Redaksi.co | Palembang,- Acara hari ini adalah menindaklanjuti daripada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2025 tentang satuan tugas tanaman pangan padi lahan kering dalam rangka mendukung Swasembada pangan.

Salah satunya lahan kering itu ada di provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), dan hari ini ditindaklanjuti, kami rapat koordinasi dengan menghadirkan teman-teman kita dari kabupaten/kota, kemudian instansi yang terkait.

Diantaranya selain Dinas Pertanian, Perkebunan kabupaten/kota, kami mengundang juga dari Balai Kehutanan, GAPKI, APKASINDO dalam rangka mensinkronkan data yang telah ditetapkan, demikian diutarakan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel Ir Agus Darwa, M.Si saat dibincangi diruang kerjanya, Rabu (8/1/2025).

Dikatakan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel Ir. Agus Darwa, M.Si, dimana kita ditargetkan 54 ribu hektar untuk tanam padi Gogo di lahan kering dengan perkebunan. Kalau kita melihat dari sisi komoditi ini tanaman pangan, kenapa jadi perkebunan, karena kami sebagai leading sektor yang punya lahan.

Jadi ini untuk pertama kali di provinsi Sumsel pengembangan padi Gogo lahan kering di areal perkebunan. Di mana areal perkebunan ini sendiri terbatas pada areal peremajaan sawit rakyat (PSR) yang dengan catatan ini masih bisa ditanami.

“Selagi tanaman ini belum menghasilkan, ini masih dapat di tanaman sisipan, atau tumpang sari antara sawit dan padi, dimana padi ini adalah padi Gogo,” ujarnya.

Kemudian, dari yang ditargetkan di 54 ribu hektar ini tersebar di 9 kabupaten/kota, diantaranya yang terbesar itu adalah di Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Timur, OkU Selatan, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Banyuasin, Musi Banyuasin (Muba) dan Musi Rawas (Mura).

Sembilan kabupaten/kota yang besar ini kita sudah berkoordinasi, alhamdulillah lahan-lahan besar ini sudah tersedia. Adapun bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini bersifat stimulan, di mana hanya mendapat benih sebanyak 40 kilogram per hektar, herbisida, dan insektisida.

“Diharapkan dari stimulan ini petani akan menggunakan biaya sendiri dalam rangka sarana produksi lain yang belum tercover didalam bantuan ini, dan kegiatan ini alhamdulillah setelah ini datanya valid, semuanya valid, dan usulan sudah lengkap kita akan launching atau akan tanam perdana di Sumsel,” ungkapnya.

Dilanjutkannya, di mana akan dilakukan paling lambat di Februari 2025 kalau bisa memungkinkan ini akan kita laksanakan Januari tahun 2025. Rencana kita ada tiga lokasi yang pertama di OKI, OKU dan Muara Enim serta Muba. Pertama lokasi rencana tanam dahulu, ini dari empat kabupaten tadi sudah kita sempat diskusikan kemungkinan besar ini akan dilakukan dikabupaten OKI.

Alasannya kenapa, karena yang pertama memang lahannya sudah siap, petaninya sudah siap, dan datanya sudah valid itu rencana, kalaupun dia nanti bergeser mungkin juga ke daerah Muara Enim atau daerah terdekat. Mengenai produksi, karena ini padi Gogo, lain dengan padi sawah, atau padi sawah irigasi atau seni teknis, atau sistem pengairan, kami padi di lahan kering.

“Sehingga padi lahan kering ini harus diolah memang dengan ekstra, apalagi petani catatannya petani kebun yang belum biasa menggarap sawah, dan kami tidak ber muluk-muluk,” katanya.

Masih dilanjutkannya, kalaupun ini memang sarana prasarana produksi nantinya terpenuhi ini, petaninya memang sungguh-sungguh ini, kami berharap tidak terlalu tinggi 4 ton saja sudah cukup, ini padi Gogo lahan kering, kalau padi sawah mungkin bisa mencapai 9 ton per hektar GKG, kalau ini kita tidak muluk-muluk hanya 4 ton saja.

Jadi kalau kita sekali panen dalam empat bulan atau lima bulan itu empat ton di kalikan 54 ribu hektar, sudah berapa ton kita dapat hasilnya. Sebenarnya Sumsel ini sudah swasembada pangan dari dahulu, di mana Swasembada pangan kita di samping sawah irigasi teknis, non teknis sawah tadah hujan.

