Redaksi.co MAMUJU : Gelombang protes mengguncang pusat pemerintahan. DPC GMNI Mamuju turun ke jalan dengan satu tuntutan keras: bongkar dugaan pengadaan gorden rumah jabatan senilai lebih dari Rp500 juta pada tahun 2025 yang menyeret nama Kepala Biro Umum, Anshar Malle.

Di tengah kondisi daerah yang diklaim sedang melakukan efisiensi anggaran dan menghadapi berbagai kebutuhan mendesak masyarakat, angka fantastis untuk pengadaan gorden itu memantik amarah publik. Setengah miliar rupiah untuk tirai rujab di saat rakyat masih bergelut dengan persoalan ekonomi?

Ketua Cabang GMNI Mamuju, Dicky Wahyudi, dengan nada tinggi mempertanyakan logika dan moralitas kebijakan tersebut.

“Di saat daerah sedang mengalami efisiensi, mengapa justru ada pengeluaran besar untuk sesuatu yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat? Ini bukan sekadar soal gorden. Ini soal keberpihakan dan moral penggunaan anggaran,” tegasnya dalam orasi yang membakar semangat massa.

GMNI tak berhenti pada kritik. Mereka secara terbuka menantang pihak terkait untuk menunjukkan kondisi gorden yang disebut perlu diganti. Jika memang rusak, mana buktinya? Mana urgensinya? Mereka bahkan meminta difasilitasi transportasi untuk meninjau langsung sebagai bentuk pengawasan publik terhadap penggunaan uang negara.

Tuntutan itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bagi GMNI, keterbukaan bukan sekadar formalitas, melainkan hak rakyat yang tak bisa ditawar.

Aksi ini juga disertai ultimatum keras. GMNI Mamuju memberi tenggat 10 hari kepada Kepala Biro Umum untuk memberikan klarifikasi terbuka dan transparan. Jika tidak ada penjelasan yang memadai, mereka memastikan langkah hukum akan ditempuh.

“Jangan salahkan kami jika persoalan ini kami bawa ke ranah hukum. Transparansi bukan pilihan, tapi kewajiban,” tutup Dicky dengan tegas.

Kini isu “gorden setengah miliar” menjadi bola panas yang menggelinding liar di ruang publik. Sorotan tertuju pada pemerintah daerah: akankah ada klarifikasi terbuka, atau justru babak baru pertarungan hukum yang akan tersaji?

FAKFAK, Redaksi.co – Di sela agenda resesnya di Kampung Arguni, Distrik Arguni, Kabupaten Fakfak, anggota DPR Provinsi Papua Barat dari Fraksi Otonomi Khusus (Otsus), Badarudin Heremba, menerima langsung berbagai aspirasi masyarakat adat terkait persoalan yang terjadi di wilayah petuanan Arguni.

Kunjungan tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat adat. Dalam pertemuan yang berlangsung di Kampung Arguni itu, warga secara tegas meminta agar Badarudin sebagai representasi mereka di tingkat provinsi dapat mengawal secara serius aspirasi masyarakat petuanan yang terdampak aktivitas perusahaan di wilayah tersebut.

Masyarakat menyampaikan sejumlah keluhan, mulai dari belum adanya kejelasan penyelesaian persoalan hingga dampak sosial dan ekonomi yang mulai dirasakan warga.

“Dalam masa reses ini, masyarakat menyampaikan langsung kepada saya agar aspirasi mereka dikawal. Mereka ingin ada kejelasan dan penyelesaian yang adil atas persoalan yang terjadi di wilayah petuanan Arguni,” ujar Badarudin.

Sekretaris Fraksi Otsus DPR Papua Barat itu menegaskan bahwa masyarakat tidak sekadar ingin didengar, tetapi berharap DPR benar-benar hadir dan berdiri bersama mereka dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.

Ia juga mengingatkan pemerintah daerah dan pihak perusahaan agar persoalan tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, kondisi yang belum terselesaikan berdampak langsung pada aktivitas tenaga kerja serta operasional speedboat yang melayani antar-jemput karyawan, yang dalam beberapa waktu terakhir terhenti.

“Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut. Dampaknya bukan hanya pada hubungan antara masyarakat dan perusahaan, tetapi juga pada tenaga kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Senada dengan itu, Raja Arguni meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak segera memfasilitasi pertemuan resmi dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Pertemuan tersebut diharapkan menghadirkan unsur petuanan Arguni, masyarakat adat, pemerintah daerah, serta pihak perusahaan agar dapat duduk bersama mencari solusi secara terbuka.

Raja Arguni menekankan bahwa dialog sebaiknya dilaksanakan langsung di Kampung Arguni, sehingga masyarakat dapat mendengar secara langsung penjelasan serta komitmen dari pemerintah maupun pihak perusahaan.

Masyarakat berharap pertemuan bersama itu menjadi langkah awal dalam menghadirkan solusi yang adil dan bermartabat, dengan tetap mengedepankan kepentingan serta hak-hak masyarakat adat di wilayah petuanan Arguni.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menantikan tindak lanjut konkret dari pemerintah daerah terkait rencana fasilitasi pertemuan tersebut.

Fakfak, Redaksi.co – Pembukaan kegiatan Kampung Ramadhan 1447 H/2026 M di pelataran RTH Fakfak, Senin (24/2/2026) sore, berlangsung meriah dengan melibatkan puluhan pelaku UMKM dan ratusan masyarakat. Namun di balik antusiasme warga, ketidakhadiran Anggota DPRK Fakfak dan sebagian besar Kepala OPD menjadi sorotan.

