Redaksi.co MAMUJU : Pemerintah Kabupaten Mamuju menggelar rapat evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di ruang kerja Wakil Bupati Mamuju, Senin (20/4/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Yuki Permana dan dihadiri Tim Satgas MBG Kabupaten Mamuju serta para Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Mamuju.
Evaluasi ini dilakukan untuk meninjau progres pelaksanaan program sekaligus menindaklanjuti berbagai keluhan yang muncul di lapangan. Beberapa isu yang menjadi perhatian utama meliputi distribusi, kualitas layanan, hingga kesiapan masing-masing SPPG dalam menjalankan program secara optimal.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana menegaskan pentingnya pemetaan komprehensif terhadap kondisi setiap SPPG sebagai dasar pengambilan kebijakan ke depan. Ia menilai perbedaan karakteristik dan tantangan di setiap wilayah harus menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah strategis yang tepat.
“Kita tidak bisa menyamaratakan semua kondisi di lapangan. Setiap SPPG memiliki tantangan dan karakteristik yang berbeda. Karena itu, saya minta dilakukan pemetaan yang jelas dan detail pada setiap titik MBG. Dari situ kita bisa menentukan langkah intervensi yang tepat, cepat, dan terukur,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa evaluasi ini bukan sekadar forum administratif, melainkan momentum penting untuk memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan gizi.
Sementara itu, Koordinator SPPG Kabupaten Mamuju, Awal, menyampaikan pihaknya terus melakukan perbaikan berbasis masukan dari masyarakat dan petugas lapangan. Koordinasi antar-SPPG, kata dia, terus diperkuat, terutama dalam aspek distribusi dan kualitas menu makanan.
“Kami menerima berbagai masukan dari masyarakat dan petugas di lapangan sebagai bagian dari proses perbaikan. Koordinasi antar SPPG terus kami perkuat, termasuk dalam hal distribusi dan kualitas menu. Kami optimistis dengan dukungan pemerintah daerah, pelaksanaan MBG ke depan akan semakin baik dan merata,” ujarnya.
Di sisi lain, Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju, Muhammad Yusuf, mendorong agar program MBG juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, khususnya pelaku usaha perikanan. Menurutnya, keterlibatan sektor perikanan akan memberikan dampak ganda, yakni peningkatan kualitas gizi sekaligus penguatan ekonomi daerah.
“Program MBG ini memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi lokal. Kami berharap pelaku usaha perikanan, termasuk pengolah hasil ikan, dapat dilibatkan secara aktif. Selain meningkatkan nilai gizi melalui konsumsi ikan, ini juga akan membuka ruang pemberdayaan dan peningkatan pendapatan masyarakat pesisir,” ungkapnya.
Ia menambahkan, integrasi sektor perikanan dalam penyediaan menu MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi lokal.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, dr. Harit Sita, mengungkapkan bahwa dari 29 SPPG yang ada di Kabupaten Mamuju, sebanyak 18 unit telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Rapat evaluasi ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola program MBG di Kabupaten Mamuju, sehingga pelaksanaannya ke depan dapat berjalan lebih efektif, adaptif, serta memberikan dampak luas bagi peningkatan gizi dan kesejahteraan masyarakat. (ZUL)
