Redaksi.co MAMUJU : Wacana pembentukan kota otonom di Sulawesi Barat kembali mengemuka. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari Fraksi Gerindra, Sulfakri Sultan, menggelar hearing dialog bertema “Urgensi Kota Otonom di Sulawesi Barat terhadap Peningkatan Ekonomi dan Pemetaan Pembangunan Daerah” di Cafe Ruang Rindu, Mamuju, Sabtu (20/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan akademisi, pemuda, aktivis Cipayung Plus, organisasi kemasyarakatan, hingga perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus itu menjadi ruang strategis untuk membahas masa depan pembangunan Sulawesi Barat. Fokus utama diskusi adalah mengkaji peluang pembentukan kota otonom sebagai langkah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di daerah.
Dalam sambutannya, Sulfakri Sultan menegaskan bahwa isu kota otonom bukan sekadar wacana administratif, melainkan menyangkut kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih efektif, pembangunan infrastruktur yang lebih cepat, serta peningkatan daya saing daerah di tengah persaingan antarwilayah yang semakin ketat.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin mendapatkan dan melihat berbagai pemikiran, masukan, dan pandangan dari para aktivis untuk kami sampaikan dan jadikan pertimbangan,” ujar Sulfakri.
Menurutnya, keberadaan kota otonom berpotensi menjadi instrumen penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta membuka ruang investasi yang lebih luas. Dengan tata kelola yang lebih fokus dan kewenangan yang lebih spesifik, daerah diyakini dapat bergerak lebih cepat dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Dialog berlangsung dinamis dan interaktif. Para peserta menyampaikan beragam pandangan terkait tantangan pembangunan yang masih dihadapi Sulawesi Barat, mulai dari keterbatasan infrastruktur dasar, konektivitas antarwilayah yang belum optimal, hingga perlunya penguatan sektor ekonomi kerakyatan sebagai fondasi pertumbuhan daerah.
Sejumlah peserta juga menilai bahwa pembentukan kota otonom harus didasarkan pada kajian yang komprehensif agar benar-benar mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar perubahan status pemerintahan.
Melalui forum tersebut, Sulfakri Sultan berharap lahir rekomendasi dan gagasan konstruktif yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dan para pemangku kebijakan dalam menentukan arah pembangunan Sulawesi Barat ke depan.
“Yang terpenting adalah bagaimana setiap kebijakan yang lahir mampu mendorong percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” tegasnya.
Hearing dialog ini menjadi sinyal kuat bahwa pembahasan mengenai kota otonom di Sulawesi Barat mulai mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan. Di tengah tuntutan pembangunan yang semakin kompleks, gagasan tersebut dinilai dapat menjadi salah satu opsi strategis untuk mempercepat transformasi daerah menuju Sulawesi Barat yang lebih maju, kompetitif, dan sejahtera. (ZUL)
