Beranda blog Halaman 403

Kuasa Hukum Hajeri dan Uti Werdana Resmi Melaporkan Ketua Koperasi Rimba Sari Ke Polres Ketapang.

Penulis
Ahmad Upin Ramadan
-
0

Ketua dan Pengurus Koperasi Rimba Sari Resmi Dilaporkan ke Polres Ketapang, RHUKI Membuat Dua Sekaligus Laporan Polisi Ke Polres Ketapang.

DPD Rumah Hukum Indonesia Kabupaten Ketapang, selaku kuasa hukum masyarakat Desa Banjar Sari Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, resmi melayangkan dua laporan polisi terhadap Ketua dan Pengurus Koperasi Rimba Sari ke Mapolres Ketapang. Laporan tersebut masing-masing teregister dengan Nomor: STTP/621/XII/2025/Kalbar/Res Ketapang dan STTP/622/XII/2025/Kalbar/Res Ketapang. Pada Hari Rabu, 03 Desember 2025

Langkah hukum ini diambil setelah Ketua DPD Rumah Hukum Indonesia Ketapang sekaligus kuasa hukum dari Hajeri dan Uti Werdana menilai tidak adanya itikad baik dari pihak koperasi untuk menyelesaikan persoalan hak-hak kliennya.

Sebelumnya, Ketua Koperasi Rimba Sari beserta jajarannya telah dipanggil secara resmi oleh Kepala Desa Banjar Sari dan Camat Kendawangan. Namun, seluruh panggilan tersebut tidak pernah diindahkan oleh yang bersangkutan. Bahkan, upaya komunikasi melalui pesan singkat yang dilakukan oleh kuasa hukum pun diabaikan tanpa alasan yang jelas.

“Ketika jalur persuasif sudah ditempuh berkali-kali dan tidak ada respons, maka tidak ada pilihan lain selain membawa masalah ini ke ranah hukum,” tegas Ketua LBH Rumah Hukum Indonesia Ketapang.

DPD Rumah Hukum Indonesia menilai bahwa sikap acuh tak acuh Ketua Koperasi Rimba Sari bukan hanya bentuk pembangkangan terhadap mekanisme penyelesaian di tingkat desa dan kecamatan, tetapi juga telah melukai rasa keadilan masyarakat, khususnya para anggota yang memiliki hak-hak yang hingga kini tidak dipenuhi.

Dengan dilayangkannya dua laporan polisi ini, LBH Rumah Hukum Indonesia menegaskan bahwa proses hukum harus segera berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Publik diharapkan mengikuti perkembangan kasus ini sebagai bagian dari upaya menegakkan keadilan dan mengembalikan hak-hak masyarakat Desa Banjar Sari.

DPD RUMAH HUKUM INDONESIA KABUPATEN KETAPANG
Siap mengawal proses ini hingga tuntas demi keadilan masyarakat.

Stigma Jadi Tantangan Terbesar Penanggulangan HIV

Penulis
Oktavianus Siahaan
-
0

Bogor, Redaksi.co – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) terus berupaya memperkuat penanggulangan HIV AIDS di Kabupaten Bogor.

Hal ini dilakukan melibatkan dunia usaha, komunitas, akademisi, hingga masyarakat umum demi mencapai target ending AIDS 2030.

Sebab dalam penanggulangan HIV ini, ada hal yang masih menjadi tantangan besar, yaitu stigma dan diskriminasi.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, dr. Fusia Meidiawaty pada Peringatan Hari AIDS Sedunia 2025 tingkat Kabupaten Bogor.

Rabu, (3/12/2025)

Fusia menegaskan bahwa stigma merupakan tantangan terbesar dalam penanggulangan HIV.

Sehingga seluruh tenaga kesehatan dan masyarakat harus memiliki perspektif yang benar, adil, dan manusiawi.

“Mari kita bersama hadapi perubahan, jaga keberlanjutan layanan HIV, dan wujudkan Kabupaten Bogor yang bebas dari stigma, diskriminasi, serta infeksi baru menuju ending AIDS 2030,” kata Fusia dalam keterangannya.

