Beranda blog Halaman 248

*Aksi Organisasi Mahasiswa Islam di Jakpus Kondusif, Polisi Bagikan Roti dan Air Mineral*

Penulis
NILA WULANDARI
-
0

Jakarta, Redaksi.Co – Polda Metro Jaya mengedepankan pelayanan humanis saat mengawal aksi gabungan organisasi mahasiswa Islam di Silang Monas Jalan Merdeka Selatan, Kamis (9/4/2026). Sekitar 50 peserta aksi hadir dalam kegiatan itu dengan pengamanan 157 personel Polri.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Dr. Reynold E.P. Hutagalung mengatakan pengamanan dilakukan bukan semata menjaga situasi tetap kondusif, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasi di muka umum. Karena itu, personel di lapangan diarahkan mengedepankan pendekatan humanis dan komunikasi yang baik dengan peserta aksi.

“Polda Metro Jaya hadir untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Dalam setiap pengamanan aksi, kami menekankan kepada seluruh personel agar mengedepankan pelayanan, pendekatan humanis, serta komunikasi yang baik dengan peserta aksi,” ungkapnya

Sebagai bentuk kepedulian, personel juga membagikan roti dan air mineral kemasan kepada massa dari Pimpinan Pusat Perisai Syarikat Islam dan Gerakan Pemuda Islam (GPI) Jakarta Raya.

Perwakilan massa aksi sempat menyampaikan pernyataan kepada awak media. Setelah itu, kegiatan berakhir dan massa membubarkan diri dengan tertib.

ia menegaskan situasi selama kegiatan berlangsung aman dan terkendali. Ia juga mengimbau masyarakat tetap menjaga ketertiban saat menyampaikan aspirasi. Bila membutuhkan bantuan atau ingin menyampaikan laporan, masyarakat dapat menghubungi layanan kepolisian di nomor 110.

Mafia BBM Diduga Beroperasi Terang-Terangan di Mambi, Solar Subsidi “DIGIRING” Ke Penimbun Ilegal

Penulis
ZULKIPLI
-
0

Redaksi.co MAMASA : Praktik dugaan penimbunan dan penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dan pertalite di Kabupaten Mamasa kini tak lagi bergerak diam-diam. Aktivitas yang diduga ilegal itu justru berlangsung terbuka, terstruktur, dan terkesan kebal hukum di sekitar SPBU Mambi, Kecamatan Mambi. Subsidi yang seharusnya menjadi hak masyarakat kecil diduga mengalir deras ke jaringan pengepul, memicu kemarahan publik.

Investigasi aktivis dan mahasiswa di lapangan mengungkap pola distribusi solar subsidi yang menyimpang dari peruntukannya. BBM diambil dari SPBU menggunakan kendaraan, kemudian dipindahkan ke jerigen dalam jumlah besar. Solar tersebut lalu dikumpulkan di lokasi penimbunan ilegal yang jaraknya jauh dari area SPBU. Praktik ini disebut berlangsung berulang, sistematis, dan nyaris tanpa hambatan.

Lebih mencengangkan, di titik penampungan ditemukan satu unit mobil yang diduga kuat difungsikan sebagai armada distribusi lanjutan. Kendaraan itu disinyalir menjadi alat pengangkut solar subsidi ke pihak lain di luar skema resmi pemerintah. Fakta yang membuat publik geram, salah satu pengepul secara terbuka mengakui lokasi tersebut sebagai tempat pengumpulan solar subsidi sebelum dijual kembali.

Kondisi ini memunculkan dugaan serius adanya pembiaran sistematis, bahkan indikasi “main mata” antara pengepul, pengelola SPBU dan kepolisian. Pasalnya, praktik lansir dan penimbunan dalam skala besar dinilai mustahil berlangsung lama tanpa sepengetahuan pihak SPBU dan kepolisian sebagai pintu utama distribusi BBM bersubsidi dan pengawasan.

“Ini bukan kejadian baru. Sudah lama terjadi dan dilakukan secara terang-terangan. Tapi anehnya, tidak pernah ada tindakan tegas. Solar subsidi habis, rakyat kecil menjerit, sementara mafia makin gemuk,” ungkap Muhammad Nabir dengan nada keras.

Keresahan masyarakat pun memuncak. Publik menilai praktik ini seolah kebal hukum, memperkuat anggapan bahwa hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul terhadap pelaku kejahatan energi yang merugikan negara dan rakyat secara masif.

Penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini adalah kejahatan serius terhadap hajat hidup orang banyak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam UU Nomor 6 Tahun 2023, pelaku penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM subsidi terancam pidana penjara hingga enam tahun serta denda maksimal Rp60 miliar. Pihak yang membantu, turut serta, atau memfasilitasi juga dapat dijerat hukum.

