Ketua LSM Maung DPC Kota Tangerang M. Soleh Beserta Jajaran Pengurus Sampaikan Ucapan Idul Fitri 1447 H dan Imbauan Keselamatan Mudik

 

Tangerang, 18 Maret 2026 – Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Ketua LSM Maung DPC Kota Tangerang, M. Soleh, beserta seluruh jajaran pengurus menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh umat Muslim, khususnya masyarakat Kota Tangerang.

 

“Atas nama Ketua dan seluruh jajaran pengurus LSM Maung DPC Kota Tangerang, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.

 

Semoga momentum suci ini menjadi sarana untuk mempererat ukhuwah, memperkuat persatuan, serta meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat,” ujar M. Soleh dalam pernyataannya.

 

Lebih lanjut, pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat yang akan melaksanakan tradisi mudik agar senantiasa mengutamakan keselamatan dan kewaspadaan selama perjalanan.

 

LSM Maung DPC Kota Tangerang mengingatkan para pemudik untuk memastikan kesiapan fisik dan kondisi kendaraan sebelum berangkat, mematuhi peraturan lalu lintas, serta tidak memaksakan diri apabila dalam kondisi lelah.

 

“Kami berharap seluruh masyarakat yang melaksanakan mudik dapat tiba di kampung halaman dengan selamat dan kembali dalam keadaan sehat.

 

Keselamatan adalah yang utama,” tegasnya.

 

LSM Maung DPC Kota Tangerang berharap Idul Fitri 1447 H membawa keberkahan, kedamaian, serta memperkuat solidaritas sosial di tengah kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.(*/red)

Redaksi.co MAMASA : Bau busuk skandal kian menyengat dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa. Program yang seharusnya menyuplai makanan bergizi bagi masyarakat justru diterpa tudingan pelanggaran serius yang mengancam lingkungan dan keselamatan publik.

Pemuda Desa Rantebulahan, Kindar Ritonga, tampil lantang membongkar dugaan praktik bermasalah tersebut. Ia mendesak agar operasional dapur program makan bergizi gratis (MBG) itu segera dihentikan sementara sebelum dampaknya meluas.

“Ini bukan sekadar pelanggaran kecil. Ini berpotensi membahayakan masyarakat secara langsung,” tegas Kindar, Selasa (18/3/2026).

Sorotan paling tajam mengarah pada dugaan pembuangan limbah dapur langsung ke Sungai Mambi. Laporan warga menyebut limbah tidak melalui proses pengolahan yang layak, membuka potensi pencemaran lingkungan yang serius.

“Kalau limbah benar dibuang ke sungai tanpa pengolahan, ini pelanggaran berat. Dampaknya bisa panjang dan berbahaya,” ujarnya.

Tak berhenti di situ, dapur yang dikelola Yayasan Tujuh Tunas Tabulahan juga diduga beroperasi tanpa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sesuai standar. Padahal, dua komponen ini merupakan syarat dasar dalam operasional layanan pangan berskala besar.

Kindar bahkan mengaitkan temuan ini dengan potensi pelanggaran hukum. Ia merujuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang melarang keras pembuangan limbah tanpa izin, dengan ancaman pidana hingga tiga tahun penjara dan denda mencapai Rp3 miliar.

Namun, yang membuat publik semakin geram adalah munculnya dugaan keterkaitan dapur tersebut dengan seorang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari Partai NasDem. Sosok dari Komisi III itu disebut-sebut berada di balik pengelolaan, memicu pertanyaan besar soal konflik kepentingan dan integritas pejabat publik.

“Kami sangat kecewa. Pejabat publik seharusnya menjadi contoh, bukan justru diduga terlibat pelanggaran,” kata Kindar dengan nada tajam.

Lebih jauh, Kindar juga membongkar dugaan “permainan” dalam rantai pasok bahan baku. Ia menilai dapur SPPG di Mambi justru mengabaikan pelaku UMKM lokal yang seharusnya diberdayakan sesuai petunjuk teknis Badan Gizi Nasional (BGN).