Menurutnya, upaya mengakhiri epidemi AIDS tidak bisa dibebankan pada Dinas Kesehatan saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, dunia usaha, komunitas, akademisi, hingga masyarakat umum.

Ia juga memaparkan kompleksitas tantangan penanggulangan HIV di Kabupaten Bogor yang kini memiliki populasi lebih dari 6,3 juta jiwa, terbesar di Indonesia.

“Dengan wilayah yang sangat luas serta karakter masyarakat yang beragam, risiko penularan HIV menjadi isu strategis yang harus dikelola dengan sangat serius dan terencana,” ujarnya.

Fusia menjelaskan bahwa pola penularan HIV secara epidemiologis telah mengalami pergeseran.

Penularan kini tidak hanya terjadi pada kelompok berisiko tinggi, tetapi juga pada ibu rumah tangga dan anak-anak.

Hal ini membuat upaya deteksi dini harus diperluas hingga ke kelompok-kelompok yang selama ini tidak pernah terpikirkan dapat terdampak.

“Masih banyak ODHIV yang belum terdiagnosis, sebagian karena tidak mengetahui informasi atau tidak memahami gejala awal. Tugas kita bersama untuk memastikan edukasi dan akses pemeriksaan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” katanya.

Selain itu, ia menyoroti adanya ODHIV yang putus berobat atau tidak teratur dalam mengonsumsi ARV.

Untuk itu, ia menyampaikan beberapa instruksi penting, khususnya kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

Menjamin ketersediaan layanan tes HIV, konseling, serta pengobatan ARV secara terus-menerus, mudah diakses, setara, dan tanpa diskriminasi.

Memberikan pelayanan yang ramah, penuh empati, dan menghargai, sehingga masyarakat merasa aman dan tidak takut untuk datang ke pelayanan kesehatan.

“Mengintegrasikan layanan HIV dengan program TB, IMS, kesehatan reproduksi, dan layanan ibu hamil, serta memperkuat jejaring rujukan lintas sektor. Menghentikan stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV, karena HIV bukan penyakit yang menular melalui kontak biasa,” pungkasnya.

(Okta)

SOSIALISASI RAPERDA PERUMAHAN OLEH SYUKUR SH DPRD LOMBOK BARAT PARTAI NASDEM

Penulis
Suhaili .
-
0

SOSIALISASI RAPERDA PERUMAHAN OLEH SYUKUR SH DPRD LOMBOK BARAT PARTAI NASDEM

Lombok Barat- Redaksi.co Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman digelar di Musholla Kantor Desa Taman Ayu, kamis (4/12/2025). Kegiatan ini dipimpin oleh Syukur, SH, anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat dari Partai NasDem, dan dihadiri berbagai unsur masyarakat Desa Taman Ayu.

Hadir Kepala Desa M. Tajudin S.Sos.I, seluruh kepala dusun, Ketua BPD beserta anggotanya, tokoh agama, tokoh masyarakat, kaum wanita, pemuda, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Musholla desa tampak penuh dengan warga yang mengikuti jalannya sosialisasi dengan antusias.

Dalam pemaparannya, Syukur menjelaskan tujuan Raperda ini sebagai dasar penataan kawasan permukiman yang lebih tertib dan berpihak kepada masyarakat.

“Semua masukan warga hari ini kami catat sebagai bahan pembahasan di DPRD. Raperda ini harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa Taman Ayu, M. Tajudin S.Sos.I, menyampaikan sejumlah persoalan krusial, salah satunya kerusakan jalan menuju Taman Endoq yang terus berulang akibat aktivitas armada besar dari perusahaan semen.

“Jalan itu adalah jalan provinsi. Sudah berkali-kali kami rehabilitasi, tetapi selalu rusak kembali karena dilalui kendaraan besar dengan muatan yang tidak sesuai kapasitas. Kami berharap pemerintah provinsi segera mengatensi masalah ini,” tegas Tajudin.

Ia juga menegaskan sikap pemerintah desa terkait rencana pembangunan perumahan oleh pengembang.

