Redaksi.co | Jenewa, Swiss, – Dimana untuk ke sekian kalinya Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang yang pembelajarannya konsen kepada pendidikan hukum kembali mengembangkan sayapnya ke taraf Internasional bahkan mancanegara.

Di mana PTS STIHPADA Palembang ini menjadi undangan sekaligus menjadi pembicara di salah satu kegiatan bergengsi yang ada disana, yakni di Jenewa, Swiss dalam acara “Global Dialogue on Digital Ethics and Human Rights” satu-satunya perguruan tinggi yang ada di Indonesia menjadi tamu kehormatan disana.

Dimana Ketua STIHPADA Palembang Assoc Prof Dr H Firman Freaddy Busroh, S.H., M.Hum., CTL., CMN, kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat internasional, bagaimana tidak di dalam forum bergengsi yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan ada pun kegiatannya sendiri yakni bertajuk “Global Dialogue on Digital Ethics and Human Rights”, demikian diutarakan Ketua STIHPADA Palembang ini di hadapan para delegasi dari berbagai negara yang hadir didalam acara atau kegiatan tersebut.

Dikatakan Ketua STIHPADA Palembang Assoc Prof Dr H Firman Freaddy Busroh, S.H., M.Hum., CTL., CMN, dimana dirinya tampil sebagai keynote speaker dan panelis, sekaligus menerima penghargaan yang bergengsi tersebut, dan acara ini sendiri berlangsung di Markas Besar PBB untuk Eropa, United Nations Office at Geneva (UNOG), Jenewa, Swiss, pada tanggal 27-28 Januari 2025 kemarin.

Turut hadir didalam acara bergengsi ini yakni Chief Al Officer, Simonkriss.ai Simon Kriss, Chief Operating Officer, Gaia-X Roland Fadrany, CEO and Co-Founder, Fable and Mane Akash Mehta, CSO, Bionuclex Research Raashika Adam, Solution Architect InnoBoost SA Mirza Cutuk., dan juga para peserta lainnya dari berbagai negara.

“Pada sesi pembukaan pada kegiatan ini, dirinya menyampaikan pidato berjudul “Data Security and Value Sharing in the Digital Era”, di dalam pidatonya, dia menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi di era digital yang semakin kompleks,” ujarnya.

Kemudian, di mana Ketua STIHPADA Palembang ini juga menegaskan bahwa manfaat dari perkembangan teknologi harus dibagikan secara adil, khususnya kepada negara-negara berkembang yang sering kali hanya menjadi pengguna teknologi tanpa mendapatkan manfaat ekonomi yang setara.

Keamanan data bukan hanya isu teknologi, tetapi juga isu keadilan sosial. Kita harus memastikan bahwa setiap individu dan negara dapat menikmati manfaat teknologi tanpa melupakan perlindungan terhadap privasi dan hak-hak digital mereka. Selain itu, Ketua STIHPADA Palembang ini juga turut berperan sebagai panelis dalam diskusi bertema “Ethics in Artificial Intelligence: Safeguarding Human Rights in the Digital Era”.

“Diskusi ini mengupas tantangan dan peluang yang ditawarkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di berbagai sektor, serta bagaimana memastikan pengembangannya tetap berlandaskan prinsip etika dan menghormati hak asasi manusia (HAM),” ungkapnya.

Dilanjutkannya, di dalam diskusi tersebut, beliau menekankan perlunya regulasi internasional untuk memastikan AI tidak digunakan secara sewenang-wenang atau mengancam keadilan sosial. “AI harus menjadi alat untuk memperbaiki kehidupan manusia, bukan alat untuk memperburuk kesenjangan sosial atau melanggar hak asasi manusia.

Puncak acara ditandai dengan penghargaan yang diterima oleh Ketua STIHPADA sebagai Senior Fellow of the AI in Developing Countries Forum. Penghargaan ini diberikan atas kontribusi beliau dalam memperjuangkan kebijakan etis dan inklusif terkait pengembangan AI, khususnya di negara-negara berkembang.