Tak hanya itu, pihak yang menerima, menyimpan, atau memperdagangkan BBM subsidi hasil kejahatan berpotensi dijerat pasal penadahan. Sanksi administratif berat juga mengintai, mulai dari penghentian pasokan, denda operasional, hingga pencabutan izin SPBU jika terbukti melanggar aturan distribusi BBM bersubsidi.

Mahasiswa mendesak aparat penegak hukum dan pihak terkait untuk berhenti menutup mata. Penyelidikan menyeluruh, penyegelan lokasi penimbunan, pemeriksaan pengelola SPBU, hingga penindakan tegas terhadap mafia solar dinilai sebagai langkah mendesak demi menyelamatkan hak rakyat atas energi bersubsidi.

Jika praktik ini terus dibiarkan, negara bukan hanya kalah oleh mafia BBM. Lebih dari itu, wibawa hukum akan runtuh di hadapan masyarakat yang setiap hari harus berebut jatah subsidi. Pertanyaan tajam pun mengemuka: siapa yang sebenarnya bermain, dan mengapa praktik terang-terangan ini seolah tak tersentuh hukum? (ZUL)

*Polri dan Kemenhaj Bentuk Satgas Haji 2026, Hadir Lindungi Jemaah Sesuai Arahan Presiden Prabowo*

Penulis
NILA WULANDARI
-
0

Jakarta, 9 April 2026, Redaksi.Co – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Haji 2026 sebagai langkah konkret melindungi calon jemaah dari praktik haji ilegal dan penipuan.

Kesepakatan ini terjalin dalam pertemuan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, dengan Wakapolri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, di Kantor Kemenhaj, Jakarta, Kamis (9/4). Pembentukan Satgas ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memastikan perlindungan menyeluruh bagi jemaah haji dan umrah Indonesia.

Wakapolri menegaskan, Satgas Haji akan bekerja terpadu dari pusat hingga daerah dengan pendekatan menyeluruh—mulai dari edukasi hingga penegakan hukum.

Polri akan mengedepankan:
• Edukasi (preemtif): Sosialisasi masif agar masyarakat tidak tertipu modus travel ilegal
• Pencegahan (preventif): Pengawasan ketat di bandara dan pelabuhan
• Penindakan (represif): Tindakan tegas terhadap pelaku penipuan dan haji ilegal

“Satgas ini kami bentuk untuk memastikan masyarakat terlindungi dan tidak menjadi korban penipuan dengan berbagai modus,” ujar Wakapolri.

Selain itu, akan dibuka hotline pengaduan terpadu guna mempercepat respons terhadap laporan masyarakat.

Ancaman Nyata: Puluhan Kasus dan Kerugian Miliaran Rupiah

Data Polri menunjukkan praktik penipuan haji masih marak:
• 42 kasus tengah diproses hukum
• 1 kasus sudah tahap lanjutan
• Kerugian mencapai Rp92,64 miliar

Sementara itu, pada 2025, aparat berhasil mencegah 1.243 calon jemaah berangkat menggunakan visa non-haji, dengan jumlah terbesar melalui Bandara Soekarno-Hatta.

Temuan ini menegaskan bahwa pengawasan dan penindakan harus diperkuat secara sistematis.

Sinergi Hingga ke Arab Saudi

Tidak hanya di dalam negeri, Polri juga memperluas koordinasi hingga ke Arab Saudi. Personel akan ditempatkan untuk memperkuat komunikasi dengan aparat keamanan di Jeddah dan Mekkah.

Langkah ini memastikan perlindungan jemaah Indonesia tetap berjalan, bahkan saat berada di luar negeri.

Komitmen Pemerintah: Aman dan Tidak Membebani

Wakil Menteri Haji dan Umrah menegaskan, Satgas Haji dibentuk untuk menjalankan dua fokus utama arahan Presiden:
1. Perlindungan penuh terhadap jemaah
2. Menjaga agar biaya haji tidak semakin membebani masyarakat

Pemerintah juga memastikan bahwa kenaikan biaya global tidak serta-merta dibebankan kepada jemaah.

“Negara hadir untuk melindungi jemaah, baik dari sisi keamanan maupun pembiayaan,” tegasnya.

Imbauan: Waspada Modus Haji Ilegal

Polri mengingatkan masyarakat untuk:
• Tidak tergiur penawaran haji dengan visa non-resmi
• Memastikan travel memiliki izin resmi
• Segera melapor jika menemukan indikasi penipuan

“Modus akan terus berkembang. Karena itu kewaspadaan masyarakat menjadi kunci. Polri akan bertindak tegas demi melindungi masyarakat,” pungkas Wakapolri.

Pembentukan Satgas Haji 2026 menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. Polri, bersama Kemenhaj dan seluruh pemangku kepentingan, terus bergerak cepat dan responsif.