“Kami tidak mengizinkan pembangunan perumahan di sembarang tempat. Yang boleh hanya di lokasi yang sudah disiapkan, seperti pinggir pantai yang tidak lagi produktif dan bekas galian C di pinggir gunung,” ungkapnya.

Selain itu, Tajudin bersama moderator dari unsur pemerintah desa menyinggung program nasional terkait KOPDES (Koperasi Desa) yang berpotensi memotong anggaran ADD hingga sekitar 85 persen, sehingga mengurangi kemampuan desa membangun.

“Jika ADD sampai berkurang sebesar itu, kemampuan desa untuk memperbaiki infrastruktur akan sangat terbatas. Karena itu, kami berharap jika ada pokir atau aspirasi dari bapak dewan, mohon diarahkan juga ke desa kami untuk memperkuat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.

Acara dipandu oleh H. Komarudin, Kaur Pemerintahan Desa Taman Ayu, yang memastikan jalannya diskusi tetap teratur dan semua unsur masyarakat mendapat kesempatan menyampaikan aspirasi. Sejumlah usulan warga memperkaya gambaran persoalan permukiman dan infrastruktur yang membutuhkan perhatian lebih.

Menanggapi itu, Syukur SH menyampaikan apresiasi atas keterbukaan masyarakat dan pemerintah desa.

“Saya bangga dengan masyarakat Taman Ayu. Aspirasi hari ini akan kami bawa ke pembahasan DPRD sebagai bagian dari komitmen memperbaiki kualitas permukiman,” ujarnya.

Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama yang memancarkan semangat kebersamaan antara masyarakat, pemerintah desa, dan DPRD Lombok Barat. Sosialisasi ini akan berlanjut hingga  di beberapa titik wilayah.

Sumber: Media Nasional Investigasi – Redaksi.co

Reporter: Abach Uhel

Polda Malut Gelar CAT Akademik untuk Peserta Seleksi Bintara Brimob T.A. 2026

Penulis
Hasbi Hanafi
-
0

REDAKSI. CO – Pelaksanaan Computer Assisted Test (CAT) Akademik dalam rangka Rekrutmen Pendidikan dan Pembentukan Bintara Brimob Polri T.A. 2026 di wilayah Polda Malut berlangsung selama tiga hari, yakni 30 November hingga 2 Desember 2025.

Kegiatan ini digelar serentak di enam sekolah di Kota Ternate, yaitu SMAN 1 Kota Ternate, SMKN 2 Kota Ternate, SMPN 6 Kota Ternate, SMPN 7 Kota Ternate, SMPN 2 Kota Ternate dan SMP Islam Kota Ternate.

Sebanyak 454 peserta mengikuti seluruh rangkaian ujian yang terbagi dalam empat mata pelajaran: Penalaran Numerik (PN), Pengetahuan Umum (PU), Wawasan Kebangsaan (WK), dan Bahasa Inggris.

Kabidhumas Polda Malut Kombes Pol. Bambang Suharyono, S.I.K., M.H. menyampaikan apresiasi atas kelancaran pelaksanaan CAT Akademik Bintara Brimob.

“Polda Malut berkomitmen penuh menghadirkan proses seleksi yang Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH). Pelaksanaan CAT Akademik ini menjadi bukti bahwa seluruh tahapan rekrutmen Polri dilakukan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Kabid.

Kabid menambahkan bahwa antusiasme peserta yang mencapai ratusan orang menjadi motivasi bagi Polda MALUT untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dalam setiap proses seleksi.

“Kepada seluruh peserta, kami berharap tetap menjaga integritas, kesehatan, dan terus mempersiapkan diri menghadapi tahapan berikutnya,” jelas Kabid.

Polda Malut menegaskan bahwa seluruh proses seleksi akan terus diawasi secara ketat untuk memastikan prinsip BETAH tetap dijunjung tinggi demi melahirkan generasi aparat yang profesional, berintegritas, dan siap mengabdi untuk masyarakat.