Panitia pelaksana menyebutkan, undangan resmi telah disampaikan kepada 25 Anggota DPRK Fakfak melalui Sekretariat DPRK. Meski demikian, hingga kegiatan pembukaan berakhir, tidak satu pun wakil rakyat terlihat hadir di lokasi.

Hal serupa terjadi pada jajaran OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak. Dari seluruh Kepala OPD yang diundang, hanya beberapa pejabat yang tampak hadir, yakni Kepala Dinas Perindag, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Kominfo, Inspektur Inspektorat Fakfak, serta Kasat Pol PP. Selebihnya tidak terlihat tanpa keterangan resmi.

Padahal, Kampung Ramadhan merupakan kegiatan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kegiatan ini juga selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah periode 2025–2030.

Pembukaan kegiatan tetap dipimpin langsung oleh Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, didampingi Dandim 1803/Fakfak Rahman Wahlin dan Wakapolres Fakfak Henderjetha Yassu. Hadir pula Ketua MUI Kabupaten Fakfak Mohammadon Dg Husein, pimpinan perbankan, serta unsur undangan lainnya.

Meski tanpa kehadiran DPRK dan mayoritas OPD, kegiatan bazar UMKM tetap berjalan aman dan lancar. Kampung Ramadhan 1447 H/2026 M dijadwalkan berlangsung selama kurang lebih dua minggu, mulai 24 Februari hingga 15 Maret 2026, dengan melibatkan kolaborasi Pemda Fakfak bersama TNI/Polri dan sejumlah organisasi kemasyarakatan.

Absennya unsur legislatif dan sebagian besar perangkat daerah dalam agenda pembukaan ini menjadi perhatian tersendiri, mengingat kegiatan tersebut bersentuhan langsung dengan penguatan ekonomi masyarakat di momentum bulan suci Ramadhan.

FAKFAK, Redaksi.co – Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, secara resmi membuka kegiatan Kampung Ramadhan 1447 H/2026 M yang dipusatkan di kawasan RTH Ma’ruf Amin, Jalan DR. Salasa Namudat, Senin (24/2/2026). Kegiatan yang berlangsung kurang lebih dua pekan ini menjadi ruang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bazar UMKM selama bulan suci Ramadhan.

Dalam sambutannya, Bupati Samaun Dahlan mengajak masyarakat untuk menjadikan Ramadhan sebagai momentum memperbanyak amal kebaikan, termasuk melalui kegiatan sosial dan ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat.

Menurutnya, Kampung Ramadhan bukan sekadar aktivitas jual beli, tetapi juga wadah memperkuat solidaritas dan keberkahan bagi para pelaku usaha kecil. Ia mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi para pelaku UMKM di Kabupaten Fakfak. UMKM merupakan salah satu misi utama kami dalam lima tahun ke depan untuk membangun ketahanan ekonomi masyarakat yang lebih kuat,” ujarnya.

Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak bersama unsur TNI/Polri, PHBI, ICMI, PKK, Bulog, FKPPI, serta Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Ratusan masyarakat memadati lokasi bazar dengan puluhan lapak UMKM yang menawarkan berbagai produk kuliner dan kebutuhan Ramadhan.

Meski tanpa kehadiran 25 anggota DPRK Fakfak, kegiatan tetap berlangsung aman dan lancar dengan pengamanan aparat TNI/Polri.

Dalam kesempatan itu, Bupati Fakfak didampingi Dandim 1803/Fakfak dan Wakapolres Fakfak turut meninjau sekaligus berbelanja di sejumlah lapak UMKM sebagai bentuk dukungan langsung kepada para pelaku usaha.

Bupati juga memaparkan perkembangan kredit UMKM di Fakfak yang menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025, total kredit UMKM tercatat di atas Rp300 miliar. Sementara memasuki awal tahun 2026, sebelum triwulan pertama berakhir, angka kredit telah mendekati Rp100 miliar.

Ia menilai tingginya minat masyarakat terhadap UMKM perlu diimbangi dengan kemudahan akses pembiayaan. Karena itu, Pemda Fakfak terus membangun kerja sama dengan perbankan, khususnya Bank BRI dan bank lainnya, agar penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) semakin mudah dengan bunga yang lebih ringan.

Menurutnya, program KUR dengan bunga rendah dan tanpa agunan sangat membantu pelaku usaha kecil. Ia bahkan berencana mengusulkan agar suku bunga KUR dapat ditekan hingga 3 persen.

Rencana tersebut akan disampaikan saat pelaksanaan UMKM tingkat Provinsi Papua Barat yang direncanakan digelar di Fakfak. Pada momentum itu, Pemda Fakfak menargetkan kehadiran Menteri Koperasi dan UKM RI, Maman Abdul Rahman, untuk berdialog langsung terkait kebijakan pembiayaan UMKM.

“Kita akan laksanakan UMKM tingkat Provinsi Papua Barat di Fakfak. Nanti kita minta kalau bisa suku bunga KUR turun sampai 3 persen,” kata Samaun.

Diketahui, Bazar Ramadhan 1447 H/2026 M mengusung tema penguatan ekonomi UMKM dan ekonomi kreatif daerah sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Fakfak periode 2025–2030 dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.