Aceh Barat.Redaksi.co
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyelenggarakan rangkaian kegiatan Doa Bersama Untuk Korban Bencana yang di laksanakan pada Sabtu 13/12/2025 malam

Kegiatan yang dilaksanakan bertempat di Pelantaran GOS, Gampong Pasi Pinang kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat yang bertujuan mendoakan dan mengenang para korban musibah ini dihadiri secara lengkap oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan dan anggota DPRK Aceh Barat, pimpinan dayah, pimpinan OKP, serta masyarakat luas.

Kegiatan ini dibuka dengan sambutan dan arahan langsung dari Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP., M.M, didampingi oleh Wakil Bupati, Said Fadheil, SH.

Bupati Tarmizi dalam arahannya di acara ini menyampaikan pesan penting terkait kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana.ia secara tegas menyatakan bahwa di Aceh Barat, tidak boleh ada lagi penebangan hutan.

“Sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, saya tegaskan, tidak boleh lagi ada penebangan hutan di Aceh Barat. perusahaan-perusahaan tidak boleh lagi menebang hutan di wilayah Aceh Barat,” ujar Bupati.

Setelah arahan Bupati, pemutaran video singkat bencana di Aceh Barat.kemudian dilanjutkan dengan Tausiyah dan Pencerahan yang disampaikan oleh ulama terkemuka pimpinan Dayah Serambi Aceh Abu H. Mahmuddin Usman, dalam acara ini Abu H. Mahmuddin Usman membawakan tausiyah dengan tema ” Mengenang Kembali Musibah & cobaan pada Masa Nabi-nabi terdahulu dan Pencerahan atas Musibah Aceh ”

Pada kesempatan tersebut,Abu H.Mahmuddin Usman mengajak hadirin untuk menyikapi setiap musibah sebagai ujian keimanan dan momentum untuk muhasabah. Pengalaman musibah di masa lalu, termasuk tragedi besar di Aceh, harus menjadi dorongan untuk memperkuat persatuan dan ketaatan kepada ajaran agama.

Sebagai puncak penutup rangkaian kegiatan, dilaksanakan Zikir dan Doa Bersama yang dipimpin oleh Ust. Abdullah Akib untuk memohon ampunan, rahmat, dan keselamatan dari segala marabahaya bagi seluruh masyarakat Aceh, khususnya Aceh Barat ***”

Aceh Barat.Redaksi.co
Permasalahan kesenjangan terhadap penyaluran gas Elpiji 3 kg oleh agen penyalur di Gampong ujung tanjong menjadi sebuah problem dimana pendistribusian kepada masyarakat dinilai oleh warga setempat ada indikasi permainan oleh pemilik salah satu agen yang ada , salah satu warga mengaku meski gas sudah di suplai oleh penyalur ke agen ,namun ketika ia mendatangi pangkalan itu sering mendapatkan jawaban bahwa gas sudah habis,padahal jelas tidak nampak kerumunan antrian di tempat itu

Persoalan sering habisnya pasokan gas di salah satu pangkalan yang ada di Gampong ujung Tanjong kecamatan Meureubo kabupaten Aceh Barat ini di ungkapkan oleh Aziz salah seorang warga Gampong ujung Tanjong kepada media ini pada Sabtu 13/12/2025 malam

Aziz mengaku kecewa, menurut ia sejak musibah banjir hingga sekarang meskipun suplai gas sudah normal ,ketika ia datang ke agen tersebut selalu mendapatkan jawaban gas kosong padahal ia melihat sendiri gas ada masuk ke agen itu.

” Selaku warga saya sangat kecewa dengan jawaban dari agen yang ada di tempat kami,saya menduga agen yang saya bilang tadi ada permainan dalam menjual gas kepada orang tertentu,ini bukan asal ngomong,dari 2 buah agen yang ada di Gampong ujung tanjong masa tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat,kalau awal musibah banjir saya memaklumi,tapi setelah pasokan gas aman,masa gas itu gak ada juga ” ujar Aziz kecewa.

