Aceh Barat.Redaksi.co
Dalam semangat kepedulian sosial dan membantu sesama, Dayah Zudi menggelar kegiatan Ruhama dengan membagikan paket sembako kepada warga kurang mampu, untuk kali ini diterima oleh Umi Kalsum warga Gampong Bakat Kecamatan Woyla

Pimpinan Dayah Zudi Pesantren Tgk H. Khairul Azhar mengatakan bahwa kegiatan merupakan bagian dari program rutin Dayah untuk membantu masyarakat, terutama dalam menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok belakangan ini.

“Kami ingin berbagi berkah kepada masyarakat sekitar, terutama mereka yang membutuhkan. Semoga bantuan ini bisa meringankan beban mereka dan menjadi ladang amal bagi para santri dan donatur,” ujar Waled Khairul

Paket sembako yang dibagikan terdiri dari beras, minyak goreng, gula, mie instan, dan kebutuhan pokok lainnya. Bantuan ini berasal dari hasil sumbangan para Santri dan pengurus

Penerima bantuan Umi Kalsum mengaku bersyukur dan terharu atas perhatian dari pihak Dayah

“Alhamdulillah, ini sangat membantu. Terima kasih kepada para ustaz dan santri. Semoga semuanya mendapat balasan kebaikan dari Allah,” ucapnya.

Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara Dayah dan masyarakat, sekaligus menanamkan nilai-nilai kepedulian sosial kepada para santri sejak dini ****

JEMBER, Redaksi.co – Dugaan pungutan terhadap wali murid mencuat di salah satu sekolah menengah pertama di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Informasi ini dihimpun dari beberapa sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan (15/8/2025)

Menurut keterangan yang diperoleh, pungutan tersebut dikaitkan dengan kegiatan perayaan HUT Kemerdekaan RI di sekolah. Salah satu sumber menyebut adanya arahan untuk membayar sejumlah uang, meski tidak ada penjelasan resmi terkait besarannya.

Tim Redaksi.co mencoba mengonfirmasi hal tersebut kepada pihak komite sekolah berinisial S. S membenarkan bahwa dirinya sempat mendapat informasi tentang rencana penarikan iuran, namun tidak mengetahui secara pasti jumlah yang akan dibebankan kepada wali murid.

Upaya konfirmasi dilanjutkan ke pihak sekolah. Namun, kepala sekolah tidak berada di tempat saat tim media datang. Pihak Humas sekolah yang menemui awak media juga belum dapat memberikan keterangan resmi. Hingga berita ini diterbitkan, klarifikasi dari kepala sekolah belum diperoleh.

Reporter: ( Sofyan / Tim )

Redaksi.co | Palembang – Sidang praperadilan antara Pemohon Nur Hikmah melalui Kantor Hukum Desri Nago & Rekan dengan pihak Termohon dari Polres Muara Enim kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Muara Enim pada Kamis, 14 Agustus 2025. Persidangan ini telah memasuki tahap pemeriksaan saksi dari kedua belah pihak, yaitu saksi dari Bidang Pidana Umum (Pidum) Polres Muara Enim dan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon.

Dalam persidangan, tim kuasa hukum Pemohon terdiri dari Advokat Desri Nago SH, Advokat Ilham Wahyudin SH, Advokat Philipus Pito Sogen SH, Hasbi Assidiq SH, Rizki Tri Saputra SH, dan Rudi SH. Mereka menyampaikan pandangan dan analisis terhadap keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan.

Advokat Philipus Pito Sogen SH menyampaikan bahwa dalam proses persidangan, pihaknya melihat adanya perbedaan keterangan antara saksi yang dihadirkan pihak Termohon dengan dokumen jawaban maupun duplik yang telah disampaikan sebelumnya.

“Dalam fakta persidangan, kami melihat adanya ketidaksinkronan antara keterangan saksi dari pihak Polres Muara Enim dengan dokumen yang mereka ajukan sebelumnya. Hal ini menjadi catatan penting bagi kami,” ujarnya di ruang sidang.