“Dimana kita ada padi Sodor, yang mana padi Sodor ini padi yang ditanam di daerah lebak, kemudian pada saat kering, ini di bakar, ditanam, di mana itu sampai ratusan ribu hektar untuk di provinsi Sumsel. Setelah Undang-Undang untuk melarang sistem bakar, maka Sodor tidak ada lagi,” ucapnya.

Masih disampaikannya, hanya ada mungkin hanya sebagian kecil saja padi Sodor tersebut. Namun dengan demikian dengan peningkatan IP yakni Intensitas Pertanaman padi sawah, ini bisa mencapai 200-300 hektar Sumsel tetap menjadi penyumbang Swasembada Pangan Nasional, terutama kemarin Banyuasin, OKU Timur dan beberapa penghasil padi sawah lainnya.

Di mana satu hektar itu 40 kilogram membutuhkan bibit 40 kilogram untuk padi Gogo. Untuk penyiapan benih, sarana dan prasarana produksi, ini sudah menjadi domainnya Dinas Tanaman Pangan, jadi tugas kami di Dinas Perkebunan hanya menyiapkan lahan, dan mengusulkan lahan dan petaninya kepada Dinas Tanaman Pangan.

“Nanti Dinas Tanaman Pangan lah yang mereka menghitung, serta menyalurkan sarana prasarana produksinya baik benih, obat-obatan, racun, dan itu mereka. Nanti pembinaan secara keseluruhan, karena kami ini lingkup pertanian, ada penyuluh pertanian, penyuluh perkebunan, kami akan berjibaku bersama-sama membimbing petani, mengawal petani, mengawal lahan, sehingga ini nanti dapat bertumbuh dan berproduksi dengan baik,” imbuhnya.

Redaksi.co | Palembang – Sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan, PT Kereta Api Indonesia (Persero) memberikan bantuan pendidikan kepada siswa-siswi kurang mampu dan perlengkapan fasilitas sarana sekolah untuk SD Negeri 166 Palembang melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada Rabu (8/1).

Pemberian bantuan tersebut dilakukan secara simbolis oleh Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo kepada perwakilan siswa kurang mampu dan Kepala Sekolah SDN 166 Palembang yang dilaksanakan di Stasiun Kertapati, Palembang.

Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo mengatakan bahwa pemberian bantuan pendidikan ini sebagai bentuk dukungan KAI terhadap peningkatan kualitas pendidikan siswa-siswi kurang mampu sehingga dapat terus semangat untuk menggapai cita-cita.

“Hari ini, KAI melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) akan memberikan bantuan kepada 122 siswa-siswi kurang mampu dan peralatan sekolah berupa barang meubeler untuk SDN 166 Palembang,” ujar Didiek.

Didiek menambahkan bahwa KAI terus berkomitmen mendukung pendidikan sebagai bagian dari implementasi Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam mendukung pendidikan berkualitas. KAI tidak hanya ingin membangun bangsa dari sisi transportasi namun juga dengan investasi pada sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan.

“Semoga dukungan ini memberikan manfaat besar bagi para penerima. KAI berharap, melalui dukungan ini, generasi muda Indonesia semakin termotivasi untuk meraih masa depan melalui pendidikan untuk memberikan kontribusi terbaiknya bagi bangsa,” ungkap Didiek.

Adapun bantuan yang diberikan oleh KAI berupa barang-barang perlengkapan fasilitas sarana sekolah senilai Rp26.000.000,- dan perlengkapan sekolah untuk 122 siswa-siswi yang masing-masing mendapatkan baju sekolah, celana sekolah, dasi sekolah, topi sekolah, tas sekolah, sepatu sekolah dan buku tulis sebanyak 2 lusin, senilai total Rp. 77.470.000,-

“Melalui program ini juga KAI ingin ambil bagian dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan sebagai pondasi masa depan yang lebih baik sejalan dengan visi besar bangsa Indonesia,” kata Didiek.

Selain bantuan pendidikan, pada kesempatan kali ini juga KAI menyalurkan bantuan modal usaha senilai Rp20.000.000,- kepada ibu ananda Devi salah satu siswi SDN 166 Palembang yang kurang mampu. Bantuan itu diberikan agar bisa meningkatkan taraf hidup dan perekonomian keluarga ananda Devi dan ibunya yang sehari-hari bekerja sebagai buruh cuci.

Lebih lanjut Didiek menuturkan, selama tahun 2024 khususnya di wilayah Divre III Palembang, KAI telah menyalurkan bantuan TJSL senilai Rp1.816.757.000,- kepada masyarakat Sumatera Selatan.

