Beranda blog Halaman 509

Gubernur Aceh Usul Pembangunan Pabrik Penggilingan Gabah’ Hashim : Itu Ide Saya Sejak Lama

0

Aceh Barat.Redaksi.co
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) mengusulkan pembangunan pabrik penggilingan gabah di Aceh Utara kepada Hashim Djojohadikusumo, Direktur Utama Arsari Group sekaligus adik dari Presiden Prabowo Subianto.

Usulan tersebut disampaikan dalam peresmian pabrik karet remah milik PT Potensi Bumi Sakti di Gampong Gle Siblah, Kecamatan Woyla, Aceh Barat, Selasa, 8 Juli 2025.

Mualem menyampaikan harapannya agar Arsari Group turut mendirikan pabrik beras di kampung halamannya yang dikenal sebagai lumbung padi.

“Di sini juga saya harapkan kepada Pak Hashim, akan ada lagi pabrik beras yang akan didirikan di Aceh Utara. Itu tepat kampung saya Pak, karena kampung saya semuanya lumbung padi. Jadi inilah yang kita harapkan,” ujar Mualem dalam sambutannya.

Menanggapi usulan dari muallem tersebut, Hashim Djojohadikusumo menyambut baik gagasan itu dan menyebut bahwa ide pembangunan pabrik penggilingan gabah di Aceh sudah lama menjadi perhatiannya sejak lebih dari satu dekade lalu.

“Bapak Gubernur Aceh, Bapak Muzakir Manaf, Mualem, sahabat Prabowo Subianto.
Tadi Bapak Gubernur sudah sampaikan gagasan untuk mendirikan mesin giling, pabrik penggilingan gabah di Aceh. Itu adalah ide saya tahun 2013, ya Mualem. 2013 itu ide saya untuk membangun sejumlah pabrik penggilingan beras atau gabah, yang waktu itu saya dengar dan saya pelajari ternyata hampir 100% produksi gabah di Aceh itu diolah di provinsi tetangga,” kata Hashim.

Ia juga mengaitkan inisiatif tersebut dengan semangat hilirisasi yang pernah ditekankan oleh ayahnya, ekonom legendaris Prof. Sumitro Djojohadikusumo, agar setiap daerah dapat mengolah sendiri hasil bumi mereka untuk meningkatkan nilai tambah.

“Ini adalah sebetulnya yang dimaksud ayah saya, Profesor Sumitro, dulu tahun saya belajar tahun 70-an: agar setiap daerah di Indonesia hendaknya mengolah produksi bahan baku sendiri untuk menjadi barang-barang yang lebih ada nilai tambah, pengolahan, atau yang sekarang dikatakan hilirisasi. Yang kami lakukan hari ini adalah hilirisasi. Dari karet mentah menjadi karet kering, nanti menjadi bahan-bahan lain,” katanya.

“Yang dimaksud dengan penggilingan beras adalah hilirisasi, dari gabah menjadi lebih tambah lagi,” lanjutnya.

Hashim juga menyebut bahwa dirinya telah berbicara dengan Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh Teungku Malik MahmudAl-Haythar, yang menyampaikan harapan serupa. Ia pun berjanji akan mengupayakan agar cita-cita tersebut dapat terwujud. ****

Gubernur,Wali Nanggroe, Dan Bupati Aceh Barat Meresmikan Pabrik Karet Remah PT.Potensi Bumi Sakti

0

Direktur Utama Arsari Group, Hashim Djodjohadikusumo, bersama Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haytar, dan Bupati Aceh Barat Tarmizi SP MM meresmikan pabrik karet remah PT Potensi Bumi Sakti di Desa Gle Siblah, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Selasa 8/7/2025

Peresmian pabrik ini menjadi angin segar bagi masyarakat Aceh Barat yang tengah berjuang menghadapi tingginya angka pengangguran dan kemiskinan.

Bupati Aceh Barat Tarmizi SP MM mengungkapkan bahwa di kabupatennya terdapat sekitar 50.300 pengangguran terbuka, dengan tingkat kemiskinan mencapai 17,6 persen.