Sebaliknya, bahan pangan seperti beras dan roti diduga didatangkan dari luar daerah. Temuan paling mencolok adalah penggunaan roti kemasan merek Beta yang disebut berasal dari Nusa Tenggara Timur.

“Ini jelas menyimpang dari tujuan program. Harusnya UMKM lokal yang diberdayakan, bukan malah disingkirkan,” ungkapnya.

Ironisnya, dapur tersebut melayani 2.584 penerima manfaat, mulai dari siswa, ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga tenaga pendidik, kelompok yang sangat rentan terhadap dampak buruk jika standar kesehatan dan lingkungan diabaikan.

Dengan sederet dugaan pelanggaran itu, Kindar mendesak pemerintah tidak tinggal diam. Ia meminta audit menyeluruh segera dilakukan, serta penghentian sementara operasional dapur hingga semua standar dipenuhi.

“Ini bukan soal proyek, ini soal keselamatan ribuan orang. Tidak boleh ada kompromi,” pungkasnya.

Ketua LSM DPC Kota Tangerang M. Soleh Beserta Jajaran Pengurus Sampaikan Ucapan Idul Fitri 1447 H dan Imbauan Keselamatan Mudik

Tangerang, 18 Maret 2026 – Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Ketua LSM DPC Kota Tangerang, M. Soleh, beserta seluruh jajaran pengurus menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh umat Muslim, khususnya masyarakat Kota Tangerang.

“Atas nama Ketua dan seluruh jajaran pengurus LSM DPC Kota Tangerang, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga momentum suci ini menjadi sarana untuk mempererat ukhuwah, memperkuat persatuan, serta meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat,” ujar M. Soleh dalam pernyataannya.

Lebih lanjut, pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat yang akan melaksanakan tradisi mudik agar senantiasa mengutamakan keselamatan dan kewaspadaan selama perjalanan.

LSM DPC Kota Tangerang mengingatkan para pemudik untuk memastikan kesiapan fisik dan kondisi kendaraan sebelum berangkat, mematuhi peraturan lalu lintas, serta tidak memaksakan diri apabila dalam kondisi lelah.

“Kami berharap seluruh masyarakat yang melaksanakan mudik dapat tiba di kampung halaman dengan selamat dan kembali dalam keadaan sehat.

Keselamatan adalah yang utama,” tegasnya.

LSM DPC Kota Tangerang berharap Idul Fitri 1447 H membawa keberkahan, kedamaian, serta memperkuat solidaritas sosial di tengah kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.(*/red)

Redaksi.co MAMASA : Dugaan pelanggaran berat mengguncang operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa. Jaringan Oposisi Loyal (JOL) melontarkan desakan keras: dapur tersebut harus segera ditutup sementara sebelum risiko yang lebih besar benar-benar terjadi.

Langkah tegas ini muncul setelah JOL melayangkan somasi resmi pada 15 Maret 2026 kepada pengelola dapur yang berada di bawah Yayasan Tujuh Tunas Tabulahan. Mereka menilai operasional dapur tersebut sarat pelanggaran dan diduga tidak memenuhi standar teknis yang ditetapkan Badan Gizi Nasional.

Perwakilan JOL, Ikbal, membeberkan temuan yang disebutnya “mencengangkan”. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) diduga tidak sesuai standar. Lebih parah lagi, limbah disebut-sebut langsung dibuang ke Sungai Mambi berdasarkan laporan warga.

“Ini bukan pelanggaran biasa. Kalau benar limbah dibuang tanpa pengolahan, ini kelalaian serius yang bisa berdampak luas terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat,” tegas Ikbal, Selasa (18/03/2026).

Tak berhenti di situ, JOL juga mengungkap dapur tersebut belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) syarat mutlak untuk menjamin keamanan makanan. Kondisi ini dinilai sangat berbahaya, mengingat sasaran program adalah kelompok rentan.

“Tanpa SLHS, tidak ada jaminan makanan itu aman. Ini menyangkut anak-anak, ibu hamil, dan balita. Risikonya tidak main-main,” lanjutnya.

