Warta In | PALEMBANG – Untuk mempererat sinergitas TNI Polri diwilayah hukum Polda Sumsel, Kabid Propam Kombes Dadan Wahyudi bersama perwira stafnya berkunjung ke Denpom II/4 Palembang pada Kamis (24/10/2024).

Bertempat di Markas Komando Detasemen Polisi Militer (Denpom) II/4 Palembang dijalan Jenderal Sudirman, Km 5, Ilir Tim I Kota Palembang, rombongan Kabid Propam disambut Komandan Detasemen Polisi Militer (Denpom) II/4 Palembang Letkol CPM Daniel Yogianto SH dan jajarannya.

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk implementasi dan tindaklanjut dari hasil rapat koordinasi tehnis (Rakornis) POM TNI 2024 yang dilaksanakan di Mabes TNI, Cilangkap beberapa waktu lalu. Sebagaimana tema yang telah diusung pada rakornis tersebut, komitmen Pom TNI dan Propam Polri yang siap mewujudkan sinergitas penegakan hukum disiplin tata tertib di lingkungan TNI – Polri untuk Indonesia Maju, disamping bertujuan secara khusus untuk mempererat silaturahmi personel Bidang Propam dengan personel Denpom II/4 Palembang yang selama ini telah terjalin dengan baik.

Kabidpropam Polda Sumsel Kombes Dadan Wahyudi mengatakan dengan adanya kegiatan yang dikemas dalam suasana kekeluargaan dan keakraban akan mempermudah kerjasama dalam mengemban tugas mewujudkan Sumsel yang aman dan kondusif.

“Dengan sering kita lakukan pertemuan dalam bentuk coffe morning seperti ini bisa lebih mencairkan suasana, lebih saling mengenal dan terjalinnya komunikasi secara kekeluargaan. Tentu ini mempererat sinergitas dan akan mempermudah kita dalam melaksanakan tugas,” ujarnya.

Alumni Akpol tahun 1999 tersebut meyakinkn bahwa kegiatan seperti ini akan terus dimantapkan dan berkelanjutan.

“Kegiatan seperti ini kita agendakan minimal sebulan dua kali, baik dengan POM AD, POM AL dan POM AU, sehingga bisa lebih lagi meningkatkan kinerja yang selama ini telah terlaksana dengan baik, terutama dalam penegakan disiplin antara POM TNI dan Propam Polri diwilayah hukum Polda Sumsel ini,” lanjutnya.

Sementara itu Dandenpom II/4 Palembang Letkol CPM Daniel Yogianto SH mengaku senang dengan kedatangan Kabid Propam Polda Sumsel dan perwira staff. Hal ini menurutnya tindaklanjut yang sesuai dengan apa yang telah diputuskan bersama dalam rakornis.

“Selamat datang bapak Kabid Propam Polda Sumsel dan perwira staf di Mako Denpom II/4 Palembang. Terimakasih, kami sangat senang dengan adanya kunjungan ini, hal ini dilakukan diseluruh Indonesia sehingga sinergitas TNI dan POLRI terwujud dengan baik,” ujarnya.

Letkol CPM Daniel tak menampik dengan terjalinnya komunikasi yang baik akan lebih mendekatkan antara sesama POM TNI dan Propam Polri.

“Sehingga jika ada hal hal yang perlu segera di kordinasikan bisa terwujud dengan baik. Nanti kami dari Denpom II/4 Palembang akan bersilatuhami juga ke Bidpropam Polda untuk mewujud senergitas Prima,” tandasnya.

Kesempatan tersebut, keduanya saling bertukar cinderamata berupa Plakat dan menikmati kopi racikan Komandan Denpom sambil beramah tamah.

Turut hadir pada kegiatan silaturahmi tersebut para perwira staf dan personel Bid Propam Polda, Dansatlakgakkumwal Denpom II/4 Kapten CPM Agus Cahyono, Pasi Idik Denpom II/4 Kapten CPM Stevanus JDH, para perwira dan personel Denpom II/4 Palembang.

Redaksi.co | PALEMBANG – Debat kandidat Pasangan Calon (Paslon) Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang periode 2024 – 2029, yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Palembang, Selasa (23/10/2024) melahirkan beberapa gagasan penyelesaian permasalahan yang ada di kota Palembang.

Dari tiga kandidat Paslon sepertinya hanya pasangan Yudha Pratomo dan Baharuddin yang memiliki gagasan baru untuk menyelesaikan permasalahan yang selama ini tidak mampu diselesaikan oleh pemerintahan sebelumnya.

Terbukti ketika pertanyaan terkait banjir muncul hanya Yudha Pratomo yang mampu memberikan gagasan baru penyelesaian hal tersebut.

