Redaksi.Co, Sukabumi || Majelis Dzikir RI 1 Prabowo Subianto bersama Gerakan Persatuan Nasional (GPN 08), Majelis Shalawat Cahaya Nusantara, dan Sinergi Merah Putih menggelar doa bersama di Pondok Pesantren Al Istiqomah Sukabumi, Sabtu (15/2/2025) malam.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan program Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden.

Sekretaris Jenderal GPN 08, Sihabuddin, menjelaskan bahwa inisiatif ini berangkat dari keinginan komunitas pesantren dan jamaah majelis untuk berkontribusi bagi negeri, salah satunya melalui doa.

“Kami melihat Presiden dan Wakil Presiden saat ini berbeda dari yang sebelumnya. Maka dari itu, kami dari pesantren dan jamaah majelis ingin berkontribusi, meskipun dengan cara yang kami mampu, yakni berdoa bersama,” ujar Sihabuddin.

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan majelis dzikir ini akan terus berlangsung secara rutin setiap malam Sabtu di Pondok Pesantren Al Istiqomah. Selain itu, Sihabuddin berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih kepada pesantren, mengingat peran besar para ulama dan kyai dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Sementara itu, Ketua Sinergi Merah Putih, Aam Abdul Salam, menambahkan bahwa kegiatan ini bertujuan membangun solidaritas nasional dalam mendukung keberhasilan program pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Dengan doa dan shalawat, kita ingin mendorong kesuksesan program Asta Cita yang telah dicanangkan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden. Inisiatif dari Pak Sihabuddin bersama Majelis Dzikir RI 1 dan GPN 08 ini diharapkan dapat menginspirasi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Aam Abdul Salam.

Melalui kegiatan ini, para peserta berharap program-program pemerintah dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Kegiatan tersebut diakhiri dengan pemberian santunan kepada para santri yang hadir dan mengikuti doa bersama tersebut.***(RAF)

Editor : AS

Lomba Mewarnai SD Hang Tuah 1 Surabaya Jaring Sistem Penerimaan Murid Baru TP.2025/2026

Surabaya,(15/02/25)

Dalam rangka pemenuhan kuota SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru) SD Hang Tuah 1 Surabaya, Sabtu(15/02/25) menggelar lomba mewarnai yang di peruntukkan bagi siswa TK di lingkungan Kecamatan Wonokromo .

Kasatdik SD Hang Tuah 1 Leny Susanti, S.Pd sengaja menggelar lomba mewarnai guna pemenuhan kuota SPMB TP.2025/2026 dimana tahun sebelumnya juga dilaksanakan lomba semacam . Untuk TP.2025/2026 Kuota yang dicanangkan dapat 3 kelas (60) siswa dan saat ini pada pertengahan Februari sudah ada pendaftar 14 siswa.

Mengawali lomba , Kasatdik memaparkan kondisi sekolah kepada orang tua peserta lomba yang turut mengawal putra-putrinya karena lomba mewarnai juga menempel gambar 3D dikerjakan bersama orang tua dan siswa. Seluruh sarana dan prasarana sekolah di jabarkan, kemudian perkenalan seluruh kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SD Hang Tuah 1 mulai dari ekstrakurikuler wajib ( Pramuka dan renang) ekstrakurikuler pilihan antara lain baca tulis Quran, Tahfiz Qur’an karate, pencak silat, futsal, lukis, tari, angklung, karawitan.

Kesemuanya ekstrakurikuler pilihan diatas di tampilkan satu persatu sehingga 121 peserta dari 14 TK tercengang melihatnya, hal ini tentunya akan menjadi bahan pertimbangan bagi orang tua calon siswa yang hadir untuk menentukan pilihan sekolah di SD Hang Tuah 1 bagi putra – putrinya.

Lomba mewarnai dan menempel gambar 3D kali ini di ikuti oleh 121 siswa dari 14 TK yang berada di wilayah Kecamatan Wonokromo dengan Tim penilai / Yuri Dani K yang di datangkan dari UNESA Jurusan Seni Rupa, Budi dari Faber Castell dan Yurika Nevillia dari SD Hang Tuah 1.

Dari tim penilai ditetapkan kriteria penilaian meliputi Komposisi (40%), Ekspresi dan Kreativitas (25%) dan Nilai Estetika (35%).

Setelah waktu lomba selesai, tim penilai mengumumkan hasil lomba sebagai berikut : juara 1 Estu Suga dari TK Diana dengan nilai 290, juara 2 Alvian Dzaki dari TK Shofiah dengan nilai 287, juara 3 Zhizah Faradhibah dari TK Hang Tuah 11 dengan nilai 284.

Sementara itu harapan 1 Elra Vidya E dari TK Diana dengan nilai 280, harapan 2 Ciello Zybira SS dari TK Diana dengan nilai 275 dan harapan 3 Rasya Ashalina dari TK Rahmad dengan nilai 273.

