R3daksi.co | Palembang – Memperingai Hari Anti Korupsi Sedunia tiap tahunnya jatuh pada tanggal 9 Desember.

Berbagai Organisasi, Lembaga Swadaya Masyarakat maupun pihak pemerintah memperingati hari tersebut, baik dengan cara unjuk rasa, sosialisasi, bahkan kegiatan dialog atau diskusi publik.

Salah satunya Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat – Corporation anti Corruption Agency Sumatera Selatan (CACA SUMSEL) Reza Fahlepie mengatakan, peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia wajib dilaksanakan, utamanya di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan.

Menurutnya, di Indonesia korupsi itu ibarat penyakit komplikasi yang saling bertautan antara institusi satu dengan lainnya yang bisa disebut sebagai lingkaran setan.

“Pemberantasan korupsi di Indonesia menurut penilaian kami masih sekadar wacana. Sebab faktanya, tiap saat kita disuguhkan pemberitaan korupsi di berbagai media, silih berganti oknum pejabat kelas kakap maupun oknum penegak hukum di OTT oleh KPK, dan sebagainya,” kata Reza kepada awak media melalu Via Phone usai sambangi KPK RI , Senin (09/12/24).

Dengan memperingatan Hari Anti Korupsi,”harus benar-benar menjadi momentum kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif agar sadar dampak korupsi bagi perekonomian dan pembangunan bangsa,”ujar Reza.

“Peringatan hari anti korupsi jangan hanya seremonial semata, namun bagaimana dapat menyadarkan kembali kepada kita semua bahwa korupsi itu tidak hanya merugikan satu pihak, tetapi seluruh lapisan masyarakat Indonesia,”tambahnya..

Selain itu,’Reza juga berharap kepada institusi penegak hukum tetap konsisten dalam menjalankan komitmennya untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu,”pungkasnya.

Redaksi.co | Palembang – Pemilihan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Sumatera Selatan akan segera digelar seiring berakhirnya masa jabatan ketua saat ini. Namun, proses pemilihan ini tidak luput dari isu rekayasa tata tertib yang diduga bertujuan untuk menghalangi calon yang didukung oleh mayoritas anggota PGRI.

“Ini adalah organisasi swadaya yang dibangun oleh dan untuk para guru dengan iuran dari guru. Oleh karena itu, tata tertib pemilihan ketua PGRI tidak boleh menghalangi anggota aktif maupun pasif untuk mencalonkan diri,” ungkap seorang pengurus yang enggan disebutkan namanya.

Ia menambahkan bahwa pembuatan tata tertib yang disinyalir dibuat untuk membatasi hak calon yang ingin maju adalah hal yang tidak adil, mengingat syarat utama hanyalah mendapatkan dukungan dari anggota. Menurutnya, aturan yang berlaku seharusnya memberikan kesempatan yang adil bagi semua anggota untuk mencalonkan diri dan diusung oleh rekan-rekan mereka.

Proses pemilihan Ketua PGRI diharapkan berjalan transparan, adil, dan mengutamakan kepentingan pendidikan serta para guru. “Organisasi sebesar PGRI memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas dan mendengarkan suara anggotanya, demi memastikan pendidikan di daerah ini terus maju tanpa terhambat oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” kata salah satu pengurus anak cabang yang tak mau disebutkan namanya.

Terpisah, Ketua PGRI PC Khusus SMA/SMK Kota Palembang, HR, menyampaikan klarifikasi terkait dugaan rekayasa dalam pemilihan ini. Berikut kronologisnya:o

1. PC Khusus tidak pernah menerima undangan baik lisan maupun tulisan tentang adanya rapat persiapan menghadapi konferensi PGRI Sumatera Selatan pada tanggal 20 November 2024.

2. Pada tanggal 29 November 2024 malam, Ketua PGRI Kota, HB, menelepon dan meminta segera mengisi Formulir F1, F2, F3 dan mengumpulkannya keesokan harinya (30 November 2024).

3. Formulir tersebut langsung dikirimkan kepada Ketua PGRI Kota HB dan saudari I melalui WhatsApp pada pagi hari tanggal 30 November 2024.

4. Hard file/formulir cetak tidak dikirimkan langsung karena dikatakan oleh Ketua PGRI HB tidak perlu dan cukup via WhatsApp saja.

