Warta In | Palembang, — Tim Opsnal Unit IV Subdit III Jatanras Polda Sumsel menangkap oknum karyawan bank BUMN dan bersama ASN dan honorer damkar kota Palembang dalam kasus pencurian cek tunai senilai Rp 99,5 juta milik nasabah.

Ketiga pelaku yang ditangkap masing-masing Tedy Juniansyah (36) warga Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I yang berperan mencuri cek, Hartono (36) honorer Damkar warga Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, dan Ahmad Rusdi (47) oknum PNS Damkar warga Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Sematang Borang.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel Kombes Pol M Anwar Reksowidjojo didampingi Kasubbid PID Bidhumas Polda Sumsel AKBP Suparlan, SH MSi mengatakan otak pelaku pencurian cek tunai milik nasabah salah satu Bank BUMN diotaki karyawan bank itu sendiri modus memeriksa mutasi rekening di aplikasi mobile banking milik korban seorang pengusaha Travel Haji dan Umroh.

“Korban tidak merasa melakukan penarikan uang, tapi ada transaksi penarikan uang yang keluar dari rekening giro korban pada 21 Oktober sekitar pukul 11:36 WIB. Korban baru mengetahui pemberitahuan transaksi uang keluar pada malam harinya,”kata Anwar dihadapan wartawan dalam pres rilis Senin (11/11/2024).

Kemudian korban mengecek transaksi didalam rekeningnya sembari bertanya kepada salah seorang karyawannya. Korban yang tidak puas langsung mendatangi bank tempatnya menabung untuk memastikan kenapa uangnya bisa keluar karena korban tidak merasa transaksi.

Dari laporan korban ke Polda Sumsel, Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel melakukan penyelidikan dari hasil penyelidikan diketahui pelaku pencurian cek tunai korban merupakan salah satu karyawan bank tempat Korban menabung.

“Dari hasil penyelidikan ternyata cek tunai milik korban sudah diambil tersangka Tedy sejak dua tahun yang lalu. Dari hasil penyelidikan keberadaan pelaku Tedy Juni berada kawasan Musi Banyuasin sehingga langsung kami lakukan penangkapan. Tersangka mengambil cek yang diberikan kepada korban, uang yang ada didalam cek dua tahun baru dicairkan oleh pelaku,”bebernya.

Cek yang sudah dicairkan tersangka Tedy diserahkannya kepada temannya yakni Hartono, kemudian tersangka Hartono menyerahkan kepada Rusdi untuk mencairkan uang yang masih ada didalam cek tersebut.

“Dari tersangka Hartono, cek diserahkan ke Ahmad Rusdi. Kemudian Rusdi inilah yang mencairkan uang didalam cek ke bank,” katanya.

Polisi menjerat ketiga tersangka dengan Pasal 362 KUHP dan Pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana 12 tahun penjara.

Dari tangan ketiga tersangka polisi mengamankan barang bukti satu bundel rekening koran milik korban, dokumentasi tersangka Ahmad Rusdi saat melakukan pencairan cek, dan uang tunai Rp 96,5 juta serta tiga Handphone milik tersangka.

Warta In | Jakarta. – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap capaian dalam pemberantasan narkoba yang telah dilakukan Polri dengan barang bukti senilai Rp31,8 triliun sejak 2020 hingga 2024. Angka tersebut setara dengan menyelamatkan 262 juta jiwa dari ancaman narkoba.

“Polri terus berkomitmen untuk menindak tegas para pelaku kejahatan narkoba dan mengusut tuntas jaringan narkoba sampai ke akar-akarnya,” ujar Kapolri di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/11/24).

Kapolri menegaskan Polri berkomitmen menindak tegas pelaku kejahatan terkait narkoba. Dia mengatakan ada 264.188 orang tersangka yang ditangkap Polri terkait kasus narkoba dalam kurun 2020-2024. Dia juga memaparkan berbagai barang bukti yang telah disita Polri.

“Kalau ini menyebar di masyarakat tentunya ini akan berdampak kepada kurang lebih 262 juta jiwa yang dapat kita selamatkan dari pengaruh dan bahaya narkoba,” ucap Kapolri.

Kapolri mengatakan ada aset sekitar Rp 1,55 triliun yang disita terkait kasus narkoba. Sigit juga memaparkan grand strategy serta roadmap pemberantasan narkoba.