Advokat Ilham Wahyudin SH menambahkan bahwa pihak Termohon menghadirkan dua orang saksi, yakni Hasyim dan Dani Rapinsyah. Menurutnya, keterangan kedua saksi tersebut memiliki perbedaan, mulai dari detail penemuan barang bukti, kondisi barang bukti saat ditemukan, hingga prosedur penunjukan identitas (KTA) dan surat perintah penggeledahan.

“Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 ayat 1 dan ayat 2, penggeledahan harus mendapatkan izin dari pengadilan negeri setempat terlebih dahulu. Dalam perkara ini, prosedur tersebut menurut kami belum terpenuhi,” jelas Ilham.

Advokat Desri Nago SH turut menyoroti fakta bahwa dalam proses tersebut, pihak kepolisian tidak melibatkan pemerintah setempat dengan alasan kepala desa sedang beristirahat. Menurutnya, hal ini patut menjadi perhatian dalam penegakan hukum.

“Kami berharap majelis hakim PN Muara Enim dapat memberikan putusan seadil-adilnya agar tercapai tujuan hukum dan memberikan kepastian bagi masyarakat pencari keadilan,” kata Desri.

Pada sidang kali ini, Rim kuasa hukum Pemohon juga telah menyerahkan tambahan bukti surat kepada majelis hakim. Penyerahan bukti dilakukan sehari sebelumnya, pada Rabu, 13 Agustus 2025. Bukti tersebut, menurut Desri Nago, memperkuat dalil-dalil yang telah disampaikan sejak awal sidang.

Sidang selanjutnya dijadwalkan memasuki tahap pembacaan kesimpulan pada Jumat, 15 Agustus 2025. Putusan praperadilan direncanakan dibacakan pada Selasa, 19 Agustus 2025. Tim kuasa hukum Pemohon menyatakan optimis bahwa keadilan masih dapat ditegakkan di wilayah hukum Polda Sumsel.

“Hukum tidak mencari kesalahan, tetapi menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya. Kami percaya proses ini akan menjadi pembelajaran untuk penegakan hukum yang lebih baik ke depan,” pungkas Desri Nago.(*)

Aceh Barat.Redaksi.co
Warga Bumiputera Indonesia (WBI) Aceh Barat menilai keberadaan perusahaan tambang batu bara seperti PT.IPE maupun PT.AJB yang diketahui aktivitasnya hanya mengandalkan penjualannya selama ini hanya ke pihak PLTU 3/4 saja dan belum terlihat ada tanda tanda perusahaan tersebut meng ekspor batu bara , perusahaan itu beroperasi seperti takut izinnya di cabut,seakan ada petunjuk dari pusat, dan dinilai jika cuma yang di andalkan untuk PLTU saja bisa dikatakan tidak membawa dampak signifikan bagi perekonomian masyarakat, terutama perekonomian masyarakat Aceh Barat tidak akan pulih dari jumlah pengangguran, dikarenakan tambang tambang itu cuma merusak wilayah Aceh Barat saja, kebutuhan PLTU sangat terbatas di tambah lagi holling banyak menghadapi kendala di tengah masyarakat.

Hal ini di sampaikan oleh Yusnaidi selaku ketua Warga Bumiputera Indonesia (WBI) Aceh Barat dalam rilis kepada media ini pada Kamis 14/8/2025.

Menurut Yusnaidi ia sangat menyayangkan sudah lama perusahaan PT.IPE dan PT. AJB beroperasi di Aceh Barat,tapi belum terlihat tanda perusahaan tersebut akan membangun pelabuhan untuk mengekspor batu bara itu keluar.

“Sangat di sayangkan keberadaan mereka( PT.AJB dan PT IPE) belum membangun dermaga kapal,dan juga dipertanyakan ketimpangan gaji pekerja lokal Aceh Barat gajinya ikut UMR, sementara pekerja luar daerah rata rata gaji mereka di atas UMR, Ujarnya.

Lanjut Yusnaidi,para pekerja dari luar selain gajinya berbeda dengan pekerja lokal,mereka pekerja dari luar mendapatkan pasilitas lebih seperti transportasi mobil pribadi dari perusahaan sebagai sarana transportasi mereka.