“Bapak Hashim datang di saat yang sangat tepat, membantu membuka lapangan kerja di Aceh Barat. Saat rekrutmen tahap awal saja, dari 120 orang tenaga kerja yang dibutuhkan, pendaftar mencapai 4.200 orang. Ini membuktikan betapa mendesaknya kebutuhan lapangan kerja di sini,” ujar Tarmizi

Ia juga menyampaikan, bahwa pemerintah daerah kini dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam menghadapi berkurangnya Dana Otsus dan terbatasnya sumber pendapatan. “Kami tidak ingin mengecewakan Bapak Presiden. Kami wajib mencari solusi agar rakyat sejahtera. Kehadiran PT Potensi Bumi Sakti menjadi bukti menciptakan lapangan kerja dan mendongkrak ekonomi daerah,” katanya.
Tarmizi pun berharap kehadiran industri karet remah ini akan semakin lengkap jika ke depan hasil olahan karet SIR 20 bisa diekspor langsung melalui pelabuhan di Aceh Barat. “Kami sedang menyiapkan studi kelayakan pelabuhan, Insya Allah ke depan Aceh Barat punya pelabuhan sendiri. Mohon dukungan penuh dari Bapak Hashim dan seluruh pihak,” pintanya.

Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Aceh aman dan damai, sehingga sangat layak menjadi tujuan investasi. Ia meminta media untuk membantu menyebarluaskan kabar baik ini ke seluruh Indonesia.

“Kondisi Aceh aman dan damai, dan tentu saja aman untuk investasi. Pengangguran di Aceh masih tinggi, pabrik ini akan sangat membantu menyerap tenaga kerja. Kami optimis akan hadir lebih banyak industri di Aceh, seperti pabrik rokok di Aceh Utara, pabrik beras di Aceh Utara, dan pabrik lainnya di Aceh Selatan,” jelas Mualem.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat dan Forkopimda untuk menjaga kondusivitas daerah. “Modal utama kita adalah situasi yang aman agar investor tidak ragu masuk ke Aceh”

Ia menambahkan, Setiap tahun ribuan anak muda Aceh menjadi sarjana, tetapi karena kurangnya peluang kerja, banyak yang terpaksa mengadu nasib ke negeri jiran Malaysia. Ini tantangan kita bersama,” tegasnya.

Secara khusus, Mualem juga meminta dukungan penuh untuk rencana pembukaan jalur penyeberangan kapal roro dari Aceh ke Penang, Malaysia, guna memperluas akses ekonomi rakyat Aceh ****

Tanggapi Isu Di Media Sosial Polres Aceh Barat Ungkap Penanganan Tambang Ilegal

0

Aceh Barat.Redaksi.co
Menanggapi informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan aktivitas tambang ilegal di wilayah Kabupaten Aceh Barat, Kepolisian Resor (Polres) Aceh Barat memberikan klarifikasi resmi.

Kapolres Aceh Barat, AKBP Yhogi Hadisetiawan, S.I.K., M.I.K., melalui Kasat Reskrim IPTU Fahmi Suciandy, S.H., menjelaskan bahwa penanganan dugaan aktivitas tambang ilegal tersebut saat ini ditangani oleh Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Aceh Barat.

“Polres Aceh Barat telah melakukan pemetaan lokasi dan pemantauan terhadap titik-titik yang diduga menjadi tempat aktivitas tambang ilegal. Kami juga tengah melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat serta pengumpulan bahan keterangan di lapangan,” ujar IPTU Fahmi Suciandy.

Ia menambahkan, selama ini Polres Aceh Barat secara aktif menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait aktivitas tambang ilegal. Bahkan, seluruh kasus yang telah ditangani sampai saat ini telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh pihak Kejaksaan, yang artinya siap untuk dilimpahkan ke tahap persidangan.

Polres Aceh Barat juga terus bersinergi dengan instansi terkait, termasuk dinas teknis dan pemerintah daerah, dalam upaya penertiban dan penegakan hukum secara menyeluruh serta untuk menjaga kelestarian lingkungan.

“Kami berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk aktivitas penambangan tanpa izin yang dapat merusak lingkungan dan melanggar hukum,” tegasnya.

Polres Aceh Barat mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi dan turut berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan dengan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan.

