Aceh Barat.Redaksi.co
Bupati Aceh Barat Tarmizi SP MM bersama Wakil Bupati Said Fadheil SH yang di dampingi Kadis Sosial, Kalaksa BPBD dan Camat Johan Pahlawan menyalurkan bantuan logistik untuk dapur umum di Gampong Suak Indrapuri dan Gampong Pasir, Sabtu 18/10/2025

Penyerahan dilakukan di balai desa setempat dengan melibatkan unsur pemerintah gampong dan relawan tagana

Bantuan yang disalurkan berupa beras, minyak goreng, telur, air mineral, dan tikar. Seluruh kebutuhan itu bersumber dari BPBD dan Dinas Sosial Aceh Barat sebagai bentuk tanggap darurat atas musibah banjir yang merendam pemukiman warga sejak kemarin sore

Tarmizi menyebutkan, Akibat rendaman air yang masih terjadi, warga di dua gampong tersebut terpaksa membuka dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Hingga sore hari, masyarakat masih sibuk membersihkan rumah masing-masing yang berlumpur akibat banjir.

Bupati Tarmizi mengatakan, berdasarkan laporan para keuchik, sejumlah warga memilih mengungsi ke masjid karena khawatir air kembali naik. Bahkan balai desa telah disiapkan sebagai lokasi penampungan jika kondisi semakin memburuk.

“Pemerintah hadir untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi. Kita terus koordinasi dengan perangkat gampong dan instansi terkait agar penanganan berjalan cepat dan tepat,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada mengingat kondisi cuaca belum menunjukkan perbaikan signifikan. “Kondisi langit masih mendung dan curah hujan belum stabil. Kita harap warga waspada dan segera melapor jika ada perkembangan di lapangan,” tambahnya.

Saat ini pemerintah daerah masih memantau kondisi banjir di sejumlah titik serta menyiapkan langkah lanjutan untuk penanganan pascabencana ****

Aceh Barat.Redaksi.co
Wakil Ketua I DPRK Aceh Barat, Azwir SP, mengapresiasi respon cepat Bupati Aceh Barat dalam menyahuti keluhan masyarakat dalam menangani banjir kota serta kerusakan jalan yang terjadi akibat curah hujan tinggi,

Pernyataan ini disampaikan Azwir saat ketika di kompirmasi media ini terkait kehadiran Bupati saat meninjau langsung jalan putus akibat gerusan luapan air efek dari hujan deras di Gampong Ranto Panyang Timur, Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat ,pada Sabtu 18/10/2025

Menurutnya, langkah cepat yang diambil oleh pimpinan daerah mencerminkan kepedulian dan responsivitas terhadap kondisi masyarakat di Lapangan.

“Apresiasi atas cepat tanggapnya beliau dalam menangani banjir dan kerusakan jalan, apalagi Sejak tadi malam beliau sudah berada di lokasi, bahkan langsung turun bersama tim BPBD dalam mengatasi banjir kota dan paginya langsung turun meninjau jalan rusak ,Ini langkah luar biasa yang dilakukan seorang pemimpin,dan itu pertanda beliau peduli dan respon cepat terhadap kondisi dilapangan ,” Ujar wakil ketua DPRK ini

Ia juga menambahkan, keterlibatan langsung Bupati dalam penanganan darurat mempercepat proses koordinasi dan memastikan kebutuhan warga dapat segera ditangani.

“Ini bentuk kepemimpinan yang patut kita apresiasi. Respons cepat seperti ini sangat dibutuhkan masyarakat saat menghadapi bencana,” Tutupnya

Kolaborasi bersama antar instansi dan lembaga dalam merespon berbagai keluhan yang dirasakan tentu sangat berdampak positif dimasyarakat hingga kinerja berbagai pemangku kebijakan di pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di saat bencana terjadi,****

Aceh Barat.Redaksi.co
Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP MM, turun langsung meninjau jalan yang terputus akibat curah hujan tinggi di Gampong Rantau Panyang Timur, Kecamatan Meureubo, Sabtu ,18/10/2025

Jalan akses warga sempat terputus di dua titik penting akibat rusaknya box culvert yang sudah retak sejak dua tahun lalu amblas akibat luapan curah hujan

Bupati Tarmizi memastikan penanganan darurat dikerjakan secepat mungkin.

