Warta In | Palembang, – Terkait persoalan tanah hak milik Bapak Jalaludin yang telah dibangun 11 rumah, pos jaga dan akses jalan oleh Fahmi Asegaf selaku pengembang Perumahan Kota Modern Sriwijaya atau KMS yang terletak di Jalan Kadir TKR, Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gadus Kota Palembang kini memasuki babak baru.

FPGSS menilai bahwa persoalan antara Bapak Jalaludin dengan Fahmi Asegaf ini sudah cukup lama, terkait lahan tanah milik Bapak Jalaludin yang telah dibangun 11 rumah oleh Fahmi Asegaf di perumahan KMS itu. Bukan hanya 11 rumah, tanah milik Bapak Jalaludin itu juga dibangun pos jaga dan akses jalan menuju perumahan tersebut.

Menindak lanjuti persoalan lahan tanah milik sah Bapak Jalaludin itu, FPGSS bersama pemilik tanah sah pertama-tama telah melakukan pembongkaran pos jaga dan portal di Perumahan KMS pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024. Dan pihak warga di perumahan itu berharap adanya mediasi antara pihak pengembang dalam hal ini saudara Fahmi Asegaf dengan Bapak Jalaludin. Namun setelah 2 minggu berlalu pihak warga tidak bisa mempertemukan kedua pihak sehingga batas waktu yang ditentukan oleh Bapak Jalaludin dan warga maka jalan atau akses menuju perumahan yang berdiri diatas sertifikat tanah Bapak Jalaludin akan dihancurkan.

Bukan hanya pos jaga dan akses jalan, Bapak Jalaludin yang memiliki tanah sah yang bersertifikat seluas 2,7 Hektar itu ternyata tanahnya juga telah dibangun 11 rumah oleh pengembang KMS.

Berdasarkan kronologis persoalan terungkap bahwa Saudara Fahmi selaku pengembang
Perumahan Kota Modern Sriwijaya atau KMS diduga telah memalsukan tanda tangan Bapak Jalaludin selaku pemilik sah atas tanah. Dan pemalsuan tanda tangan itu juga telah dikuatkan oleh hasil laboratorium forensik Polda Sumsel yang menyatakan bahwa hasil forensik itu non identik atau sah telah dipalsukan.

Pemalsuan tanda tangan itu juga termasuk dalam 11 rumah yang telah dibangun tersebut. Dan untuk persoalan pemalsuan tanda tangan, Bapak Jalaludin telah melaporkan kejadian itu ke Polda Sumsel dan hingga saat ini pihak Polda Sumsel belum juga menanggapi laporan yang sudah berjalan lebih dari 2 tahun itu.

Dengan adanya pemalsuan tanda tangan itu, Bapak Jalaludin telah mengalami kerugian baik materil maupun non materil. Maka dari itu Kami meminta :

1.Meminta dan mendesak Polda Sumsel segera menindak lanjuti laporan pengaduan Bapak Jalaludin yang sudah 2 tahun berjalan ditempat alias dibiarkan saja.

2.Meminta dan mendesak Bapak Kapolda Sumsel melalui Penyidik segera menaikan status Saudara Fahmi Asegaf sebagai tersangka dan segera ditahan.

3.Jika dalam waktu dekat pihak Polda Sumsel belum juga menanggapi laporan yang sudah 2 tahun lebih itu, maka FPGSS akan melakukan aksi demo ke Mabes Polri di Jakarta. Untuk meminta Kapolri melalui Bareskrim Polri agar mengambil alih perkara tindak pidana ini dan segera mengevaluasi penyidik Polda Sumsel yang terindikasi membekingi Fahmi Asegaf sehingga laporan berjalan ditempat. Terkait laporan itu juga, Bapak Jalaludin telah melaporkan itu ke Propam Polda Sumsel tetapi sama saja tidak ada tanggapan.

4.Jika dalam kurun waktu 2 minggu setelah aksi demo ini ternyata pihak Polda Sumsel masih juga belum bergerak menanggapi laporan, maka kami selaku pihak yang sah pemilik tanah akan melakukan eksekusi merobohkan 11 rumah yang berada didalam perumahan KMS yang berdiri diatas tanah Bapak Jalaludin.

Massa aksi FPGSS di terima oleh Kapolda Sumsel yang di Wakili oleh AKBP Raphael ST, SH, Kasbudit II Harda Polda Sumsel.

Redaksi.co | Palembang. – Program Pegadaian Peduli Mengetuk Pintu Langit yang digelar PT Pegadaian Kanwil III Sumbagsel dari awal Januari hingga Desember 2024 berjalan sukses.