“KAI sebagai salah satu BUMN di Indonesia berkomitmen untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar wilayah operasional melalui program-program bantuan TJSL,” tutup Didiek.

Salam
*Manager Humas KAI Divre III Palembang*
*Aida Suryanti*

Redaksi.co | PALEMBANG, – PT Kereta Api Indonesia (Persero) resmi menutup pelaksanaan angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 yang telah berlangsung selama 18 hari sejak 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Selama periode angkutan Nataru tersebut, KAI Divre III Palembang melayani total 59.199 penumpang dengan okupansi sebesar 127% dari jumlah total tempat duduk yang disediakan sebanyak 46.440, atau rata-rata 3.289 penumpang per harinya. Jumlah total penumpang tersebut meningkat sebesar 7,18% dibanding periode angkutan Nataru tahun sebelumnya pada 2023/2024 yakni 55.232 penumpang.

Manager Humas KAI Divre III Palembang, Aida Suryanti menjelaskan bahwa kenaikan ini dipengaruhi oleh tingginya minat masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan kereta api serta penambahan rangkaian kereta pada KA Rajabasa relasi Kertapati – Tanjung Karang (PP) sebanyak 1 K3/kereta ekonomi dan KA Sindang Marga relasi Kertapati – Lubuklinggau (PP) sebanyak 1 K1/kereta eksekutif.

“KAI Divre III Palembang telah mengoperasikan total 90 perjalanan KA atau rata-rata 5 perjalanan KA per hari, dengan rincian 36 perjalanan KA Sindang Marga relasi Kertapati – Lubuklinggau, 36 perjalanan KA Bukit Serelo relasi Kertapati – Lubuklinggau dan 18 perjalanan KA Rajabasa relasi relasi Kertapati – Tanjung Karang,” ungkap Aida.

Aida menambahkan, pencapaian positif di masa Angkutan Nataru ini juga terdapat disisi ketepatan waktu atau _On Time Performance_ keberangkatan kereta api di wilayah Divre III Palembang yang mencapai 100% dan ketepatan kedatangan kereta api mencapai 95,29%. Hal ini juga yang menjadikan pertimbangan masyarakat memilih moda transportasi kereta api.

“Adapun puncak arus mudik penumpang periode Nataru 2024/2025 terjadi pada 24 Desember 2024 (H-1 Natal) sebanyak 3.393 penumpang, sedangkan puncak arus balik terjadi pada 29 Desember 2024 (H+4 Natal) sebanyak 3.524 penumpang,” jelas Aida.

Untuk jumlah rincian penumpang per KA yang beroperasi di Divre III Palembang sebagai berikut :
– KA Bukit Serelo relasi Stasiun Kertapati – Lubuklinggau (pp) sebanyak 27.620 penumpang;
– KA Sindang Marga relasi Stasiun Kertapati – Lubuklinggau (pp) sebanyak 17.936 penumpang;
– KA Rajabasa relasi Stasiun Kertapati – Tanjung Karang (pp) sebanyak 13.643 penumpang.

Sedangkan untuk keberangkatan penumpang di Stasiun Kertapati selama periode Nataru mencapai 28.027 penumpang, sedangkan untuk kedatangan penumpang di Stasiun Kertapati mencapai 27.646 penumpang. Jumlah tersebut masih menjadikan Stasiun Kertapati sebagai stasiun tersibuk dalam melayani para penumpang dan juga mendukung pergerakan ekonomi masyarakat khususnya di Kota Palembang.

KAI Divre III Palembang mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelanggan setia KA yang telah mempercayakan kereta api sebagai moda transportasi utama dalam bepergian, terutama pada libur Nataru ini serta memberikan apresiasi kepada masyarakat beserta seluruh stakeholder, baik dari unsur Pemerintahan maupun TNI dan Polri yang turut mensukseskan angkutan Nataru 2024/2025 sehingga dapat berjalan dengan selamat, aman, lancar dan terkendali.

