Fakfak, Redaksi.co – Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Ketua Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kabupaten Fakfak, Mohjak Rengen, mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momentum Idul Fitri sebagai kesempatan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hal tersebut disampaikan Mohjak Rengen sebagai pesan kepada masyarakat di tengah suasana Ramadan yang semakin mendekati puncaknya. Menurutnya, Idul Fitri bukan hanya sekadar perayaan kemenangan setelah menjalani ibadah puasa selama sebulan penuh, tetapi juga momentum untuk memperbaiki diri serta memperkuat nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Ia menuturkan, Ramadan dan Idul Fitri memiliki makna spiritual yang sangat mendalam bagi umat Islam. Selain meningkatkan kualitas ibadah, momen ini juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi serta memperkuat hubungan sosial antarwarga.

“Idul Fitri adalah waktu yang sangat tepat bagi kita semua untuk merefleksikan diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus memperkuat persaudaraan di tengah masyarakat,” ujar Mohjak Rengen.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama yang selama ini telah terpelihara dengan baik di Kabupaten Fakfak. Daerah yang dikenal dengan semangat toleransi dan kebersamaan tersebut, menurutnya, harus terus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat.

Mohjak Rengen mengajak masyarakat agar terus memelihara nilai-nilai kebersamaan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai meskipun memiliki latar belakang agama yang berbeda.

“Mari kita jaga kebersamaan dan kerukunan di tengah masyarakat. Walaupun berbeda agama, kita tetap hidup berdampingan dengan damai,” ungkapnya.

Ia menilai, keharmonisan yang telah terbangun di Fakfak merupakan modal sosial yang sangat penting bagi pembangunan daerah. Karena itu, momentum Idul Fitri diharapkan dapat semakin memperkuat rasa persaudaraan serta mempererat hubungan antarwarga tanpa memandang perbedaan.

Di akhir penyampaiannya, Mohjak Rengen juga menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan kepada seluruh umat Muslim di Kabupaten Fakfak. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah selama bulan suci ini dapat dijalankan dengan baik hingga tiba hari kemenangan.

Selain itu, ia juga mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Fakfak, seraya menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin.

“Mewakili PHBI, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semua rencana yang kita siapkan dapat berjalan dengan baik dan membawa kebaikan bagi masyarakat,” tutupnya.

Dengan semangat kebersamaan dan nilai-nilai toleransi yang terus dijaga, masyarakat Fakfak diharapkan dapat menyambut Idul Fitri tahun ini dengan penuh kedamaian, kebahagiaan, serta semangat persaudaraan yang semakin kuat.

Fakfak, Redaksi.co – Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kabupaten Fakfak menggelar rapat koordinasi guna mematangkan berbagai persiapan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Rapat yang dilaksanakan pada Kamis (12/03/2026) tersebut melibatkan berbagai unsur terkait, mulai dari aparat keamanan hingga instansi teknis dan organisasi kemasyarakatan.

Ketua PHBI Kabupaten Fakfak, Mohjak Rengen, menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut memiliki peran penting karena menjadi wadah untuk menyatukan langkah seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Idul Fitri di daerah tersebut.

Menurutnya, pelibatan berbagai unsur dalam rapat ini bertujuan agar setiap pihak dapat memahami peran dan tanggung jawab masing-masing sehingga seluruh agenda kegiatan dapat berjalan dengan tertib, aman, dan lancar.

“Kegiatan rapat hari ini sangat bermakna karena kita melibatkan seluruh komponen yang berkaitan dengan pelaksanaan Idul Fitri, mulai dari kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, hingga pihak-pihak lain yang memiliki peran dalam mendukung kelancaran kegiatan masyarakat,” ujar Mohjak.

Ia menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut PHBI bersama para pihak terkait juga membahas sejumlah agenda kegiatan yang akan dilaksanakan menjelang hingga setelah Hari Raya Idul Fitri. Untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan dengan baik, panitia telah menyusun jadwal kegiatan secara terstruktur dan terkoordinasi.