Ia juga membeberkan bahwa ada informasi satu agen bahkan menyalurkan gas 3 kg yang beroperasi di ujung Tanjong menyalurkan gas ketempat tempat tertentu dengan harga lebih dari HET yang di tetapkan oleh pemerintah sehingga untuk kebutuhan warga terabaikan,sebagai warga dia meminta kepada pihak berwenang untuk melakukan peninjauan ulang izin usaha dari agen tersebut agar penyelewengan dalam penyaluran gas kepada warga tidak terus terjadi

“Karena ini sudah lama seperti ini saya selaku warga meminta kepada pemerintah untuk melakukan inspeksi mendadak(sidak)
atau peninjauan langsung ke agen penyalur gas LPG 3 kg di Gampong Ujung Tanjong, kami selaku warga menduga
ada praktik tidak etis dalam hal distribusi gas LPG ke masyarakat oleh agen tersebut

“Sebelum musibah banjir pun ,oknum agen penyalur sudah seperti itu tapi tidak begitu kami hiraukan karena masih ada di tempat lain. Tapi karena kondisi sekarang lagi tidak normal penyaluran gas dan kuota terbatas, makanya sikap agen itu jadi persoalan,sebab kami butuh hanya untuk keperluan dapur,bukan untuk jualan ,karena itu selaku warga saya meminta kepada pemerintah kabupaten untuk segera meninjau kebenaran dari keluhan kami sebagai warga ” kata Aziz geram

Aziz mengatakan,salah satu oknum agen penyalur gas LPG 3 kg di Ujung Tanjung terkesan mencari keuntungan besar di tengah kesulitan masyarakat. “Kalau perlu pihak berwenang menindak atau menutup sekalian usaha agen seperti itu lebih baik ditutup saja, tidak membawa manfaat bagi warga,” ujarnya dengan nada kesal.

Sementara itu, terkait tudingan salah seorang warga Gampong ujung Tanjong yang mengaku sering tidak mendapatkan gas 3 kg di salah satu pangkalan ujung Tanjong mendapat reaksi dari Yuspizar sebagai salah satu pemilik pangkalan,ia membantah tudingan segelintir warga sebagai tuduhan tidak berdasar,ia mengatakan mengingat pasokan kuota gas saat ini terbatas dan yang membutuhkan pun cukup banyak yang melebihi dari jumlah kuota yang di terima pangkalannya,maka sering warga yang tidak kebagian,ia mengaku tidak ada warga yang komplain sebab jumlahnya terbatas,jadi tidak benar tudingan tersebut.

“Coba buktikan, kalau saya menjual gas keluar dan mengabaikan warga,kadang saat suplai gas sampai dan di turunkan dari armada angkutan, siapa warga ujung Tanjong yang lebih dulu bawa tabung kosong dialah yang di utamakan dapat,dan bila masih ada sisanya baru mereka yang telat datang mendapatkannya,tapi saya perlu jelaskan juga ada juga warga yang selalu titip pesan harus tinggalkan gas buat dia,itu tidak mungkin saya penuhi mengingat warga yang datang cukup ramai,malah kalau saya simpan bisa terjadi komplain,sebab saat ini semua membutuhkan ” Ujar Yuspizar ketika di kompirmasi media ini

Selaku pemilik pangkalan Yuspizar juga menjelaskan jika ada yang dia jual di atas harga,itu adalah gas yang dirinya peroleh dari orang lain yang ia usahakan untuk memenuhi permintaan warga yang tidak terpenuhi dari kuota pangkalannya,dan gas yang dia dapatkan dari orang lain itupun ia dapatkan dengan harga di atas HET,semata mata untuk memenuhi permintaan relasi,namun harga di pangkalannya tetap dengan harga HET.

“Kalau yang saya jual diatas harga HET,itu bukan gas yang masuk ke pangkalan saya,tapi itu gas yang saya peroleh dari relasi saya dari tempat lain semata mata untuk memenuhi permintaan mereka yang membutuhkan, sekali lagi saya tegaskan apa yang di tuduhkan kalau di salah satu pangkalan di ujung Tanjong menjual ketempat lain atau diatas harga yang telah ditetapkan, itu adalah tudingan tidak berdasar dan kalau yang di pangkalan saya tetap menjualnya dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah ” Pungkas Yuspizar.