“Menurut kami, sebaiknya pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait memanggil pimpinan perusahaan Tambang yang memberikan gaji yang tidak sama dengan pekerja luar daerah,dan kenapa kontrak kerja banyak yang belum mendapatkan terutama pekerja lokal, menurut saya ini perlu di pertanyakan ke pihak perusahaan ” Ujarnya

Pun sebagai ketua Warga Bumiputera Indonesia Aceh Barat,ia juga mengatakan sependapat dengan Pemda dalam hal evaluasi izin pakai jalan untuk kegiatan holling,perpanjangannya setahun sekali agar pihak tambang dapat berinisiatif untuk meng ekspor dan membuat jalan holing sendiri,kalau tidak lebih baik tambang di tutup saja, yang ada rusak wilayah Aceh Barat saja

“Kedepan kami selaku masyarakat dalam wadah Warga Bumiputera Indonesia berharap izin holling jangan lagi diberikan,berikan saja ke BUMD Pakat meusare yang kami nilai lebih layak mendapatkan keuntungan dari kegiatan holling,sebab jalan holing selama ini banyak di pakai jalan Pemda,sedangkan tambang milik AJB dan IPE perusahaan swasta yang mendapat keuntungan fee dari angkutan batubara itu bisa jadi bukan perusahaan dari Aceh Barat, Pungkasnya

Sementara ,menanggapi penilaian pihak WBI perihal adanya perbedaan gaji terhadap tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja dari luar Aceh Barat,External Dept PT.AJB ,Safran mengatakan bahwa penilaian yang dialamatkan oleh WBI tidak benar, karena menurut dia persoalan gaji pekerja disesuaikan dengan posisi masing-masing dan bersifat confendental.

“Terkait dengan perbedaan gaji antara pekerja lokal dan luar,itu tidak benar,karena gaji itu sesuai dengan posisi dan jabatan saat pekerja melamar,dan gaji itu bersifat Confendental,” tulis Safran melalui pesan WhatsApp.

Hal serupa ketika dikonfirmasi melalui Pesan WhatsApp terkait hal serupa masalah perbedaan gaji di perusahaan ke Bahagia ,Legal Officer PT.IPE,ia membalas singkat.

” Maaf,saya tidak memiliki kapasitas untuk menjawab hal tersebut” Balasnya singkat ****

JEMBER, Redaksi.co – Aura khidmat dan penuh keberkahan menyelimuti langit Pondok Pesantren Assunniyah, Kencong, Jember, Kamis (14/8/2025). Ribuan jamaah dari berbagai penjuru kota tumpah ruah memenuhi halaman pesantren, menghadiri Dzikrul Haul ke-32 Almaghfurlah KH. Jauhari Zawawi  sosok ulama kharismatik, pendiri pesantren yang telah menjadi mercusuar ilmu, akhlak, dan keteladanan bagi umat.

Haul ini bukan sekadar peringatan, melainkan napak tilas perjalanan hidup seorang ulama besar yang mengabdikan seluruh usia dan tenaganya untuk menanamkan nilai-nilai agama, membina akhlak mulia, dan memperjuangkan Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

Rangkaian acara dimulai dengan lantunan tahlil dan dzikir yang menggema syahdu, disusul tausiah dari para kiai dan ulama yang mengisahkan kisah perjuangan KH. Jauhari Zawawi, seorang pejuang ilmu yang tak hanya membangun pesantren sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga menegakkan peradaban melalui keteladanan, nasihat, dan doa-doa yang menembus langit.

Di tengah kerumunan, tampak wajah-wajah penuh haru dan takzim. Tiga dekade telah berlalu sejak beliau berpulang, namun semangat perjuangannya tetap hidup, mengalir dalam denyut nadi para santri, alumni, dan masyarakat yang pernah tersentuh cahaya ilmunya.