“KAI Divre III Palembang berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan menghadirkan inovasi yang ramah lingkungan kepada para pelanggan setia KA dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan pada seluruh perjalanan KA, sehingga menjadikan kereta api sebagai moda transportasi pilihan yang aman dan nyaman,” tutup Aida. (*)

Redaksi.co | Palembang,- Stadion Bumi Sriwijaya Palembang kini telah dilakukan renovasi mendekati tahap finishing, sebagaimana sarana prasarana stadion yang telah dilakukan perbaikan dan modernisasi sehingga Stadion Bumi Sriwijaya Palembang dapat dinyatakan menjadi stadion yang siap menyelenggarakan pertandingan sepakbola bertaraf nasional maupun Internasional setelah Jakabaring Sport City (JSC) demikian diutarakan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H Rudi Irawan, S.Sos., M.Si melalui Sekretaris Dispora Provinsi Sumsel H A Yudi Saputra, S.T., M.T saat diwawancarai diruang kerjanya.

Dikatakan Kepala Dispora Provinsi Sumsel H Rudi Irawan, S.Sos., M.Si melalui Sekertaris Dispora Sumsel H A Yudi Saputra, S.T., M.T, untuk renovasi Stadion Bumi Sriwijaya Palembang saat ini kan, itu masih didalam pelaksanaan oleh Balai Permukiman dan Sarana Prasarana Wilayah Provinsi Sumsel.

Jadi sepengetahuan kami itu masa kontraknya akan berakhir di Desember tahun 2024, tetapi bisa saja memang BPK melakukan penambahan waktu 50 hari lintas tahun. Kalau memang dirasa ada pekerjaaan-pekerjaan yang belum selesai itu secara regulasi yang kami ketahui.

“Artinya sebelum itu ada serah terima ke Dispora Stadion Bumi Sriwijaya Palembang masih didalam renovasi, masih didalam tahap renovasi, dan menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam hal ini Kementerian PU,” ujarnya.

Kemudian, ini dimulai sejak awal tahun 2024 hampir keseluruhan, jadi dari mulai tribun itu dilakukan perbaikan, sesuai standar stadion pertandingan, di mana selama ini kan menjadi Stadion latihan untuk di Stadion Bumi Sriwijaya Palembang.

Setelah adanya renovasi ini kan menjadi stadion pertandingan, jadi layak untuk dapat layak untuk menyelenggarakan pertandingan setidaknya Liga 2. Dan oleh karena itu, perbaikannya itu mencakup hampir keseluruhan.

“Mulai dari penataan tribun, penataan jalur keluar masuk penonton, pemain, VIP itu ditata semua, sampai dengan penggantian, yakni penggantian rumput dilapangan, dimana itu ganti sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Federation Internationale de Football (FIFA) dalam hal ini otoritas tertinggi sepak bola,” ungkapnya.

Dilanjutkannya, dimana beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan peninjauan oleh FIFA dan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), dan saya kira wajar ada beberapa anjuran atau saran dari pihak FIFA dan PSSI sehingga proses renovasi Stadion Bumi Sriwijaya Palembang ini dapat nanti berakhir serta menghasilkan stadion yang memang layaklah buat penyelenggaraan pertandingan ke depan baik nasional dan Internasional.

Ini kan awalnya sejarahnya ini dilakukan renovasi setelah peristiwa kerusuhan Kanjuruhan Malang, dari sanalah pihak Kementerian Pemuda Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian PU itu berkoordinasi untuk merehab seluruh stadion-stadion yang memang di identifikasi belum memenuhi standar lah, belum memenuhi standarisasi.

“Ini kita harapkan Stadion Bumi Sriwijaya Palembang menjadi stadion kedua setelah JSC yang dapat menyelenggarakan Liga Nasional dan Internasional di kota Palembang ini. Sedangkan kapasitas juga terjadi peningkatan, tetapi setelah adanya renovasi kapasitasnya meningkat,” katanya.

Masih dilanjutkannya, tidak sampai dua kali lipat, tetapi lumayan meningkatnya lumayan, jadi tampungan Stadion Bumi Sriwijaya Palembang sendiri pun memang lebih meningkat dari semula. Dengan banyaknya stadion yang sesuai standar ya kita harapkan memang club-club sepak bola yang ada di kota Palembang dan Sumsel ini dapat lebih meningkat prestasinya.

Karena pilihan stadion kan berarti semakin banyak semakin baik, karena kualitas dari lapangan juga mempengaruhi dari permainan atau penampilan club itu sendiri. Jadi kalau memang infrastrukturnya sudah baik, ya kita harapkan prestasi club-club bola kita ataupun pembinaan-pembinaan usia dini di Sumsel untuk cabang olahraga (Cabor) sepak bisa juga meningkat.