Kegiatan pembagian paket makanan yang dilakukan serentak di 32 cabang Pegadaian yang ada di Sumsel, Babel, Lampung, Jambi, dan Bengkulu ini sangat membantu masyarakat yang ada di sekitar area tersebut.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) kepada masyarakat.

“Program Pegadaian Peduli Mengetuk Pintu Langit ini rutin kita lakukan setiap bulan pada hari Jumat di minggu pertama dan ketiga sejak awal Januari 2024. Melihat antusias masyarakat, kemungkinan program ini akan terus berlanjut,” ujar Joko NK Nugroho, Kepala Bagian Humas dan Protokoler PT Pegadaian Kanwil III Sumbagsel beberapa waktu lalu.

Tidak hanya warga sekitar outlet Pegadaian, para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi mitra binaan maupun nasabah Pegadaian turut merasakan manfaat dari program ini.

“Untuk makanan siap saji ini kita pesan dari mitra binaan, dari nasabah kita juga. Kita anggarkan Rp2 juta untuk satu kali kegiatan,” terang Joko.

Sementara, Dewi, salah satu warga penerima manfaat mengungkapkan rasa syukur mendapatkan bantuan makanan dari Pegadaian.

“Kami dan warga sekitar kantor Pegadaian merasa senang dapat paket nasi gratis. Uang untuk membeli nasi bisa dipergunakan untuk membeli kebutuhan penting lainnya. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berlanjut,” tutupnya.

Redaksi.co | Palembang,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi, S.H., MSE dengan didampingi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel Drs H Edward Candra, M.H menghadiri serta melakukan penanaman cabai merah dan bawang merah pada kegiatan Gerakan Tanam Cabai Merah dan Bawang.

Adapun kegiatan ini sendiri dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Provinsi Sumsel, serta kegiatan ini dipusatkan di kebun Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengembangan dan Produksi Benih (BPPB) Dinas Pertanian, TPH Provinsi Sumsel, Minggu (5/1/2025).

Turut hadir didalam kegiatan ini Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumsel Ir Basyaruddin Akhmad, M.Sc, Kepala Dinas (Kadis) Pertanian, TPH Provinsi Sumsel Dr Ir H R Bambang Pramono, M.Si, Kadis Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel Ir Rusun Effendi, M.M, Kadis Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumsel Ir H Amiruddin, M.Si, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel, dan undangan lainnya.

Dikatakan Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi, S.H., MSE didampingi Sekda Sumsel Drs H Edward Candra M.H, karena ini kami anggap penting sekali, dimana ada catatan yang menarik, inflasi kita memang alhamdulillah bisa dikendalikan 1,2, tetapi sumber inflasi itu masih bersumber dari hal yang sama terulang terus, yakni cabai merah, cabai rawit, bawang merah, telur ayam, dan minyak goreng.

“Dan tadi akhirnya kita terjawab dengan data yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian, TPH Provinsi Sumsel karena memang persoalan kita dengan kebutuhan itu hanya sepertiga bisa kita bisa penuhi,” ujarnya.

Kemudian, artinya komoditas pangan ini yang sangat mempengaruhi inflasi ini dan kebutuhan masyarakat kita semakin lama semakin tinggi itu sangat tergantung dari wilayah lain. Kita bisa rasakan dari Jawa, Sumatera, kita juga bisa setoran dari Sulawesi Selatan, tapi jangan lupa, pada eksisting untuk pada saat ini, natal tahun baru (nataru) dan nanti akan lebaran kita akan rebutan.

“Dan yang pasti bahwa biasanya kebijakan daerah masing-masing itu kalau kebutuhan wilayahnya masing-masing meningkat, mereka akan kurangi untuk menjual ke luar, biasanya memenuhi kebutuhan didalam itu dan ini sudah terpengaruh,” ungkapnya.

Dilanjutkannya, kenapa di Oktober, November inflasi kita hanya 0,73 persen kemudian di November dan Desember atau year on year (y.o.y) nya jadi 1,20 persen ini peningkatannya luar biasa 0,5 persen memang dibawah nasional sedikit. Tetapi ini kalau kita tidak antisipasi, kita ambil mitigasi kebijakan ini akan terus menderek inflasi kita. Oleh karena itu, tiga bulan lagi insya Allah kita akan lebaran, tapi awal Maret 2025 sudah mulai puasa.