“Hari ini kita kerjakan secara darurat menggunakan pohon kelapa agar warga bisa melintas. Ada dua titik, dan akan ditangani bersamaan,” ujarnya di lokasi peninjauan.

Untuk mendukung penanganan langsung di lapangan, pemerintah kabupaten juga mengerahkan alat berat. Menurut Bupati, penanganan permanen akan dimulai akhir Oktober melalui pembangunan ulang badan jalan dan perbaikan struktur penunjang.

Selain menangani kerusakan jalan, Pemkab Aceh Barat juga bergerak cepat mengatasi banjir di wilayah kota. Untuk jangka pendek, sedang dilakukan pendataan dan normalisasi saluran drainase di beberapa titik rawan, seperti Lueng Aneuk Aye, Depan Kantor DPRK (Simpang Pelor), Lobang Prioperi

Kata Tarmizi, Pengerjaan meliputi pembersihan sampah, perbaikan saluran, serta edukasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Langkah ini juga menjadi bagian dari persiapan Aceh Barat menuju target Adipura.

Untuk solusi permanen pengendalian banjir, Bupati Tarmizi menyatakan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah memperjuangkan pembangunan breakwater atau kolam retensi di Suak Ujong Kalak melalui Kementerian PUPR. Proyek tersebut diajukan dengan pagu anggaran sekitar Rp50 miliar.

Kepala Dinas PUPR Aceh Barat, Dr. Kurdi, menambahkan bahwa Balai Jalan juga akan melaksanakan pengerjaan lanjutan sepanjang 4 kilometer melalui program Inpres Jalan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp20,8 miliar. Proyek ini akan menghubungkan hingga kawasan Gunung Mata Ie.

“Pembangunan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas dan mengantisipasi kerusakan jalan akibat bencana alam,” kata Dr. Kurdi.

Dengan langkah cepat dan rencana jangka panjang yang telah disiapkan, pemerintah daerah menunjukkan komitmennya dalam memastikan keselamatan, aksesibilitas, dan penataan lingkungan di Aceh Barat, pungkas Kurdi ****

Bupati Aceh Barat Tarmizi SP MM, turun langsung meninjau jalan yang terputus akibat curah hujan tinggi di Gampong Ranto Panyang Timur, Kecamatan Meureubo, Sabtu ,18/10/2025.

Salah satu akses transportasi warga terputus di dua titik penting akibat rusaknya box culvert yang sudah retak sejak dua tahun lalu akibat derasnya aliran air akibat hujan yang mengguyur semalaman

Bupati Tarmizi memastikan penanganan darurat dikerjakan secepat mungkin.

“Hari ini kita kerjakan secara darurat menggunakan pohon kelapa agar warga bisa melintas. Ada dua titik, dan akan ditangani bersamaan,” ujar Bupati Tarmizi di lokasi peninjauan.

Untuk mendukung penanganan langsung di lapangan, pemerintah kabupaten juga mengerahkan alat berat. Menurut Bupati, penanganan permanen akan dimulai akhir Oktober melalui pembangunan ulang badan jalan dan perbaikan struktur penunjang.

Selain menangani kerusakan jalan, Pemkab Aceh Barat juga bergerak cepat mengatasi banjir di wilayah kota. Untuk jangka pendek, sedang dilakukan pendataan dan normalisasi saluran drainase di beberapa titik rawan, seperti Lueng Aneuk Aye, Depan Kantor DPRK (Simpang Pelor), Lobang Prioperi

Kata Tarmizi, Pengerjaan meliputi pembersihan sampah, perbaikan saluran, serta edukasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Langkah ini juga menjadi bagian dari persiapan Aceh Barat menuju target Adipura.

Untuk solusi permanen pengendalian banjir, Bupati Tarmizi menyatakan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah memperjuangkan pembangunan breakwater atau kolam retensi di Suak Ujong Kalak melalui Kementerian PUPR. Proyek tersebut diajukan dengan pagu anggaran sekitar Rp50 miliar.