Polda Malut Imbau Warga Tingkatkan Kewaspadaan Cuaca Buruk

Penulis
Hasbi Hanafi
-
0

REDAKSI. CO – Cuaca buruk melanda sejumlah wilayah di Maluku Utara dalam beberapa hari terakhir. Hujan deras disertai angin kencang diperkirakan masih akan berlangsung dalam waktu dekat.

Kabidhumas Polda Malut, Kombes Pol. Bambang Suharyono, S.I.K., M.H., pada Rabu, (3/12/2025), meminta warga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam yang bisa terjadi sewaktu-waktu.

Lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa situasi cuaca yang tidak stabil dapat memicu berbagai kerawanan, terutama di kawasan pemukiman padat, pesisir, serta wilayah perbukitan.

Polda Maluku Utara juga mengimbau warga menghindari aktivitas yang berpotensi membahayakan ketika hujan deras dan angin kencang terjadi.

Masyarakat diminta tidak berteduh atau melintas di bawah pohon besar serta menjauhi area yang rawan longsor. Mobilitas ke laut maupun ke daerah pegunungan sebaiknya ditunda hingga kondisi dinyatakan aman oleh pihak berwenang.

“Sebagai langkah pencegahan, masyarakat diimbau untuk rutin memantau pembaruan informasi dari BMKG. Informasi tersebut menjadi acuan penting dalam menentukan aktivitas harian, terutama bagi warga yang bergantung pada kegiatan di laut maupun jalur darat”

Kombes Pol. Bambang juga mendorong warga memanfaatkan grup WhatsApp untuk berbagi informasi terkait perkembangan cuaca. Menurut dia, arus informasi yang cepat dan akurat dapat membantu masyarakat mengantisipasi potensi risiko di sekitar mereka.

“Kewaspadaan sangat diperlukan. Dengan saling berbagi informasi, masyarakat dapat mengurangi risiko serta meningkatkan kesiapsiagaan.” tutupnya.

Desa Cimulang Peringati Hari Jadi Ke-20 Menuju Desa Gemilang

Penulis
Oktavianus Siahaan
-
0

Bogor, Redaksi.co – Kepala Desa Cimulang, Cecep Hidayat, S.E., peringati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-20 Desa Cimulang, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Cecep mengajak masyarakat untuk refleksi semangat pembangunan ke depan. Hal ini disampaikannya saat acara puncak peringatan.

Senin, (1/12/2025)

Menurut Kades, peringatan ulang tahun desa tidak hanya menjadi ajang nostalgia, tetapi juga saat yang tepat untuk mengevaluasi capaian pembangunan dan merancang masa depan desa secara lebih terarah. Ia mengajak warga bertanya pada diri sendiri: Apa yang sudah dilakukan, apa yang sedang dikerjakan, dan apa yang perlu dirancang ke depan untuk kemajuan desa.

Kades menekankan bahwa keberhasilan pembangunan desa harus menjadi hasil kerja kolektif seluruh elemen masyarakat, bukan hanya tugas pemerintah. Ia mengingatkan bahwa kolaborasi dan semangat gotong royong menjadi kunci utama dalam memaksimalkan potensi desa. Ulang tahun desa harus menjadi cermin. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sedang kita kerjakan? Dan apa yang akan kita lakukan untuk kemajuan desa, ucapnya.

Cecep juga mengapresiasi kekompakan dan antusiasme warga Desa Cimulang dalam membangun lingkungan yang harmonis. Ia berharap kebersamaan dan semangat silaturahmi yang sudah terjalin dapat terus dijaga demi menciptakan desa yang aman dan nyaman.

Puncak acara HUT desa diramaikan oleh bazar serta hiburan lokal. Ini menjadi motivasi bagi warga kami untuk aktif membangun dan menjaga kekompakan di desa, tutupnya.