“Dari data November ke Desember, nanti Desember ke Januari nanti kita lihat datanya dari Wahyu peningkatan terhadap makanan ini juga semakin meningkat ternyata. Dimana ternyata pariwisata, peningkatkan pariwisata ke provinsi Sumsel itu semakin lama semakin meningkat, dan ini juga salah satu penyebabnya,” katanya.

Menurut Kadis Pertanian, dan TPH Provinsi Sumsel Dr Ir H R Bambang Pramono, M.Si dengan didampingi Kepala UPTD BPPB Dinas Pertanian, TPH Provinsi Sumsel Nur Wahyudiono, SP, bawang merah luas tanam ada 185 hektar untuk tahun 2024, produksi kita 825 ton, kebutuhan kita bawang merah 20248 ton kita defisit cukup banyak itu sejumlah 19413 ton. Untuk mencukupi kebutuhan bawang tersebut paling tidak dibutuhkan ada tanaman sebesar atau seluas 2838 hektar, sedangkan kita baru menanam 185 hektar saja.

“Jadi ini sebagai trigger, sebagai penggerak bahwa kita gerakan tanam cabai ini tidak hanya harus di masyarakat tapi lahan-lahan kosong yang potensi bisa kita tanam untuk menambah produksi kita. Dan seperti contoh hari ini sengaja memang Penjabat Gubernur Sumsel meminta di lahan-lahan kantor kita,” ucapnya.

Masih dilanjutkannya, jadi tadi pesan beliau di Dinas Pertanian, di UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih ini, itu akan mensupport benih-benih untuk ke eksternal. Dimana saran beliau juga tadi ke Asisten II bidang E.Keu dan Pembangunan Setda Sumsel untuk internal, benihnya kita support dari sini untuk melakukan gerakan yang sama di kantor-kantor UPTD yang ada di provinsi Sumsel. Dengan adanya gerakan ini yang dimulai dari kantor, mudah-mudahan masyarakat semakin tergerak.

“Dan didalam wawancara tadi juga Penjabat Gubernur Sumsel telah menyampaikan bahwa masyarakat dipersilahkan untuk dapat menanam yang benihnya akan kita support melalui Dinas Pertanian, dan TPH Provinsi Sumsel,” imbuhnya.

Masih disampaikannya, untuk ini lahan yang ada sekitar hampir 2000 meter tepatnya 1700 san meter dan ini akan kita terus kita kawal dengan luasan yang ada disini potensinya itu mungkin sekitar dipotong bangunan, fasilitas umum mungkin ada sekitar 5 hektar itu akan kita gerakkan. Dan yang insya Allah nanti panennya bisa kita rasakan di ramadhan 10 hari pertama. Tujuh puluh (70) hari sejak tanam maka akan ada panen, dimana satu pohon itu, yang mana satu pohon cabai merah itu bisa satu (1) sampai satu koma lima (1,5) kilogram (kg) produksinya masa dengan berakhir masa produksinya.

“Bisa kita hitung dengan lahan yang tidak terlalu besar saja, contoh rumah tangga, dimana rumah tangga itu kalau dia punya paling tidak 5 poli bag saja, maka mereka akan menghasilkan 5 sampai 7,5 kg untuk kebutuhan mereka,” bebernya.

Redaksi.co | Palembang, – Ribuan wisatawan dan pemudik meninggalkan Kota Palembang pada awal tahun baru 2025 menggunakan kereta api menuju beberapa kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Sumsel maupun yang menuju Provinsi Lampung. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang mencatat pada awal tahun baru 2025 ini setidaknya ada 10.036 penumpang menggunakan kereta api pada tanggal 1 hingga 3 Januari 2025.

Manager Humas KAI Divre III Palembang, Aida Suryanti mengatakan pada tanggal 1 Januari 2025 tercatat sebanyak 3.339 penumpang, tanggal 2 Januari 2025 sebanyak 3.347 penumpang dan tanggal 3 Januari 2025 sebanyak 3.350 penumpang. Sedangkan secara kumulatif dari tanggal 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025 KAI Divre III Palembang telah mengangkut sebanyak 52.451 penumpang dengan berbagai tujuan di Provinsi Sumsel dan Lampung.

“Awal tahun baru 2025 ini okupansi penumpang kereta api masih cukup tinggi yakni sebanyak 10.036 penumpang atau sebesar 129% dari total tempat duduk yang disediakan,” ungkap Aida.