Kepala Dinas PUPR Aceh Barat, Dr. Kurdi, menambahkan bahwa Balai Jalan juga akan melaksanakan pengerjaan lanjutan sepanjang 4 kilometer melalui program Inpres Jalan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp20,8 miliar. Proyek ini akan menghubungkan hingga kawasan Gunung Mata Ie.

“Pembangunan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas dan mengantisipasi kerusakan jalan akibat bencana alam,” kata Dr. Kurdi.

Langkah cepat dan rencana jangka panjang yang telah disiapkan, pemerintah daerah menunjukkan komitmennya dalam memastikan keselamatan, aksesibilitas, dan penataan lingkungan di Aceh Barat, pungkas Kurdi ****

Aceh Barat.Redaksi.co
Bupati Aceh Barat Tarmizi, SP, MM, turun langsung meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien Meulaboh setelah menerima laporan dari masyarakat terkait jebolnya plafon ruang inap pasien disebabkan oleh kebocoran yang terjadi akibat luapan air hujan,pada Jumat malam ,17/10/2025

Bupati Tarmizi tampak meninjau langsung kondisi ruangan yang mengalami kerusakan dan berdialog dengan pihak rumah sakit. Ia juga menanyakan secara detail kondisi pasien serta langkah penanganan yang telah dilakukan pihak manajemen.

“Saya ingin tahu, bagaimana kondisi pasien, apakah sudah dipindahkan atau masih di ruangan itu? Saat bocor dan plafon jebol, apakah pasien juga terkena air?” tanya Bupati kepada Direktur RSUD Cut Nyak Dhien di lokasi.

Bupati juga menegaskan agar pihak rumah sakit segera melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan tidak ada titik lain yang berpotensi mengalami kerusakan serupa.

“Besok saya minta bagian teknis naik ke atas, periksa semua saluran air. Tembak semua bagian yang tersumbat, jangan ada yang macet. Waktu hujan seperti ini baru bisa terlihat mana yang bocor dan mana yang tersumbat. Cari penyebabnya malam ini juga,” tegasnya.

Bupati Tarmizi juga memerintahkan agar pemeriksaan total terhadap seluruh saluran air di atap rumah sakit dilakukan secepatnya, untuk mencegah kerusakan lanjutan.

“Besok saya minta bagian teknis naik ke atas. Periksa semua saluran air dan bersihkan yang tersumbat. Jangan tunggu rusak dulu baru bereaksi. Cari penyebab malam ini juga,” tegas Tarmizi serius

Ia menilai kejadian ini sebagai peringatan keras bagi manajemen RSUD agar lebih disiplin dalam melakukan pemeliharaan rutin, terutama yang berkaitan dengan keselamatan pasien.

“Rumah sakit adalah tempat orang mencari kesembuhan, bukan ketakutan. Keamanan dan kenyamanan pasien itu nomor satu. Saya tidak mau hal seperti ini terulang,” ujar Bupati

Ia menegaskan agar laporan hasil pemeriksaan disampaikan segera dan tindakan perbaikan dilakukan tanpa menunggu waktu lama, demi memastikan layanan kesehatan tetap berjalan normal.

Sementara itu, Direktur RSUD Cut Nyak Dhien, Ilum Anam, menjelaskan bahwa plafon jebol akibat debit hujan tinggi dan saluran air di atap yang meluap ke plafon.

“Penyebabnya karena debit hujan yang terlalu tinggi dan saluran air di atas penuh, sehingga melimpah ke plafon. Besok segera kami tindaklanjuti agar tidak terjadi lagi,” kata Ilum Anam.

Ia menambahkan, pihak rumah sakit akan melakukan perbaikan darurat pada plafon yang rusak dan memastikan seluruh pasien tetap mendapatkan perawatan dengan aman ***”

Redaksi.co, Jakarta, 17/10/25 | Sebuah film dokumenter berjudul “Palm Oil in the Land of Orangutans” menghadirkan sudut pandang baru tentang hubungan antara perkebunan kelapa sawit dan keberlangsungan satwa liar. Diputar dalam acara diskusi publik yang digelar oleh Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS) di kawasan Gatot Subroto , film ini menantang persepsi lama bahwa sawit selalu identik dengan perusakan habitat.