Klarifikasi ini disampaikan demi jelasnya rangkaian peristiwa yang terjadi terkait pemilihan bakal calon Pengurus PGRI Provinsi Sumatera Selatan.

Berikut isi surat yang ditandatangani oleh HB selaku Ketua dan HW selaku Sekretaris PC Kota Palembang, tertanggal 2 Desember 2024:

Menyikapi usul nama-nama Bakal Calon Pengurus PGRI Provinsi Sumatera Selatan yang disampaikan PC Khusus SMA/SMK kepada kami tanggal 30 November 2024 pukul 09:00 WIB dan telah kami teruskan ke PGRI Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal yang sama, ternyata sesuai dengan ketentuan sebagaimana AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) Pasal 43 Ayat 3 bahwa bakal calon Pengurus PGRI Provinsi Sumsel diwajibkan tercantum dalam daftar nama calon yang diusulkan pengurus PGRI Provinsi, pengurus PGRI kabupaten/kota, pengurus Cabang/Cab Khusus paling lambat 1 (satu) bulan sebelum KONFRPOV.

Merujuk pada ketentuan Pasal 43 Ayat 3 tersebut, maka pengurus PGRI Provinsi Sumatera Selatan menolak berkas usulan calon dari PC Khusus SMA/SMK Kota Palembang. Untuk diketahui, rapat persiapan menghadapi konferensi PGRI Sumsel dilakukan pada tanggal 20 November 2024, namun bapak tidak hadir dan tidak mengirimkan perwakilan.

Dalam rapat tersebut disepakati bahwa penyampaian usul nama-nama bakal calon pengurus PGRI Provinsi Sumsel dari setiap PC paling lambat tanggal 25 November 2024 untuk diteruskan ke Pengurus PGRI Provinsi Sumsel pada tanggal 27 November 2024.

Klarifikasi ini perlu disampaikan untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari, pungkas HR.(*)

Labuhanbatu-redaksi.co. Tentang dugaan korupsi waktu kepala dusun (Kasus) Suka Ramai dan ternyata Bapak Kepala Desa (Kades) Tebing Linggajaya Baru, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara.

Dan anehnya lebih memilih bertahan diposisi bungkam daripada beliau memberi tanggapan.”Sabtu (07/12/2024)

Untuk keperluan konfirmasi awak media telah berhasil mendapatkan nomor handphon Pak Kades.

Berulang kali awak media menghubungi  melalui telepon selulernya namun Pak Kades tidak merespon sedikitpun, lebih mirisnya ketika awak media mengirim pesan melalui WhatsApp agar dapat berkomunikasi namun pak kades tidak menggubris.

Kades lebih memilih bungkam seperti yang ada sesuatu fakta yang terselubung dan kemungkinan hal ini dapat menimbulkan, persepsi kaca mata pandang terhadap proses pemberian makna atas sesuatu, yang amat nyata misalnya bola liar itu, memang harus berusaha semaksimal mungkin menggiringnya.

Nara sumber yang tak ingin disebut indetitasnya disebut berkata.

Ketidak mampuan kades memberi tanggapan atau layanan informasi, patut saya duga kalau si Kades telah lama menyimpan rasa elergi terhadap insan Pers, dan itu sebabnya beliau menitipkan amanah atau pesan kepada kepala dusunnya itu”

Selain itu patut juga kita duga  bahwa anggaran dana Desa tebing linggahara baru sudah menjadi lapak bisnis Korupsi diantara kades dan kasusnya itu,sebab jikalau Sanga kades itu benar-benar berhasil atau tidak bersahabat untuk korupsi, tentunya akan lebih baik jika si kades dapat memberi tanggapan, tentang korupsi waktu kadusnya.

Kuat dugaan si kasus itu sudah punya kartu ‘AS’ atau memiliki rahasia yang sangat besar, boleh jadi tentang penyalahgunaan wewenang yang bersifat merugikan keuangan perekonomian negara atau bisa disebut korupsi. Sehingga apapun yang terjadi di kades lebih memilih bertahan untuk bungkam,sebut Nara sumber.