Dikatakan Yudha Pratomo, Kamis (24/10/2024) bahwa permasalahan banjir selama 10 tahun ini hanya menjadi polemik tanpa adanya gagasan ataupun upaya – upaya pasti, padahal permasalahan banjir sudah ada kepastian jalan keluarnya.

” 10 Tahun kita hanya dipusingkan oleh permasalahan padahal penyebab banjir telah diketahui, hanya saja upaya – upaya yang dilakukan selama ini hanya ceremony dan menjadi beban APBD, padahal pemerintah pusat melalui Undang – Undang yang ada telah mengatur anggaran khusus untuk menangani permasalahan banjir”, kata Yudha Pratomo

Dilanjutkannya, Entah kurangnya memahami informasi ataupun tidak memiliki master plan menyelesaikan permasalahan banjir di pemerintahan yang lalu, namun kedepannya jika nantinya diberikan amanah memimpin kota Palembang kami berdua akan menjalankan master plan untuk secara pasti menyelesaikan permasalahan banjir di kota Palembang.

Ditempat yang berbeda Arjeli ketua LSM Gempur Sumatera Selatan mengatakan bahwa apa yang menjadi ide pasangan Yudha Pratomo dan Baharuddin dalam menyelesaikan permasalahan banjir merupakan langkah yang benar secara sistematis.

” Jelas apa yang diutarakan pasangan Yudha Pratomo dan Baharuddin dalam debat kandidat Cawako dan Cawawako kota Palembang merupakan langkah yang benar, karena secara masuk di logika kita sebagai masyarakat”, ujar Arjeli

Diutarakannya, Gagasan ini baru dan segar yang selama ini tidak didengar oleh masyarakat pada pemerintahan sebelumnya, Sehingga ini akan menjadi optimis baru masyarakat untuk memberikan dukungan kepada pasangan Yudha – Bahar

Dalam pengamatannya Arjeli mengatakan tantangan besar kedepannya bagaimana pasangan Yudha – Bahar ketika diberikan amanah untuk mewujudkan hal ini.

” Pastinya bukan hal yang mudah untuk mewujudkan apa yang menjadi gagasan pasangan Yudha – Bahar untuk menyelesaikan permasalahan banjir, karena pada faktanya akan ada oknum – oknum tertentu mencoba menghalangi hal tersebut, disebabkan selama ini asik bermain di permasalahan banjir “, tandas Arjeli Ketua LSM Gempur (Santo)

Warta In | Palembang, – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi, SH., MSE yang diwakili oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Sumsel Ir H Novian Aswardani, ST., MM., IPM., ASEAN.Eng menghadiri acara Seminar Nasional Applicable Innovation of Engeenering and Science Research (AVORE16) Universitas Sriwijaya (UNSRI) dalam hal ini dilaksanakan oleh Fakultas Teknik (FT) UNSRI bertempat di ballroom Arya Duta Hotel Palembang, Kamis (24/10/2024).

Dalam seminar ini sendiri dihadiri oleh Rektor UNSRI Prof Dr Taufiq Marwa, S.E., M.Si, Dekan FT UNSRI Dr Ir Bhakti Yudho Suprapto, S.T., M.T., IPM, narasumber dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumsel yakni Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Sumsel Dr Ariansyah Batubara, S.T., M.T, Peneliti Energi Baru Terbarukan Dr Ir David Bahrin, M.T, Ketua PII Wilayah Provinsi Sumsel Prof Dr Ir H Anis Saggaff, MSCE., IPU., MKU., ASEAN.Eng., APEC.Eng, dan undangan lainnya.

Dikatakan Penjabat Gubernur Sumsel melalui Kepala Disperkim Sumsel Ir H Novian Aswardani, ST., MM., IPM., ASEAN.Eng, di mana kita hadir disini mewakili daripada Penjabat Gubernur Sumsel untuk menghadiri kegiatan seminar nasional Applicable Innovation of Engeenering and Science Research (AVORe 16).

Adapun Seminar Nasional ini sendiri mengambil tema “Akselerasi dan eskalasi penelitian dan pengabdian masyarakat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan menuju net zero emission 2060.

“Provinsi Sumsel memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, cadangan minyak bumi di provinsi ini mencapai 660,2 juta barrel, dengan gas bumi sebesar 8.659,8 Billion Cubic Feet (BCF) serta potensi energy baru terbarukan mencapai 21.032 MW,” ujarnya.

Kemudian, potensi ini menjadikan Sumsel sebagai lumbung energi yang menghasilkan manfaat bagi pembangunan nasional dan daerah Sumsel khususnya, namun menjadi tantangan untuk dikelola secara profesional.

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Daerah Provinsi Sumsel Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Sumsel Tahun 2020 – 2050, pengembangan dan pemanfaatan energy baru terbarukan pada akhir tahun 2023 telah mencapai 24,18 persen energy baru terbarukan dari bauran energi di Provinsi Sumsel.

