Redaksi.co MAMUJU : Polemik dugaan penanganan aparat terhadap warga penolak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Salurano memanas. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) BADKO Sulawesi Barat melontarkan kecaman keras terhadap Polres Mamasa atas dugaan penangkapan sewenang-wenang terhadap dua warga usai aksi penolakan proyek TPA.
Insiden yang terjadi setelah aksi pada Jumat (24/7) itu memicu gelombang kritik. Dua aktivis lokal, Taufik Rama Wijaya dan Reynal Mesakaraeng, disebut diamankan aparat tanpa surat perintah dan tanpa penjelasan mengenai status hukum mereka. Dugaan tersebut kini menjadi sorotan serius dan memantik tuntutan agar kepolisian memberikan penjelasan terbuka kepada publik.
Ketua Bidang PTKP HMI BADKO Sulawesi Barat, Widodo, menilai jika dugaan tersebut benar, maka tindakan aparat merupakan bentuk intimidasi terhadap warga yang menyampaikan aspirasi.
“Kami mengecam keras dugaan tindakan represif terhadap warga. Aparat seharusnya hadir melindungi masyarakat, bukan menimbulkan rasa takut. Jika memang terjadi pelanggaran prosedur, maka harus diusut secara transparan,” tegas Widodo.
Menurut HMI, tindakan pengamanan terhadap warga setelah aksi selesai menimbulkan pertanyaan besar mengenai prosedur yang dijalankan aparat. Organisasi itu mendesak Polres Mamasa membuka seluruh fakta di balik insiden tersebut dan memastikan hak-hak hukum warga dihormati.
HMI BADKO Sulawesi Barat juga menyampaikan ultimatum kepada jajaran kepolisian. Mereka meminta klarifikasi resmi dan penyelidikan menyeluruh atas dugaan pelanggaran yang terjadi. Jika tidak ada kejelasan, HMI menyatakan akan menggalang aksi yang lebih besar sebagai bentuk tekanan kepada aparat penegak hukum.
“Jangan abaikan tuntutan masyarakat. Jika persoalan ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang adil dan transparan, kami akan mengonsolidasikan kekuatan mahasiswa dan masyarakat untuk melakukan aksi lanjutan secara besar-besaran,” ujar Widodo.
Persoalan TPA Salurano kini berkembang menjadi lebih dari sekadar sengketa lingkungan. Isu ini telah berubah menjadi perdebatan mengenai perlindungan hak warga negara, kebebasan menyampaikan pendapat, dan profesionalisme aparat dalam menangani aksi masyarakat.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Polres Mamasa terkait dugaan penangkapan tersebut maupun status hukum dua warga yang disebut diamankan. Publik kini menanti penjelasan resmi dari pihak kepolisian guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai hukum dan prinsip hak asasi manusia. (ZUL)