Kini, Pondok Pesantren Assunniyah yang beliau dirikan terus berkembang pesat. Tidak hanya melahirkan kader ulama dan pendidik, tetapi juga menjadi pusat dakwah dan penguatan nilai-nilai keislaman di Jember dan sekitarnya.

“Acara ini dibanjiri ribuan jamaah dari berbagai kota. Ini bukti bahwa cinta kepada beliau tidak pernah pudar,” tutur Makmud, salah satu pengurus pesantren.

Haul ke-32 ini menjadi penegas, bahwa warisan seorang ulama sejati bukanlah sekadar catatan di lembar sejarah, melainkan jejak abadi di hati umat, yang akan terus memancarkan cahaya hingga akhir zaman.

Reporter: Uzwa

JEMBER, Redaksi.co – Di tengah aroma hidangan yang menggugah selera di Rumah Makan Lestari, Kamis (14/8/2025), sebuah momen bersejarah bagi dunia jurnalistik Jember resmi tercatat. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Jember dikukuhkan, menghadirkan semangat baru bagi insan pers sekaligus mempererat kemitraan dengan aparat dan pemerintah daerah.

Kapolres Jember AKBP Bobby A. Condroputra, melalui Kasi Humas IPDA Moh. Zazim, menegaskan bahwa lahirnya GWI Jember menjadi energi segar bagi perkembangan jurnalistik di Bumi Pandhalungan.

“Ke depan, kami berharap wartawan di Jember semakin berkembang, solid, dan menyajikan pemberitaan yang akurat sehingga mampu meraih kepercayaan publik,” ujarnya penuh keyakinan.

Zazim juga mengingatkan bahwa kekuatan media terletak pada keakuratan sumber berita. “Utamakan narasumber yang kredibel. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat akan semakin kokoh,” pesannya.

Sementara itu, Letda Inf Khotib Hariyono, Pasandi sekaligus Perwira Penerangan Kodim 0824 Jember, memberikan pandangan hangat tentang kemitraan pers dan TNI.

“Wartawan bukanlah pihak yang perlu dihindari, tetapi mitra kerja. Bersama-sama kita bisa berbagi informasi, membangun pemahaman, dan menggerakkan semangat membangun negeri,” katanya tegas.

Pengukuhan ini semakin bermakna dengan hadirnya jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jember, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jember, BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, serta para mitra strategis lainnya.

Di balik sambutan yang hangat dan penuh rasa persaudaraan, terselip harapan besar: agar GWI Jember menjadi garda terdepan dalam menjaga marwah pers, memperkuat sinergi dengan semua elemen, dan mengawal kebenaran demi kemajuan Kabupaten Jember.

Reporter: Uzwa

Aceh Barat.Redaksi.co
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mencatatkan langkah maju dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan adaptif terhadap tantangan zaman. Melalui kolaborasi antara Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) dan Inspektorat, lahirlah sebuah inovasi digital bernama MR KABAR (Manajemen Risiko Kabupaten Aceh Barat).

Inovasi ini resmi diperkenalkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Risiko yang berlangsung di Gedung B Dinas Pendidikan Aceh Barat, Rabu 13/8/2025

Erdian Mourny,Kepala Diskominsa Aceh Barat menjelaskan, MR KABAR dirancang untuk membantu OPD menginventarisasi, memetakan, sekaligus mengendalikan risiko operasional dan strategis daerah. Dengan sistem ini, setiap risiko dapat dilaporkan, dipantau, dan direspons secara terintegrasi, sehingga hambatan pembangunan dapat diantisipasi lebih cepat.

“MR KABAR adalah wujud nyata pemanfaatan infrastruktur SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang kita miliki. Dengan memanfaatkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), kita tidak hanya menekan biaya, tapi juga menjamin keamanan serta ketersediaan data daerah. Ini menjadi contoh sinergi antar-OPD dalam mendorong transformasi digital,” tegas Erdian.

Kata Erdian, Gagasan MR KABAR pertama kali dicetuskan oleh Irwandi, Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Aceh Barat, kemudian diwujudkan secara teknis oleh timnya yang dipimpin Nurhikmat Muhammad dengan dukungan penuh Diskominsa. Menariknya, seluruh pengembangan sistem memanfaatkan fasilitas PDNS tanpa biaya.