Gas 3 kg adalah sebuah persoalan yang acap sekali di keluhkan terkait kelangkaan dan mahalnya harga sering di keluhkan,tentu menjadi perhatian serius dari pihak yang berwenang agar lebih memperhatikan kebutuhan pokok masyarakat agar persoalan yang terjadi di tengah tengah masyarakat dapat segera teratasi.****

Redaksi.Co, Sukabumi || Seekor Elang Jawa jantan bernama Raja Dirgantara kembali dilepasliarkan ke habitat alaminya di kawasan Danau Situ Gunung, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (13/12/2025). Pelepasliaran dilakukan oleh Kementerian Kehutanan bersama Balai Besar TNGGP setelah elang tersebut dinyatakan memenuhi syarat kelayakan.

Pemilihan lokasi pelepasliaran didasarkan pada hasil kajian teknis yang mencakup kondisi habitat, ketersediaan pakan, serta tingkat kompetisi satwa liar. Area perbukitan di sekitar Situ Gunung dinilai mendukung kebutuhan hidup Elang Jawa yang memiliki wilayah jelajah luas.

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan, Raja Dirgantara telah dibekali perangkat GPS telemetry guna memantau pergerakan dan pola jelajahnya pascapelepasliaran. Pemantauan ini ditujukan untuk mendukung pengelolaan habitat dan penguatan upaya konservasi Elang Jawa.

“Perangkat GPS memungkinkan kami mengetahui pergerakan elang, wilayah jelajah, hingga lokasi bertengger dan mencari makan. Penggunaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan satwa,” kata Rohmat.

Raja Dirgantara sebelumnya menjalani proses rehabilitasi selama 1 tahun 3 bulan di Pusat Pendidikan Konservasi Elang Jawa (PPKEJ) Cimungkad, Sukabumi. Elang tersebut merupakan hasil penyerahan masyarakat dari Kecamatan Sukanegara, Kabupaten Cianjur, dalam kondisi belum mandiri saat pertama kali diterima pada September 2024.

Selama masa rehabilitasi, tim PPKEJ Cimungkad melakukan pemulihan perilaku melalui berbagai tahapan, termasuk pemberian pakan alami dan latihan berburu. Berdasarkan hasil evaluasi kesehatan dan perilaku, Raja Dirgantara memperoleh nilai 405 poin, melampaui batas minimal yang ditetapkan untuk dilepasliarkan.

PPKEJ Cimungkad merupakan fasilitas rehabilitasi dan edukasi Elang Jawa yang berdiri sejak 2020 di kawasan TNGGP. Selain sebagai pusat pemulihan satwa, kawasan ini juga dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan konservasi bagi masyarakat.

Rohmat menyebutkan, populasi Elang Jawa di Pulau Jawa saat ini diperkirakan mencapai 511 pasang dan menunjukkan tren peningkatan. Ke depan, Kementerian Kehutanan berencana memperluas penggunaan teknologi pemantauan ke puluhan kantong habitat Elang Jawa di berbagai wilayah.

Selain pemanfaatan teknologi, pemerintah juga mendorong keterlibatan masyarakat sekitar hutan dalam menjaga kelestarian habitat. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi serta pemberian apresiasi kepada tokoh lokal yang berperan aktif dalam konservasi satwa liar.***(RAF)

Editor : Rd.Ratu Dinar Nusantara

Skandal ‘Si Benteng’ Tangerang: DPC Maung Kota Paparkan Aspek Hukum Penyalahgunaan Anggaran Negara Rp 36 Miliar

