Jakarta, Redaksi.Co — Di tengah menjamurnya organisasi yang mengatasnamakan profesi jurnalis, sebuah pertemuan strategis di lantai lima Gedung Wali Kota Jakarta Utara menjadi penanda penting arah penataan dunia pers lokal.
Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Jurnalis Bersatu (DPP AJB) tampil menegaskan eksistensi dan legalitasnya dalam dialog bersama jajaran Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Utara, Rabu (22/5/2026).
Dipimpin langsung oleh Ketua Umum Andi Mulyati Pananrangi SE kehadiran DPP AJB bukan sekadar silaturahmi formal, Bersama jajaran inti—Sekretaris Jenderal Wahyu Widodo, Wakil Sekjen Rodiana, Bendahara Umum Sri Dewi, Ketua OKK Achmad Yani, hingga Tim Media Dessi—rombongan ini membawa satu pesan tegas: jurnalisme harus berdiri di atas fondasi legalitas dan profesionalisme.
Pertemuan tersebut disambut hangat oleh Kepala Seksi Humas Kominfotik Jakarta Utara, Ruki, serta Kepala Suku Dinas Kominfotik, Dr. Fauzi.
Dalam suasana dialog yang terbuka dan konstruktif, kedua belah pihak membedah realitas yang kian kompleks—maraknya organisasi pers tanpa kejelasan legalitas yang berpotensi mengaburkan kredibilitas profesi jurnalis itu sendiri.
Andi Mulyati Pananrangi SE menegaskan, DPP AJB hadir sebagai organisasi resmi dengan struktur yang solid dari pusat hingga daerah, Dengan sekitar 40 anggota di tingkat pusat serta jaringan yang tersebar melalui DPD dan DPC, AJB mengklaim konsistensinya dalam menjaga marwah profesi,“Kami bukan sekadar komunitas, tapi organisasi sah yang memiliki tanggung jawab moral dan profesional terhadap dunia jurnalistik,” tegasnya, menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem pers yang sehat,
Lebih dari sekadar pertemuan, forum ini menjadi titik awal upaya penertiban dan pendataan organisasi kewartawanan di Jakarta Utara.
Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan bahwa setiap lembaga yang beroperasi benar-benar memiliki dasar hukum yang jelas dan menjalankan fungsi pers secara bertanggung jawab.
Di sisi lain, Kominfotik Jakarta Utara menunjukkan komitmennya untuk membuka ruang komunikasi yang inklusif dan berkelanjutan, Pemerintah daerah menyadari bahwa keberadaan insan pers yang profesional merupakan pilar penting dalam menjaga kualitas informasi publik.
Momentum ini seolah menjadi pengingat bahwa di era banjir informasi, kepercayaan publik adalah mata uang utama.
Dan untuk meraihnya, legalitas, integritas, serta kolaborasi antara pemerintah dan organisasi pers bukan lagi pilihan—melainkan keharusan.
Dari lantai lima itu, satu pesan menggema: masa depan jurnalisme tidak hanya ditentukan oleh siapa yang bersuara paling keras, tetapi oleh siapa yang berdiri paling kokoh di atas kebenaran dan legitimasi.