“Didalam kesempatan tersebut juga, Ketua STIHPADA Palembang ini juga didampingi oleh Wakil Ketua II STIHPADA Palembang, Assoc Prof Dr Hj Fatria Khairo, STP., S.H., M.H, yang turut menghadiri dan berkontribusi dalam diskusi-diskusi strategis terkait peran pendidikan tinggi dalam mencetak generasi pemimpin di era digital,” katanya.

Masih dilanjutkannya, dalam forum ini juga dihadiri oleh para delegasi dari lebih dari 70 negara ini menjadi ajang strategis untuk membahas isu-isu global terkait teknologi, hukum, dan HAM.

Kehadiran Ketua dan Wakil Ketua STIHPADA Palembang dalam forum ini mencerminkan kapasitas STIHPADA sebagai institusi pendidikan yang tidak hanya unggul di tingkat nasional, tetapi juga aktif dalam memberikan solusi atas tantangan global di era digital.

“Kontribusi STIHPADA Palembang dalam forum internasional ini memperkuat posisinya sebagai pelopor dalam kajian hukum digital dan etika teknologi, serta mempertegas komitmennya dalam mendorong pembangunan global yang berkeadilan dan beretika,” ucapnya.

Redaksi.co | OGAN ILIR – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Selatan, Erwedi Supriyanto, Bc.IP., SH., MH., melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tanjung Raja, Ogan Ilir, Sumsel, pada Selasa (28/01/2025).

Sidak ini dilakukan menyusul kembali viralnya sebuah video lama tahun 2022 yang menunjukkan narapidana di lapas tersebut asik mengonsumsi narkoba jenis sabu.

Kakanwil Ditjen Pas Sumsel, Erwedi Supriyanto menegaskan bahwa video tersebut merupakan kasus lama yang telah ditindaklanjuti oleh pihak lapas Kelas IIA Tanjung Raja pada tahun 2022 lalu.

“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada kejadian serupa yang terulang. Semua langkah pengawasan dan pembinaan telah diperketat sejak kejadian tersebut,” ujar Erwedi saat diwawancarai sejumlah awak media di Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sumsel.

Dikatakan Kakanwil Erwedi, bahwa sidak ini dilakukan untuk memastikan kondisi lapas terkini dan mengevaluasi upaya pencegahan terhadap peredaran narkoba di dalam lapas.

“Kami sudah menerapkan langkah-langkah strategis, termasuk razia rutin, peningkatan pengawasan, dan kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya,” ucapnya.

Erwedi menyebut, sidak yang dilakukan ini melibatkan pemeriksaan turun langsung ke blok-blok hunian, dan sudah pernah dilakukan tes urine kepada sejumlah narapidana, serta mengevaluasi terhadap sistem pengawasan di lapas.

“Saya mengimbau kepada seluruh petugas lapas untuk tetap profesional dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya. Kami tidak akan mentolerir adanya pelanggaran, baik dari warga binaan maupun petugas. Semua pihak harus bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas IIA Tanjung Raja,” tutup Erwedi.

Menurut Erwedi, dengan adanya sidak ini diharapkan Lapas Kelas IIA Tanjung Raja dapat semakin memperketat pengawasan dan mencegah peredaran narkoba, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemasyarakatan.

“Untuk semua petugas tadi sudah saya berikan pengarahan, kalo ada petugas yang terlibat atau memasukkan Handphone, saya akan tindak tegas. Jika memang perlu akan saya berhentikan. Untuk warga binaan juga, jika masih menyalahgunakan ketentuan yang dilarang maka akan kami berikan sanksi selain register F, dan akan kami kami kirim ke Nusakambangan,” tegaskan.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIA Tanjung Raja, Abdul Waris, A.Md.IP., SH., MH menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai tindakan tegas terhadap narapidana yang terlibat dalam kasus tersebut.

Kalapas menekankan terhadap para pelaku yang terlihat dalam video sudah diproses sesuai hukum dan mendapatkan sanksi tambahan. Saat ini, pihaknya terus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan lapas yang bersih dari narkoba.

“Kami bersama-sama pihak Polres Ogan Ilir sudah berkoordinasi untuk melakukan pemeriksaan dengan hasil yang memastikan. Bahwa Video tersebut sudah lama dan diunggah berulang-ulang untuk mendapat perhatian publik,” tandas Kalapas Abdul Waris saat dikonfirmasi awak media melalui sambungan telepon.

