JAKARTA – Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) menegaskan komitmennya untuk berkontribusi dalam pembenahan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia melalui penguatan kolaborasi antara dunia akademik, pemerintah, dan sektor industri. Langkah tersebut diwujudkan melalui Seminar Nasional bertema “Membangun Ekosistem Haji sebagai Circular Economy: Dari Akses, Layanan, hingga Industri Pendukung di Indonesia” yang digelar oleh Sekolah Pascasarjana (SPs) UHAMKA.
Seminar yang berlangsung di Aula AR. Fachruddin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA, Sabtu (4/7), menghadirkan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, bersama akademisi, legislator, praktisi industri keuangan syariah, serta pelaku usaha penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah. Forum tersebut menjadi ruang strategis untuk membahas transformasi penyelenggaraan haji yang tidak hanya berorientasi pada pelayanan jamaah, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Rektor UHAMKA, Prof. Gunawan Suryoputro, menilai bahwa pengelolaan haji pada masa mendatang membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif melalui sinergi lintas sektor. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam melahirkan gagasan, riset, dan sumber daya manusia yang mampu mendukung terciptanya sistem penyelenggaraan haji yang modern, transparan, dan berkelanjutan.
Ia menjelaskan, ekosistem haji tidak lagi dipandang sebatas pelayanan keberangkatan jamaah, melainkan sebagai bagian dari rantai ekonomi yang melibatkan sektor keuangan syariah, industri halal, logistik, teknologi, hingga pengembangan sumber daya manusia.
Sementara itu, Menteri Haji dan Umroh RI, Mochamad Irfan Yusuf, mengapresiasi inisiatif UHAMKA yang menghadirkan ruang diskusi akademik mengenai masa depan penyelenggaraan haji dan umrah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dengan perguruan tinggi menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan berbasis kajian ilmiah sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia berharap hasil seminar tersebut tidak berhenti pada pertukaran gagasan, melainkan berkembang menjadi kerja sama konkret dalam bidang pendidikan, penelitian, serta pengembangan model tata kelola haji yang mampu menjawab tantangan penyelenggaraan ibadah di masa depan.
Selain menghadirkan Menteri Haji dan Umroh, seminar juga melibatkan berbagai narasumber dari DPR RI, organisasi penyelenggara haji dan umrah, kalangan Muhammadiyah, akademisi, hingga perbankan syariah. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan tersebut memperkaya perspektif mengenai penguatan ekosistem haji sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional yang inklusif.
Melalui kegiatan ini, UHAMKA menegaskan perannya sebagai institusi pendidikan tinggi yang aktif mendorong lahirnya inovasi dan rekomendasi kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah. Dengan mengedepankan kolaborasi, riset, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia, UHAMKA berharap dapat berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola haji yang profesional, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat serta perekonomian Indonesia.
Berikut narasi yang telah ditulis ulang dengan gaya jurnalistik yang lebih mengalir dan berbeda dari naskah asli:
Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA, Prof. Dr. Ade Hikmat, M.Pd., menjelaskan bahwa seminar nasional tersebut merupakan agenda akademik rutin yang diselenggarakan Program Studi Ilmu Manajemen. Menurutnya, tema yang diangkat kali ini sangat relevan dengan perkembangan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, sehingga mendapat sambutan antusias dari berbagai kalangan.
“Kehadiran Menteri Haji dan Umroh RI menjadi nilai tambah yang memberikan wawasan langsung kepada para peserta mengenai arah kebijakan dan tantangan pengelolaan haji ke depan,” ungkap Ade Hikmat.
Red Irwan Hasiholan