Penyerahan hadiah juara harapan 1, 2 dan 3 di serahkan oleh Kumite sekolah Mohamad Budi Arifin, S.H dan untuk Juara 1, 2 dan 3 hadiah diserahkan langsung oleh Kasatdik SD Hang Tuah 1 Surabaya Leny Susanti, S.Pd(yht/dar).

Redaksi.co | Palembang – Puluhan massa yang tergabung dalan Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) sambangi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) untuk melakukan aksi unjuk rasa, meminta Kejati Sumsel mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang serta jabatan yang mengarah pada indikasi tindak pidana KKN yang diduga dilakukan oleh Direktur dan jajaran managemen RSUD Prabumulih terkait Utang obat yang diduga belum dibayarkan oleh RSUD Prabumulih, Sumatera Selatan.

Hal tersebut di sampaikan oleh Koordinator Aksi Rahmat Sandi Iqbal, SH di dampingi oleh Koordinator Lapangan Rahmat Hidayat, SE usai melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Kejati Sumsel Jakabaring, Palembang, Jum’at (14/02/25).

Rahmat Sandi Iqbal, SH mengatakan kami, Suara Informasi Rakyat Sriwijaya “SIRA” hari ini menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk dukungan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, dalam hal untuk menyoroti persoalan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang serta jabatan yang mengarah pada indikasi tindak pidana KKN yang diduga dilakukan oleh Direktur dan jajaran managemen RSUD Prabumulih terkait Utang obat yang diduga belum dibayarkan oleh RSUD Prabumulih kepada pihak ke 3 yang mencapai hingga 18,5 miliar dan utang BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) Reagent sebesar Rp. 4,3 miliar.

Menyikapi persoalan tersebut diatas, maka dengan ini kami menyatakan sikap meminta kepada Kepala Kejati Sumsel melalui Jajarannya untuk :

1.Mengusut-tuntas dugaan korupsi utang obat RSUD Prabumulih sebesar Rp. 18,5 miliar dan utang BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) Reagent Rp. 4,3 miliar yang diduga kuat sarat KKN.

2.Panggil dan Periksa Direktur RSUD Prabumulih dan sejumlah managemennya (Kabid Keuangan, Kasi Penunjang, Kasi Perbendaharaan) dan para penyedia terkait persoalan hutang obat-obatan kepada pihak ketiga yang mencapai Rp. 18,5 miliar dan hutang BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) Reagent Rp. 4,3 miliar , diduga kuat ini terjadi karena adanya unsur KKN yang melibatkan para petinggi RSUD Prabumulih sehingga pembayaran tersebut mengalami keterlambatan.

3.Mendesak KAJATI SUMSEL mengusut-tuntas adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan di bagian keuangan yang diduga mempersulit pembayaran terhadap para suplayer yang tidak memberikan setoran.

Dan,”kami berharap Laporan kami segera ditindaklanjuti,”pungkasnya.

Sementara itu, Kajati Sumsel yang di wakili oleh Okmadiyanto Staf Humas Kejati Sumsel mengatakan, saya mewakili Kasi Penkum Kejati Sumsel mengucapkan permohonan maaf karena ibu Fani, yang mana ibu Fani tidak bisa menemu Kawan-kawan SIRA di karenakan lagi ada Zoom.

“Seperti biasanya, kami minta kepada SIRA untuk laporannya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Sumsel), Pungkasnya.

Redaksi.co | MUSI BANYUASIN – Ratusan massa menamakan diri Gerakan Aktivis Muba Pembasmi Korupsi (Gempur) yang terdiri dari sembilan organisasi masyarakat, LSM, dan organisasi profesi pers, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pemkab Muba dan Kantor Kejari Muba, Kamis (13/2/2025).

Mereka menuntut agar Pj Bupati Musi Banyuasin mencopot Direktur PT Muba Electric Power (MEP) dicopot dari jabatannya karena diduga terlibat skandal penggelapan pajak listrik senilai Rp 11,5 Miliar.

Massa juga mendesak agar Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan Manajemen PT MEP menjelaskan kepada masyarakat terkait kemana uang pajak belasan miliar sehingga dari tahun 2021-2024 tidak kunjung disetorkan.

Pantauan awak media, setelah mengadakan longmarch dan orasi di gedung Pemkab Muba, massa aksi kemudian diterima oleh Staf Ahli Bupati Muba serta bertemu langsung dengan Direktur PT MEP Agus Raflen di Ruang Rapat Randik Kantor Pemkab Muba.

Direktur PT MEP Agus Raflen membantah pihaknya melakukan penggelapan atau penyelewengan pajak listrik. Menurutnya, uang hasil pungutan pajak listrik itu selama empat tahun tetap utuh di rekening perusahaan.

Terkait mengapa uang tersebut tidak disetorkan ke Kas Daerah, menurut Agus Raflen, karena pihak PT MEP belum mendapatkan petunjuk atau instruksi dari pimpinan dan instansi terkait.