“Melalui peta jalan menuju Menuju Net Zero Emission 2060, maka “pos” yang paling dekat adalah target Nationally Determined Contributions (NDC) tahun 2030 yaitu target penurunan emisi 31,89 persen dengan kemampuan sendiri dan penurunan hingga 43,20 persen dengan bantuan internasional,” ungkapnya.

Dilanjutkannya, Pemprov Sumsel dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sumsel tahun 2025-2045 menetapkan indikator pembangunan berupa persentase penurunan emisi gas rumah kaca secara kumulatif pada tahun 2025 sebesar 18,5 persen dan 41,98 persen pada tahun 2045.

Perjalanan untuk mencapai tujuannya itu peralihan dari energy fosil menuju energy baru terbarukan ini bukan hal mudah, diperlukan kerjasama multi sektoral dari berbagai pihak.

“Kepastian hukum, perencanaan pembangunan yang selaras dan berkesinambungan, dukungan keuangan dan teknologi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di semua jenjang menuntut peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Dunia Pendidikan dan masyarakat umum untuk melaksanakan aksi mitigasi dana adaptasi,” katanya.

Masih dilanjutkannya, keterlibatan lintas sektoral yang salah satunya adalah akademisi, sangat memberikan dampak terhadap pencapaian target net zero emission pada tahun 2060. Penelitian-penelitian dan inovasi sangat diperlukan dalam rangka pengembangan teknologi yang kelak membantu akselerasi pencapaian bauran energy sektor energy baru terbarukan dapat tercapai.

“Semoga Seminar Nasional ini menjadi pemacu semangat kita untuk menemukan langkah strategis baik di sisi perencanaan hingga penetapan kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumsel dan kalangan akademis khususnya mahasiswa-mahasiswa selaku generasi penerus yang akan melanjutkan pembangunan di masa yang akan datang,” ucapnya.

Menurut Dekan FT UNSRI Dr Ir Bhakti Yudho Suprapto, S.T., M.T., IPM, adanya inovasi, kolaborasi baik yang dilakukan oleh peneliti yang ada di kampus, dan juga industri, terutama juga dalam pemerintah, jadi Tripartit. Sedangkan untuk narasumbernya ada dari Kementerian ESDM, Perusahaan Listrik Negara Indonesia Power, akademisi, dan juga pemerintah yakni dari Dinas ESDM Provinsi Sumsel.

Ilmu yang didapat adalah kan target pemerintah Republik Indonesia sekarang ini salah satunya adalah Energi, yang pastinya Energi, yakni Energi Baru Terbarukan itu yang di dapatkan. Energi di Sumsel sebenarnya cukup banyak, cukup kuat, terutama seperti di daerah Muara Enim, daerah Lahat itu banyak sekali energi-energi, dan ini lagi Sumsel khususnya lagi mengembangkan itu.

“Kita berharap dengan adanya seminar ini jadi masukan pemerintah daerah provinsi Sumsel untuk mengembangkan energi ke depannya, terutama energi baru dan terbarukan,” imbuhnya.

Masih disampaikannya, kepada adik-adik mahasiswa pesannya dengan adanya kegiatan seperti ini kami harap kedepannya mereka akan lebih care dengan energi itu, kemudian lebih mau meningkatkan kembali kompetensinya di bidang ke energian. Dimana yang melatarbelakangi kegiatan ini sebenarnya krisis energi, yang mana selama ini melanda di dunia itu salah satunya.

Jadi adanya dengan perubahan iklim dan segala macamnya itu, dan itulah yang kita buat. Kan energi fosil sebentar lagi mau habis, kita harus mencari sumber-sumber energi baru, itulah energi baru dan terbarukan. Seperti PLTS, Bio eternal, angin, gelombang laut itu termasuk juga dan air.

“Untuk mahasiswa kita sendiri sebenarnya sudah banyak, program studi itu sudah ada mata kuliah-mata kuliah tentang energi baru, dan konvensi energi sudah ada, sudah mulai, dan untuk praktek dilapangan sendiri, kita misalnya ada penelitiannya, ada praktek-prakteknya, dan pelatihan-pelatihannya,” bebernya.

Warta In | Palembang,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi, S.H., MSE yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumsel Dr Drs H M Sunarto, M.Si enghadiri serta melepas pelepasan kafilah Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) utusan provinsi Sumsel dalam rangka mengikuti FASI ke XII Tingkat Nasional di Bekasi Jawa Barat (Jabar) bertempat di Griya Agung Palembang, Kamis (24/10/2024).

