Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan resmi meluncurkan program SAMSAT Goes to Kecamatan (GOKATAN) secara serentak se-Kalbar. Peluncuran secara simbolis dengan memukul gong di Aula Kantor Camat Pontianak Barat, Selasa (27/5/2025).
Selain layanan pajak kendaraan bermotor yang meliputi pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan, balik nama kendaraan bermotor pribadi atau perorangan, perpanjangan dan penggantian STNK lima tahunan, layanan GOKATAN juga melayani berbagai jenis layanan, mulai dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), layanan SIM, cek kesehatan gratis, konsultasi perpajakan, hingga sosialisasi pajak daerah. Layanan GOKATAN berlangsung selama dua hari, 27-28 Mei 2025 mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai di halaman Kantor Camat Pontianak Barat.
Gubernur Kalbar Ria Norsan menjelaskan, program ini merupakan inovasi pelayanan publik yang bertujuan mendekatkan layanan administrasi kendaraan bermotor hingga ke tingkat kecamatan, bahkan ke desa dan kelurahan di masa mendatang.
Ia menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program ini yang dinilai sebagai langkah nyata pemerintah dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat.
“Ini adalah program jemput bola, di mana pemerintah hadir lebih dekat ke masyarakat tanpa harus menunggu mereka datang ke kantor SAMSAT atau mencari jadwal layanan keliling,” ungkapnya.
Program ini diharapkan mampu memotong rantai birokrasi, mengurangi beban waktu dan biaya masyarakat, khususnya yang berada jauh dari pusat kabupaten maupun kota. Tak hanya fokus pada kemudahan layanan, SAMSAT GOKATAN juga menjadi bagian dari strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Gubernur Ria Norsan menjelaskan, berbagai kebijakan strategis telah diterapkan untuk mendorong optimalisasi PAD, seperti pembebasan Pajak Progresif, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke-2 (BBNKB II), serta pemberian insentif fiskal bagi wajib pajak yang patuh.
Di samping itu, sinergi dalam bagi hasil opsen pajak kendaraan bermotor juga terus diperkuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten-kota.
“Awal tahun ini, Kalimantan Barat menempati peringkat kedua nasional dalam realisasi pendapatan daerah, hanya di bawah Papua Tengah yang mendapat royalti dari Freeport. Ini menunjukkan kinerja fiskal kita sangat baik,” ujarnya.( Red Danil )