“Tentunya kalau renovasi ini berawal dari peristiwa Kanjuruhan itu yang dicermati kemarin oleh pihak FIFA dan PSSI serta Kemenpora itu adalah jalur, yakni keluar masuk penonton, jalur keluar masuk pemain, jalur keluar-keluar masuk VIP, petugas keamanan, petugas medis itu semuanya diteliti, dicermati dengan sangat cermat oleh pihak FIFA,” ucapnya.

Masih diungkapkannya, justru dari segi kenyamanan pun juga dilihat, kenyamanan penonton menonton pertandingan, jarak dia tempat duduk ke tempat duduk didepannya itu dihitung semua jaraknya. Jadi mau istilahnya kaki penonton ini tidak menyentuh kursi yang didepannya, jadi masih ada space untuk lewat penonton, seperti inilah kenyamanan menonton bioskop kira-kira begitulah konsepnya.

FIFA itu memang memang meneliti orang itu nyaman, penonton itu nyaman dan aman, tapi yang paling di utama kan itu keamanan dahulu. Yakni keamanan penonton keluar masuk, jangan sampai terjadi lagi seperti yang di Malang kemarin, terjadi penumpukan penonton untuk keluar dari stadion.

“Sehingga terjadi kerusuhan penonton keluar di jalur yang cuma satu jalur, ini yang membahayakan penonton itu sendiri, dan itu yang dicermati. Kalau untuk luasan tetap sama, luasan kawasan Stadion Bumi Sriwijaya Palembang itu tidak bertambah, tetapi jalur pintu masuk dan keluar itu bertambah, gate nya bertambah,” imbuhnya.

Masih disampaikannya, di mana untuk jumlah persisnya sendiri mungkin dari pihak Kementerian PU yang menjelaskan, tetapi dari pihak FIFA kemarin kan secara rinci menanyakan berapa jalur masuk untuk penonton, jalur keluarnya berapa, terus ada jalur-jalur evakuasi berapa itu dihitung semua, dan saya kira dari pihak PU sudah menindaklanjuti itu.

Terkait lahan parkir sendiri, ya otomatis kalau memang tidak dapat tertampung diarea parkir Stadion Bumi Sriwijaya Palembang kan bisa ada di sebelahnya, di Palembang Square itu bisa saja. Tetapi memang tidak disarankan untuk parkir-parkir di badan jalan, dan ini tidak boleh.

“Kalau regulasi parkir masih mengikuti lah, mengikuti regulasi yang ada, artinya sudah ada kajiannya semua nanti untuk sirkulasi mobil, ada yang drop of, ada yang memang parkir, ada kendaraan untuk VIP, malah sudah tersedia jalur-jalur sendiri, sehingga tidak mengganggu penonton untuk memang mengakses pintu masuk itu dengan hanya berjalan kami,” bebernya.

Redaksi.co | Palembang – Pertanyakan laporan pengaduan (Lapdu) terkait korupsi, Ratusan massa tergabung dalam Gerakan Rakyat Bela (Garda) Prabowo, Sumatera Selatan (Sumsel), K MAKI, dan LI TPK gelar aksi demo di Halaman Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel, Senin (6/1/2025).

Sebelum membubarkan diri, dalam aksi ini sempat alot dan membakar keranda mayat yang bertuliskan Kejati Mandul, karena massa aksi kecewa tidak ada penjelasan secara langsung dari Aspidsus Kejati Sumsel.

Aksi yang dilakukan oleh Garda Prabowo Sumsel sebagai organisasi yang berfokus mengawal dan mendukung kebijakan Presiden Republik Indonesia (RI) khususnya di Sumatera Selatan.

Ketua Investigasi RI dan Staf Khusus Garda Prabowo, Feryandi SHDM mengatakan bahwa kasus korupsi yang saat ini tengah bergulir di Kejati Sumsel perlu diberikan dorongan motivasi agar kasus-kasus tersebut segera terungkap dan mendapat kepastian Hukum yang jelas.

“Salah satunya dari kasus-kasus tersebut yaitu kasus dugaan pemalsuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Sumsel Babel yang sampai hari ini belum terungkap sama sekali siapa aktor intelektual dibalik kasus ini,” katanya.

Lanjut ia juga sampaikan bahwa adanya dugaan korupsi dalam penjualan aset tanah asrama putri yayasan batanghari sembilan, yang saat ini telah menetapkan 4 (empat) tersangka.

“Dalam kasus ini diduga kuat masih ada peran mafia tanah yang harus segera diungkap oleh Kejati Sumsel,” ujarnya Feri

Lebih lanjut Feri beberkan bahwa selain kasus-kasus tersebut ada juga kasus dugaan korupsi program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) tahun 2019 yang sedang ditangani oleh Kejari Palembang.