Dikatakan Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesra Setda Provinsi Sumsel Dr Drs H M Sunarto, M.Si, insya Allah dengan sekretaris jenderal, dan dengan seluruh team kafilahnya bisa unggul itu yang kita harapkan. Pesan dari Penjabat Gubernur Sumsel jaga kesehatan, karena kesehatan ini yang paling utama, kalau kita sakit pasti tampilnya tidak maksimum. Oleh karena itu jangan jajan sembarangan, mohon kepada wali santri tolong dijaga untuk anak-anak.

Karena takutnya nanti dengan jajan sembarangan, makan serta minum sembarangan, takutnya nanti kondisinya tidak fit atau yang lainnya, sehingga mempengaruhi kondisinya nanti pada saat tampil nanti.

“Jadi kuncinya adalah disiplin, memang perlu sedikit keras kita jalankan untuk para peserta kita ini, supaya nanti hasilnya bisa maksimal,” ujarnya.

Menurut Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Sumsel Firdaus, S.H, hari ini alhamdulillah tadi sudah diberangkatkan oleh Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesra Setda Provinsi Sumsel keberangakatan Kafilah FASI Sumsel tingkat nasional yang akan dilaksanakan di Bekasi Jabar diasrama haji.

Di mana kita mengirim ada 43 orang utusan dari seluruh Dewan Pimpinan Daerah kabupaten/kota di provinsi Sumsel. Kategorinya sendiri yang diikuti adalah lomba adzan, sholat, Tahfidz Quran, Tilawah, Tartil, Mewarnai, Menggambar, Syar’i Quran, Da’i Cilik Cinta Islami, dan Nasyid.

“Untuk persiapannya sendiri, ini dilakukan berjenjang, kita sudah laksanakan di tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi, serta kami jugta mengcapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu kegiatan ini,” ungkapnya.

Dilanjutkannya, sebelum terpilih 43 utusan ini, banyak ditingkat kecamatan, kabupaten, provinsi mungkin ada ratusan orang. Totalnya tadi ada 43 utusan dari semua kategori, total pesertanya. Dan harapan kita kalau tahun kemarin kita juara empat nasional, maka untuk kali ini jika bisa juara tiga atau kalau bisa juara dua.

Kalau berkaca dari pada periode sebelumnya, kita mewarnai, menggambar, tahfidz dan tilawah, kemudian kisah islami. Untuk pesertanya sendiri kita fasilitasi yakni penginapan untuk akomodasinya, antar jemput dan itu untuk persiapan umumnya.

“Untuk pendampingnya sendiri total ada 120 orang termasuk wali santrinya yang kita bawa, yang Taman Kanak-kanaK khususnya yang mau ikut berangkat, kalau tidak kita sudah siapkan pendampingnya dari official,” katanya.

Masih dilanjutkannya, terkait reward yang akan kita berikan belum tahu bentuknya, tapi insya Allah tetap kita akan apresiasi, dan belum kita terpikirkan untuk bentuknya seperti apa. Pertama kita sudah sangat maksimal mengawal proses ini sampai kepada pelatihan-pelatihan yang kita lakukan.

“Kami harapkan apa yang sudah kita bantu serta support ini bisa berdampak kepada kemenangan pada saatnya nanti, dan kita harapkan akan ada generasi yang Soleh serta Soleha,” ucapnya.

Warta In | PALEMBANG – Mungkin dari banyak masyarakat kota Palembang familiar dengan kata “Era Baru Palembang Maju” yang menjadi Zargon dari pasangan calon (Paslon) Calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 3 Yudha Pratomo dan Baharuddin.

Tentunya apa yang menjadi zargon pasangan ini menjadi tanda tanya besar, apakah hanya sebatas ungkapan kata – kata pemanis ataukah ada makna tersirat didalamnya.

Dengan begitu banyak pertanyaan terkait zargon Era Baru Palembang Maju, akhirnya memutuskan untuk sedikit memberikan sedikit bocoran makna kata – kata tersebut.

” Era Baru Palembang Maju, bukanlah sekedar kata – kata pemanis didalam kontestasi Pilkada namun lebih kepada sebuah sistim yang menjadi jalan keluar memperbaiki ataupun membangun kota Palembang menjadi peradaban yang lebih baik lagi”, kata Yudha Pratomo, Kamis (24/10/2024)

Dilanjutkannya, Tentunya untuk membangun sebuah peradaban yang lebih baik dan maju diperlukan formulasi atau gagasan baru serta memperhatikan seluruh aspek yang ada

Dalam kesempatan ini Yudha yang memiliki latar belakang akademisi dan pengusaha mengetahui tujuan dari era baru adalah pemerataan kesejahteraan masyarakat.

