar di Kantor PLN Rayon Mamasa tersebut, pihak PLN mengungkapkan bahwa defisit energi yang signifikan menjadi akar masalah utama di balik kebijakan pemadaman bergilir di wilayah tersebut.
Untuk mengantisipasi keterbatasan pasokan, PLN selama ini menerapkan pola pemadaman berbasis sistem ganjil-genap. Skema ini dijalankan dengan mempertimbangkan prioritas fasilitas publik vital, sehingga dampaknya tidak merata di seluruh wilayah.
Namun, menanggapi sorotan HMI, pihak PLN menyepakati sejumlah evaluasi mendasar. Salah satu poin komitmen paling krusial adalah penyetaraan zona waktu pemadaman. PLN berjanji akan menyusun pembagian jadwal yang lebih teratur dan adil guna mengikis ketimpangan pelayanan antawilayah.
Tak hanya soal durasi dan pembagian jadwal, isu sensitif mengenai hak-hak pelanggan yang dirugikan juga membuahkan hasil. Pihak PLN menegaskan komitmennya untuk memberikan kompensasi kepada pelanggan terdampak, yang akan direalisasikan segera setelah krisis defisit energi dapat teratasi.
Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat gangguan kelistrikan di Mamasa telah melumpuhkan berbagai sektor vital, mulai dari kegiatan ekonomi warga, operasional pendidikan, pelayanan publik, hingga aktivitas rumah tangga.
HMI Cabang Mamasa menegaskan bahwa kondisi keterbatasan energi tak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak masyarakat. Transparansi informasi mengenai durasi, penyebab, hingga skema jadwal pemadaman wajib dibuka secara lugas kepada publik.
Hasil pertemuan ini menjadi angin segar sekaligus ujian bagi komitmen pelayanan kelistrikan di Kabupaten Mamasa. Publik kini menanti realisasi konkret dari janji-janji yang telah disepakati, agar hak konsumen tak melayang di tengah bayang-bayang krisis energi. (ZUL)