Untuk pengaduan atau laporan, masyarakat dapat menghubungi hotline pengaduan Polres Aceh Barat di nomor 0822 7721 2004, serta layanan panggilan darurat Polri di nomor 110, yang aktif selama 24 jam ****

Tambang Emas Ilegal Sungai Mas,Di Salahkan ,Namun Keberadaannya Menyelamatkan Kehidupan Warga

0

Aceh Barat.Redaksi.co
Aktivitas tambang emas ilegal di Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat, kian marak dan menyulut perdebatan publik. Isu pencemaran lingkungan akibat penggunaan merkuri hingga kerusakan ekosistem sungai dan lahan pertanian menjadi sorotan utama media, termasuk infoaceh.net.

Namun, narasi itu tak sepenuhnya diterima oleh semua pihak. Tatam, tokoh muda dan mantan aktivis mahasiswa Aceh Barat, justru mempertanyakan keakuratan informasi yang beredar. Ia menilai, pemberitaan tentang Sungai Mas perlu diuji lebih dalam dengan fakta di lapangan.

“Jangan hanya menulis dari jauh tanpa cek langsung ke lokasi. Banyak informasi yang tidak sesuai kenyataan,” tegas Tatam saat ditemui di Meulaboh.

Menurutnya, pemberitaan yang hanya menyorot sisi negatif tambang justru menciptakan stigma dan ketidakadilan sosial bagi warga yang menggantungkan hidup dari sektor ini. Tatam mengakui adanya risiko lingkungan, namun menekankan pentingnya melihat dimensi ekonomi dan kemanusiaan.

“Berapa banyak tenaga kerja lokal yang terserap? Banyak keluarga kini bisa menyekolahkan anak, memperbaiki rumah, dan memenuhi kebutuhan harian dari tambang ini,” ungkapnya.

Di tengah terbatasnya lapangan pekerjaan, tambang emas—meski ilegal—menjadi solusi ekonomi bagi banyak keluarga di Sungai Mas. Aktivitas ini menyerap puluhan tenaga kerja lokal dan mengangkat taraf hidup masyarakat desa yang sebelumnya terjebak dalam kemiskinan.

Meski demikian, Tatam tidak menampik risiko penggunaan merkuri dan dampaknya terhadap lingkungan. Namun ia menilai pelarangan total bukanlah solusi. Ia mendorong pengelolaan tambang yang lebih manusiawi dan bertanggung jawab.

“Risikonya ada, tapi mari kita pikirkan solusi jangka panjang. Edukasi, pengawasan, dan pembinaan harus melibatkan masyarakat, bukan semata pendekatan represif,” tambahnya.

Tatam berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum membuka ruang dialog dengan warga. Kolaborasi lintas pihak, menurutnya, bisa menjadi jalan tengah menjaga lingkungan sekaligus mempertahankan sumber penghidupan rakyat kecil.

Fenomena tambang emas ilegal di Sungai Mas mencerminkan dilema klasik: antara kebutuhan ekonomi dan tuntutan pelestarian lingkungan. Tatam mengajak seluruh pihak untuk bersikap objektif dan mencari solusi yang berkelanjutan.

“Masalah ini bukan sekadar soal tambang, tapi soal hidup. Mari cari jalan tengah yang adil bagi masyarakat dan alam,” tutupnya ****

Abu Bakar Bantah Tuduhan Pemerasan, Klarifikasi Resmi Terkait Pemberitaan Koranlombok.id

0
  • Abu Bakar Bantah Tuduhan Pemerasan, Klarifikasi Resmi Terkait Pemberitaan Koranlombok.id

Lombok Barat, Redaksi.co 7 Juli 2025
Menanggapi pemberitaan yang beredar di media online Koranlombok.id dengan judul “Diduga Peras Investor, Oknum Wakil Ketua DPRD Lobar Dilaporkan ke Kejati NTB” yang terbit pada tanggal 7 Juli 2025, dengan ini kami menyatakan bahwa informasi dalam berita tersebut tidak sepenuhnya benar dan cenderung menyudutkan pihak kami tanpa dasar yang jelas.