” Sudah dipastikan tujuan adanya sistim yang dibangun melalui era baru Palembang maju adalah untuk mengejar ketertinggalan kota Palembang, dan melakukan pemerataan kesejahteraan masyarakat “, tegas Yudha Pratomo Calon Walikota Palembang nomor urut 3 periode 2024 – 2029

Menutup perbincangannya Yudha Pratomo yang didampingi oleh Calon Wakil Walikota Baharuddin era baru Palembang maju merupakan kunci keberhasilan di puncak bonus demografi tahun 2045

” Jelas era baru Palembang maju merupakan salah satu kunci keberhasilan menuju puncak bonus demografi tahun 2045″, tandas Yudha Pratomo Mahyuddin calon Walikota Palembang 2024 – 2029 (Lir)

Warta In | Palembang – Puluhan massa Sriwijaya Corruption Watch (SCW) sambangi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) untuk melakukan aksi unjuk rasa secara damai terkait 5 (Lima) Paket Pembangunan Pagar SMA/SMK di Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan diduga telah diarahkan oleh oknum di Lingkungan Dinas Pendidikan Sumatera Selatan (Sumsel) sehingga terjadi penawaran tunggal dalam proses pelaksanaan tender tersebut, sehingga diduga telah menyebabkan adanya persoalan dalam mencari keuntungan terhadap diri sendiri dan golongan tertentu dengan cara yang salah serta melanggar undang-undang yang telah ditetapkan, seakan-akan telah terjadi dugaan korupsi kolusi nepotisme (KKN) pada awal mula tahap pelaksanaan pengerjaannya.

Hal tersebut di sampaikan oleh M.Sanusi.AS Direktur Eksekutif SCW didampingi oleh Didit.S dan David.S Koordinator aksi usai melakukan aksi unjuk rasa di Kejati Sumsel, Kamis (24/10/24).

M. Sanusi AS mengatakan kami Sriwijaya Corruption Watch (SCW) sebagai organisasi yang konsen dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta persoalan issue – issue sosial lainnya di Sumatera Selatan, dan sebagai ikhtiar dalam upaya mengejawantahkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan amanah, transparan, dan professional dengan berorientasi pada pelaksanaan program pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan amanah konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Maka,”dalam hal ini Sriwijaya Corruption Watch (SCW) meminta kepada Seluruh Lembaga Supremasi Hukum Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mulai dari Tingkat Pusat Sampai Dengan Daerah yakni Komisi Penaberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan serta seluruh element masyarakat Indonesia untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta memposisikan Korupsi sebagai musuh bersama ” Lawan Korupsi, Kolus. dan Nepotisme (KKN) dan Lawan Konspirasi,”ujar Sanusi

Sehubungan dengan informasi yang dihimpun oleh Sriwijaya Corruption Watch (SCW) terkait kegiatan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Sebagai Berikut ;

1).Paket Pembangunan Pagar SMAN 2 Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin, yang dikerjakan oleh ANUGRAH PRATAMA INSANI, dengan harga terkoreksi senilai Rp. 450.232.529,02 TA 2024, diduga telah diarahkan.

2).Paket Pembangunan Pagar SMAN 2 Babat Supat Kab. Musi Banyuasin, yang dikerjakan oleh CV.DWI MANDIRI JAYA, dengan harga terkoreksi senilai Rp. 469.743.821,33 ΤΑ 2024, diduga telah diarahkan.

3).Paket Pembangunan Pagar SMK Negeri 1 Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, yang dikerjakan oleh PT. PUTRA DINDE AGUNG, dengan harga terkoreksi senilai Rp. 460.013.545,60 ΤA 2024, diduga telah diarahkan.

4).Paket Pembangunan Pagar SMKN 1 Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, yang dikerjakan oleh CV. MUDA LESTARI, dengan harga terkoreksi senilai Rp. 28 1.003.025,52 TA 2024, diduga telah diarahkan.

5).Paket Pembangunan Pagar SMK Negeri 2 Sungai Lilin Kabupaten Musi Bai uasin, yang dikerjakan oleh CV. RAHMAD WIJAYA ABADI, dengan harga terkoreksi senilai Rp. 472.932.249,31 ΤA 2024, diduga telah diarahkan.

“Kegiatan tersebut perlu dilakukan pemeriksaan dan investigasi oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan pasalnya 5 (lima) item kegiatan diatas diduga telah diarahkan oleh oknum dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sehingga terjadi penawaran tunggal dalam proses pelaksanaan tender tersebut, sehingga diduga telah menyebabkan adanya persoalan dalam mencari keuntungan terhadap diri sendiri dan golongan tertentu dengan cara yang salah serta melanggar undang-undang yang telah ditetapkan, seakan- akan telah terjadinya dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada awal mula tahapan pelaksanaan pengerjaannya,”ujar Sanusi Lebih Lanjut

Menyikapi persoalan persoalan tersebut, kami yang tergabung dalam Organisasi Sriwijaya Corruption Watch (SCW) meminta Kejati Sumsel serta menyatakan sikap berikut ;

1).Meminta kepada Pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan untuk segera melakukan Pemeriksaan terhadap beberapa kegiatan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, pada kegiatan sebagai berikut:

a.Paket Paket Pembangunan Pagar SMAN 2 Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin;

b. Paket Pembangunan Pagar SMAN 2 Babat Supat Kab. Musi Banyuasin; 2

c. Paket Pembangunan Pagar SMK Negeri 1 Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;

d. Paket Pembangunan Pagar SMKN I Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;

e. Paket Pembangunan Pagar SMK Negeri 2 Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin.