(Okta)

Pengerjaan Jalan Paket PSU Kebon Kongok Dikebut Malam Hari, Warga Sambut Antusias

Penulis
Suhaili .
-
0

Pengerjaan Jalan Paket PSU Kebon Kongok Dikebut Malam Hari, Warga Sambut Antusias

Lombok Barat | Redaksi.co
Pengerjaan peningkatan prasarana jalan pada Paket 72.330 PSU Kebon Kongok, Kecamatan Gerung, terlihat dikebut sejak sore hingga larut malam. Deru alat berat, cahaya lampu sorot, dan warga yang memadati pinggir jalan menggambarkan betapa pentingnya pembangunan ini bagi masyarakat setempat.

Para pekerja dari CV. Amel Sayang mulai bergerak sejak sore hari. Material dihampar, diratakan, lalu dipadatkan menggunakan tandem roller. Ketika malam turun, lampu alat berat mengambil alih peran matahari, menerangi jalannya proses pekerjaan yang terus berlanjut tanpa henti.

Pelaksana lapangan, Akmal, mengatakan bahwa percepatan pekerjaan dilakukan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
“Sejak sore kami sudah mulai kerja, dan dilanjutkan sampai malam. Target kami jelas: pekerjaan selesai tepat waktu dengan kualitas yang tetap terjaga. Mohon dukungan warga agar semua berjalan lancar,” ujar Akmal di lokasi.

Warga yang menyaksikan pengepakan dan penghamparan material tampak antusias. Beberapa ikut membantu mengatur arus lalu lintas, sementara lainnya hanya menikmati suasana kerja malam hari. “Sudah lama kami menunggu perbaikan ini. Senang akhirnya jalan kami dibenahi,” kata seorang warga.

Berdasarkan papan proyek, pengerjaan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB. Nilai kontrak proyek ini mencapai Rp756.965.000, dengan waktu pelaksanaan 45 hari kalender sejak 7 November 2025. Pengawasan dilakukan oleh CV. Momen Perdana.

Proyek ini dibiayai melalui APBD dan terwujud atas kontribusi masyarakat melalui pajak yang dibayarkan. Sejak sore hingga malam, alat berat seperti grader, dump truck, dan asphalt finisher tampak bekerja menjaga ritme penyelesaian proyek.

Warga berharap pembangunan ini menjadi awal dari peningkatan infrastruktur yang lebih merata, serta memudahkan mobilitas sehari-hari, baik untuk sekolah, usaha, maupun aktivitas sosial.

Sumber: Media Nasional Investigasi – Redaksi.co
Reporter: Abach Uhel

Kolaborasi Bawaslu Fakfak dan Pramuka: Saka Aryaksa Resmi Dibentuk untuk Perkuat Pengawasan Pemilu

Penulis
Berti Rahael
-
0

FAKFAK | REDAKSI.co – Kerja sama antara Bawaslu Kabupaten Fakfak dan Gerakan Pramuka semakin diperkuat melalui pembentukan Saka Adhyasta sebagai wadah pendidikan dan pelibatan generasi muda dalam pengawasan pemilu. Program ini diproyeksikan menjadi motor penggerak pengawasan partisipatif di tingkat akar rumput.

Dalam kegiatan penandatanganan MoU  yang berlangsung di kantor Bawaslu Fakfak, Selasa 2/12/2025, Anggota Bawaslu Fakfak, Siofanus Irfam Kareth, menegaskan bahwa pembentukan Saka Adhyasta memiliki manfaat strategis dalam memperluas jangkauan pengawasan serta meningkatkan pemahaman pemilih muda terhadap proses demokrasi. Bawaslu bersama dan unsur pimpinan telah menyepakati agenda bersama untuk memperkuat pendidikan kepemiluan bagi kaum muda.

Irfam juga menyinggung perkembangan regulasi pemilu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135. Ia menyampaikan bahwa pembahasan rancangan undang-undang yang sedang berlangsung akan menentukan apakah sistem pemilu nantinya menggunakan pembagian regional atau tetap mengikuti ketentuan lama dalam Undang-Undang Nomor 7. Kepastian regulasi ini diyakini akan berpengaruh pada pola dan strategi pengawasan ke depan.