Terdapat rencana jangka pendek, menengah dan panjang. Rencana jangka pendek (1-2 tahun) antara lain berupa penjagaan di kawasan perbatasan, transformasi digital, peningkatan kualitas penyidik hingga memperbanyak kampung bebas narkoba.

“Rencana jangka menengah (3-5 tahun) kita mengembangkan Satgassus narkoba di seluruh polda dan 75% polres. Implementasi sistem analisis dan pemetaan peredaran narkoba di dark web, peningkatan kapasitas labfor untuk menganalisis narkoba jenis baru, perwujudan kampung bebas narkoba dan peningkatan kerja sama internasional,” jelas Kapolri.

Untuk jangka panjang (6-10 tahun), Polri akan memanfaatkan teknologi dalam analisis forensik digital dan pemetaan jaringan, pengembangan satgassus di seluruh Polres, pemantapan kampung bebas narkoba serta pembentukan pusat riset dan pengembangan strategi pemberantasan narkoba.

Terakhir, Polri juga telah menjalin kerja sama dengan sejumlah negara untuk mencegah peredaran gelap narkoba.

Surabaya,(11/11.)

Upacara memperingati hari Pahlawan di SMK KAL-1 Surabaya berlangsung (11/11/24) dihalaman sekolah di ikuti oleh guru, karyawan dan seluruh siswa kelas X dan XI semua jurusan dengan Inspektur Upacara Kasatdik SMK KAL-1 Munawar ,S.Pd., M.Pd.

Seluruh peserta upacara mengenakan seragam beraneka warna dan motif , namun satu makna berupa seragam pejuang kemerdekaan terkini.Ada seragam petugas P3K/ Medis, seragam TNI-Polri, Veteran, Guru, Ulama.

Rangkaian upacara diawali dengan laporan Komandan upacara Muh Alif Musthofa kelas XI TITL, diteruskan dengan pemeriksaan pasukan oleh Irup, pengibaran bendera oleh Siti Alfiana XI TAV, Rabil XI TAVdan Piter XI TITL, pembacaan Teks Pancasila oleh Irup, Pembukaan UUD ’45 oleh Andrian X TPM A serta amanat Inspektur Upacara.

Sebelum pembubaran upacara, dibacakan pesan dari para Pahlawan Kemerdekaan oleh Ikeh, S.Pd.Pesan para pahlawan tersebut antara lain dari Ki Hajar Dewantara, Cut Nyak Dien, Ir. Soekarno, Moh Hatta, Bung tomo, Silas Papare dan Pangeran Diponegoro.

Menteri Sosial Republik Indonesia Bapak Saifullah Yusuf dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kasatdik SMK KAL-1 Munawar, S.Pd., M.Pd pada upacara ini menyampaikan, bahwa bangsa Indonesia patut bersyukur karena banyak melahirkan sosok pahlawan yang berani berkorban demi kemerdekaan. Para pahlawan sebagai patriot bangsa telah mewariskan NKRI yang kini menjadi tanggung jawab bersama untuk dijaga dan dikembangkan menuju cita-cita Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. 

Tema “Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu” yang diusung tahun ini mengajak seluruh elemen bangsa untuk selalu terinspirasi oleh semangat kepahlawanan dalam setiap pikiran dan tindakan. Menurut Mensos, mencintai negeri berarti memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan bangsa serta mempererat kesetiakawanan dan solidaritas sosial, terutama di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Hal ini diharapkan dapat menguatkan persatuan dan rasa persaudaraan antar warga negara.

Seusai upacara, di laksanakan pemberian paket sembako kepada 23 siswa yatim SMK KAL-1 oleh Kasatdik yang disaksikan oleh seluruh peserta upacara. Paket sembako tersebut berupa Supermi, gula pasir, minyak goreng, susu dan biscuit.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut para Waka SMK KAL-1, Waka Kurikulum Elly Rahmawati, S.Pd., M.Pd, Waka Sarpras Karno SB, S.Pd., M.Pd , Waka Kesiswaan Ria Banowati, S.T, Waka Humas Soepomo Adi Sucipto, S.Pd, para Kaprodi, Kabeng, wali kelas , guru dan staf (yht/dar).