Lima item kegiatan tersebut diduga telah diarahkan oleh oknum dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sehingga terjadi penawaran tunggal dalam proses pelaksanaan tender tersebut, sehingga diduga telah menyebabkan adana persoalan dalam mencari keuntungan terhadap diri sendiri dan golongan tertentu dengan cara yang salah serta melanggar undang undang yang whah ditetapkan, seakan akan telah terjadinya dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada awal mila tahapan pelaksanaan pengerjaannya.

2).Meminta Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selasan Melalui Kepala Seksi Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsas) Kejati Sumsel untuk memanggil dan Memeriksa KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN, PA/KPA, PPK dan pihak Pernyedia yang memenangkan tender pada pelaksana kegiatan-kegiatan pekerjaan tersebut: CV. Dwi Mandiri Jaya dan PT. Putra Dinde Agung dan CV. Muds Lestari dan CV Rahmad Wijaya Abadi serta Anugrah Pratama Insani.

3).Beri sanksi tegas terhadap Oknum Oknum yang ikut terlibat atas segala macam bentuk modus modus dugaan Konspirasi, Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

4).Mendukung Pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Surnatera Selatan untuk segera membongkar secara Fall Paket kegiatan pekerjaan tersebut, acas segala macam bentuk modus dugaan Konspirasi, Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan,

5).Lawan Konspirasi, serta Lawan Penyalahgunaan Wewenang Jabatan dan Anggaran yang ada dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

Berharap,”Kejati Sumsel segera melakukan periksaan terhadap beberapa kegiatan 5 paket pembangunan pagar SMA/SMK di Muba di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel,”pungkas Sanusi.AS.

Sementara itu, massa SCW diterima oleh Kejati Sumsel yang di wakili oleh Rio Halim di dampingi oleh Belmento Kasi B Kejati Sumsel mengatakan terima kasih atas temuannya, terhadap tindak pidana korupsi pada dinas pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dari lembaga swadaya masyarakat SCW dalam hal ini akan kami pelajari dan akan ditelaah lebih lanjut, sejauh mana laporan-laporan yang disampaikan, ini ada mengandung kebenaran atau tidak nantinya.

“Kedepannya akan ada tindaklanjutnya, yang penting saat ini kami sudah menerima laporan dari rekan-rekan scw dan kami akan ditelaah selanjutnya,”pungkasnya.

Redaksi.co | Lubuk Linggau – Majelis Pimpinan Cabang (MPC) PEMUDA PANCASILA LUBUK LINGGAU, SUMATERA SElLATAN Laksanakan kegiatan Jalin Sinegritas Polri dan Ormas, dengan dilakukan silaturahmi antara Dit Intelkam Polda Sumsel Subdit I Unit IV yang di Wakili oleh IPDA MGS.M.YUNUS,AMD Panit 4 Subdit I Dit Intelkam Polda Sumsel dan Ketua MPC Pemuda Pancasila Lubuk Linggau ALFIANSYAH, S.Pd,.C.Med dalam mendukung dan menjaga sitkamtibmas di wilayah lubuk linggau menjelang, pada saat dan pasca pilkada serentak tahun 2024. Pada hari Rabu 23 Oktober 2023, pukul 14.00 Wib, bertempat di Kantor MPC PP Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.

ALFIANSYAH, S.Pd,.C.Med Ketua MPC Pemuda Pancasila Lubuk Linggau menyamapikan bahwa untuk kota lubuk linggau saat ini sitkamtibmas cukup aman dan kondusif, dimana dalam tahapan kampanye yg sudah berjalan tidak terjadi gejolak kerawanan yg tinggi, walaupun secara organisasi MPC Pemuda pancasila mengusung salah satu paslon namun, MPC Pancasila tetap menjaga marwahnya untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dengan mendukung pemerintahan yg sah serta menjadi garda terdepan dalam mengamankan dan mengawal Pancasila sebagai faslafah hidup bangsa Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut Panit IV Subdit I Dit Intelkam menyampaikan MPC PP Lubuk linggau merupakan Organisasi besar dan berperan penting dlm menciptakan situasi yg aman dan kondusif di kota lubuk linggau, dimana pesta demokrasi yg saat ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia sangat memerlukan pengamanan dengan intensitas yg cukup tinggi, Polri tidak bisa bekerja sendiri tampa adanya bantuan dari masyarakat, sehingga keamanan itu bisa terwujut, dan pelaksaaan pesta demokrasi berjalan aman dan sukses. Ormas merupkan organisasi yang didirikan masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa AGAR MPC PEMUDA PANCASILA LUBUK LINGGAU dapat menyuarakan dengan mendukung dan menjaga sitkamtibmas dikota lubuk linggau aman dan kondusif hingga pesta demokrasi (Pilkada Serentak Tahun 2024) berakhir dengan dilantiknya kepala daerah terpilih.