Tangerang, 13 Desember 2025 –

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LSM MAUNG Kota Tangerang segera menanggapi berita dari Suara Republik News tentang skandal lubang hitam APBD terkait angkutan kota ‘Si Benteng’, di mana investigasi menemukan dugaan manipulasi kilometer tempuh dan ‘bancakan anggaran’ sebesar Rp 36 miliar per tahun. Kasus yang melibatkan penyaluran anggaran untuk operasional angkutan umum ini menjadi perhatian serius karena menyangkut penggunaan uang rakyat yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam keterangan pers yang diadakan di kantor DPC MAUNG Kota Tangerang, M.Soleh Ketua DPC MAUNG Kota Tangerang menyampaikan keprihatinan mendalam. “Kita tidak bisa tinggal diam melihat uang rakyat sebesar ratusan miliar rupiah terbuang sia-sia karena manipulasi dan penyalahgunaan. Anggaran APBD untuk angkutan kota ditujukan untuk meningkatkan layanan masyarakat, bukan untuk diambil alih oleh kelompok tertentu,” ujar Ketua DPC MAUNG Kota Tangerang. Dia menambahkan, “Kami mendorong penegak hukum dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan investigasi menyeluruh dan tegas, agar pelaku bisa diusut hingga tuntas.”

Dari aspek hukum, beberapa pasal dan undang-undang yang relevan dengan kasus ini antara lain:

– Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pidana Keuangan Negara (UU PKN) Pasal 3: Mengatur tentang perbuatan manipulasi data atau dokumen dengan niat untuk memperoleh kelebihan dalam penyaluran anggaran atau keuntungan lain yang melanggar hukum. Pidana yang diberikan maksimal adalah 15 tahun penjara.

– Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263: Mengatur tentang penipuan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain atau negara. Dalam konteks kasus ini, penipuan dapat terjadi jika manipulasi data kilometer tempuh ‘Si Benteng’ dilakukan untuk menipu pemerintah agar memberikan anggaran lebih banyak dari yang seharusnya. Pidana maksimal untuk pasal ini adalah 12 tahun penjara.

– Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263: Tentang penipuan yang menyebabkan kerugian bagi negara, dengan pidana maksimal 12 tahun penjara.

– Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 100: Menetapkan kewajiban pengelolaan anggaran negara yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan.

– Peraturan Walikota Tangerang tentang Pengelolaan Angkutan Umum Kota: Yang mengatur standar operasional, pelaporan kilometer tempuh, dan penyaluran anggaran untuk angkutan ‘Si Benteng’.

DPC MAUNG Kota Tangerang menekankan bahwa manipulasi kilometer tempuh yang menyebabkan overbooking anggaran adalah bentuk penyalahgunaan yang jelas. “Kita perlu memastikan bahwa setiap kilometer yang dilaporkan sesuai dengan kenyataan, dan setiap rupiah anggaran digunakan sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui,” jelas Ketua DPC. Mereka juga mengajak masyarakat untuk ikut memantau dan melaporkan setiap tanda-tanda penyalahgunaan anggaran yang terlihat.

Sebagai penutup, DPC MAUNG Kota Tangerang berjanji akan terus memantau perkembangan investigasi kasus ini dan memberikan dukungan kepada penegak hukum. Mereka juga meminta Pemerintah Kota Tangerang untuk melakukan evaluasi sistem pengelolaan anggaran angkutan kota agar kasus serupa tidak terulang. “Uang rakyat harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Kita harus bersama-sama melindungi APBD dari lubang hitam dan memastikan penegakan hukum yang adil bagi semua pelaku,” tutup orang nomor satu di DPC MAUNG Kota Tangerang

Penulisher : TIM/RED

Penulis : TIM MAUNG

Aceh Barat.Redaksi.co
Setelah dilepas dari Markas PWI Aceh di Banda Aceh pada Rabu siang, 10 Desember 2025 akhirnya armada yang membawa bantuan darurat dari “Posko PWI Aceh Peduli” untuk wartawan terdampak bencana berhasil menyelesaikan misi tahap I,
Jumat, 12 Desember 2025.

Tim distribusi bantuan logistik untuk wartawan terdampak bencana mengakhiri misi tahap I setelah bertemu dan menyerahkan bantuan kepada Pengurus PWI Aceh Tamiang yang dilakukan di Kota Langsa.