Antusiasme peserta Bimtek menjadi bukti tingginya minat terhadap inovasi ini. Meskipun jadwal pelatihan berakhir pukul 16.30 WIB, peserta tetap bertahan hingga pukul 18.00 WIB untuk berdiskusi dan bertanya jawab demi memperdalam pemahaman.

Dengan slogan “Risiko terKabar, Daerah Terjaga”, MR KABAR diharapkan menjadi garda depan dalam upaya deteksi dini dan mitigasi risiko di Aceh Barat, sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, dan berkualitas ****

JEMBER, redaksi.co – Kamis (14/8/2025) menjadi hari bersejarah bagi insan pers di Kabupaten Jember. Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Jember resmi dikukuhkan untuk masa bakti 2025–2028.

Bertempat di Aula Rumah Makan Lestari, Jl. Kartini, acara berlangsung sederhana namun sarat makna. Ruang bernuansa hangat, aroma hidangan yang menggugah selera, dan dentingan gelas menjadi saksi lahirnya wadah baru bagi para jurnalis di “Kota Tembakau” ini. Para wartawan dari berbagai media duduk berdampingan, melebur dalam rasa kebersamaan, meneguhkan tekad untuk mengawal kebenaran, menjaga independensi, dan mengedepankan profesionalisme.

Meski agenda para pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) padat, sebagian tetap menyempatkan hadir. Kehadiran ini bukan sekadar formalitas, melainkan tanda penghormatan pada insan pers yang selama ini menjadi garda depan penyampai kebenaran.

Dalam pidato yang dibacakan Sekretaris DPC GWI Jember, Sigit Priyono Azeta, SE, Dewan Pimpinan Pusat GWI menegaskan bahwa wartawan bukan sekadar profesi, melainkan pengabdian dengan tanggung jawab moral dan sosial. “Berita yang kita hasilkan bukan hanya informasi, tetapi juga pengawal kebenaran, penyeimbang opini publik, serta penggerak perubahan positif di tengah masyarakat,” demikian pesan DPP GWI.

Sekjen DPP GWI, Idrus Rosyid, atas nama Ketua Umum Andera, turut menyampaikan selamat sekaligus dukungan penuh. “Ini bukan akhir, tetapi awal dari sebuah karya bersama,” ujarnya.

Ketua DPC GWI Jember, Ahmadi, S.Pd., M.Pd., atau yang akrab disapa Madek, mengapresiasi kehadiran para undangan, meski banyak pimpinan Forkopimda berhalangan hadir. “Kami memahami padatnya agenda di bulan Agustus ini. Kehadiran perwakilan yang diutus sudah menjadi kehormatan bagi kami,” ucapnya.

Madek menegaskan komitmen GWI Jember untuk bersinergi dengan pemerintah daerah, Polres, Kodim, dan seluruh pemangku kepentingan. “Jangan alergi dengan kedatangan kami. Kami percaya kita saling membutuhkan. Dan jika ada anggota GWI yang tidak profesional, jangan ragu menghubungi saya langsung,” tegasnya.

Bupati Jember, Muhammad Fawait, yang berhalangan hadir karena mendampingi Gubernur Jawa Timur, diwakili oleh Maryani, Kepala Bidang Kemitraan Diskominfo. Dalam sambutan yang dibacakannya, Gus Fawait menegaskan peran vital wartawan sebagai pilar keempat demokrasi.

“Wartawan bukan hanya pelapor fakta, tetapi juga penyalur aspirasi rakyat, pengawal jalannya pemerintahan, dan penyampai edukasi publik. GWI Jember memiliki potensi besar menjadi garda terdepan dalam menjaga independensi pers, menegakkan kode etik jurnalistik, dan menghadirkan berita yang objektif dan berkualitas,” ungkapnya.

Ia berharap GWI Jember menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menyebarkan informasi pembangunan dan menciptakan iklim pers yang mencerdaskan bangsa. “Mari bersama membawa Jember menuju kemajuan yang kita cita-citakan,” pungkas Bupati.