Warta In | Lubuk Linggau – Majelis Pimpinan Cabang (MPC) PEMUDA PANCASILA LUBUK LINGGAU, SUMATERA SElLATAN Laksanakan kegiatan Jalin Sinegritas Polri dan Ormas, dengan dilakukan silaturahmi antara Dit Intelkam Polda Sumsel Subdit I Unit IV yang di Wakili oleh IPDA MGS.M.YUNUS,AMD Panit 4 Subdit I Dit Intelkam Polda Sumsel dan Ketua MPC Pemuda Pancasila Lubuk Linggau ALFIANSYAH, S.Pd,.C.Med dalam mendukung dan menjaga sitkamtibmas di wilayah lubuk linggau menjelang, pada saat dan pasca pilkada serentak tahun 2024. Pada hari Rabu 23 Oktober 2023, pukul 14.00 Wib, bertempat di Kantor MPC PP Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.

ALFIANSYAH, S.Pd,.C.Med Ketua MPC Pemuda Pancasila Lubuk Linggau menyamapikan bahwa untuk kota lubuk linggau saat ini sitkamtibmas cukup aman dan kondusif, dimana dalam tahapan kampanye yg sudah berjalan tidak terjadi gejolak kerawanan yg tinggi, walaupun secara organisasi MPC Pemuda pancasila mengusung salah satu paslon namun, MPC Pancasila tetap menjaga marwahnya untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dengan mendukung pemerintahan yg sah serta menjadi garda terdepan dalam mengamankan dan mengawal Pancasila sebagai faslafah hidup bangsa Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut Panit IV Subdit I Dit Intelkam menyampaikan MPC PP Lubuk linggau merupakan Organisasi besar dan berperan penting dlm menciptakan situasi yg aman dan kondusif di kota lubuk linggau, dimana pesta demokrasi yg saat ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia sangat memerlukan pengamanan dengan intensitas yg cukup tinggi, Polri tidak bisa bekerja sendiri tampa adanya bantuan dari masyarakat, sehingga keamanan itu bisa terwujut, dan pelaksaaan pesta demokrasi berjalan aman dan sukses. Ormas merupkan organisasi yang didirikan masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa AGAR MPC PEMUDA PANCASILA LUBUK LINGGAU dapat menyuarakan dengan mendukung dan menjaga sitkamtibmas dikota lubuk linggau aman dan kondusif hingga pesta demokrasi (Pilkada Serentak Tahun 2024) berakhir dengan dilantiknya kepala daerah terpilih.

Redaksi.co | Palembang – Setelah Kades Tanjung Medang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan Korupsi Dana Desa, PEMERHATI SITUASI TERKINI (PST) soroti beberapa Kades lainnya di Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PEMERHATI SITUASI TERKINI (PST) Dian HS pada awak media didampingi Arnoto Safutra selaku Sekretaris PST Sumsel usai melaporkan beberapa Oknum Kades Di Kecamatan Kelekar, Muara Enim, Sumatera Selatan ke Polda Sumsel, Kamis (24/10/2024).

Menurut Dian HS setelah ditetapkannya Oknum Kades Tanjung Medang tersebut tidak menutup kemungkinan hal serupa terjadi pada 5 (lima) Desa yang ada di Kecamatan Kelekar, yaitu Desa, Desa menanti (kecamatan kelekar), muaraenim (desa): Desa menanti selatan, Desa Pelempang, Desa Suban Baru, dan Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar, Muara Enim, Sumatera Selatan. Menurutnya hal bukan tanpa alasan, karena berdasarkan hasil Badan Kajian dan penelitian PST serta berdasarkan beberapa dokumen pendukung pada realisasi Dana Desa tersebut terlihat banyak kejanggalan.

Diperjelas Dian, kejanggalan itu diduga terjadi pada beberapa realisasi yang terkesan mencolok terutama pada Realisasi APBDes, pembangunan Fisik, serta realisasi untuk bantuan Posyandu dan sebagainya, maka guna mendukung dan membantu Pihak Aparat Penegak Hukum dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Korupsi, maka kami sebagai lembaga penggerak, mengajak kepada seluruh komponen yang tergabung, baik masyarakat, LSM, Pemuda, Mahasiswa, dan Aktivis Provinsi Sumatera selatan untuk berperan dalam mengawasi roda-roda pemerintahan, untuk melaporkan dan meminta serta menyatakan sikap ke Polda Sumsel.