Aida menambahkan, hingga hari ke-16 angkutan Nataru 2024/2025 ini KAI Divre III Palembang telah mengoperasikan sebanyak 80 perjalanan kereta api dengan rincian KA Bukit Serelo relasi Kertapati-Lubuklinggau sebanyak 32 perjalanan, KA Sindang Marga relasi Kertapati-Lubuklinggau sebanyak 32 perjalanan dan KA Rajabasa relasi Kertapati-Tanjungkarang sebanyak 16 perjalanan.

Sementara keberangkatan penumpang tertinggi secara komulatif sampai hari ke-16 masa posko masih di stasiun Stasiun Kertapati yaitu sebanyak 24.874 penumpang, diikuti stasiun Lubuk Linggau sebanyak 12.744 penumpang dan selebihnya di stasiun keberangkatan lainnya seperti di Stasiun Payakabung, Prabumulih, Muara Enim, Lahat, Tebing Tinggi dan Kota Padang dengan jumlah total 14.833 penumpang.

“Kertapati dan Lubuklinggau masih menjadi Stasiun tersibuk dalam melayani penumpang pada angkutan Nataru ini dengan jumlah penumpang sebanyak 24.874 berangkat dari Stasiun Kertapati dan 12.744 penumpang berangkat dari Staisun Lubuklinggau,” jelas Aida.

Sedangkan untuk kedatangan tertinggi juga ada di Stasiun Kertapati sebanyak 24.652 penumpang dan stasiun Lubuklinggau sebangak 12.208 penumpang.

KAI Divre III Palembang mengimbau kepada pelanggan/penumpang KA untuk selalu menjaga dan berhati-hati dengan barang bawaan agar tidak tercecer ataupun tertinggal di stasiun maupun di kereta.

“Hindari membawa barang bawaan yang berlebihan dan jangan menggunakan perhiasan mencolok yang dapat mengundang tindak kejahatan,” pungkas Aida.(*)

Redaksi.co | Palembang – Lembaga Pemerhati Organisasi Ekonomi Republik Indonesia (POSE RI) mendukung para awak media, social control (LSM), aktivsi dan lembaga lainya untuk mendukung Pemberantasan BBM Ilegal di seluruh Sumatera Selatan (Sumsel), dan di Kabupaten manapun terutama di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan karena memang sudah tugas Media di Era Digital sekarang ini, apalagi sekarang ini bertebarnya media -media On Line.

Hal tersebut di sampaikan oleh Desri Nago SH, Ketum POSE RI dan juga ketua ketua DPW PWDPI Sumsel serta ketua Serikat Masyarakat Sumsel di sekretariat DPW PWDPI Sumsel jalan Tanjung Barangan Palembang, Kamis (02/01/25).

Desri Nago SH mengatakan “sudah saya jelaskan BBM ini, muaranya ada di Musi Banyuasin(Muba) Sumatera Selatan (Sumsel) yang disebut sumur Bor – an yang partainya bisa dari sana (Muba) terus menuju Lampung menuju kabupaten kabupaten Sumsel,”jelasnya.

“Disini, saya tidak munafik saya manusia biasa sebagai masyarakat Ogan Ilir (OI) terutamanya untuk menyoroti salah satu media media online “SO” kalau memang mau mengontrol mari sama – sama, kenapa saya bilang begitu saya tidak munafik saya putra Ogan Ilir ada hilap ada salah namanya kehidupan di lapangan, iya tidak menepis sebagai Advokat, ada mengambil Kuasa Individu memang sudah di atur oleh undang-undang Advokat terkait klien kami mau usaha apa saja, itu sah-sah saja bagi mereka, mereka sudah tau resikonya, kami sebagai advokat ngambil kuasa individu, arti individu nama orangnya,”ujarnya.

Lebih lanjut, Desri Nago menjelaskan. Jadi di sini kami menyoroti kalau memang ingin menyoroti BBM Ilegal di Ogan Ilir, Iya kita sama-sama habiskan BBM Ilegal di Ogan Ilir, saya berulang kali sudah mengadakan Konpress, Jumpa Pers serta dari zaman dulu saya melakukan aksi terkait bbm ilegal ini, bahkan dari materipun saya siap bahkan saya sudah hilang mobil satu untuk pemberantasan bbm ilegal ini,”ujarnya nya lebih lanjut.

Dan,”saya meminta Oknum wartawan inisial R atau RN dari media ^SO” dalam memberitakan berita ada suatu embel-embel dulu mau memberitakan tentang BBM Ilegal seperti Cat Watshapp dulu, artinya meminta dulu kalau tidak dikasih baru mau menulis, atau sebaliknya, jadi saya disini meminta dan mendukung ke profesionalnya seorang wartawan,”jelasnya.