Ketua Pengurus IPOSS, Nanang Hendarsah, menyebut film ini sebagai cara membangun perspektif yang lebih berimbang di tengah maraknya isu negatif tentang sawit.

“Film ini unik karena menunjukkan bagaimana biodiversitas ternyata bisa hidup berdampingan di tengah kebun kelapa sawit,” ujar Nanang dalam sambutannya.

Acara yang juga dihadiri Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Heru Hartanto Subolo, serta Dewan Pengawas IPOSS — Darmin Nasution, Sofyan A. Djalil, dan Yuri Octavian Thamrin — ini menjadi ajang dialog terbuka antara kalangan akademisi, praktisi lingkungan, dan pelaku industri sawit.

Harmoni di Tengah Kebun Sawit
Film garapan Copenhagen Film Company, Denmark, ini menyoroti hasil penelitian delapan tahun (2015–2023) yang dilakukan Copenhagen Zoo dan United Plantation di kawasan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.
Mereka membangun “hutan koridor” seluas 318 hektare yang menghubungkan area kebun sawit dengan hutan lindung di sekitar Taman Nasional Tanjung Puting.

Hasilnya cukup mencengangkan: orangutan yang direhabilitasi tidak hanya mampu bertahan hidup di area itu, tetapi juga berkembang biak. Selain orangutan, berbagai spesies burung, ular, dan serangga juga ditemukan hidup normal di sekitar area tersebut.

Simon Bruslund, Director of Global Development Copenhagen Zoo, menyebut hutan koridor itu ibarat “jalan tol” bagi satwa liar.
“Koridor ini memungkinkan satwa berpindah dengan aman dari kebun sawit ke hutan lindung, menjaga keseimbangan ekosistem,” ujarnya.

Menjaga Keseimbangan Ekologi dan Ekonomi
Dalam sesi diskusi, Carl Traeholt, Manager International Project Development Copenhagen Zoo, menegaskan bahwa tanggung jawab menjaga keberlanjutan sawit bukan hanya di tangan produsen.

“Dari produsen, konsumen, hingga masyarakat umum, semuanya punya peran dalam memastikan sawit yang berkelanjutan,” katanya.

Carl juga menyoroti pentingnya penerapan adaptive management dalam pengelolaan spesies, air, dan populasi.

“Tanpa pengelolaan adaptif, keseimbangan ekosistem bisa runtuh,” tegasnya.

Sementara itu, pakar kehutanan Petrus Gunarso menekankan perlunya pembaruan data dan pengawasan rutin pada kawasan hutan. Ia juga mengingatkan agar perhatian terhadap satwa kunci seperti orangutan dan harimau tidak hanya jadi jargon.

“Isu lingkungan seharusnya dibicarakan dengan data dan empati, bukan sekadar opini,” ujarnya.

Diplomasi Hijau Indonesia
Kegiatan ini dinilai strategis karena menunjukkan keterbukaan Indonesia dalam membicarakan sawit secara ilmiah dan berimbang. Selain menjadi sarana edukasi publik, acara ini juga memperkuat kerja sama diplomasi hijau antara Indonesia dan Denmark melalui dukungan KBRI Kopenhagen dan Copenhagen Zoo.

Dengan pesan bahwa sawit dan alam tidak harus saling meniadakan, film “Palm Oil in the Land of Orangutans” mengajak publik untuk melihat isu sawit dengan kacamata baru: bahwa keberlanjutan bukan sekadar slogan, melainkan hasil dari komitmen, riset, dan kolaborasi lintas negara.

FAKFAK, Redaksi.co — Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Partai Golkar ke-61, DPD Partai Golkar Kabupaten Fakfak menggelar kegiatan donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Fakfak, Jumat (17/10/2025).

Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP., turut hadir langsung meninjau pelaksanaan kegiatan tersebut sekaligus menjadi pendonor pertama sebagai bentuk dukungan terhadap aksi kemanusiaan yang digagas oleh Partai Golkar.