Redaksi.com | Lampung, – Ketua Deputi Hukum dan AHM, DPP Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), Novianti, SH.,MH menyoroti permasalahan penegakan hukum terkait pelaksanaan Undang-Undang Pilkada di Kota Metro, Wahdi dan Qomaru Zaman (WARU), telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat 3 UU Pilkada.

Dia menyampaikan harapan agar proses hukum dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya, tanpa ada pihak yang diistimewakan dalam penegakan peraturan.Hal ini disampaikannya pada Minggu (10 /11 2024).

“Kami, Sebagai Organisasi Pers pilar ke-4 dinegara kita serta meminta dengan tegas kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro untuk menjalankan tugasnya dalam menegakkan aturan yang ada. Kami mendesak agar seluruh ketentuan yang terdapat dalam UU Pilkada dipatuhi dan ditegakkan tanpa pandang bulu,” ujar Novi yang juga selaku Ketua PEKAT IB Lampung.

Permintaan ini disampaikan setelah adanya laporan bahwa pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro, yaitu Qomaru Zaman dan Wahdi (WARU), telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat 3 UU Pilkada. Pelanggaran tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan mempertanyakan transparansi serta integritas dari proses pemilihan kepala daerah.

“Bawaslu dan KPU memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh peserta Pilkada menaati peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini penting demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang jujur dan adil,” tambahnya.

Dengan adanya pernyataan ini, PWDPI dan PEKAT IB Lampung berharap agar lembaga terkait dapat bertindak sesuai dengan amanah dan tanggung jawab mereka, serta memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum dalam proses Pilkada dapat ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Tim)

Warta In | Lampung, – Ketua Deputi Hukum dan AHM, DPP Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), Novianti, SH.,MH menyoroti permasalahan penegakan hukum terkait pelaksanaan Undang-Undang Pilkada di Kota Metro, Wahdi dan Qomaru Zaman (WARU), telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat 3 UU Pilkada.

Dia menyampaikan harapan agar proses hukum dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya, tanpa ada pihak yang diistimewakan dalam penegakan peraturan.Hal ini disampaikannya pada Minggu (10 /11 2024).

“Kami, Sebagai Organisasi Pers pilar ke-4 dinegara kita serta meminta dengan tegas kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro untuk menjalankan tugasnya dalam menegakkan aturan yang ada. Kami mendesak agar seluruh ketentuan yang terdapat dalam UU Pilkada dipatuhi dan ditegakkan tanpa pandang bulu,” ujar Novi yang juga selaku Ketua PEKAT IB Lampung.

Permintaan ini disampaikan setelah adanya laporan bahwa pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro, yaitu Qomaru Zaman dan Wahdi (WARU), telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat 3 UU Pilkada. Pelanggaran tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan mempertanyakan transparansi serta integritas dari proses pemilihan kepala daerah.

“Bawaslu dan KPU memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh peserta Pilkada menaati peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini penting demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang jujur dan adil,” tambahnya.

Dengan adanya pernyataan ini, PWDPI dan PEKAT IB Lampung berharap agar lembaga terkait dapat bertindak sesuai dengan amanah dan tanggung jawab mereka, serta memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum dalam proses Pilkada dapat ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Tim)

Redaksi.co | Lampung, – Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), M.Nurullah Roni Salim minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung RI) usut dugaan korupsi proyek Pengerjaan Pembangunan Laboratorium Penyakit Hewan dan Zoonosis Wilayah Barat Indonesia yang berlokasi di Komplek Balai Veteriner Lampung-Kota Bandar Lampung, Senilai Rp16 Miliar lebih.

Ketum PWDPI mengungkapkan, berdasarkan pantauan tim media yang tergabung pada PWDPI dilapangan, dari awal kerja diduga udah kurang team ahli dan tenaga kerja lapangan dan akhirnya dari akhir Oktober sudah tutup dan tidak ada kegiatan.

“Berdasarkan pantauan tim media PWDPI proyek Pembangunan Laboratorium Hewan Diduga putus kontrak karena sudah 1 Minggu lebih tak ada kegiatan. Konon berdasarkan informasi awak media kami dari pihak kontraktor menyerah tidak sanggup selesaikan. Namun untuk kepastiannya masih akan dikonfirmasi kepada pihak terkait ,”tegas Ketum PWDPI pada (11/11/2024).