Selain pelaksanaan Salat Idul Fitri, PHBI juga merencanakan berbagai kegiatan bernuansa religius dan sosial yang melibatkan masyarakat. Di antaranya adalah lomba-lomba bernuansa Idul Fitri yang bertujuan untuk meningkatkan semangat kebersamaan serta menyemarakkan suasana hari raya.

Salah satu agenda yang turut menjadi perhatian dalam rapat tersebut adalah pelaksanaan malam takbiran. PHBI merencanakan kegiatan takbiran keliling yang akan melibatkan masyarakat dengan rute yang telah disiapkan secara sementara.

Rute takbiran keliling tersebut direncanakan dimulai dari kawasan bandara lama dan akan melintasi sejumlah titik di wilayah Kota Fakfak hingga berakhir di Kampung Raduria, Distrik Fakfak Tengah. Namun demikian, rute tersebut masih akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan aparat keamanan guna memastikan kegiatan dapat berlangsung dengan aman serta tidak mengganggu ketertiban lalu lintas.

“Kita perlu menyamakan persepsi dengan aparat keamanan agar kegiatan takbiran dapat berjalan dengan tertib dan aman bagi masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, untuk pelaksanaan Salat Idul Fitri, PHBI Fakfak telah menyiapkan enam titik lokasi pelaksanaan salat berjamaah. Lokasi utama direncanakan berlangsung di Lapangan 16 November yang selama ini menjadi pusat pelaksanaan salat Id bagi masyarakat Fakfak.

Selain di Lapangan 16 November, pelaksanaan salat Id juga akan digelar di sejumlah masjid besar di wilayah Fakfak, seperti Masjid Raya, serta beberapa masjid lainnya yang tersebar di beberapa titik untuk memudahkan masyarakat dalam mengikuti ibadah tersebut.

Tidak hanya itu, setelah perayaan Idul Fitri, PHBI juga merencanakan kegiatan halal bihalal yang akan dilaksanakan sekitar tiga hari setelah hari raya. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung di Gedung KONI Fakfak sebagai wadah silaturahmi antara pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat.

Mohjak berharap seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik serta mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

“Harapan kami tentu seluruh rangkaian kegiatan Idul Fitri di Fakfak dapat berjalan lancar, aman, dan penuh kebersamaan. Momentum ini juga menjadi kesempatan bagi kita semua untuk mempererat silaturahmi serta meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT,” pungkasnya.

1. Redaksi.co MAMASA : Pengelolaan APBDes Tahun 2025 Desa Tadisi, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, dengan nilai anggaran sekitar Rp700 juta kini menjadi sorotan keras publik. Anggaran yang bersumber dari APBN tersebut dipertanyakan transparansi dan realisasinya oleh LSM KPK RI Wilayah Sulawesi Barat.

Ketua LSM KPK RI Sulbar, Simson, pada Kamis (12/3/2026) menegaskan bahwa dana desa harus dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Menurutnya, dana yang digelontorkan pemerintah pusat tidak boleh lepas dari pengawasan.

“Dana desa bukan milik segelintir orang. Itu uang negara yang harus diawasi bersama. Bukan hanya aparat penegak hukum dan dinas terkait, tetapi masyarakat juga punya hak untuk mengontrol penggunaannya,” tegas Simson.

Ia mengingatkan bahwa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran.

Namun di Desa Tadisi, sejumlah program bernilai ratusan juta rupiah yang tertuang dalam APBDes 2025 justru diduga tidak terlihat realisasinya di lapangan. Hal ini memicu gelombang pertanyaan dari warga dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sejumlah pos anggaran yang menjadi sorotan antara lain:

1.Pengadaan bibit alpukat sebesar Rp133.000.000

2. Pengadaan hand traktor sebesar Rp210.000.000

3. Pengadaan bibit coklat sebesar Rp105.000.000

4. Penyertaan modal BUMDes sebesar Rp190.000.000

Total anggaran tersebut mencapai hampir Rp700 juta. Namun masyarakat mempertanyakan apakah program-program tersebut benar-benar terealisasi sesuai perencanaan.

