Aceh Barat.Redaksi.co
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) resmi membuka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk 11 posisi strategis di lingkungan Pemkab Aceh Barat. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Bupati Aceh Barat melalui Kepala BKPSDM Aceh Barat, Drs. Hasmi Zuandi, M.Sc, pada Senin ,7/4/2026

Seleksi ini digelar sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan serta memastikan jabatan-jabatan penting diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berintegritas, profesional, dan memiliki kompetensi sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Pembukaan seleksi terbuka ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Aceh Barat dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan berdaya saing. Kami mengundang seluruh ASN yang memenuhi syarat untuk berkompetisi secara profesional,” ujar Hasmi Zuandi.

11 Jabatan Strategis yang Dibuka
Panitia Seleksi membuka kesempatan bagi ASN yang memenuhi syarat untuk mengisi 11 jabatan eselon II, di antaranya: Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesra, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Sekretaris DPRK Aceh Barat, Kepala Bappeda, Riset dan Inovasi Daerah, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Hasmi menyebutkan, Seleksi dilakukan berdasarkan prinsip transparansi dan kompetisi terbuka, sesuai amanat:
UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN
PP 11/2017 jo. PP 17/2020
PermenPANRB Nomor 15/2019
Serta persetujuan BKN Nomor 16999/RAK.02.03/SD/K/2026
ASN yang ingin mendaftar wajib memenuhi berbagai persyaratan umum dan administrasi, termasuk memiliki pangkat minimal IV/a, pengalaman jabatan terkait minimal lima tahun, serta sehat jasmani dan rohani. Selain itu, peserta juga diwajibkan bebas tindak pidana dan tidak pernah menjalani hukuman disiplin berat.

Lebih lanjut ia menjelaskan, Pendaftaran Dibuka 6 hingga 24 April 2026 dan Pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal ASN Karier serta menyerahkan berkas fisik ke Sekretariat Panitia Seleksi di Kantor BKPSDM Aceh Barat.

Disisi lain hazmi menegaskan bahwa peserta wajib mengikuti seluruh tahapan seleksi. Peserta yang tidak hadir pada salah satu tahapan dinyatakan gugur.

Tak hanya itu, Kepala BKPSDM ini, menegaskan bahwa seleksi ini bukan sekadar pengisian jabatan, tetapi wujud nyata reformasi birokrasi.
“Kita ingin memastikan bahwa jabatan strategis diisi oleh orang yang tepat, berintegritas, dan memiliki visi untuk memajukan Aceh Barat. Seleksi ini adalah kesempatan bagi ASN terbaik untuk menunjukkan kapasitasnya,” ujar Hasmi.

Ia juga mengimbau seluruh peserta untuk aktif memantau perkembangan informasi melalui situs resmi BKPSDM Aceh Barat ****

Redaksi.co | Palembang, – Kebakaran 11 Sumur Minyak Ilegal Driling yang terjadi beberapa hari yang lalu tepatnya di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan yang terjadi dalam HGU PT. Hindoli.

H. Bana Djuni SH,.MBA Ketua Garda Prabowo Sumsel kepada awak media,.Senin (06/04/26),.mengatakan mengamati melalui lapangan dan media sosial kami (Garda Prabowo Sumsel) sangat prihatin, diduga dalam kebakaran ini ada unsur kesengajaan dalam persaingan Bisnis Hitam Ilegal Driling antara se-kelompok Komunitas yang sudah terorganisir dalam bisnis ilegal ini.

Lebih lanjut,” diduga juga bisnis ini adanya kerjasama dengan Oknum Aparat Penegak Hukum ( APH ) yang sudah terjalin lama, karena hal kejadian kebakaran ilegal driling sudah sering terjadi di Musi Banyuasin,.Sumatera Selatan ini,”ujarnya.