(M.M)

Redaksi.co | Palembang – Akibat banyaknya Kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi di Desa Keban I, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan yang terjadi pada Jumat 6 Desember 2024 siang, yang mana kepulan asap berasal kebakaran hebat yang melalap tempat penampungan minyak ilegal milik Sudirman (46), warga Sereka yang diduga melakukan eksplorasi minyak tanpa izin.

Mendapatkan laporan peristiwa kebakaran tersebut aparat Polsek Sanga Desa Polres Muba bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku dan mengamankan barang bukti terkait.

Kapolres Muba melalui Kapolsek Sanga Desa, IPTU Joharmen SH, MSi, didampingi Kanit Reskrim, IPDA Heri Fitha, menjelaskan bahwa kebakaran ini bermula pada Jumat, 6 Desember 2024, sekitar pukul 13.00 WIB.

“Api diduga berasal dari mesin sedot saat proses pemindahan minyak mentah di bak penampungan,”Jelasnya.

Sudirman diketahui mengoperasikan sumur bor ilegal untuk mengumpulkan minyak mentah di bak penampungan.

Ketika memindahkan minyak menggunakan mesin sedot, percikan api diduga memicu kebakaran besar. Akibatnya, sejumlah peralatan dan fasilitas di lokasi terbakar, termasuk pipa paralon, selang, serta bak penampungan minyak.

Beruntung, kebakaran tidak meluas ke permukiman warga. Namun, insiden ini memicu keresahan masyarakat setempat atas maraknya aktivitas pengeboran minyak ilegal yang rawan bencana.

Setelah kebakaran terjadi, tim Polsek Sanga Desa langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Sudirman di rumahnya, Desa Sereka, Kecamatan Babat Toman, Muba, Sumatera Selatan.

“Kami menangkap tersangka tanpa perlawanan di kediamannya,”jelas Kapolsek.

Selain mengamankan tersangka, Polisi juga menyita sejumlah barang bukti di lokasi kejadian, di antaranya:

1 unit sepeda motor polot, 1 buah pipa paralon bekas terbakar, 1 buah selang air bekas terbakar, 1 buah katrol, 1 buah tameng rol tali, serta 15 liter minyak mentah.

“Atas perbuatannya, Sudirman dijerat dengan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka Ke-7 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Ia juga terancam hukuman tambahan berdasarkan Pasal 188 KUHPidana terkait kelalaian yang menyebabkan kebakaran,”tambah Kapolsek.

“Polsek Sanga Desa mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan ilegal yang membahayakan lingkungan dan keselamatan,”pungkasnya (Rilis / Team)

Redaksi.co | Palembang – Kodim 0418/Palembang kembali melaksanakan program unggulan Kodam II/Sriwijaya yaitu “Dapur Masuk Sekolah” bertempat di SD Negeri 96 Palembang Jln. D.I Panjaitan Gg. Putra RT 35 RW 11 kelurahan 16 Ulu Kecamatan Su ll Palembang , Jum’at (6/12/2024).

Program ini bertujuan untuk menekan angka stunting sekaligus memperbaiki gizi anak-anak sekolah dasar dengan menyediakan makanan sehat yang terdiri dari nasi, sayur sop, telur, tahu, kerupuk, buah pisang, air mineral, susu dan juga snack.

Komandan Kodim 0418/Palembang Letkol Kav Ferdiansyah,S.Sos.,M.H.I menyampaikan dalam Sambutannya bahwa Program ini merupakan inisiatif dari bapak Pangdam II/Sriwijaya tentunya menindaklanjuti apa yang menjadi kebijakan ataupun program pemerintah pusat dalam hal ini bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto Yang mana sudah disampaikan oleh bapak kepala sekolah tadi memang generasi penerus kita ini yang akan menjadi pengganti kita semua nanti khususnya kita akan menyambut Indonesia emas 2045

Ini kaitannya dengan Indonesia emas
tentunya kita harus punya generasi generasi muda yang Sehat cerdas kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu pasti yang berakhlak tentunya yang diutamakan akhlaknya untuk menuju ke situ Salah satunya harus mendapatkan nutrisi yang cukup .memang kondisi saat ini kita juga masih banyak kekurangan salah satunya kami TNI melaksanakan program ini harapannya nanti kita di tahun 2030 kita akan mendapatkan bonus demografi artinya usia produktif mulai dari usia 15 sampai 65 itu kita akan melebihi dari negara-negara yang tadi sudah maju seperti Jepang Korea Selatan