Bantuan untuk wartawan anggota PWI Aceh Tamiang diserahkan oleh Sekretaris PWI Aceh, Muhammad Zairin kepada Sekretaris PWI Aceh Tamiang, Abdul Rozzaq Mubarraq.

Bersamaan dengan penyerahan bantuan untuk wartawan Aceh Tamiang, juga diserahkan bantuan untuk wartawan terdampak bencana di Kota Langsa yang diterima oleh Bendahara PWI Kota Langsa, M. Hanafiah.

“Setelah melalui perjalanan panjang di lintas Banda Aceh-Medan yang masih banyak hambatan akibat bencana akhirnya kami bisa menyelesaikan distribusi bantuan sampai ke kawan-kawan wartawan Aceh Tamiang meski mereka menunggu di Kota Langsa,” kata Muhammad Zairin.

Tim yang dilepas oleh Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin pada Rabu siang, 10 Desember 2025 dipimpin Sekretaris PWI Aceh, Muhammad Zairin didampingi Abdul Hadi, M. Nazar A.Hadi, Pribadi, dan Roni Chusmiran.

Sepanjang lintasan yang dilalui, tim menyalurkan bantuan untuk anggota PWI di Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Aceh Timur, Kota Langsa, dan Aceh Tamiang.

Bantuan bahan pangan yang disalurkan itu merupakan hasil penggalangan yang dilakukan Posko PWI Aceh Peduli Korban Banjir-Longsor yang dibuka di Kantor PWI Aceh di Banda Aceh sejak 4 Desember 2025.

“Penggalangan masih berlanjut dan kita segera jadwalkan pendistribusian tahap II sesuai data wartawan terdampak bencana yang dikirim Pengurus PWI Kabupaten/Kota,” kata Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin.

Sukses pendistribusian bantuan logistik untuk wartawan terdampak bencana pada tahap I ini, menurut Ketua PWI Aceh tak lepas dari kepercayaan berbagai kalangan yang telah mempercayakan donasinya melalui Posko PWI Aceh Peduli.

“Juga yang tak kalah berperan dalam misi ini adalah mitra kerja dari Polda Aceh—Sat Brimob, Gegana, Airud—yang membantu penyeberangan barang di jembatan putus di Kuta Blang, Bireuen hingga perjalanan tim bisa lebih cepat dan lancar,” kata Nasir Nurdi ****

FAKFAK | REDAKSI.co – Turnamen Futsal Fakfak Membara Cup 2025 semakin memanas memasuki babak semifinal yang mempertemukan tim-tim terbaik, baik di kategori putra maupun putri, dalam perebutan Piala Bupati dan Wakil Bupati Fakfak.

Pada kategori putra, dua laga sengit dipastikan tersaji Minggu 14/12/2025. Victoria FC akan berhadapan dengan Sirikar FC (15.00 – 16.00 WIT), duel yang diprediksi berlangsung ketat mengingat performa impresif kedua tim sejak fase awal. Sementara itu, pertandingan tak kalah menarik mempertemukan Warning FC kontra Tribuana FC ( 19.00 – 20.00) WIT, dua tim yang dikenal memiliki permainan cepat dan kolektivitas solid.

Sementara di kategori putri, persaingan juga berlangsung kompetitif pada Sabtu 13/12/2025. Nuri Angels FC akan menghadapi Arui FC ( 15.00 – 16 00 WIT), laga yang diprediksi sarat gengsi dan determinasi tinggi. Di semifinal lainnya, Srikandi FC akan menantang Yudistira Femini FC (19.00 – 20.00 WIT), dua tim yang konsisten menunjukkan kualitas permainan dan semangat juang tinggi sepanjang turnamen.

Antusiasme penonton pun terus meningkat, menjadikan Futsal Fakfak Membara Cup 2025 sebagai salah satu event olahraga paling bergengsi di Kabupaten Fakfak tahun ini.

Turnamen ini tidak hanya menjadi wadah kompetisi, tetapi juga sarana mempererat persaudaraan, menumbuhkan sportivitas, serta mendorong pembinaan atlet futsal lokal agar mampu bersaing di level yang lebih tinggi.