Melalui MoU tersebut, Bawaslu berharap sinergi dengan Pramuka dapat meningkatkan efektivitas penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), mengingat pemilih pemula kerap menjadi kelompok yang rawan dimanfaatkan dalam momentum politik tertentu. Dengan deteksi dini dan edukasi yang tepat, potensi kerawanan maupun penyebaran isu-isu sensitif dapat dicegah sejak awal.

“Kerja sama ini bukan hanya memperkuat pengawasan berbasis masyarakat, tetapi juga meningkatkan kapasitas internal kami dalam menjalankan program pelibatan Pramuka sebagai mitra resmi Bawaslu,” ujar Siofanus Irfam Kareth.

Bawaslu Fakfak meyakini bahwa kolaborasi jangka panjang ini akan membawa dampak signifikan terhadap kualitas pengawasan pemilu dan pendidikan politik generasi muda di Kabupaten Fakfak.

KONI Lobar Diingatkan Kelola Hibah 2,3 M Secara Transparan Jelang Porprov 2026

Penulis
Suhaili .
-
0

KONI Lobar Diingatkan Kelola Hibah 2,3 M Secara Transparan Jelang Porprov 2026

 

Lombok Barat —Redaksi.co Sambutan KONI Lombok Barat terhadap Porprov NTB 2026 mulai menghangat. Target besar 89 medali emas yang digaungkan pengurus menjadi tanda ambisi kuat untuk mengembalikan kejayaan olahraga di daerah ini. Namun di balik semangat itu, muncul suara publik yang mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran hibah daerah.

 

Tahun 2025 ini, KONI Lobar menerima hibah pemerintah daerah sebesar Rp2,3 miliar, dengan porsi terbesar sekitar Rp1,8 miliar dialokasikan untuk pelatda, pembinaan atlet, dan operasional cabang olahraga. Angka ini dinilai sebagai dukungan terbesar dibanding organisasi lain di bawah Pemda.

 

Aktivis Lobar, Asmuni A.Ma, menilai hibah kepada KONI adalah hibah yang memiliki nilai strategis sekaligus sensitif.

“Ini satu-satunya organisasi di bawah pemerintah daerah yang mendapatkan hibah sangat besar. Sementara beberapa organisasi lain justru nihil bantuan. Itu sebabnya penggunaan dana hibah KONI harus super transparan,” ujarnya.

 

Ia menekankan bahwa dana hibah adalah amanah publik dan sangat rentan dipersoalkan jika alurnya tidak jelas.

“Pembinaan cabor, pelatda, pemusatan latihan, semua perlu dikelola cermat. Kalau kemudian ditemukan kejanggalan, itu bisa berujung pada persoalan hukum,” tambahnya.

Tokoh Masyarakat Ikut Mengingatkan

Nada kewaspadaan serupa datang dari tokoh masyarakat Lobar, H. Munawar, yang meminta KONI tidak bermain api dengan kepercayaan publik.

“KONI harus lebih berhati-hati menggunakan dana hibah. Sudah banyak contoh kasus KONI di daerah lain yang berakhir di ranah hukum karena salah urus anggaran,” ujarnya.

Ia mengapresiasi langkah Pemda memberikan dukungan hibah bagi pembinaan olahraga. Namun apresiasi itu, menurutnya, bukan berarti publik akan menutup mata.

“Kami menghargai realisasi hibah itu. Tapi jika ada penggunaan dana yang tidak sesuai realita, kami siap menjadi garda terdepan untuk melaporkan ke APH,” tegasnya.

Dengan target besar 89 emas, publik menilai tantangan KONI tidak hanya pada persiapan atlet, tetapi juga pada integritas pengelolaan dana. Keberhasilan Porprov bukan sekadar soal podium dan piala, tetapi juga soal bagaimana lembaga olahraga dapat menjaga kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang transparan, bersih, dan akuntabel.

 

Media Nasional Investigasi – Redaksi.co

Abach Uhel

Bawaslu Fakfak Teken MoU dengan Pramuka, Generasi Muda Dilibatkan dalam Pengawasan Pemilu.