“Kami takut salah, karena belum ada petunjuk terkait uang penyetoran uang ini. Alhamdulillah pada tanggal 7 Februari turun surat rekomendasi dari BPK RI ke Petro Muba yang langsung menginstruksikan PT MEP untuk menyetorkan kekurangan setor pajak listrik ke kas daerah, sehingga langsung kami setorkan hari itu juga,” jelasnya.

Tidak puas mendengarkan penjelasan dari Direktur PT MEP, massa aksi kemudian bergerak ke Kantor Kejaksaan Negeri Muba dan melakukan orasi disana.

“Kami hari ini ingin meminta kepada Kejaksaan Negeri Muba supaya memeriksa secara menyeluruh laporan keuangan PT MEP khususnya terkait pajak listrik. Periksa seluruh transaksi rekening PT MEP, karena kami yakin ada sesuatu yang tidak beres atau upaya penyelewengan uang pajak rakyat untuk kepentingan pribadi. Karena kalau tidak, mengapa uang belasan miliar itu selama tiga tahun tidak pernah disetorkan,” ujar Jahri salahsatu orator aksi.

Ketua Umum LSM POSE RI, Desri SH, salahsatu lembaga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa, mengatakan bahwa keterangan Direktur PT MEP terkesan sangat lucu. Sebab pajak listrik dari 4 titik sambung PT MEP satu bisa disetorkan rutin, sementara tiga lainnya harus menunggu petunjuk.

“Apa yang disampaikan Direktur PT MEP sangat lucu, kenapa ada sebagian uang pajak bisa disetorkan sebagian lain harus menunggu petunjuk. Itupun belasan miliar uang pajak listrik dari 2021-2024 baru ketahuan kurang setor setelah adanya laporan pemeriksaan dari BPK RI. Lalu setelah kasus ini mencuat ke publik, uang tersebut baru disetorkan ke kas daerah. Bagaimana bila tidak ketahuan? Bisa saja uang belasan miliar itu raib digondol oknum di perusahaan,” tukasnya.

Pernyataan Direktur PT MEP, bahwa selama empat tahun menunggu instruksi penyetoran juga tidak masuk akal.

“Bayar pajak itu wajib, rakyat oleh pemerintah saja selalu ditekankan untuk bayar pajak tepat waktu. Maka tidak masuk akal bila, perusahaan milik pemerintah (BUMD) bisa telat bayar pajak selama empat tahun. Ini tentu bakal jadi contoh buruk kepada masyarakat dalam bayar pajak,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Muba diwakili Heri selaku Kasi Intel menerangkan bahwa isu dugaan kasus penggelapan pajak di PT MEP sudah menjadi atensi kejaksaan.

“Isu pajak listrik PT MEP ini sudah atensi kami, laporan yang disampaikan kepada kami akan ditindaklanjuti,” tuturnya.(*)

Aceh Barat,Redaksi.co Sejumlah tokoh masyarakat Gampong Ujong Tanoh Darat ( UTD )Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat,mengeluh terkait penyempitan badan jalan persisnya di persimpangan Jalan Arah UTD – Menuju Meureubo, UTD – Alue Penyareng, maupun UTD – Menuju Gampong Bale,

Hal ini di sampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat yang minta namanya jangan di sebut,Menurut dia Penyempitan Badan jalan ini sudah lama terjadi,median jalan menjadi lapak/tempat usaha,bangunannya melebihi batas tanah pemilik,semua pada tahu akan hal ini,sudah dari tahun 2022 seperti ini,sudah sering terjadi kecelakaan,jalan jadi sempit,terlebih lagi jarak pandang sangat terbatas,kata nya kepada Redaksi.co kamis 13/2/2025.

Lebih lanjut ia juga menambahkan “Sebenarnya pihak tokoh masyarakat sudah beberapa kali menyampaikan protes terkait masalah tersebut kepada Keuchik/Aparatur serta Lembaga Tuha Peut Gampong,tapi sayangnya protes yang di sampaikan di anggap angin lalu,buktinya hingga sekarang ini,belum ada tindakan yg signifikan dari pihak Keuchik Gampong,padahal jelas jelas badan jalan sempit,nyata di lihat,terakhir pihak tokoh masyarakat ber inisiatif mengirim surat pengaduan kepada Camat kecamatan Meureubo di akhir Januari lalu sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut tambah dia.namun belum kami dapatkan jawaban konkrit kapan di tindak lanjuti.

Ketika persoalan bangunan/tempat jualan yang melampaui batas kepemilikan tanah yang menyebabkan sempitnya jalan kepada Keuchik UTD,Sulaiman BS melalui telpon dan pesan WA,yang bersangkutan belum membalas pesan WA.

Secara terpisah Camat Kecamatan Meureubo, Maimun.S.STP ketika di mintai tanggapan terkait persoalan protes masyarakat melalui pesan WA mengatakan ” Persoalan surat Pengaduan Masyarakat UTD terkait badan jalan sempit sudah kami teruskan ke Pihak Sat Pol PP untuk di tindak lanjuti, balasnya singkat.

Redaksi.co Dila