Nanti pada tahun 2030 mereka akan sangat kekurangan nah bonus demografi inilah yang nanti perlu kita maksimalkan harapannya 2045 kita mungkin tidak menutup kemungkinan kita akan bisa seperti Jepang dan Korea Salah satunya program ini untuk mendukung generasi muda yang sehat kemudian saya menyampaikan bahwa dari kodim juga nanti akan ada juga beberapa program diantaranya mungkin nanti untuk meningkatkan kinerja ataupun aktivitas anak-anak sekolah terutama kita awali dengan Memberikan Kedisiplinan diri .

Kegiatan Acara Program Dapur Masuk Sekelolah Kodam II/ Swj di Wilayah Kodim 0418/Palembang merupakan program pemerintah pusat yang mana kodim 0418/Plg sangat mendukung program tersebut

Di tempat yang sama, Kepala Sekolah SD Negeri 96 Palembang Rudiansyah S.pd menyampaikan rasa terima kasih dan mengapresiasi kan kepada Kodam II/Sriwijaya melalui kodim 0418/Palembang atas pelaksanaan program dapur masuk sekolah ini.

Kami berharap bahwa kehadiran program ini bisa berlanjut kembali di sekolah kami agar bisa memberikan inspirasi bagi anak-anak untuk mengejar cita-cita mereka setinggi mungkin. Harapan kepala sekolah .

Turut hadir dalam kegiatan ini, Kasdim 0418/Palembang Letkol Inf Deri Septriandi S. T, M.M
,Danramil 418-03/Plaju Kapten Czi Junaidi ,Pasi Ter Kodim 0418/Plg Kapten Arm Marwan, Kapolsek SU II diwakilkan Akp. Sucipto, Kapala Dinas Pendidikan Kota Palembang diwakilkan Bpk. Iskandar Spd, M.M
,Camat SU II diwakilkan Sekcam Bpk. Oscar S. Sos, Msi, Lurah 16 Ulu Bpk. Ki Agus Syahril Romadhon S.H, M.H Ketua RT 34 Bpk. Syarifudin, Ketua RT 34 Bpk. Akmal .

Redaksi.co | Palembang,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini Penjabat (PJ) Gubernur Sumsel Elen Setiadi, S.H., MSE yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumsel Zulkarnain, S.E., M.M menghadiri serta membuka secara resmi kegiatan pembahasan program kerja pengawasan tahunan berbasis risiko provinsi Sumsel tahun 2024 dan peningkatan capacity building APIP pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel yang diselenggarakan oleh Inspektorat Provinsi Sumsel.

Turut hadir didalam kegiatan ini Kepala Inspektorat Provinsi Sumsel Kurniawan, AP., M.Si, Sekretaris Inspektorat Provinsi Sumsel, dan undangan lainnya. Adapun kegiatan ini sendiri dipusatkan di Grandballroom Wyhndam Hotel Palembang, Jumat (6/12/2024).

Dikatakan PJ Gubernur Sumsel melalui Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda Provinsi Sumsel Zulkarnain, S.E., M.M, kalau setiap tahun ada setiap awal ini pembentukan atau penyusunan program kerja pengawasan tahunan perencanaan pengawasan sebelum kita melakukan tindak lanjut pelaksanaan untuk implementasi pengawasannya.

Dan ini mungkin baru pertama kali dilaksanakan, yang biasanya langsung ke program kerja pengawasan tahunan itu disusun oleh Kasubag Perencanaan, dan ini mungkin penyusunan ini berdasarkan kesepakatan bersama.

“Jadi nanti waktu pembagian objeknya nanti tidak susah menindaklanjutinya, jadi sudah disepakati pada saat penyusunan program kerja pengawasan tahunan disini, pra penyusunan itu istilah, atau designnya dahulu,” ujarnya.

Kemudian, jadi program kerja pengawasan tahunan bisa dilaksanakan dengan baik, cuma kita program kerja pengawasan tahunan ini kaitannya bagaimana efektif dan efisien terlaksananya, karena dalam fungsi manajemen itu salah satunya disamping perencanaan adalah pengawasan. Tugas dari pemerintah ini manajemennya ini pengawasan yang dilimpahkan, dan ini sebenarnya adalah Wakil Gubernur yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintah.