“Yang dibahas dalam musyawarah desa tidak terlihat hasilnya. Tidak ada kegiatan nyata yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat,” ungkap salah seorang warga Desa Tadisi yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Menurut Simson, ketika masyarakat tidak bisa melihat hasil pembangunan, maka hal tersebut menjadi alarm serius dalam pengelolaan dana desa.

“Kalau hasilnya tidak terlihat, maka transparansi patut dipertanyakan. Ini bisa menjadi indikasi adanya dugaan penyelewengan anggaran,” tegasnya.

Sorotan semakin tajam setelah muncul dugaan konflik kepentingan dalam pengelolaan BUMDes Desa Tadisi. Ketua BUMDes diketahui merupakan anak kandung dari Kepala Desa.

Ironisnya, BUMDes yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi desa justru disebut tidak beroperasi secara maksimal. Bangunan BUMDes bahkan dikabarkan terbengkalai dan ditumbuhi rumput liar.

“Kalau benar demikian, ini memperkuat dugaan bahwa BUMDes hanya formalitas. Modalnya ratusan juta, tapi aktivitasnya tidak jelas. Ini harus diaudit,” kata Simson.

Sementara itu, Kepala Desa Tadisi Palullugan membantah adanya penyimpangan. Ia menyatakan bahwa sebagian anggaran yang dipersoalkan telah dialihkan melalui mekanisme perubahan APBDes.

“Anggaran itu digeser di perubahan. Sudah tidak ada lagi anggaran bibit coklat. Dialihkan ke program fisik,” tulisnya dalam keterangan tertulis.

Meski demikian, penjelasan tersebut belum mampu meredam kecurigaan publik. Warga kini menuntut transparansi penuh, termasuk dokumen perubahan APBDes serta bukti nyata realisasi pembangunan di desa mereka.

LSM KPK RI Sulawesi Barat menegaskan tidak akan berhenti pada sorotan publik semata. Dalam waktu dekat, pihaknya akan melaporkan dugaan penyimpangan dana desa tersebut ke Polres Mamasa agar dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Kasus Desa Tadisi kembali menjadi pengingat bahwa Dana Desa yang seharusnya menjadi motor kesejahteraan masyarakat bisa berubah menjadi sumber persoalan jika tidak dikelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan. (ZUL)

BANYUWANGI – Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Ceno Hersusetiokartiko, melakukan kunjungan kerja ke Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Paswangi milik Lapas Kelas IIA Banyuwangi, Rabu (11/3). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan berjalan secara optimal dan tepat sasaran.

Didampingi Kepala Lapas Banyuwangi, I Wayan Nurasta Wibawa, beserta jajaran pejabat struktural, Ceno meninjau langsung berbagai unit produktif yang dikelola di lahan SAE yang berlokasi di Kelurahan Pakis tersebut. Dalam pantauannya, ia memberikan apresiasi tinggi terhadap intensitas kegiatan yang berlangsung, mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga peternakan.

“Produktivitas di SAE Paswangi ini berjalan dengan sangat baik. Hal ini terlihat dari keberagaman aktivitas pembinaan yang ada. Kami melihat sinergi yang kuat dalam pengelolaan lahan asimilasi ini,” ujar Ceno di sela-sela kunjungannya.

Lebih lanjut, Ceno menekankan pentingnya keberlanjutan program ini bagi para klien pemasyarakatan. Ia berharap ke depannya, klien dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) dapat terus melanjutkan pembinaan di tempat ini guna mengasah dan meningkatkan keahlian (skill) mereka sebelum benar-benar kembali ke tengah masyarakat.