Bupati memberikan apresiasi atas kesiapan panitia serta antusiasme masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan donor darah. Menurutnya, kegiatan ini menunjukkan kepedulian sosial sekaligus menjadi bukti nyata kontribusi Partai Golkar terhadap masyarakat Fakfak.

Selain aksi donor darah, kegiatan ini juga menghadirkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal di area kegiatan. Langkah tersebut sejalan dengan instruksi Ketua Umum Partai Golkar agar setiap kegiatan partai turut melibatkan pelaku UMKM sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah daerah juga memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan yang melibatkan unsur kesehatan, di mana pelaksanaannya turut dibantu oleh tenaga medis, dokter spesialis, serta tim dari Dinas Kesehatan dan UPTD RSUD Fakfak.

Selain donor darah, rangkaian peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Kabupaten Fakfak juga meliputi pembagian seribu paket sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (18/10/2025).

Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan partai politik dalam mendukung kesejahteraan masyarakat Fakfak

**Berita Investigasi: Tambang Kuari Ilegal di Kendawangan Dikelola oleh BH, Jadi Sumber Material untuk Proyek Swasta dan Penimbunan Jalan**

*Kendawangan, 17 Oktober 2025* — Aktivitas tambang kuari ilegal di Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, kembali mencuat ke permukaan. Tambang tersebut dikelola oleh sosok yang akrab disapa **BH**, berlokasi di kawasan pesisir yang berbatasan langsung dengan laut. Meski tidak berada di lahan pertanian—karena wilayah itu memang berupa lahan kosong berbatu dan berpasir—operasional tambang ini tidak hanya ilegal, tetapi juga diduga menjadi **sumber pasokan material bagi sejumlah proyek swasta dan kegiatan penimbunan jalan di wilayah Ketapang**.

**Lokasi Strategis, Tapi Tak Berizin**

Hasil pantauan lapangan menunjukkan, lokasi tambang BH berada di kawasan pesisir Kendawangan yang secara geografis memang tidak memiliki lahan pertanian. Wilayah tersebut didominasi formasi batuan dan tanah berpasir, sehingga kerap menjadi sasaran aktivitas galian C. Namun, terlepas dari ketiadaan lahan pertanian, keberadaan tambang ini tetap melanggar peraturan karena tidak mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari instansi terkait.

“Tambang ini beroperasi seolah-olah legal. Mereka mengklaim punya izin dari desa, padahal secara hukum, pemerintah desa tidak memiliki kewenangan memberikan izin pertambangan—apalagi di kawasan pesisir yang rentan terhadap kerusakan ekosistem,” ungkap seorang aktivis lingkungan setempat.

**Material Ilegal Diduga Dipasok ke Proyek Swasta dan Infrastruktur**

Yang lebih mencurigakan, sejumlah sumber di lapangan mengungkap bahwa material hasil galian dari tambang BH **secara rutin dipasok ke berbagai proyek swasta**, termasuk pembangunan perumahan, dermaga pribadi, hingga kegiatan **penimbunan jalan**—baik oleh pihak swasta maupun oknum yang mengaku mewakili proyek pemerintah daerah.

Truk-truk pengangkut material terpantau keluar-masuk lokasi tambang hampir setiap hari, dengan tujuan yang diduga mencakup kawasan perkotaan Ketapang, pelabuhan swasta, bahkan lokasi pembangunan jalan di beberapa kecamatan tetangga. Salah satu sopir truk yang enggan disebut namanya mengakui, “Kami ambil batu dan pasir dari sana (tambang BH) karena harganya murah dan tidak ribet. Katanya sudah ‘aman’ karena dapat izin desa.”

Namun, tidak ada dokumen resmi—seperti Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) atau dokumen pengangkutan mineral dari Dinas ESDM—yang menyertai distribusi material tersebut. Hal ini memperkuat dugaan bahwa **rantai pasok material ilegal ini berjalan tanpa pengawasan dan melanggar UU Minerba**.