Penulis
Berti Rahael
-
0

FAKFAK | REDAKSI.co – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Fakfak resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Fakfak melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang pembentukan dan pengembangan Satuan Karya (Saka) Adhyasta Pemilu di Kantor Bawaslu Fakfak, Selasa 2/12/2025.

Kerja sama ini bertujuan memperkuat pengawasan partisipatif Pemilu dengan melibatkan generasi muda. Kolaborasi tersebut dipandang sebagai langkah penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Fakfak yang memiliki wilayah pengawasan luas serta jumlah pemilih yang terus bertambah. Melalui Saka Adhyasta Pemilu, generasi muda Pramuka diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawal proses Pemilu yang jujur, adil, dan transparan.

Ketua Bawaslu Fakfak, Arifin Takamokan, menyebut Pramuka sebagai organisasi independen yang cerdas kredibel dan berintegritas serta sebagai wadah pembinaan generasi muda yang kritis juga peduli terhadap isu kebangsaan. Ia menegaskan bahwa melalui pembentukan Saka Adhyasta Pemilu, anggota Pramuka akan dibekali pemahaman mengenai seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu mulai dari Pra-election, Election Day, hingga Post Election.

“Anggota Saka akan dibekali pengetahuan tentang kepemiluan serta mampu mendeteksi potensi pelanggaran, mencegah kecurangan, serta menghadapi informasi menyesatkan agar publik memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Arifin.

Ia memaparkan bahwa pada Pemilu sebelumnya, Bawaslu Fakfak menurunkan 51 pengawas di tingkat Distrik, 149 pengawas kelurahan/kampung dan 303 pengawas TPS. Dengan hadirnya dukungan Pramuka lewat saka Adhyasta Pemilu, pengawasan diharapkan semakin efektif di 142 kampung 7 Kelurahan yang dihuni 94.895 jiwa.

Arifin juga menekankan bahwa persoalan pendataan pemilih memerlukan kolaborasi lintas lembaga, termasuk dengan Gerakan Pramuka. Terlebih, proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kini dilakukan lebih ketat, termasuk penyesuaian data bagi warga yang baru memiliki hak politik seperti pensiunan TNI/Polri maupun yang sudah tidak lagi memiliki hak politik, seperti para napi korupsi yang telah dicabut hak politiknya atau lulusan TNI–Polri.

“Kerja sama ini lebih mengedepankan aspek edukasi kepemiluan kepada Saka Adhyasta Pemilu dalam konteks pendidikan pengawasan partisipatif untuk mewujudkan pemilu di kabupaten Fakfak yang demokratis, berintegritas dan bermartabat,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Fakfak, Hermanto Hobrouw, S.Pd., M.Pd., menyampaikan apresiasi atas kerja sama ini. Menurutnya, MoU tersebut sejalan dengan upaya pemerintah membina generasi muda berkarakter, jujur, dan menjunjung keadilan.

“Pramuka adalah laboratorium kepemimpinan. Karena itu, kami berkomitmen menindaklanjuti seluruh poin kerja sama yang telah disepakati dan memperkuat kesiapan organisasi dalam mendukung pembinaan generasi muda,” ungkap Hermanto.

Ia berharap kehadiran Saka Adhyasta Pemilu dapat menjadi teladan bagi lembaga lain dan mendorong penyelenggaraan Pemilu yang semakin berkualitas serta demokratis.

Dengan kerja sama ini, Bawaslu dan Pramuka Fakfak bertekad menjadi garda terdepan dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, transparan, dan bermartabat di seluruh wilayah Kabupaten Fakfak.

Senada dengan hal tersebut Siofanus Irfam Karet menambahkan bahwa pembentukan Saka Adhyasta Pemilu merupakan program Nasional Bawaslu RI yang diturunkan secara berjenjang sampai ke provinsi dan Kabupaten dan diharapkan lewat Saka Adhyasta Pemilu ini Pramuka dapat memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran lewat pengetahuan kepemiluan yang telah di dapat dari kegiatan Saka Adhyasta Pemilu Fakfak.

1...402403404...685Halaman 403 dari 685