“Sampai hari ini aktor intelektual yang menandatangani SHM PTSL sebanyak 147 Persil dan Ketua Satgas Fisik PTSL Tahun 2019 diduga selaku otak dilapangan, belum juga ditetapkan sebagai tersangka,” bebernya.

Oleh sebab itu, sebagai bentuk komitmen, agar nawacita Bapak Presiden RI untuk memerangi para Koruptor dapat terwujud, maka dari itu DKD Garda Prabowo Sumsel bersama ratusan massanya gelar aksi demo.

Dalam aksi tersebut menyatakan sikap :
1. Mendesak Kejati Sumsel mengungkap dugaan keterlibatan mantan Gubernur Sumsel dengan inisial HD yang diduga selaku perencana dan pembuat pernyataan palsu dalam Akta Notaris Elma.

2. Segera P21 kan tersangka Notaris Elma dan Irvan Staf Notaris Elma diduga selaku pembuat akta palsu RUPSLB Bank Sumsel Babel tahun 2020.

3. Ungkap Peran Kakan BPN Kota Palembang dalam kasus penjualan aset tanah Asrama Putri Yayasan Batang Hari Sembilan yang diduga menjadi maffa tanah dan

4. ungkap peran mantan PJ sekda dengan inisial KN yang diduga menjadi kaki tangan mantan kakan BPN Kota Palembang.

5. Meminta Kejati Sumsel, agar kasus korupsi PTSL tahun 2019 di Kejari Palembang, segera ditetapkannya tersangka aktor intelektualnya yang menandatangani SHM PTSL sebanyak 147 Persil dan Ketua Satgas Fisik PTSL Tahun 2019 diduga selaku otak dilapangan kasus tersebut.

6. Perlu kami ingatkan kepada Kejati Sumsel dan Jajaran, bahwa kasus-kasus 1ni adalah kasus besar dan sudah menjadi konsumsi publik yang tentunya harus menjadi perhatian khusus oleh Kejati Sumsel, jangan sampai ada cawe-cawe dalam menuntaskan perkara-perkara ini, sehingga masyarakat masih yakin dan percaya bahwa pemberuntasan korupsi di Bumi Sriwijaya im masih berdiri tegak.

Sementara Kasi Penkum Kejati Sumsel Vanny Yulia Eka Sari SH MH mengatakan bahwa jumlah laporan pengaduan Tahun 2024 sebanyak 1813 Lapdu, yang naik ke tingkat penyelidikan ada 7 (tujuh) perkara dan tingkat penyidikan sebanyak 24 (dua.puluh empat) perkara.

“Dari 24 perkara yang masuk ketingkat penyidikan, hanya 5 (lima) perkara yang mendapatkan anggaran terkait Pidsus dan 19 (sembilan belas) perkara mendapatkan bantuan dari Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan perkara korupsi,” ucapnya.

Terkait dengan 6 poin pernyataan sikap oleh massa aksi hari ini, dia sampaikan bahwa poin 1 dan 2, mengenai perkara kasus RUPSLB Bank Sumsel Babel Tahun 2020, sudah dikonfirmasi dengan bidang pidan umum, masih P-19, karena masih banyak alat-alat bukti yang kurang.

“Dalam perkara ini, mengapa belum dikirim lagi ke Kejati Sumsel, silahkan tanyakan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri

Kemudian poin 3 dan 4 mengenai perkara kasus korupsi, penjualan aset tanah Arama Putri Yayasan Batanghari Sembilan, bahwa penyidik saat ini sedang melaksanakan pentidikan.

“Saat ini penyidik masih mengumpulkan alat bukti, oleh karena itu, siapa pun yang terindikasi dalam perkara Tipikor ini, pasti akan ditetapkan sebagai tersangka, asal memenuhi minimal 2 alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 ayat 1 KUHP,” terangnya Vanny.

Lanjut mengenai perkara kasus korupsi PTSL tahun 2019 pada pernyataan sikap di poin 5,silahkan konfirmasinya ke Kejari Palembang.

“Kasus-kasus yang akan diselesaikan oleh Kejati Sumsel, perkara-perkara yang memang kerugian bagi negaranya besar, oleh karena itu kepada Garda Prabowo Sumsel mohon supportnya, terutama kepada rekan-rekan penyidik dalam perkara kasus korupsi,” tutupnya Vanny (*)