**BH: Tokoh Lokal yang ‘Kebal Hukum’**

BH, yang dikenal sebagai tokoh lokal dengan jaringan luas, disebut mampu mempertahankan operasional tambangnya selama bertahun-tahun tanpa pernah tersentuh penegakan hukum. Padahal, aktivitasnya telah dilaporkan ke sejumlah instansi, termasuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Barat serta Polres Ketapang.

Sumber internal mengungkap, BH kerap menunjukkan surat keterangan dari aparat desa sebagai “bukti legalitas”. Namun, surat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dalam konteks perizinan pertambangan. “Itu hanya surat keterangan domisili atau rekomendasi biasa, bukan izin usaha pertambangan yang sah,” jelas seorang pejabat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Ketapang yang enggan disebut namanya.

**Ancaman terhadap Ekosistem Pesisir dan Tata Kelola Pertambangan**

Meski tidak merusak lahan pertanian, aktivitas tambang BH berpotensi merusak ekosistem pesisir. Penggalian besar-besaran di dekat garis pantai berisiko mempercepat abrasi, mengganggu habitat biota laut, serta mengubah pola sedimentasi alami. Belum lagi debu tambang dan material galian yang dibuang sembarangan ke aliran air yang bermuara ke laut.

“Kami khawatir ini akan merusak terumbu karang dan area pemijahan ikan. Tambang ini tidak memiliki AMDAL, tidak ada pengelolaan limbah—semuanya dikerjakan secara serampangan,” kata seorang nelayan tradisional di Kendawangan.

Lebih jauh, praktik ini juga mengancam tata kelola pertambangan yang sehat. Material ilegal yang masuk ke proyek infrastruktur—baik swasta maupun yang didanai APBD/APBN—berpotensi menimbulkan risiko kualitas, sekaligus menciptakan distorsi pasar bagi pelaku usaha yang taat aturan.

**Masyarakat dan LSM Desak Audit Material Proyek**

Masyarakat dan sejumlah organisasi sipil kini tidak hanya mendesak penutupan tambang ilegal, tetapi juga **audit terhadap asal-usul material** yang digunakan dalam proyek-proyek penimbunan jalan dan pembangunan di wilayah Ketapang karna berpotensi merugikan negara, bahkan masyarakat sekitar.

“Jika benar material dari tambang ilegal ini masuk ke proyek resmi—apalagi yang dibiayai APBD—itu bukan hanya pelanggaran lingkungan, tapi juga potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang,” tegas koordinator Forum Peduli Lingkungan Ketapang.

**Penegakan Hukum Diminta Transparan**

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kepolisian Resor Ketapang dan Dinas ESDM Kalimantan Barat belum memberikan tanggapan resmi. Namun, tekanan publik terus meningkat agar kasus tambang ilegal BH di Kendawangan segera dituntaskan secara transparan, adil, dan menyeluruh—termasuk penyelidikan terhadap pihak-pihak yang diduga memanfaatkan material ilegal tersebut.

*Reporter: Tim Investigasi Kalbar*

*Editor: Redaksi Utama*

FAKFAK, Redaksi.co — Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP., menghadiri kegiatan Donor Darah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar ke-61, yang dilaksanakan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Fakfak) pada Jumat (17/10/2025).

Kegiatan sosial ini diselenggarakan oleh DPD II Partai Golkar Kabupaten Fakfak bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan PMI Fakfak, sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat serta wujud semangat berbagi di momentum HUT ke-61 Partai Golkar.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Samaun Dahlan menjadi orang pertama yang melakukan donor darah, menandai dimulainya rangkaian kegiatan kemanusiaan yang diikuti oleh unsur pemerintah daerah, kader Partai Golkar, serta masyarakat umum.

Selain donor darah, panitia juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat, meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan asam urat. Pelayanan kesehatan ini dilakukan oleh tenaga medis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak.

Kegiatan berlangsung sejak pukul 09.00 WIT hingga sore hari dan mendapat antusiasme tinggi dari warga. Sejumlah masyarakat datang memanfaatkan layanan kesehatan gratis dan turut mendonorkan darahnya sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-61 Partai Golkar dengan tema “Golkar Peduli dan Berbagi untuk Negeri,” yang diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Fakfak.