Redaksi.co, Jakarta | Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menggelar maklumat media bertajuk Menyongsong 400 Tahun Syekh Yusuf Al-Makassari di Gedung Kementerian Kebudayaan, Selasa (23/12). Kegiatan ini menjadi langkah awal konsolidasi lintas pemangku kepentingan dalam rangka memperingati 400 tahun kelahiran ulama besar dan tokoh perjuangan lintas bangsa, Syekh Yusuf Al-Makassari, yang akan diperingati secara resmi pada 2026.

Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan Kementerian Kebudayaan, Endah Tjahjani Dwirini Retnoastuti, menegaskan bahwa peringatan 400 tahun Syekh Yusuf bukan semata agenda historis, melainkan momentum strategis untuk memperkuat diplomasi budaya Indonesia di tingkat global.

“Syekh Yusuf Al-Makassari adalah figur dunia. Jejak pemikiran dan perjuangannya tidak hanya hidup di Indonesia, tetapi juga di Sri Lanka hingga Afrika Selatan. Melalui peringatan 400 tahun ini, Indonesia ingin menghadirkan kembali narasi besar tentang nilai kemanusiaan, keadilan, dan spiritualitas yang bersifat universal,” ujar Endah dalam keterangannya.

Menurut Endah, maklumat media ini menjadi ruang penting untuk membangun pemahaman publik sekaligus menyamakan visi antara pemerintah, akademisi, komunitas, dan media. Ia menekankan bahwa diplomasi kebudayaan tidak hanya dilakukan melalui forum resmi antarnegara, tetapi juga melalui penguatan narasi sejarah dan tokoh yang memiliki relevansi global.

“Kegiatan ini adalah titik awal. Ke depan, akan ada rangkaian program riset, produksi pengetahuan, hingga kegiatan kebudayaan yang melibatkan berbagai negara. Kami berharap kolaborasi ini dapat berjalan secara berkelanjutan,” tambahnya.

Acara tersebut turut dihadiri perwakilan kementerian dan lembaga, akademisi, filolog, komunitas kebudayaan, pemerintah daerah Sulawesi Selatan, serta perwakilan dari berbagai organisasi yang selama ini aktif mengkaji warisan Syekh Yusuf. Hadir pula perwakilan Memory of the World dan sejumlah narasumber yang akan terlibat dalam rangkaian peringatan.

Dalam kesempatan itu, peserta juga menyaksikan penayangan film pendek tentang perjalanan Syekh Yusuf Al-Makassari, yang menggambarkan kiprahnya dari Nusantara hingga Afrika Selatan. Film tersebut menjadi pengantar visual untuk memahami besarnya pengaruh Syekh Yusuf sebagai ulama, intelektual, sekaligus pejuang kemanusiaan yang melampaui batas geografis dan zaman.

Melalui kegiatan ini, Kementerian Kebudayaan berharap peringatan 400 tahun Syekh Yusuf Al-Makassari dapat menjadi agenda bersama yang tidak hanya memperkuat identitas budaya nasional, tetapi juga menegaskan posisi Indonesia dalam percakapan kebudayaan dunia.

Redaksi.co, Jakarta | Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menggelar taklimat media menyongsong peringatan 400 tahun Syekh Yusuf Al Makassari di Gedung Kementerian Kebudayaan, Senayan, Selasa (23/12). Taklimat ini menjadi penanda dimulainya rangkaian kegiatan nasional dan internasional untuk mengenang ulama, pejuang, sekaligus tokoh diaspora Indonesia yang pengaruhnya melampaui batas geografis.

Wakil Ketua DPR RI sekaligus tokoh budaya nasional, Fadli Zon, hadir sebagai narasumber utama. Dalam paparannya, Fadli menegaskan bahwa Indonesia telah berhasil mengusulkan peringatan 400 tahun Syekh Yusuf Al Makassari sebagai bagian dari UNESCO Anniversary, yang disahkan dalam Sidang Umum UNESCO ke-43 tahun 2025 dan akan diperingati secara resmi pada 2026, bertepatan dengan tahun kelahiran Syekh Yusuf pada 1626.

“Ini bukan sekadar peringatan tokoh sejarah, tetapi pengakuan dunia atas peran Syekh Yusuf sebagai ulama, pejuang moral, dan inspirator perjuangan melawan penindasan,” ujar Fadli.

Syekh Yusuf Al Makassari dikenal sebagai satu-satunya tokoh Indonesia yang dianugerahi gelar pahlawan nasional di dua negara, yakni Indonesia (1995) dan Afrika Selatan. Di negara tersebut, nama Syekh Yusuf sangat dihormati dan menjadi simbol perlawanan terhadap apartheid. Fadli menyebut, tokoh seperti Nelson Mandela kerap mengutip nilai-nilai perjuangan dan keteladanan Syekh Yusuf serta para ulama Nusantara yang dibuang ke Afrika Selatan pada masa kolonial VOC.

Dalam konteks sejarah, Fadli menjelaskan bahwa pembuangan tokoh-tokoh Nusantara ke Afrika Selatan melahirkan komunitas diaspora yang kini dikenal sebagai Cape Malay. Mereka merupakan keturunan dari para ulama, pejuang, dan budak yang berasal dari wilayah Nusantara, termasuk Sulawesi Selatan, Jawa, Madura, Minangkabau, hingga Tidore.