“Untuk itu kami dari Ormas Gerakan Rakyat Dukung dan Bela Prabowo (Garda Prabowo) menghimbau agar APH terutama Bapak Kapolda Sumsel dan Bapak Pangdam untuk segera bekerja sama membuat team untuk mengusut tuntas kasus ini dan dilakukan tindakan tegas tampa pandang bulu terhadap Oknum baik itu APH, Mafia Migas, dan Pemerintah,”ungkasnya dengan tegas.

Oleh karena itu, tidak ada istilah Kebal Hukum dalam hal ini, kita lihat sudah cukup permainan Mafia Migas di Muba, untuk segera diambil tindakan yang tegas agar masalah ilegal driling segera dituntaskan, jangan sampai terkesan ada pembiaran, sementara regulasi untuk Migas ini sudaj ada UU, PP nya dan Permen ESDM nya, untuk mengatur pengelolaan sumur tua, dan sumur – sumur minyak yang baru.

Untuk Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab muba ), Sumatera Selatan melalui Bupati Muba dan Pemprov Sumsel melalui Gubernur untuk lebih selektif lagi dalam kebijakan pemberian izin untuk migas ini terutama izin pengolahan sumur tua dan sumur minyak yang baru, agar semua elemen-elemen masyarakat terakomodir sehingga tidak terkesan Diskriminatif yang akan menimbulkan kecemburuan sosial.

Kasihan masyarakat selalu jadi Kambing Hitam dan korban oleh Permainan Mafia Migas, serta berdampak juga dengan kerusakan Lingkungan, kita masih Wait and See dulu terhadap langkah yang akan diambil oleh APH dan Pemerintah setempat, kalo masih abu – abu terus seperti yang selama ini,”maka kami (Garda Prabowo Sumsel) akan berkirim surat Langsung ke Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto,”ungkap tegas H. Bana Djuni SH. MBA. Menutup pembicaraan nya.

Oleh : Hakim Said, S.H.

Ketua Yayasan Anti Narkoba Lapor Pulih Sehat Sejahtera (YAN LPSS) Banyuwangi

Rehabilitasi narkoba merupakan instrumen kemanusiaan dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi (Pasal 54), bahkan hakim diberi kewenangan untuk memutuskan rehabilitasi sebagai bagian dari proses hukum (Pasal 103). Ini adalah bentuk nyata bahwa negara mengedepankan pendekatan pemulihan (restorative justice).

Namun di balik kerangka hukum yang progresif tersebut, muncul dinamika baru: tumbuhnya panti rehabilitasi mandiri/swasta milik perorangan berbadan hukum. Kehadiran panti-panti ini pada satu sisi patut diapresiasi sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu korban penyalahgunaan narkotika. Tetapi di sisi lain, tanpa pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi, potensi penyimpangan menjadi tidak bisa diabaikan.

Panti Rehabilitasi Mandiri: Legalitas Bukan Sekadar Akta Yayasan

Banyak pengelola panti rehabilitasi beranggapan bahwa cukup dengan berbadan hukum (yayasan atau lembaga), maka mereka dapat menjalankan layanan rehabilitasi. Padahal, dalam sistem hukum nasional, itu belum cukup.

Untuk dapat menjalankan fungsi rehabilitasi yang diakui negara, terutama dalam konteks hukum, lembaga harus memenuhi beberapa ketentuan, antara lain:

terdaftar dan memiliki izin operasional sesuai standar,

memenuhi standar layanan sebagaimana diatur dalam Permensos Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA, memiliki tenaga profesional (pekerja sosial, konselor adiksi, tenaga medis), terintegrasi dalam sistem nasional, termasuk melalui mekanisme Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

Dalam PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, ditegaskan bahwa pecandu yang melapor harus ditangani oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah sebagai IPWL. Artinya, panti rehabilitasi tanpa status IPWL tidak memiliki legitimasi penuh dalam konteks wajib lapor dan proses hukum.