SUKABUMI – Polemik isu penolakan pemasangan patok SUTT 150 KV PLN Palabuhanratu baru untuk wilayah Pajampangan yang mentok terhalang izin pada lokasi lahan milik PT Cakra Mas yang berlokasi di Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi mendapat sorotan dari Fraksi Rakyat Sukabumi, Rozak Daud.

Kata Rozak, energi listrik mempunyai peranan vital dan strategis. Vital, karena untuk memenuhi hajat hidup semua orang dan strategis sebagai penunjang pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, Negara hadir melalui PLN sebagai perusahaan negara, untuk memastikan bahwa pasokan listrik tetap stabil dan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat.

Berkaitan polemik pemasangan Tower SUTT 150 KV PLN Pelabuhan baru di Desa Cihaur Kecamatan Simpenan yang tidak diizinkan oleh pihak Perusahaan, itu adalah pelemahan terhadap negara oleh swasta. “Masa perangkat negara sudah hadir dilokasi tetapi dihalangi oleh perusahaan,” tanya Rozak?.

Negara dengan segala kuasanya harus mengambil langkah yang tepat dan terukur, untuk menindak pihak-pihak yang berupaya menghalangi kepentingan umum. “Masa Negara jadi tidak percaya diri karena diancam oleh perusahaan untuk melakukan upaya hukum,?.

Sedangkan berkaitan lahannya, kalau dia berbadan hukum atas nama Perusahaan maka tidak ada kepemilikan pribadi, sehingga perlu dicek Perusahaan itu bergerak dibidang apa, status lahan nya apa?.

Tetapi, kalaupun tanahnya itu berstatus hak milik sekalipun, kontruksinya jelas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, apalagi perencanaannya adalah kebutuhan vital publik yaitu energi listrik.

“Sebenarnya publik sedang rindu ingin mengetahui sejauh mana ketegasan negara terhadap pemilik modal. Jangan karena lahan tersebut atas nama pengusaha sehingga negara tidak berani tegas,” kata Jubir SPI Sukabumi ini.

“Bayangkan saja diberbagai daerah di indonesia bisnis berdalih Program Strategis Nasional, negara begitu mudah tegas menggusur tanah-tanah rakyat kecil. Sementara untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, kebetulan titik lokasinya ditanah pengusaha negara jadi melemahkan diri. Ini sangat aneh,” jelas Aktivis lingkungan Fraksi Rakyat Sukabumi ini.

“Kan kita rindu negara hadir tegas dan gagah berani dihadapan pengusaha demi kepentingan umum, bila perlu menggusur secara paksa demi program strategis nasional,” tandasnya.

Editor : AS

Redaksi.co | Palembang – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang mencatat sebanyak 8.688 pelanggan menggunakan moda transportasi kereta api hingga hari ketiga libur panjang Isra Miraj dan Imlek tahun 2025, Senin (27/1/25).

Manager Humas KAI Divre III Palembang, Aida Suryanti mengatakan pada hari Sabtu (25/1) terjadi lonjakan penumpang sebanyak 3.379 penumpang atau sebesar 136 persen dari jumlah tempat duduk yang disediakan. Jumlah tersebut sementara ini menjadi puncak kepadatan penumpang selama libur panjang Isra Miraj dan Imlek tahun 2025. Sementara di hari Minggu (26/1) tercatat sebanyak 3.186 penumpang dan di hari Senin (27/1) hingga pukul 10.00 WIB tercatat jumlah penumpang sebanyak 2.066 telah diberangkatkan menggunakan kereta api.

“Sampai dengan hari ketiga, Senin (27/1) libur panjang Isra Miraj dan Imlek tahun 2025 ini, total sebanyak 8.688 pelanggan telah diberangkatkan menuju berbagai stasiun yang ada di Provinsi Sumsel dan Lampung dengan puncak kepadatan penumpang sementara terjadi pada hari Sabtu (25/1),” ungkap Aida.

Adapun stasiun dengan jumlah keberangkatan penumpang tertinggi hingga hari ini yakni Stasiun Kertapati dengan jumlah 4.291 penumpang, diikuti Stasiun Lubuk Linggau dengan 2.231 penumpang dan Stasiun Lahat dengan jumlah 916 penumpang.