Abu Bakar, selaku pihak yang disebut-sebut dalam pemberitaan tersebut, menegaskan bahwa apa yang ditulis media tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

“Redaksi dalam berita itu tidak benar, bukan begitu cerita sebenarnya,” tegas Abu Bakar. Ia menjelaskan bahwa hubungan kerjasama investasi yang dijalin dengan investor asing tersebut sejak awal murni bersifat bisnis dan sesuai kesepakatan bersama, tanpa ada unsur pemerasan ataupun penyalahgunaan jabatan sebagaimana yang dituduhkan.

Menurut Abu Bakar, justru pihaknya merasa difitnah dan dirugikan dengan pemberitaan sepihak tersebut yang tidak mengonfirmasi langsung ke dirinya sebelum dipublikasikan. “Kami sangat menyayangkan cara pemberitaan seperti ini, yang seolah-olah langsung menghakimi tanpa mengedepankan prinsip jurnalistik yang berimbang dan objektif,” imbuhnya.

Abu Bakar juga menegaskan bahwa semua proses investasi yang berjalan sudah sesuai mekanisme yang berlaku, dan jika memang terdapat permasalahan terkait kerjasama, hal tersebut seharusnya diselesaikan secara profesional dan proporsional, bukan melalui framing media yang berpotensi mencemarkan nama baik.

Pihaknya saat ini tengah berkonsultasi dengan kuasa hukum untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang telah menyebarkan informasi tidak benar dan mencemarkan nama baiknya.

Sebagai pejabat publik, Abu Bakar mengaku selalu terbuka terhadap kritik, namun ia menolak keras jika ada pihak yang mencoba memelintir fakta dan membangun opini negatif tanpa dasar hukum yang jelas.

Read : HS2025 Abach Uhel
Read : Media Nasional Investigasi – Redaksi.Co

Wakili Bupati,Kadis Dikbud Aceh Barat Buka Musda Ke IV Dewan Kesenian Aceh Barat

0

Aceh Barat.Redaksi.co
Bupati Aceh Barat Tarmizi, SP,.MM yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Dr. Husensah,.M.Pd secara resmi membuka kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) ke-IV Dewan Kesenian Aceh Barat (DKAB), yang berlangsung di Aula Gedung PKK Aceh Barat, Senin 7/7-2025

Hadir dalam pembukaan tersebut ,unsur Forkompinda, sejumlah kepala dinas terkait, Camat Johan Pahlawan beserta unsur Forkopimcam, pegiat seni dan tokoh budaya Aceh Barat dan undangan terkait lainnya

Bupati Aceh Barat dalam sambutan yang disampaikan oleh Kadis Dikbud Aceh Barat Dr. Husensah, M.Pd mengatakan, melalui musda, organisasi dapat melakukan regenerasi pengurus dan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah terlaksana maupun yang belum terlaksana.

Beberapa point penting agar mendapat perhatian dalam kegiatan Dewan Kesenian Aceh Barat selajutnya, yaitu pentingnya kerja-kerja seni kedepan untuk mengangkat nilai-nilai kearifan local sekaligus mempromosikan tradisi budaya di Bumi Teuku Umar, Aceh Barat.

Husensah menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam pelaksanaan pengembangan kegiatan seni budaya agar memudahkan proses transformasi pewarisanya, serta para seniman dapat menciptakan sebanyak-banyaknya karya seni yang kreatif agar tetap dapat dinikmati masyarakat.

Semoga dengan adanya kepungurusan baru dapat membantu pemerintah kabupaten Aceh Barat dalam mengembangkan dinamika kehidupan seni budaya Aceh Barat kearah yang lebih baik dan lebih maju,” paparnya

Musda bukan hanya agenda rutin tahunan saja, tapi ini merupakan momentum evaluasi, konsulidasi, dan perencanaan strategis. Kita butuh arah baru dan langkah nyata untuk memastikan Dewan Kesenian Aceh Barat benar-benar hadir sebagai garda terdepan dalam pengembangan seni dan budaya di Bumoe Teuku Umar Johan Pahlawan,” sebut Husensah

“Kita tidak hanya mengandalkan semangat, tapi kita butuh struktur yang jelas, program yang realistis dan kepengurusan yang solid. Menurutnya, Musda tidak berhenti pada pemilihan pengurus saja, akan tetapi juga menghasilkan rencana kerja yang bisa di eksekusi dan selaras dengan program pembangunan daerah di Aceh Barat,” tutur Husensah