Batas Kewenangan: Jangan Melampaui Peran Aparat Penegak Hukum

Di sinilah titik krusial yang sering disalahpahami. Panti rehabilitasi, termasuk yang mandiri, bukan aparat penegak hukum (APH). Mereka tidak memiliki kewenangan:

menahan seseorang secara paksa tanpa dasar hukum,

menentukan status hukum seseorang sebagai pengguna, pecandu, atau pengedar,

mengatur atau “mengamankan” proses hukum perkara narkotika,

mengeluarkan “jaminan” atau klaim bahwa seseorang terbebas dari proses hukum

Jika panti rehabilitasi melakukan tindakan di luar kewenangan tersebut, maka berpotensi melanggar hukum, bahkan dapat dikategorikan sebagai: perampasan kemerdekaan seseorang (berpotensi melanggar KUHP),

penyalahgunaan kewenangan

hingga berpotensi masuk wilayah obstruction of justice jika mengganggu proses hukum.

Di titik ini, penting ditegaskan bahwa rehabilitasi adalah bagian dari sistem, bukan pengganti sistem hukum itu sendiri.

Risiko Penyimpangan: Dari Niat Sosial ke Potensi Masalah Hukum

Tanpa pengawasan, panti rehabilitasi mandiri berpotensi menghadapi berbagai risiko, antara lain:

rehabilitasi dilakukan tanpa standar medis dan sosial yang memadai,

durasi rehabilitasi tidak sesuai prinsip terapi adiksi,

adanya pungutan biaya yang tidak transparan,

klaim rehabilitasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Jika kondisi ini terjadi, maka rehabilitasi berisiko berubah dari instrumen pemulihan menjadi sekadar formalitas administratif, bahkan bisa menjadi celah penyimpangan.

Lebih jauh lagi, jika hasil rehabilitasi dari lembaga non-standar digunakan dalam proses hukum, maka hal ini berpotensi merusak integritas sistem peradilan.

Peran Negara: Pengawasan Kemensos, BNN, dan Lintas Sektor

Untuk mencegah hal tersebut, negara telah membagi peran pengawasan secara jelas: Kementerian Sosial (Kemensos): mengatur standar rehabilitasi sosial dan penunjukan IPWL. BNN: koordinasi nasional penanganan narkotika dan asesmen terpadu,

Kementerian Kesehatan: aspek rehabilitasi medis,

APH (Polri, Kejaksaan, Pengadilan): penegakan hukum.

Sinergi ini diperkuat melalui Peraturan Bersama 7 Lembaga Tahun 2014 yang mengatur mekanisme asesmen terpadu dalam penanganan pecandu narkotika.

Artinya, panti rehabilitasi mandiri harus menempatkan diri sebagai mitra dalam sistem, bukan aktor yang berjalan sendiri di luar sistem.

Pencerahan bagi Pengelola: Menjaga Niat Baik dalam Koridor Hukum

Bagi para pengelola panti rehabilitasi mandiri, penting untuk memahami bahwa:

Niat baik harus diiringi kepatuhan terhadap regulasi,

Legalitas harus mencakup izin operasional dan standar layanan, bukan hanya badan hukum,

Integrasi dengan IPWL dan sistem pemerintah adalah keharusan, bukan pilihan,

Batas kewenangan harus dijaga agar tidak berhadapan dengan hukum.

Dengan memahami hal ini, panti rehabilitasi tidak hanya menjadi tempat pemulihan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi yang sah dan kredibel dalam sistem nasional.

Menjaga Rehabilitasi Tetap pada Ruhnya

Rehabilitasi narkoba adalah upaya menyelamatkan manusia. Namun tanpa regulasi dan pengawasan yang kuat, ia bisa kehilangan arah.

Menjaga rehabilitasi tetap pada jalurnya berarti menjaga keseimbangan antara kemanusiaan dan hukum. Dan dalam konteks panti rehabilitasi mandiri, kunci utamanya adalah satu: berjalan dalam sistem, bukan di luar sistem.

Penulis adalah: Alumni Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan ke-2 Tahun 2006 Universitas Jember