Terus diturunkan kembali ke OPD nya yakni Inspektorat untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintah di provinsi Sumsel ini. Dalam pelaksanaannya memang perlu adanya perencanaan yang di buat sedemikian rupa, kalau di kota ada acuannya yakni peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) tentang perencanaan pembinaan dan pengawasan.

“Cuma belum turun sampai sekarang, tapi sudah ada surat dari Kemendagrinya mengenai acuan sementara untuk pedoman mempedomani untuk penyusunan program kerja pengawasan tahunan ini,” ungkapnya.

Dilanjutkannya, karena kebiasaan yang terjadi penyusunan program kerja pengawasan tahun ini masih dilaksanakan dibulan Januari, sementara start awal dari SKP kita itu di bulan awal Januari. Sehingga, kalau dahulu awal tahun itu pembuatan angka kredit, sibuknya dibuat angka kredit, jadi memang kondisi waktunya untuk membuat angka kredit, dari awal Januari sampai dengan akhir Januari itu belum tugas, masih ada editor-editor yang belum tugas, sehingga angka kreditnya belum bisa menambah.

Jadi waktunya kurang efektif, sekarang untuk penyusunan angka kredit sudah dengan dilakukan dengan pembuatan SKP, dan ini sangat membantu, disamping efisien waktu, serta juga efisien kertas. Dalam pelaksanaannya jangan sampai kita nanti pada saat audit nanti, di mana saya kemarin sudah wanti-wanti juga harus dilengkapi pengendalian mutunya.

“Karena dengan audit program itulah tugas dan tanggung jawab tim itu di bagi di sana, kalau ada ada apa-apa yang terjadi yang akan berbicara pada saat pengadilan, karena kita akan di pra peradilan nanti di kalau audit kita ini dianggap tidak profesional,” katanya.

Menurut Kepala Inspektorat Provinsi Sumsel Kurniawan, AP., M.Si, di mana kita pada hari ini kita melaksanakan kegiatan pembahasan penyusunan program kerja pengawasan tahunan berbasis risiko provinsi Sumsel tahun 2025 serta peningkatan capacity building APIP pada Inspektorat Daerah provinsi Sumsel. Mungkin nanti ke depan sering-sering kita adakan kegiatan rapat koordinasi-rapat koordinasi mungkin di daerah, kita ajak teman-teman dari Inspektorat kabupaten/kota yang memang motornya kita.

Jadi tidak hanya berkutat di kegiatan pokoknya saja, tapi sesekali seperti ini, adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyusun program kerja pengawasan tahunan dan disini juga Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda Sumsel sebagai narasumbernya, supaya suasananya lebih enak dan santai untuk berdiskusi selanjutnya.

“Tapi untuk yang hari ini, memang acara ini dari teman-teman inilah, termasuk nanti juga ada acara capacity building, inilah maksud dan tujuan kegiatan ini. Dan selain kami secara khusus juga membahas program kerja pengawasan tahunan, di mana kami juga ingin agar kebersamaan seperti ini kita bangun,” ucapnya.

Masih disampaikannya, karena organisias ini kalau sebagus apapun organisias kalau tidak ada kebersamaan tidak mungkin, dan tidak mungkin bagus suatu organisasi itu kalau dari awal seperti itu. Saya mengajak kepada kita semua, mari kita harus sering melakukan ini, kebersamaan, kita ada team, tidak ada yang super heronya tidak ada, adanya team Hero, jadi satu team, keluar namanya Inspektorat.

Makanya teman-teman saya ingatkan bahwa apapun yang kalian semua lakukan itu kluarnya adalah institusinya Inspektorat, mari kita jaga itu, dan saya pun ingin seperti itu. Serta kita di alhamdulillah di sekretariat ada alumni kita, kemarin ada Sekretaris Daerah (Sekda) dahulu, dimana alumni dari Inspektorat.

“Sekarang ada Asisten III Setda Provinsi Sumsel, di mana beliau inilah yang nantinya minimal mengawal kita koordinasi ini, baik dengan memberikan informasi keberadaan APIP dengan Sekda maupun dengan PJ Gubernur Sumsel, dan harapan kita seperti itu,” imbuhnya.