Sementara itu, Kalapas Banyuwangi, I Wayan Nurasta Wibawa, menjelaskan bahwa pengembangan SAE Paswangi memiliki misi yang lebih luas. Menurutnya, program ini dirancang untuk menciptakan multiplier effect (efek berganda) yang bermanfaat bagi berbagai pihak.

“Pembinaan di SAE Paswangi merupakan wujud nyata dukungan kami terhadap program nasional ketahanan pangan. Jadi, di satu sisi berfungsi sebagai wadah asimilasi bagi warga binaan, dan di sisi lain memberikan kontribusi konkret pada sektor pangan,” terang Wayan.

Wayan menambahkan bahwa pihak Lapas berkomitmen untuk terus melakukan diversifikasi dan pengembangan variasi pembinaan secara berkelanjutan. Targetnya, SAE Paswangi tidak hanya menjadi tempat pelatihan internal, tetapi juga mampu bertransformasi menjadi sarana edukasi bagi masyarakat umum di Banyuwangi.

“Kami ingin SAE ini menjadi pusat pembelajaran (edukasi) bagi publik, sehingga masyarakat bisa melihat langsung proses pembinaan sekaligus belajar mengenai teknik pertanian maupun peternakan yang kami kembangkan di sini,” pungkasnya.

BANYUWANGI – Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Ceno Hersusetiokartiko, melakukan kunjungan kerja ke Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Paswangi milik Lapas Kelas IIA Banyuwangi, Rabu (11/3). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan berjalan secara optimal dan tepat sasaran.

Didampingi Kepala Lapas Banyuwangi, I Wayan Nurasta Wibawa, beserta jajaran pejabat struktural, Ceno meninjau langsung berbagai unit produktif yang dikelola di lahan SAE yang berlokasi di Kelurahan Pakis tersebut. Dalam pantauannya, ia memberikan apresiasi tinggi terhadap intensitas kegiatan yang berlangsung, mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga peternakan.

“Produktivitas di SAE Paswangi ini berjalan dengan sangat baik. Hal ini terlihat dari keberagaman aktivitas pembinaan yang ada. Kami melihat sinergi yang kuat dalam pengelolaan lahan asimilasi ini,” ujar Ceno di sela-sela kunjungannya.

Lebih lanjut, Ceno menekankan pentingnya keberlanjutan program ini bagi para klien pemasyarakatan. Ia berharap ke depannya, klien dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) dapat terus melanjutkan pembinaan di tempat ini guna mengasah dan meningkatkan keahlian (skill) mereka sebelum benar-benar kembali ke tengah masyarakat.

Sementara itu, Kalapas Banyuwangi, I Wayan Nurasta Wibawa, menjelaskan bahwa pengembangan SAE Paswangi memiliki misi yang lebih luas. Menurutnya, program ini dirancang untuk menciptakan multiplier effect (efek berganda) yang bermanfaat bagi berbagai pihak.

“Pembinaan di SAE Paswangi merupakan wujud nyata dukungan kami terhadap program nasional ketahanan pangan. Jadi, di satu sisi berfungsi sebagai wadah asimilasi bagi warga binaan, dan di sisi lain memberikan kontribusi konkret pada sektor pangan,” terang Wayan.

Wayan menambahkan bahwa pihak Lapas berkomitmen untuk terus melakukan diversifikasi dan pengembangan variasi pembinaan secara berkelanjutan. Targetnya, SAE Paswangi tidak hanya menjadi tempat pelatihan internal, tetapi juga mampu bertransformasi menjadi sarana edukasi bagi masyarakat umum di Banyuwangi.

“Kami ingin SAE ini menjadi pusat pembelajaran (edukasi) bagi publik, sehingga masyarakat bisa melihat langsung proses pembinaan sekaligus belajar mengenai teknik pertanian maupun peternakan yang kami kembangkan di sini,” pungkasnya.