Prosesi pengukuhan resmi oleh Maryani mewakili Bupati Jember menjadi puncak acara, disaksikan pengurus, anggota, perwakilan Forkopimda, stakeholder, serta mitra strategis. Momen itu menandai awal dari perjalanan panjang membangun Jember melalui kekuatan informasi, kolaborasi, dan sinergi antara insan pers dengan seluruh pemangku kepentingan.

Reporter: Uzwa

Redaksi.co | Palembang – Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia sekaligus mendukung kelancaran akses masyarakat menuju acara puncak tradisi budaya Perahu Bidar Tahun 2025 di Sungai Musi, Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (BPKARSS), KAI Divre III Palembang sebagai operator LRT Sumsel bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang menghadirkan promo spesial tarif hanya Rp 80,- untuk perjalanan LRT Sumsel.

“Promo ini adalah wujud kolaborasi antara Regulator dan operator bersama stakeholder dalam mendukung pelestarian tradisi budaya Palembang sekaligus mengajak masyarakat kembali menggunakan transportasi umum yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan,” ujar Aida Suryanti, Manager Humas PT KAI Divre III Palembang.

Program ini berlangsung selama tiga hari, mulai 15 hingga 17 Agustus 2025, sekaligus menjadi bagian dari Gerakan Nasional Kembali ke Angkutan Umum (GNKAU). Dengan tarif super hemat tersebut, masyarakat dapat lebih mudah dan nyaman menuju lokasi festival tanpa khawatir kemacetan.

Sebagai upaya menarik kunjungan para wisatawan luar dan domestik serta menyambut HUT ke -80 Republik Indonesia, pemerintah kota Palembang menyelenggarakan Festival Perahu Bidar yang merupakan salah satu atraksi budaya dan olahraga air dengan perlombaan adu cepat perahu tradisional yang dikayuh oleh para pendayung handal. KAI Divre III mengajak warga untuk memanfaatkan LRT Sumsel agar perjalanan lebih nyaman, tepat waktu, dan tanpa repot mencari parkir,

Penumpang LRT dapat turun di Stasiun Ampera, yang lokasinya sangat strategis untuk mengakses area pelaksanaan Festival Perahu Bidar. Dari stasiun ini, pengunjung cukup berjalan kaki beberapa menit untuk sampai ke tepi Sungai Musi di pelataran Benteng Kuto Besak dan menyaksikan perlombaan perahu bidar secara langsung. Latar kemegahan Sungai Musi, salah satu sungai terbesar di Indonesia, dan ikon legendaris Jembatan Ampera menjadikan suasana semakin spektakuler.

LRT Sumsel beroperasi mulai pukul 05.06 WIB hingga 20.43 WIB dengan 94 perjalanan per hari dengan selisih waktu antar kereta (headway) sekitar 18 menit, serta tingkat ketepatan waktu mencapai 99 persen.

Aida mengatakan tarif promo Rp 80,- berlaku khusus untuk relasi Stasiun Asrama Haji – Stasiun DJKA dan hanya dapat digunakan dengan metode pembayaran QRIS di lima stasiun LRT Sumsel, yakni:
1. Stasiun Asrama Haji
2. Stasiun Bumi Sriwijaya
3. Stasiun Ampera
4. Stasiun Polrestabes
5. Stasiun DJKA

“Promo berlaku dengan kuota terbatas, sebanyak 2.000 tiket per hari selama periode program. Sebagai perbandingan, tarif reguler LRT Sumsel adalah Rp 5.000 untuk perjalanan non-bandara dan Rp 10.000 untuk rute dari atau ke Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II,’’tambah Aida.

“KAI Divre III Palembang sebagai operator LRT Sumsel bersama Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumsel berkomitmen untuk memberikan pelayanan angkutan perkotaan yang nyaman dengan tarif terjangkau sambil menikmati keindahan Sungai Musi dan kemeriahan Festival Perahu Bidar dengan cara yang mudah, aman, dan nyaman bersama LRT Sumsel,” tutup Aida.