Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Melakukan Silaturahmi dan Dialog Untuk Menampung Aspirasi Warganya
NTT, Tambolaka, Redaksi Co.Id. Mulai enam hari Para Anggota DPRD, Kabupaten Sumba Barat Daya dijawalkan akan melakukan reses masa sidang para hari Senin tanggal 17 Maret sampai tanggal 22 Maret 2025. Dalam momentum tersebut akan dimanfaatkan oleh seluruh pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya kembali ke daerah pemilihan (Dapil) masing – masing untuk melakukan silaturahim dan dialog guna menampung aspirasi warga yang nanti akan dijadikan pokok pikiran anggota DPRD dan disampaikan ke Pemerintah daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya yang ditemui oleh wartawan Media Redaksi Co.Id, diruang kerjanya pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 Wita, menyampaikan bahwa reses yang pertama kali dilakukan masa tahun 2024 – 2029 ini, seluruh anggota dewan siap menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat, kemudian akan dikumpulkan dan disusun menjadi pokok pikiran (Pikir) DPRD dan diteruskan ke Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya.
Dan lebih lanjut Rudof menambahkan kegiatan reses ini perlu dilakukan guna mendengar secara langsung aspirasi yang ada dalam masyarakat,sehingga nantinya bisa diambil sebuah putusan yang terbaik, terlebih usulan pembangunan yang ada di daerah masing- masing demi mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Ketua DPRD, dua periode mengatakan kita berharap seluruh anggota dewan memanfaatkan momentum ini dengan baik untuk bertemu dan menyerap aspirasi masyarakat. Dan semua usulan reses hendaknya tidak sekedar ditampung melainkan diwujubkan sebagai bentuk respon atas kebutuhan yang urgen dalam masyarakat. Reses adalah komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Hal ini merupakan kewajiban anggota Dewan untuk bertemu dengan masyarakatnya secara rutin setiap massa reses.
Legislator PDI Perjuangan ini menyatakan selalu siap melayani masyarakat dengan setulus hati,sehingga melalui masa reses ini diharapkan bisa menyerap aspirasi masyarakat untuk selanjutnya diusulkan pada sidang paripurna. ” Tentunya aspirasi dari warga juga akan disesuaikan dengan anggaran Pemerintah,maupun skala prioritas akan diutamakan tutur Rudof . ***
Liputan: Lodowikus Umbu Lodongo,SH.