Dalam Laporan, Tuntutan dan Pernyataan Sikap ke Polda Sumsel, diantaranya pernyataan sikap PST sebagai berikut ;

1. Mendukung Pihak Polda Sumatera Selatan dalam hal melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) Khususnya pada realisasi Dana Desa yang diduga rentan diselewengkan.

2. Meminta Polda Sumatera Selatan, melalui jajarannya untuk segera memanggil seluruh Kepala Desa terkait, untuk diperiksa dimintai keterangannya, serta untuk data-data realisasi yang telah dilaksanakan yang diduga tidak sesuai dengan Fakta-fakta dilapangan.

3. Meminta Kepada Pihak Polda Sumatra Selatan, melalui jajarannya untuk memanggil masing-masing juga Pendamping Desa, Tenaga Ahli, Bendahara Desa, serta semua pihak yang diduga terlibat, atas dugaan Mark-Up, RAB, SPJ, LPJ untuk diperiksa dan dimintai keterangannya serta untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dikarenakan semua pihak tersebut diduga terlibat dalam pembuatan RAB, SPJ, LPJ. mengingat kurangnya SDM Kepala Desa beserta perangkatnya.

Dan,”berharap ke pada Polda Sumsel segera menindaklanjuti Laporan dan Pernyataan Sikap kami,”tutup Dian HS.

Warta In | Palembang – Setelah Kades Tanjung Medang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan Korupsi Dana Desa, PEMERHATI SITUASI TERKINI (PST) soroti beberapa Kades lainnya di Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PEMERHATI SITUASI TERKINI (PST) Dian HS pada awak media didampingi Arnoto Safutra selaku Sekretaris PST Sumsel usai melaporkan beberapa Oknum Kades Di Kecamatan Kelekar, Muara Enim, Sumatera Selatan ke Polda Sumsel, Kamis (24/10/2024).

Menurut Dian HS setelah ditetapkannya Oknum Kades Tanjung Medang tersebut tidak menutup kemungkinan hal serupa terjadi pada 5 (lima) Desa yang ada di Kecamatan Kelekar, yaitu Desa, Desa menanti (kecamatan kelekar), muaraenim (desa): Desa menanti selatan, Desa Pelempang, Desa Suban Baru, dan Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar, Muara Enim, Sumatera Selatan. Menurutnya hal bukan tanpa alasan, karena berdasarkan hasil Badan Kajian dan penelitian PST serta berdasarkan beberapa dokumen pendukung pada realisasi Dana Desa tersebut terlihat banyak kejanggalan.

Diperjelas Dian, kejanggalan itu diduga terjadi pada beberapa realisasi yang terkesan mencolok terutama pada Realisasi APBDes, pembangunan Fisik, serta realisasi untuk bantuan Posyandu dan sebagainya, maka guna mendukung dan membantu Pihak Aparat Penegak Hukum dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Korupsi, maka kami sebagai lembaga penggerak, mengajak kepada seluruh komponen yang tergabung, baik masyarakat, LSM, Pemuda, Mahasiswa, dan Aktivis Provinsi Sumatera selatan untuk berperan dalam mengawasi roda-roda pemerintahan, untuk melaporkan dan meminta serta menyatakan sikap ke Polda Sumsel.

Dalam Laporan, Tuntutan dan Pernyataan Sikap ke Polda Sumsel, diantaranya pernyataan sikap PST sebagai berikut ;

1. Mendukung Pihak Polda Sumatera Selatan dalam hal melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) Khususnya pada realisasi Dana Desa yang diduga rentan diselewengkan.

2. Meminta Polda Sumatera Selatan, melalui jajarannya untuk segera memanggil seluruh Kepala Desa terkait, untuk diperiksa dimintai keterangannya, serta untuk data-data realisasi yang telah dilaksanakan yang diduga tidak sesuai dengan Fakta-fakta dilapangan.

3. Meminta Kepada Pihak Polda Sumatra Selatan, melalui jajarannya untuk memanggil masing-masing juga Pendamping Desa, Tenaga Ahli, Bendahara Desa, serta semua pihak yang diduga terlibat, atas dugaan Mark-Up, RAB, SPJ, LPJ untuk diperiksa dan dimintai keterangannya serta untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dikarenakan semua pihak tersebut diduga terlibat dalam pembuatan RAB, SPJ, LPJ. mengingat kurangnya SDM Kepala Desa beserta perangkatnya.

Dan,”berharap ke pada Polda Sumsel segera menindaklanjuti Laporan dan Pernyataan Sikap kami,”tutup Dian HS.