Redaksi.co MAMUJU : Gelombang investasi minyak dan gas bumi (migas) mulai masuk di perairan Mamuju. Di tengah optimisme menjadikan sektor energi sebagai tulang punggung ekonomi baru, Sitti Sutinah Suhardi mengeluarkan pernyataan keras: proyek strategis nasional ini tidak boleh mengorbankan nelayan.
Dalam rapat strategis lintas sektor pada Rabu (22/4/2026), Bupati menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan survei seismik 3D Kandawulo yang dijalankan Pertamina melalui Pertamina Hulu Energi. Proyek ini diyakini membuka pintu besar bagi potensi cadangan migas yang selama ini terpendam di wilayah tersebut.
Namun, di balik ambisi besar itu, satu pesan disampaikan tanpa kompromi: kepentingan rakyat kecil harus tetap menjadi prioritas utama.
Eksplorasi migas ini dipandang sebagai peluang strategis untuk mendongkrak kekuatan fiskal daerah. Dengan potensi yang menjanjikan, Mamuju diproyeksikan bertransformasi menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia.
“Pendapatan dari sektor ini harus kembali ke rakyat. Tidak boleh berhenti di angka, tetapi harus terasa dalam kesejahteraan masyarakat,” tegas Bupati.
Sorotan paling tajam datang dari isu perlindungan nelayan. Aktivitas survei seismik berpotensi mengganggu rumpon, alat vital bagi penghidupan nelayan.
Alih-alih menggunakan pendekatan lama “ganti rugi”, Bupati memperkenalkan prinsip yang lebih progresif: “ganti untung.”
“Nelayan tidak boleh dirugikan. Mereka justru harus mendapatkan manfaat lebih. Kompensasi harus adil, manusiawi, dan benar-benar meningkatkan taraf hidup,” tegasnya.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah tidak akan membiarkan investasi besar berjalan dengan mengorbankan kelompok paling rentan.
Perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menegaskan proyek ini merupakan bagian penting dari ketahanan energi nasional, dengan komitmen menjaga keseimbangan lingkungan dan sosial.
Sementara itu, Pertamina memastikan pendekatan yang digunakan akan mengedepankan dialog terbuka dengan masyarakat pesisir.
“Kami akan berbicara langsung dengan warga sebelum kegiatan dimulai. Kepercayaan masyarakat adalah kunci,” ujar perwakilan perusahaan.
Kehadiran unsur Forkopimda, TNI, Polri, hingga jajaran pemerintah daerah, menunjukkan proyek ini dikawal serius dari berbagai lini. Sinergi lintas sektor menjadi benteng utama untuk mencegah potensi konflik sosial di lapangan.
Sebagai langkah cepat, pemerintah bersama Pertamina akan turun langsung ke desa-desa pesisir untuk memastikan seluruh proses berjalan transparan dan tepat sasaran, khususnya terkait kompensasi bagi nelayan.
Di tengah ambisi besar membangun kemandirian energi, Mamuju kini menghadapi ujian sesungguhnya: mampukah investasi raksasa berjalan seiring dengan keadilan sosial?
Prinsip “ganti untung” yang digaungkan Bupati bukan sekadar slogan, melainkan taruhan besar bahwa pembangunan harus benar-benar berpihak pada rakyat (ZUL)