Ironisnya, dapur tersebut melayani skala besar: 32 satuan pendidikan dari TK hingga SMA dan 7 posyandu, dengan total 2.584 penerima manfaat. Mereka terdiri dari 1.489 pelajar, 715 ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta 380 tenaga pendidik.

JOL memperingatkan, jika praktik ini dibiarkan, potensi krisis kesehatan hanya tinggal menunggu waktu.

“Ini bukan sekadar urusan administrasi. Ini ancaman nyata. Jika makanan tidak higienis dan limbah mencemari lingkungan, dampaknya bisa fatal bagi ribuan orang,” ujar Ikbal.

Dugaan pelanggaran ini juga menyeret aspek hukum serius. JOL menilai ada potensi pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 hingga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dengan ancaman pidana penjara hingga 3 tahun dan denda mencapai Rp3 miliar bagi pelaku dumping limbah tanpa izin.

Yang membuat situasi semakin panas, JOL juga menyinggung dugaan keterkaitan dapur SPPG tersebut dengan seorang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari Partai NasDem. Isu ini mencuat dari aduan masyarakat dan keterangan relawan yayasan, memicu sorotan tajam publik.

Desakan transparansi pun menguat. JOL meminta pemerintah provinsi dan pihak terkait tidak tinggal diam, melainkan segera melakukan investigasi menyeluruh.

“Penutupan sementara adalah langkah minimal untuk mencegah risiko yang lebih besar. Jangan tunggu korban berjatuhan. Harus ada tindakan tegas sekarang,” tutup Ikbal. (ZUL)

SRIKANDI SIDOARJO : MIMIK UDAYANA, MERANGKUL WARGA PROGRAM SIDOARJO TUMBUH MAJU DIMASA PEMERINTAHAN NYA.

Di tengah geliat pembangunan dan semangat perubahan di Sidoarjo, masyarakat menemukan sosok yang perlahan namun pasti menghangatkan hati banyak orang—seorang figur yang tak sekadar hadir sebagai pejabat, daerah, tetapi sebagai “mbok’e” bagi masyarakatnya sendiri.

Dialah Mimik Udayana, Wakil Bupati Sidoarjo, yang kini mulai dijuluki oleh masyarakat nya sebagai “Mbok’e Sidoarjo”—ibu bagi seluruh lapisan warga sidoarjo. Julukan ini bukan sekadar simbol, melainkan lahir dari kedekatan, kepedulian, dan sentuhan kemanusiaan yang ia tunjukkan dalam setiap langkah pengabdiannya.

Di berbagai sudut desa hingga pusat kota, kehadiran beliau bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi sebagai pendengar. Ia hadir di tengah keluhan rakyat, menyapa pedagang kecil, merangkul kaum ibu, dan memperhatikan generasi muda dengan penuh kasih. Dalam setiap kunjungannya, ada pesan sederhana namun kuat: bahwa pemerintah bukanlah sesuatu yang jauh, melainkan bagian dari keluarga besar masyarakat itu sendiri.
Semangat nasionalisme pun terasa kuat dalam setiap gerak langkahnya. Ia kerap menekankan pentingnya gotong royong, persatuan, dan kebanggaan terhadap daerah sendiri sebagai bagian dari kekuatan bangsa. Bagi beliau, membangun Sidoarjo bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga membangun jiwa dan rasa memiliki masyarakat terhadap tanah kelahirannya.
“Mbok’e Sidoarjo” menjadi simbol bahwa kepemimpinan tidak harus selalu kaku dan berjarak. Justru dengan pendekatan keibuan—yang penuh empati, ketulusan, dan keberanian—sebuah daerah bisa tumbuh dengan lebih kuat dan berakar.
Di tengah tantangan zaman, sosok seperti Mimik Udayana mengingatkan kita bahwa Indonesia dibangun bukan hanya oleh kebijakan, tetapi oleh hati. Dan dari Sidoarjo, semangat itu kini menyala—hangat, dekat, dan penuh harapan.