Sementara itu, berdasarkan pantauan data penjualan tiket libur panjang Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek periode tanggal 25 hingga 29 Januari 2025, total sebanyak 14.662 tiket telah terjual atau sebesar 118% dari tempat duduk yang disediakan yakni 12.320 seat. Jumlah tersebut akan terus bertambah karena penjualan tiket masih berlangsung.

Kami mengimbau kepada para calon penumpang yang akan menggunakan jasa kereta api pada masa libur panjang Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek 2025 ini untuk segera melakukan pemesanan tiket melalui aplikasi Access by KAI agar tidak kehabisan tiket.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada para pelanggan KA dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh perjalanan KA terutama pada libur panjang seperti saat ini agar liburan bersama keluarga dan orang tercinta menjadi lebih aman dan nyaman,” tutup Aida.

Salam,
Manager Humas KAI Divre III Palembang
*Aida Suryanti*

Refaksi.Co, Garut || Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Milenial (PPJNM), Husen Azis, menyoroti pentingnya sertifikasi halal bagi produk UMKM di Kabupaten Garut. Menurut data terbaru dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Garut, dari total 158.000 pelaku UMKM yang tersebar di wilayah Garut, baru sekitar 15% yang memiliki sertifikasi halal.

Husen Azis menyampaikan bahwa rendahnya jumlah pelaku usaha yang memiliki sertifikasi halal menjadi tantangan serius yang harus segera ditangani. “Produk UMKM Garut memiliki potensi yang sangat besar, namun sertifikasi halal masih menjadi tantangan utama. Harus ada perhatian khusus dari pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mendukung pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikasi tersebut,” ujar Husen Azis dalam keterangannya, Jumat (25/1/2025).

Ia menyoroti bahwa produk makanan khas Garut, seperti dodol, kerupuk kulit, dan produk olahan lainnya, menjadi produk unggulan yang sebenarnya memiliki peluang besar untuk menembus pasar nasional dan internasional. Namun, minimnya sertifikasi halal menjadi kendala yang membatasi akses pasar.

“Proses mendapatkan sertifikasi halal seringkali dianggap rumit oleh pelaku UMKM. Kendala terbesar adalah biaya, Selain itu kurangnya informasi dan pendampingan membuat banyak pelaku usaha merasa kesulitan,” jelas Husen.

Ia juga menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga sertifikasi halal, dan organisasi masyarakat untuk memberikan pendampingan kepada UMKM. Husen bahwa di tahun 2025, melalui program fasilitasi dari pemerintah, UMKM di Garut harus mendapatkan sertifikasi halal secara gratis. Berkaca pada kuantitas UMKM Garut saat ini

Salman Rizkatillah (Ketua Umum) pun menitip kan pesan “Sertifikasi halal bukan hanya soal kewajiban agama, tetapi juga kepercayaan konsumen. Produk dengan label halal lebih mudah diterima pasar, baik domestik maupun internasional,” tambah tegasnya.

Husen juga mendorong agar BPJPH RI dan hingga Dinas Koperasi dan UMKM memperluas program subsidi Sertifikasi halal atau sertifikasi halal gratis di tahun 2025. “UMKM adalah tulang punggung ekonomi Garut. Jika mereka mendapatkan dukungan penuh, saya yakin produk Garut dapat mendunia,” pungkasnya.

Ia berharap pemerintah pusat atau BPJPH RI hingga daerah terus menggandeng organisasi yang masif dan memiliki spirit untuk membantu pelaku usaha mendapatkan edukasi dan pelatihan terkait pentingnya sertifikasi halal. (Salman)***

Redaksi.co | PALEMBANG – Seminggu berlalu sejak kebakaran sumur minyak ilegal di wilayah hukum Polsek Keluang pada Minggu 19 Januari 2025 sekitar pukul 23.00 WIB, sampai sekarang satu pun tersangka belum juga ketemu.

Para tersangka baik itu pemilik lahan, pemilik sumur, pemodal, ataupun pekerja kasar masih bebas berkeliaran. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar di benak publik, mengenai kinerja aparat kepolisian dari Polres Muba dan Polsek Keluang yang dinilai lamban dalam penanganan kasus yang sudah sering terjadi di wilayah tersebut.