“Saya siap 1×24 jam kalau mau turun aksi untuk mendukung memberantas BBM Ilegal di Ogan Ilir,Sumatera Selatan,”pungkasnya.

Redaksi.co | Palembang – Warga yang menolak pembangunan Hotel eks Kosan Luky atau Parkside Hotel, menggelar aksi di depan Kantor Walikota Palembang, Kamis (02/01/2025).

Dalam aksi massa tersebut, warga menyampaikan Indikasi dugaan pelanggaran dalam pembangunan Hotel eks Kosan Luky atau Parkside Hotel karena diduga telah melanggar izin Lingkungan serta tidak mengantongi Amdal dan perizinan Lainnya.

Massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli PAD Kota Palembang, terdiri dari berbagai macam Organisasi Gerakan dan NGO seperti PEKA Sumsel, DPW Tikus Merah Putih, Pemuda Tani, Front Pemuda, dan Masyrakat Berdaya menegaskan bahwa aksi mereka bertujuan untuk melindungi pendapatan asli daerah Palembang dan memberikan Pelajaran kepada pengusaha dan pejabat nakal.

Pada orasi pembukanya, massa aksi menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Palembang melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang telah melakukan penyegelan atau penutupan Parkside Hotel di Jalan Seroja Kelurahan 20 Ilir D III Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang pada hari Selasa, 5 November 2024. Namun segel penutupan tersebut saat ini telah dibuka oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Koordinator Lapangan, Erik menuturkan atas kajian pihaknya bahwa Pihak Parkside Hotel diduga dengan sengaja melawan hukum untuk mendulang untung di Kota Palembang.

“Bangunan yang sudah berdiri ini jelas mengangkangi Perda yang dibuat DPRD Kota Palembang dan peraturan walikota Palembang, seolah-olah melawan tanpa mempedulikan aturan Pemerintah daerah Untuk itu perlu dilakukan Pembongkoran karna melanggar, Pasal 3 PP No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” ringkas Erik

Berikutnya Erik juga menegaskan bahwa Pembangunan Parkside Hotel juga diduga telah meyalahi perizinan Bangunan Gedung
“Kami mendesak PJ Walikota Palembang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Meninjau Kembali perizinan Hotel Parkside” Cecar Erik

Kemudian menurut Koordinator Aksi, Ki Edi Susilo dalam menyampaikan tuntutan aksinya dengan meminta Dengan Hormat kepada pemerintahan Kota Palembang untuk bertindak tegas dan melapor ke pihak kepolisian karena oknum pihak Hotel Parkside sudah membongkar paksa dan merusak fasilitas negara
“Kita meminta Polda Sumsel untuk mengusut siapa saja yang terlibat dan dalang di balik pembongkaran paksa gembok dan segel hotel parkside yang merupakan pasilitas dan barang milik negara” tegas Ki Edi

Atas perusakan fasilitas tersebut, Ki Edi Susilo juga mendesak DPRD Kota Palembang untuk mengunakan hak pengawasannya untuk memanggil Pihak Pemerintah Kota dan Pihak Hotel Parkside yang diduga belum melengkapi izin tetapi telah membongkar dan menghancurkan segel dan gembok

Aksi di Kantor Walikota tersebut sempat terjadi aksi dorong dorongan, namun dapat diredam oleh Koordinator Aksi

Turut hadir Charma Afrianto menyampaikan aksi hari ini adalah wujud dukungan kita terhadap Pemkot Palembang, ada skandal yang bernilai Rupiah oleh oknum, makanya izin dan penyegelan hotel Parkside bisa berjalan mulus sampai akhir tahun” tegas Charma
“Ada aliran dana sebesar 540 Juta Rupiah, ini diutarakan oleh Pihak Hotel, siapa yang yang menerima, fitnah atau tidak? ujar Charma

Aksi di halaman kantor Walikota Palembang berjalan dengan tertib, warga membubarkan diri dengan statemen akhirnya “Bongkar Hotel Parkside dan Cabut Izin Operasional Hotel Parksite Indikasi melanggar Peraturan daerah Kota Palembang” Teriak Massa Aksi

Diakhir aksi, hadir Pj Walikota Palembang diwakili Asisten II Bidang Pembangunan, dalam sambutannya mewakili Pemerintah Kota berjanji akan melaporkan ke Pihak Berwajib terkait dengan pembukaan segel oleh pihak Hotel dan akan kembali menutup Parkside Hotel, pungkasnya. (*)