Husensah mengatakan, Pemerintah daerah siap mendukung setiap program DKA Aceh Barat, selama program yang diajukan jelas, terukur, dan berdampak. Menurutnya, keberhasilan itu kuncinya ada pada kolaborasi, jangan jalan sendiri-sendiri. Kesenian akan hidup kalau kita satukan niat dan langkah

“Pemerintah daerah sangat berharap pada Dewan Kesenian Aceh Barat (DKAB) dapat menginventarisasi kembali potensi budaya yang hampir punah, mengangkatkan dalam bentuk pertunjukan, pelatihan maupun dokumentasi dan jangan biarkan kekayaan budaya kita menjadi cerita masa lalu,” harap Husensah

“Mari kita jaga integritas dan jadikan DKA sebagai rumah besar yang terbuka bagi insan seni, tanpa memandang latar belakang,” tutup Husensah

Sementara itu, Ketua Panitia T. Nasruddin atau yang lebih akrab dipanggil Lemben mengatakan, Kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) ke IV diikuti para pegiat seni dan tokoh budaya yang ada di kabupaten Aceh Barat untuk memilih kepengurusan baru dan menyusun program kerja 3 tahun kedepan.

Kami berharap, melaui Musda DKAB ke-IV ini nantinya akan melahirkan kepengurusan yang solid, program kerja yang kreatif, dan ruang-ruang ekspresi seni yang lebih luas bagi generasi muda,” kata lemben

Menurutnya, Aceh Barat merupakan salah satu wilayah di Aceh paling kaya kesenian dan kebudayaan, terutama melalui warisan seni pertunjukan seperti seni tutur, syair tradisi, tari daerah, dan musik rapai geleng dan lainnya yang memiliki nilai estetika tinggi sekaligus kekuatan spiritual.

“Kekayaan budaya Aceh Barat tidak boleh hanya jadi memori. Ia harus dihidupkan kembali, diberi ruang untuk tumbuh, dan dilibatkan dalam proses pembangunan karakter masyarakat,” ujarnya.

“Kita tidak hanya menghidupkan organisasi, tetapi membangunkan kembali ruh kebudayaan yang lama tertidur,” tutur Nasruddin

Karena itu, dukungan dari pemerintah daerah Aceh Barat sangat dibutuhkan untuk kemajuan organisasi Dewan Kesenian Aceh Barat dalam upaya untuk melestarikan budaya dan kreasi seni di Bumoe Teuku Umar Johan Pahlawan,” pungkasnya ****

Secara Aklamasi T.Ronal Nehdiansyah Terpilih Jadi Ketua Dewan Kesenian Aceh Barat Priode 2025-2029

0

Aceh Barat.Redaksi.co
Dewan Kesenian Aceh Barat melaksanakan Musyawarah Daerah( Musda) Ke- IV tahun 2025 yang dilangsungkan di gedung PKK kabupaten Aceh Barat pada Senin 7/7/2025

Musda yang dilaksanakan diikuti oleh Peserta dari seluruh Sanggar Kesenian yang ada di kabupaten Aceh Barat.

Acara musda di buka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Aceh Barat,Dr Husensah SPd.MPd,atas nama Bupati Aceh Barat

Pada Musda ini secara aklamasi peserta musda ke IV memilih T.Ronal Nehdiansyah sebagai Ketua Dewan Keseniian Kabupaten Aceh Barat untuk priode 2025-2029

Teuku Nasrudin.LB selaku Ketua Panitia pelaksana Musyawarah Daerah(Musda) Dewan Kesenian Ke IV ini dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia kepada seluruh panitia pelaksana yang telah mensukseskan Perhelatan acara

“Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh panitia
yang sudah berkerja selama pelaksanaan kegiatan berlangsung,dan terimakasih juga kepada masing masing ketua atau pengurus sanggar sudah bersedia untuk hadir dan mensukseskan acara ini ” Ujarnya

Sementara,ketua terpilih T.Ronal Nehdiansyah mengucapkan terimakasih
Kepada seluruh peserta musyawarah.

“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta musyawarah yang telah memberikan kepercayaan sebagai ketua Dewan Kesenian dan saya mohon dukungan dari semua yang terlibat dalam organisasi,agar kedepannya kita bisa saling bersinergi dalam memajukan kesenian di kabupaten Aceh Barat ” Pungkasnya ****.