Banyak yang menduga pelaku dalam peristiwa tersebut yang disebut sebagai pemilik sumur yakni AR, HR, dan MF disinyalir memiliki bekingan dari kalangan tertentu. Bahkan ada yang menyebut saat ini para pelaku dan aparat penegak hukum sedang menyiapkan skenario ‘tukar kepala’ agar Tersangka utama tidak ditahan dan digantikan dengan orang lain.

“Polres Musi Banyuasin dan Polsek Keluang terkesan begitu lamban dalam mengungkapkan kasus kebakaran sumur minyak kali ini. Padahal sebelum-sebelumnya hanya butuh waktu 2×24 jam para tersangka sudah bisa ditangkap. Kenapa pemilik sumur minyak, pemilik lahan, dan pemodal pada kasus kebakaran Minggu kemarin belum juga ditangkap. Ini ada apa?” ujar Ketua Umum LSM POSE RI Desri SH kepada awak media, Sabtu 25 Januari 2025.

Menurut Desri, sejak mutasi Kapolsek AKP Yohan Wiranata kondusifitas wilayah di Keluang menjadi terganggu. Ini menunjukkan bahwa orang nomor dua setelah Kapolsek Keluang yakni IPDA Dohan Yoanda telah gagal menjaga kondusifitas wilayah hukumnya.

“Informasi yang kami terima seminggu ini aktivitas pengeboran minyak ilegal dan penyulingan minyak ilegal di Keluang kian menjamur. Mobil angkutan minyak ilegal semakin merajalela keluar masuk wilayah Keluang,” tuturnya.

Lebih lanjut Ketua Umum POSE RI, Desri SH, mendesak Kapolda Sumsel untuk segera mengambil tindakan tegas dengan mencopot Kanit Reskrim Polsek Keluang yang dinilai gagal dalam menjalankan tugasnya.

“Ini bukan kasus pertama terkait sumur minyak ilegal di wilayah Keluang, namun kali ini penanganannya terlalu lamban. Kanit Reskrim Polsek Keluang telah gagal mengungkap dan menangkap para tersangka yang sebenarnya sudah banyak diketahui oleh masyarakat. Untuk itu, kami mendesak Kapolda Sumsel agar segera mencopot Kanit Reskrim Polsek Keluang dari jabatannya,” ungkapnya.

Desri menilai lemahnya pengawasan dan kinerja aparat penegak hukum di wilayah Polsek Keluang menjadi salah satu penyebab utama menjamurnya aktivitas pengeboran dan penyulingan minyak ilegal di kawasan tersebut. Ia juga menuding adanya kemungkinan permainan di balik lambannya proses pengungkapan kasus kebakaran ini.

“Kondisi ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga membahayakan nyawa masyarakat setempat. Kami menduga ada oknum yang mencoba melindungi pelaku utama dengan berbagai cara, termasuk skenario ‘tukar kepala’. Hal ini tidak boleh dibiarkan,” tegas Desri.

Lebih lanjut, POSE RI meminta agar Kapolda Sumsel melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Polsek Keluang, terutama dalam penanganan kasus-kasus terkait minyak ilegal yang sudah menjadi masalah kronis di wilayah tersebut. Desri berharap langkah tegas dari Kapolda Sumsel dapat menjadi peringatan bagi aparat di wilayah hukum lainnya agar bekerja lebih profesional dan transparan.

“Kami percaya Kapolda Sumsel akan mendengarkan suara masyarakat. Ini soal keadilan dan penegakan hukum. Jika aparat di Polsek Keluang tidak mampu menjaga kondusifitas dan mengatasi masalah minyak ilegal, maka harus ada tindakan tegas dari pimpinan di tingkat provinsi,” pungkasnya.

Sampai berita ini diturunkan, pihak Polres Musi Banyuasin dan Polsek Keluang belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan dari POSE RI. Publik masih menunggu langkah konkret aparat kepolisian untuk menuntaskan kasus kebakaran sumur minyak ilegal yang sudah menjadi perhatian nasional ini.(*)