Redaksi.co MAMUJU : Proses Pemilihan Pergantian Antarwaktu (PAW) Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) mulai mendapat perhatian serius dari kalangan mahasiswa. Ikatan Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (IPMAPUS) Sulbar mengingatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar agar tidak menjadikan proses pemilihan orang nomor dua di Sulawesi Barat tersebut sebagai ajang kepentingan politik kelompok maupun transaksi politik.
IPMAPUS menegaskan, pemilihan PAW Wakil Gubernur harus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, mengedepankan rasionalitas, asas manfaat, integritas, serta moralitas. Sebab, jabatan Wakil Gubernur bukan sekadar posisi politik, melainkan amanah besar yang berkaitan langsung dengan masa depan dan kepentingan masyarakat Sulawesi Barat.
Ketua IPMAPUS Sulbar, Akbar, menilai persoalan mendasar yang dihadapi daerah saat ini bukanlah kekurangan figur yang memiliki kemampuan intelektual, melainkan pentingnya menghadirkan pemimpin yang memiliki etika, integritas, dan moralitas dalam menjalankan amanah pemerintahan.
“Jadi kita tidak menginginkan pemilihan PAW Cawagub ini lahir dari praktik-praktik yang tidak sesuai aturan dan tidak bermoral. Apalagi jika sudah mengedepankan ego kelompok atau partai tertentu, serta selesai di atas meja politik uang (money politik),” tegas Akbar dalam keterangannya.
Seiring bergulirnya proses pemilihan PAW Wakil Gubernur Sulbar di DPRD setelah masuknya dua nama kandidat dari koalisi partai pengusung, IPMAPUS meminta seluruh anggota DPRD menyadari bahwa keputusan yang diambil bukan semata-mata keputusan politik, melainkan keputusan yang membawa konsekuensi terhadap arah pembangunan dan masa depan Sulawesi Barat.
Menurut IPMAPUS, setiap anggota DPRD memiliki tanggung jawab moral dan politik kepada masyarakat. Karena itu, proses pemilihan harus bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
IPMAPUS Sulbar menyampaikan sejumlah tuntutan penting dalam proses pemilihan tersebut.
Pertama, seleksi kandidat harus mempertimbangkan rekam jejak integritas. DPRD Sulbar didesak memastikan setiap kandidat memiliki rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memiliki persoalan KKN yang terbukti secara hukum.
Kedua, transparansi dan bukti integritas harus menjadi pertimbangan. IPMAPUS meminta adanya penelusuran rekam jejak kandidat secara objektif dan berdasarkan informasi serta dokumen yang dapat diverifikasi, bukan sekadar klaim politik.
Ketiga, kapasitas intelektual harus berjalan seimbang dengan moralitas. Calon Wakil Gubernur diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan dalam mengelola pemerintahan, tetapi juga menjunjung tinggi etika, tanggung jawab, dan kepentingan masyarakat.
Bagi IPMAPUS, pemilihan PAW Wakil Gubernur merupakan momentum penting untuk menghadirkan figur yang mampu mendukung jalannya pemerintahan daerah secara optimal. Oleh karena itu, DPRD diminta tidak terjebak dalam kompromi politik yang mengabaikan kepentingan publik.
Organisasi mahasiswa tersebut juga mengingatkan bahwa praktik politik uang, apabila terjadi, berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan lembaga perwakilan rakyat.
“Sekali lagi, kami menginginkan pemimpin yang punya intelektual dan moral yang baik untuk memajukan Sulbar,” pungkas Akbar.
IPMAPUS Sulbar berharap proses PAW Wakil Gubernur ini menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa kepentingan rakyat, integritas, dan masa depan daerah harus tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan politik. (ZUL)