Sekda Sumsel Tutup Festival TMII: Tradisi, Ekonomi Kreatif,dan Warisan Budaya Jadi Pilar Masa Depan

0

Redaksi.co | Jakarta,- Festival Seni Tradisi Sumsel 2025 yang digelar selama dua hari di Anjungan Sumsel, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, secara resmi ditutup oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Drs H Edward Candra, M.H yang mewakili daripada pemerintah provinsi (pemprov) Sumsel dalam hal ini Gubernur Sumsel Dr H Herman Deru, S.H., M.M dan Wakil Gubernur Sumsel H Cik Ujang, Minggu (6/7/2025) sore.

Festival ini menampilkan ragam seni tradisional dari empat kabupaten, yakni Ogan Komering Ilir (OKI) Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Muara Enim, dan Musi Rawas. Keempat daerah tersebut menampilkan seni tari, musik tradisional, hingga pertunjukan khas daerah masing-masing.

Dalam sambutan Sekda Provinsi Sumsel H Edward Candra, M.H menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, terutama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sumsel serta Dekranasda Sumsel yang dinilai telah sukses menyatukan elemen seni dan budaya dalam sebuah kolaborasi apik.

Festival ini bukan sekadar perayaan budaya, tetapi juga panggung bagi kita semua untuk mengenali dan mencintai warisan leluhur yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada para seniman, budayawan, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan masyarakat yang telah berkontribusi

“Dirinya mendorong agar kegiatan serupa dapat digelar secara bergantian oleh kabupaten dan kota di Sumsel, sebagai upaya merata dalam pelestarian budaya dan promosi pariwisata daerah (Pemda),” ujar Edward Candra.

Kemudian, dengan optimisme tinggi, berharap agar Festival Seni Tradisi dapat menjadi ruang kreatif regenerasi budaya dan turut mengangkat daya saing pariwisata daerah. “Sumsel berbudaya, Sumsel berdaya saing.

Saya berharap setiap daerah di Sumsel ke depan bisa menyelenggarakan festival serupa. Dengan begitu, kita tidak hanya melestarikan seni dan budaya, tetapi juga menciptakan efek ekonomi positif bagi masyarakat lokal..

“Selain pertunjukan seni, festival juga menyajikan talk show bertema aksara ulu yang dipandu oleh komunitas pecinta aksara ulu, serta sesi diskusi tentang pengembangan ekonomi kreatif bersama perwakilan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf),” ungkap Sekda Sumsel.

Menurut Kepala Disbudpar Sumsel Ir Pandji Tjahjanto, S.Hut., M.Si dalam laporannya menyebut kegiatan ini sebagai salah satu strategi promosi budaya yang diharapkan berkelanjutan. Kami ingin Sumsel dikenal tak hanya sebagai daerah kaya alam, tapi juga kebudayaan.

“Ia menambahkan bahwa ke depan, keberlanjutan festival ini akan memperkuat identitas budaya masyarakat Sumsel dan memperluas jejaring antar pelaku budaya, baik di dalam maupun luar daerah,” katanya.

Turut hadir dalam acara penutupan ini Ketua Dekranasda Sumsel Hj Febrita Lustia Herman Deru, Ketua Dharma Wanita Persatuan Sumsel Desi Edward Candra, Pelaksana Tugas Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumsel Dr Darmayanti, S.E., M.M, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumsel.

POSE RI dan SMS Desak Kapolda Sumsel Evaluasi Kapolsek Keluang Terkait Mafia Minyak Ilegal

0

Warta In | PALEMBANG, – Puluhan massa yang tergabung dalam Serikat Masyarakat Sumatera Selatan (SMS) dan Dewan Pimpinan Pusat POSE RI (Pemerhati Organisasi Sosial & Ekonomi Republik Indonesia) serta Jo Media partner menggelar aksi damai di depan Mapolda Sumsel, Senin siang (7/7). Mereka menuntut Kapolda Sumsel mengusut dugaan praktik setoran ilegal yang diduga melibatkan oknum anggota Polsek Keluang, Musi Banyuasin.

