Redaksi.co MAMASA : Gelombang kemarahan publik kian membesar. Kasus kelalaian dalam penyelenggaraan layanan makanan di SPPG Aralle kini tak lagi dipandang sebagai insiden biasa, melainkan telah menjelma menjadi tamparan keras bagi kredibilitas program nasional.
Aktivis PMII angkat suara dengan nada tegas dan tanpa kompromi. Mereka mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera mengambil langkah drastis: mencabut izin operasional SPPG Aralle serta melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat, termasuk jajaran pengawas di tingkat wilayah Mamasa.
“Ini bukan soal maaf memaafkan,” tegas Akbar, salah satu aktivis PMII. “Ini soal kepantasan. Makanan yang seharusnya bergizi untuk masyarakat justru menjadi sumber masalah. Kalau kualitasnya seperti ini, yang terjadi bukan peningkatan gizi, tapi justru pendiskreditan terhadap program nasional.”
Pernyataan tersebut mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap sistem pengawasan yang dinilai gagal total. Aktivis menilai, kelalaian ini tidak berdiri sendiri, melainkan mencerminkan lemahnya kontrol, pembinaan, dan pendampingan dari pihak yang seharusnya bertanggung jawab.
PMII secara terbuka menuntut transparansi dan akuntabilitas. Mereka meminta agar BGN tidak hanya berhenti pada klarifikasi atau permintaan maaf, tetapi berani melakukan “bersih-bersih” internal.
“Kami meminta BGN mencabut izin SPPG Aralle dan melakukan audit menyeluruh. Ini harus menyentuh semua lini, termasuk koordinator wilayah yang lalai menjalankan fungsi pengawasan di lapangan,” lanjut Akbar.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi integritas program layanan gizi yang selama ini digadang-gadang sebagai solusi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika tidak ditangani secara tegas, bukan hanya kepercayaan publik yang runtuh, tetapi juga legitimasi program itu sendiri.
Sorotan kini tertuju pada BGN: apakah akan bertindak cepat dan tegas, atau justru membiarkan krisis kepercayaan ini semakin dalam. (ZUL)
