Fakfak, Redaksi.co – Operasi penertiban minuman keras (miras) yang digelar di wilayah Kabupaten Fakfak pada 28 Januari 2026 menuai sorotan dari masyarakat. Ratusan karton miras yang sebelumnya diamankan aparat diketahui telah dikembalikan kepada pemiliknya pada hari yang sama.

Operasi tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Barat dan sempat mengamankan ratusan karton miras yang kemudian dibawa serta diturunkan di halaman Polres Fakfak.

Ironisnya, minuman hasil sitaan yang telah tiba di halaman Polres Fakfak tersebut kembali lagi ke tangan para penjual pada hari yang sama. Kondisi ini memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat, terlebih sebelumnya warga sempat mempertanyakan keberadaan barang yang tidak lagi terlihat di halaman Mapolres pada malam hari setelah operasi berlangsung.

Dugaan Ada Aktor di Balik Pengembalian. 

Selain mempertanyakan mekanisme dan dasar hukum pengembalian, berkembang pula dugaan di tengah publik bahwa ada pihak atau orang tertentu yang diduga berada di balik proses tersebut. Dugaan ini mencuat karena pengembalian dilakukan dalam waktu singkat, meski sebelumnya barang telah diamankan dalam operasi resmi.

Sejumlah warga menilai, apabila memang tidak ditemukan unsur pelanggaran, seharusnya ada penjelasan terbuka terkait hasil pemeriksaan dan prosedur administrasi yang ditempuh. Minimnya transparansi justru memunculkan spekulasi adanya intervensi atau campur tangan pihak tertentu.

Sorotan Dugaan Cacat Prosedur

Dari aspek hukum, penertiban dan penyitaan barang seharusnya mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya terkait tata cara penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 hingga Pasal 46. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa setiap tindakan penyitaan wajib dilengkapi dengan surat perintah, berita acara penyitaan, serta administrasi yang sah.

Apabila barang telah diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian, namun kemudian dikembalikan tanpa penjelasan resmi dan dokumentasi yang transparan serta dapat di akses publik, hal tersebut berpotensi menimbulkan dugaan cacat prosedur dalam proses penegakan hukum.

Selain itu, pengelolaan barang sitaan dan barang bukti juga diatur dalam Peraturan Kapolri tentang manajemen barang bukti, yang mensyaratkan pencatatan serta pertanggungjawaban administrasi secara jelas dan akuntabel.

Publik pun berharap ada penjelasan resmi dan transparan guna memastikan prosedur penegakan hukum berjalan sesuai aturan serta menjaga kepercayaan masyarakat di wilayah Fakfak.

Fakfak, Redaksi.co – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kabupaten Fakfak menghadiri kegiatan pelatihan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan klien pemasyarakatan yang dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Fakfak, dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Fakfak.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya kolaboratif dalam mendorong pemberdayaan serta peningkatan kapasitas warga binaan agar memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah kembali ke tengah masyarakat.

Penandatanganan nota kesepakatan ini melibatkan Pemerintah Kabupaten Fakfak, Balai Pemasyarakatan Fakfak, dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Fakfak. Kesepakatan tersebut menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat sinergi pembinaan, pendampingan, serta pemberdayaan warga binaan dan klien pemasyarakatan di wilayah Fakfak.

Perwakilan GAMKI Fakfak, Willy Yamco, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan pelatihan kemandirian dan kerja sama lintas sektor ini. Ia menilai, program pembinaan yang berorientasi pada penguatan keterampilan produktif merupakan langkah konkret dalam mempersiapkan warga binaan agar lebih siap kembali ke masyarakat.
“Pelatihan seperti ini sangat penting untuk membangun rasa percaya diri dan membuka peluang usaha bagi warga binaan setelah menyelesaikan masa pembinaan. Kami mendukung penuh sinergi antara pemerintah daerah, Bapas, dan Lapas dalam mewujudkan pembinaan yang berkelanjutan,” ujar Willy Yamco.

Ia juga berharap kerja sama yang telah dituangkan dalam nota kesepakatan dapat diimplementasikan secara konsisten, sehingga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi WBP dan klien pemasyarakatan di Kabupaten Fakfak.
Dengan adanya dukungan berbagai pihak, termasuk organisasi kepemudaan seperti GAMKI, diharapkan proses reintegrasi sosial warga binaan dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi positif bagi pembangunan daerah

Fakfak, Redaksi.co – Komitmen memperkuat pembinaan warga binaan dan klien kemasyarakatan diwujudkan melalui penandatanganan kerja sama dengan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmaslipas).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Winder Tuare, Kabupaten Fakfak, pada Kamis (19/02/2026), dan dihadiri oleh jajaran pemasyarakatan, unsur pemerintah daerah, serta perwakilan masyarakat.

Pembentukan dan pelibatan Pokmaslipas merupakan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa proses pembinaan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pemasyarakatan dan balai pemasyarakatan, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, penandatanganan kerja sama dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat yang tergabung dalam Pokmaslipas, yakni kalangan akademisi, tokoh agama, intrepreneur, praktisi hukum, tokoh adat, serta unsur pemuda. Keterlibatan lintas profesi dan generasi ini mencerminkan komitmen bersama untuk mendukung proses pembinaan dan reintegrasi sosial warga binaan maupun klien pemasyarakatan.

Melalui Pokmaslipas, unsur-unsur tersebut akan berkolaborasi dalam mendukung program pembimbingan, pendampingan, serta pemberdayaan. Peran akademisi diharapkan memperkuat aspek edukatif, tokoh agama pada pembinaan moral dan spiritual, intrepreneur dalam membuka peluang usaha dan kemandirian ekonomi, praktisi hukum pada aspek advokasi dan pemahaman hukum, tokoh adat dalam membangun pendekatan sosial dan kultural, serta pemuda sebagai motor penggerak perubahan sosial yang inklusif di tengah masyarakat.