“Jumlah diaspora Cape Malay saat ini diperkirakan mencapai 2,7 juta orang. Meski banyak yang tidak lagi memiliki akses langsung pada bahasa dan budaya Indonesia, ikatan sejarah dan spiritual dengan Nusantara tetap hidup,” katanya.

Menjelang peringatan 400 tahun, Kementerian Kebudayaan bersama berbagai pemangku kepentingan akan menggelar sejumlah kegiatan, mulai dari seminar internasional, penerbitan buku, hingga penguatan kerja sama budaya dengan Afrika Selatan dan Sri Lanka. Salah satu rencana penting adalah pembangunan Museum Syekh Yusuf di Cape Town, yang lokasinya berseberangan dengan makam Syekh Yusuf.

Selain itu, Indonesia juga menargetkan pengusulan karya-karya Syekh Yusuf dalam program Memory of the World UNESCO, sebagai bagian dari upaya pelestarian manuskrip dan warisan intelektual ulama Nusantara.

Redaksi.co, Jakarta | Ahmad Iskandar Tanjung mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (22/12). Ia melaporkan dugaan tindak pidana yang dinilai merugikan dirinya dan keluarganya.

Laporan itu disampaikan langsung ke Mabes Polri pada siang hari. Ahmad menilai ada dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan sekelompok orang. Kasus tersebut diduga terjadi di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Dugaan pelanggaran meliputi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain itu, Ahmad melaporkan dugaan pencemaran nama baik. Ia juga menyoroti dugaan tindakan provokasi terhadap masyarakat setempat. Ahmad mengaku dituding melakukan penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP. Namun, ia menyebut belum pernah dipanggil aparat penegak hukum.

“Saya tidak pernah menerima panggilan pemeriksaan terkait tuduhan penipuan,” ujar Ahmad. Ia menyampaikan pernyataan itu di Mabes Polri. Ahmad menilai tuduhan tersebut tidak berdasar dan mencemarkan reputasinya. Ia menyebut dampaknya dirasakan langsung oleh keluarga.

“Saya melaporkan dugaan pelanggaran UU ITE dan pencemaran nama baik,” katanya. Menurutnya, tuduhan tersebut melanggar Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE. Ia juga melaporkan dugaan pelanggaran Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pasal tersebut mengatur tindak pidana pencemaran nama baik.

Ahmad menjelaskan tudingan itu disebarkan melalui media sosial. Konten tersebut berbentuk video dan pesan berantai. Ia menyebut konten itu menggunakan inisial yang merujuk kepadanya. Menurut Ahmad, publik dengan mudah mengaitkan inisial tersebut.

Akibat penyebaran konten itu, muncul tekanan dari sejumlah orang. Tekanan tersebut berupa tuntutan agar Ahmad diusir dari Karimun. “Tekanan itu sangat nyata dan membuat keluarga kami tertekan,” kata Ahmad. Ia menilai situasi tersebut berbahaya dan meresahkan.

Ahmad juga mengungkap dugaan praktik provokasi massa. Ia menyebut adanya dugaan pemberian uang kepada sejumlah orang. Jumlah uang tersebut disebut sebesar Rp150.000 per orang. Uang itu diduga diberikan untuk menghasut masyarakat.

“Ada video yang menyebut penerimaan uang Rp150 ribu,” ujarnya. Video tersebut, kata Ahmad, menjadi salah satu barang bukti.

Ia mengaku membawa salinan video itu ke Bareskrim Polri. Ahmad berharap penyidik menelusuri kebenaran informasi tersebut. Menurut Ahmad, tudingan penipuan berkaitan dengan pekerjaannya. Ia diketahui mendampingi klien dalam perkara dugaan korupsi.

Pendampingan hukum itu dilakukan di wilayah Kepulauan Riau. Ia menegaskan pendampingan dilakukan sesuai aturan hukum. “Saya bekerja sebagai pendamping hukum secara sah,” kata Ahmad. Ia mengungkapkan memiliki dasar hukum yang jelas.

Ahmad membantah tudingan penipuan yang diarahkan kepadanya. Ia menilai tuduhan tersebut sebagai bentuk pembungkaman. Menurutnya, tudingan itu bertujuan melemahkan posisi kliennya. Kasus kliennya berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi.

Ahmad berharap laporan tersebut diproses secara profesional. Ia meminta aparat bertindak objektif dan transparan. “Saya percaya Polri akan bekerja secara adil,” ujar Ahmad. Ia berharap proses hukum berjalan tanpa tekanan pihak mana pun.

Ahmad juga meminta perlindungan hukum bagi keluarganya. Ia menilai situasi yang berkembang cukup mengkhawatirkan. Hingga berita ini diturunkan, laporan tersebut masih dipelajari penyidik. Belum ada keterangan resmi dari pihak terlapor.

Pihak kepolisian juga belum memberikan pernyataan resmi. Kompas masih berupaya menghubungi pihak terkait. Kasus ini menambah daftar laporan dugaan pencemaran nama baik.
Perkara serupa kerap melibatkan penggunaan media sosial.

Ahmad berharap kasus ini menjadi pembelajaran bersama. Ia menekankan pentingnya etika dalam menggunakan media digital.