Dalam orasinya, massa membawa spanduk besar bertuliskan tuntutan terhadap Kapolda Sumsel untuk menindak tegas dugaan penerimaan setoran uang dari aktivitas sumur minyak ilegal (illegal refinery) oleh oknum Polsek Keluang. Mereka juga menuding bahwa lemahnya penindakan terhadap mafia minyak di daerah tersebut disebabkan adanya “setoran bulanan” dari para pelaku kepada oknum aparat.

“Kami datang hari ini bukan untuk membuat keributan, tapi menuntut keadilan! Jika benar ada aparat yang membekingi praktik ilegal, itu pengkhianatan terhadap hukum,” teriak ketua pose RI Desri Nago melalui pengeras suara.

Selain menyampaikan aspirasi melalui orasi, peserta aksi juga membawa sejumlah spanduk, di antaranya bertuliskan:

“Hormati Kapolda Sumsel – Tangkap yang diduga terima setoran uang setiap kebakaran sumur minyak ilegal”

“Polsek Keluang diduga tidak bisa menangkap mafia minyak yang melanggar hukum”

Dalam aksi yang berlangsung damai ini, tampak aparat kepolisian mengawal jalannya kegiatan hingga selesai. Perwakilan massa juga mengajukan permintaan audiensi dengan pihak Polda Sumsel agar laporan mereka bisa ditindaklanjuti secara serius.

Pihak SMS menegaskan bahwa jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan dari pihak kepolisian, mereka akan kembali menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar.

Usai menggelar aksi damai di depan Mapolda Sumatera Selatan, perwakilan massa dari Serikat Masyarakat Sumatera Selatan (SMS) dan Dewan Pimpinan Pusat POSE RI Serta Jo Media Partner menyerahkan langsung surat resmi laporan dan tuntutan mereka kepada pihak Polda Sumsel,

Penyerahan dokumen dilakukan di depan gerbang utama Mapolda Sumsel dan diterima oleh perwakilan dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang saat itu turut mengamankan jalannya aksi.

Sementara itu massa aksi di terima oleh Kapolda Sumsel yang di wakilu oleh Bambang Unit 2 Polda Sumsel yang mengatakan aspirasinya dari kawan-kawan akan kita sampaikan dengan pimpinan.

OPTIMALISASI TPA KEBON KONGOK DIMULAI, 6 UNIT BREAKER BOM-BOM GROUP DITERJUNKAN

0
oplus_2

OPTIMALISASI TPA KEBON KONGOK DIMULAI, 6 UNIT BREAKER BOM-BOM GROUP DITERJUNKAN

Lombok Barat, Redaksi.co — Proyek optimalisasi Landfill 2 TPA Kebon Kongok Zona 2B resmi berjalan. Proyek senilai Rp 3,49 miliar ini dikerjakan oleh PT. Pandu Mitra Jaya Abadi dengan diawasi langsung oleh CV. Geo Citra, berdasarkan kontrak No. 601/62/SPK/CK/DPUR/2025 tertanggal 11 Juni 2025.

oplus_34

Pantauan di lokasi, Senin (7/7/2025), terlihat aktivitas pekerjaan berjalan lancar. Sejumlah alat berat seperti excavator merek Sumitomo, Hyundai, dan Sany dikerahkan untuk mempercepat proses pengerjaan.

Menariknya, 6 unit breaker milik perusahaan besar BomBom Group atau PT. CWU (Candra Wijaya Utama) turut diperbantukan dalam proyek ini. Kehadiran alat-alat berat tersebut semakin mempercepat proses pemecahan batu dan pengerasan area landfill, sesuai standar teknis.

oplus_2

Selain itu, para helper dan operator alat berat juga terlihat lengkap mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti rompi, helm proyek, dan sepatu safety. Penggunaan APD tersebut menjadi wujud kepatuhan terhadap aturan keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

oplus_2

Proyek ini dijadwalkan selesai dalam waktu 120 hari kalender, tepatnya pada 8 Oktober 2025. Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berharap proyek ini dapat meningkatkan kapasitas dan efisiensi pengelolaan sampah di TPA Kebon Kongok, Lombok Barat.

Read : HS2025 Abach Uhel

Sumber : Media Nasional  investigasi-Redaksi.Co