Dalam sambutannya, Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Fakfak, Yopie F. Romhadi, S.Sos, menegaskan bahwa pembentukan Pokmaslipas merupakan wujud nyata keterbukaan pemasyarakatan terhadap peran serta masyarakat. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan pembinaan tidak dapat dicapai secara optimal tanpa dukungan lingkungan sosial yang menerima dan membimbing warga binaan serta klien pemasyarakatan untuk kembali menjadi pribadi yang produktif.

“Pemasyarakatan bukan hanya soal menjalani masa pidana, tetapi bagaimana kita mempersiapkan klien agar siap kembali ke tengah masyarakat dengan bekal keterampilan, sikap, dan mental yang lebih baik. Untuk itu, dukungan semua pihak sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat proses reintegrasi sosial, sehingga warga binaan dan klien kemasyarakatan tidak hanya dibina secara administratif dan hukum, tetapi juga mendapatkan dukungan moral, sosial, serta pendampingan dari lingkungan masyarakat.

Kerja sama tersebut menjadi langkah konkret untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan serta pemberdayaan warga binaan agar dapat kembali dan diterima secara utuh di tengah masyarakat.

FAKFAK, Redaksi.co – Pemerintah Kabupaten Fakfak bersama Balai Pemasyarakatan (Bapas) Fakfak dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Fakfak melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan yang dirangkaikan dengan pelatihan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan klien pemasyarakatan, Kamis (19/02/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Fakfak, Asisten II Setda Fakfak, Dandim 1803/Fakfak, Kapolres Fakfak, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Kepala Balai Pemasyarakatan Fakfak, Yopie F. Romhadi, S.Sos, menegaskan bahwa sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, Balai Pemasyarakatan memegang peran strategis sebagai motor penggerak sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan restoratif serta rehabilitatif.

Ia menjelaskan bahwa dalam KUHP baru, pidana penjara bukan lagi menjadi satu-satunya sanksi utama. Terdapat alternatif seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang pelaksanaannya berada dalam pembinaan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan.

Menurutnya, peran Bapas dimulai sejak tahap pra-adjudikasi hingga pasca-adjudikasi, termasuk dalam memastikan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan sosialisasi secara masif agar masyarakat memahami perbedaan mendasar antara KUHP lama dan KUHP baru yang telah berlaku efektif sejak 22 Mei lalu.

Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan kesepakatan, Bapas bersama Pemerintah Kabupaten Fakfak akan menyusun materi dan buku panduan sosialisasi serta memanfaatkan fasilitas publik dan gedung pemerintahan sebagai lokasi edukasi hukum. Koordinasi juga akan dilakukan dengan para kepala distrik agar sosialisasi menjangkau masyarakat hingga tingkat wilayah terbawah.

Selain penguatan regulasi, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pelatihan kemandirian berupa budidaya hidroponik dan budidaya ikan lele. Kedua pelatihan tersebut bertujuan membekali warga binaan dengan keterampilan produktif di bidang ketahanan pangan dan usaha mandiri, sehingga setelah kembali ke masyarakat mereka memiliki kemampuan untuk berusaha dan berkontribusi secara ekonomi.

Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan unsur masyarakat, diharapkan sistem pemasyarakatan di Fakfak semakin berorientasi pada pembinaan, pemulihan, dan pemberdayaan yang berkelanjutan.

Fakfak, Redaksi.co – Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, secara resmi membuka kegiatan Pelatihan Kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Klien Pemasyarakatan yang dilaksanakan di Winder Tuare, Fakfak, Kamis (19/2/2026). Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Fakfak dan pihak pemasyarakatan.

Kegiatan ini turut dihadiri Asisten II Setda Fakfak, Dandim 1803 Fakfak, Kapolres Fakfak, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Fakfak, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Namun yang paling penting bukanlah kesalahan itu sendiri, melainkan bagaimana seseorang bangkit, belajar, dan memperbaiki diri.

“Pelatihan kemandirian ini merupakan bentuk nyata bahwa proses pemasyarakatan tidak sekadar menjalani masa pembinaan, tetapi juga mempersiapkan diri untuk kembali ke tengah masyarakat dengan bekal keterampilan, sikap, dan semangat baru,” ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa dengan keterampilan yang dimiliki, para warga binaan akan lebih percaya diri, lebih mandiri, dan mampu berkontribusi secara positif dalam pembangunan daerah. Pembangunan, lanjutnya, bukan hanya soal infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga tentang pembangunan manusia—bagaimana merangkul, membina, dan memulihkan mereka yang pernah tersandung agar kembali menjadi bagian dari kekuatan pembangunan.

Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan Balai Pemasyarakatan Kelas II Fakfak dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Fakfak. Kerja sama ini meliputi pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku dewasa, pelayanan masyarakat bagi anak yang berhadapan dengan hukum, serta pembinaan kemandirian bagi warga binaan.

Bupati berharap kerja sama tersebut tidak berhenti pada seremoni semata, tetapi benar-benar diwujudkan dalam program nyata yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi para warga binaan dan klien pemasyarakatan.

Kepada para peserta pelatihan, Bupati berpesan agar mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh dan menjadikan masa pembinaan sebagai titik balik kehidupan.

“Ingatlah, masa lalu tidak dapat kita ubah, tetapi masa depan ada di tangan kita. Kemarin mungkin kita terjatuh, tetapi hari ini kita bangkit dan esok kita bersama-sama membangun Fakfak yang lebih mandiri, sejahtera, aman, dan berdaya saing berlandaskan keberagaman,” tegasnya.