Redaksi.co MAMASA : Reaksi kemarahan menggema di Bumi Kondosapata. Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Mamasa melancarkan serangan terbuka terhadap Satuan Pelayanan Program Gizi Aralle yang dinilai gagal menjalankan mandat program nasional.
Tak lagi sekadar kritik biasa, PMII secara tegas mendesak Badan Gizi Nasional untuk segera mencabut izin operasional SPPG Aralle dan melakukan audit investigatif menyeluruh. Mereka menilai persoalan ini bukan lagi kelalaian administratif, melainkan bentuk serius kegagalan pelayanan publik.
Dalam aksi yang berlangsung panas, sejumlah aktivis menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap kualitas layanan yang diterima masyarakat. Mereka menegaskan bahwa permintaan maaf dari pihak pengelola tidak lagi relevan dalam situasi yang dianggap menyangkut keselamatan dan martabat penerima manfaat.
“Ini bukan sekadar soal kesalahan teknis. Ini menyangkut kelayakan konsumsi dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Permintaan maaf tidak cukup,” ujar Akbar.
Tak berhenti di tingkat pelaksana, sorotan juga diarahkan kepada Koordinator Wilayah BGN Mamasa. PMII menduga adanya kelalaian dalam fungsi pengawasan yang seharusnya memastikan standar program berjalan sesuai ketentuan.
Dua tuntutan utama yang diajukan PMII kepada BGN pusat meliputi:
* Pencabutan izin operasional SPPG Aralle secara tegas.
* Audit investigatif terhadap kinerja Koordinator Wilayah BGN Mamasa.
Kasus ini dinilai menjadi ujian serius bagi implementasi program gizi nasional. Di tengah upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, insiden di lapangan justru memunculkan pertanyaan besar terkait pengawasan dan standar mutu.
PMII menegaskan bahwa masyarakat tidak membutuhkan klarifikasi semata, melainkan tindakan konkret dan pertanggungjawaban dari pihak yang berwenang.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah yang akan diambil BGN. Keputusan lembaga tersebut dinilai akan menjadi indikator komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas program strategis nasional. (ZUL)