Ketum PWDPI juga menjelaskan, berdasarkan sumber berita dan data yang diperoleh melalui Data LPSE Dokumen Paket Lelang Kementrian Pertanian. Tercatat nama paket proyek adalah Pembangunan Labaratorium Penyakit Hewan dan Zoonosis di Wilayah Barat Indonesia.

Kode Lelang: 16249212, pada Satuan Kerja Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional III Bandar Lampung dengan Pagu Anggaran Rp.19.144,448,000.00, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp.19.19,141,331,000.00 Angaran APBN Tahun 2024.

Jenis pekerjaan Konstruksi, terhitung sejak 5 April 2024 s/d 31 May 2024.

Pada sisi lain, hasil pemantauan dilokasi, terpampang jelas ada perbedaan antara nilai HPS dan waktu kontrak.

Di LPSE tercantum Pagu APBN 2024 Rp.19,144,448,000.00 dengan HPS Rp.19,141,331,000.00.

Di papan proyek Nilai Kontrak tertulis pagu APBN-SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) Rp.16,261,319,000.00 dengan jangka waktu pelaksan 150 Hari Kalender yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksan PT. Kalimaya dengan konsultan pengawas CV.Carika Artasa Consultan. ‘Ada perbedaan yang signifikan antara waktu pekerjaan dan nilai HPS’.

“Diduga kuat pula tender proyek ini “kocok bekem” meski ada tender Hannya formalitas saja,”pungkas Ketum PWDPI (Tim/*).

Warta | Lampung, – Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), M.Nurullah Roni Salim minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung RI) usut dugaan korupsi proyek Pengerjaan Pembangunan Laboratorium Penyakit Hewan dan Zoonosis Wilayah Barat Indonesia yang berlokasi di Komplek Balai Veteriner Lampung-Kota Bandar Lampung, Senilai Rp16 Miliar lebih.

Ketum PWDPI mengungkapkan, berdasarkan pantauan tim media yang tergabung pada PWDPI dilapangan, dari awal kerja diduga udah kurang team ahli dan tenaga kerja lapangan dan akhirnya dari akhir Oktober sudah tutup dan tidak ada kegiatan.

“Berdasarkan pantauan tim media PWDPI proyek Pembangunan Laboratorium Hewan Diduga putus kontrak karena sudah 1 Minggu lebih tak ada kegiatan. Konon berdasarkan informasi awak media kami dari pihak kontraktor menyerah tidak sanggup selesaikan. Namun untuk kepastiannya masih akan dikonfirmasi kepada pihak terkait ,”tegas Ketum PWDPI pada (11/11/2024).

Ketum PWDPI juga menjelaskan, berdasarkan sumber berita dan data yang diperoleh melalui Data LPSE Dokumen Paket Lelang Kementrian Pertanian. Tercatat nama paket proyek adalah Pembangunan Labaratorium Penyakit Hewan dan Zoonosis di Wilayah Barat Indonesia.

Kode Lelang: 16249212, pada Satuan Kerja Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional III Bandar Lampung dengan Pagu Anggaran Rp.19.144,448,000.00, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp.19.19,141,331,000.00 Angaran APBN Tahun 2024.

Jenis pekerjaan Konstruksi, terhitung sejak 5 April 2024 s/d 31 May 2024.

Pada sisi lain, hasil pemantauan dilokasi, terpampang jelas ada perbedaan antara nilai HPS dan waktu kontrak.

Di LPSE tercantum Pagu APBN 2024 Rp.19,144,448,000.00 dengan HPS Rp.19,141,331,000.00.

Di papan proyek Nilai Kontrak tertulis pagu APBN-SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) Rp.16,261,319,000.00 dengan jangka waktu pelaksan 150 Hari Kalender yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksan PT. Kalimaya dengan konsultan pengawas CV.Carika Artasa Consultan. ‘Ada perbedaan yang signifikan antara waktu pekerjaan dan nilai HPS’.

“Diduga kuat pula tender proyek ini “kocok bekem” meski ada tender Hannya formalitas saja,”pungkas Ketum PWDPI (Tim/*).