*Polisi Gerak Cepat! 2 Copet Viral di Jatinegara Ditangkap dalam Hitungan Jam, Sebuah Sajam Disita*

Penulis
NILA WULANDARI
-
0

Jakarta Timur, Redaksi.Co- Polsek Jatinegara, Polres Metro Jakarta Timur, mengamankan dua orang terduga pelaku pencopetan yang aksinya viral di media sosial. Keduanya ditangkap usai polisi menindaklanjuti laporan masyarakat terkait maraknya aksi pencopetan di kawasan JPO TL Kodim Lama, Jalan Bekasi Timur Raya, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara.

Kasus ini bermula pada Selasa (7/4/2026) sekitar pukul 16.00 WIB. Saat itu, seorang warga melaporkan dugaan tindak pencopetan disertai video kejadian yang kemudian beredar luas di media sosial. Menindaklanjuti informasi tersebut, Unit Reskrim Polsek Jatinegara langsung bergerak melakukan penyelidikan di lokasi.

Dari hasil penyelidikan, petugas berhasil mengidentifikasi dua terduga pelaku berinisial BS dan U. Keduanya kemudian diamankan pada pukul 21.30 WIB saat berada di sekitar TL Kodim Lama, tak jauh dari Stasiun Jatinegara.

Dalam menjalankan aksinya, pelaku diduga berpura-pura nongkrong di trotoar sambil mengamati calon korban. Setelah menemukan sasaran, pelaku mengikuti korban dari belakang lalu mengambil barang berharga, seperti gadget, dari saku atau tas korban. Dari tangan salah satu pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti berupa sebilah pisau berwarna hijau dengan panjang sekitar 21 sentimeter.

Kapolsek Jatinegara Kompol Samsono mengatakan saat ini kedua pelaku telah diamankan di Polsek Jatinegara untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih melakukan pengembangan guna mendalami kemungkinan adanya korban lain. “Kami bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat hingga pelaku berhasil diamankan, dan saat ini masih dilakukan pendalaman,” ujarnya.

Polisi mengimbau masyarakat agar lebih waspada saat beraktivitas di ruang publik, khususnya di titik-titik yang rawan tindak kejahatan, serta selalu menjaga barang bawaan. Masyarakat yang mengalami, melihat, atau mengetahui adanya tindak kriminalitas juga diminta segera melapor ke kantor polisi terdekat atau melalui layanan darurat 110 agar dapat segera ditindaklanjuti.

Kerajinan Kasab Aceh Barat,Warisan Budaya Bernilai Ekonomi Yang Terus Dilestarikan

Penulis
Dila Andrian
-
0

Aceh Barat.Redaksi.co
Kerajinan kasab Aceh merupakan salah satu warisan budaya daerah yang memiliki nilai seni tinggi sekaligus bernilai ekonomi. Di Aceh Barat, kerajinan tradisional ini terus dilestarikan oleh para pengrajin lokal, salah satunya melalui usaha yang dirintis sejak tahun 2000 oleh Ny. Ema Mutiara Deka yang merupakan anggota Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXVIII Dim 0105 Koorcab Rem 012 PD Iskandar Muda.

Usaha kerajinan kasab ini berawal dari motivasi untuk menambah penghasilan keluarga sekaligus membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Keterampilan menyulam kasab diperoleh secara turun-temurun dari orang tua yang juga merupakan pengrajin kasab Aceh. Bagi pelaku usaha, kasab tidak hanya memiliki nilai jual, tetapi juga menjadi media untuk menuangkan inspirasi serta menjaga identitas budaya Aceh.

Dalam proses pembuatannya, kerajinan kasab menggunakan bahan utama berupa kain beludru dan kain bridal yang dipadukan dengan benang emas, perak, serta benang warna-warni berkualitas tinggi. Pemilihan kain beludru didasarkan pada pertimbangan estetika dan fungsi, karena mampu memberikan kesan mewah, elegan, serta cukup kuat menahan beban sulaman benang tanpa merusak tekstur kain.

Proses pembuatan kasab masih dilakukan secara manual atau tradisional. Tahapan diawali dengan pembuatan motif pada kain, kemudian kain dipasang di atas meja kayu sebelum memasuki proses penyulaman tangan. Waktu pengerjaan bervariasi tergantung jenis produk, mulai dari satu minggu hingga satu bulan, seperti pada pembuatan kain songket yang membutuhkan ketelitian tinggi.

Motif yang umum digunakan dalam kerajinan kasab Aceh antara lain Pucok Rebung, Pinto Aceh, dan Sulubayung. Setiap motif memiliki makna filosofis tersendiri. Motif Pucok Rebung melambangkan harapan, kekuatan, dan pertumbuhan, sedangkan Pinto Aceh mencerminkan nilai kerendahan hati, keterbukaan, serta kehangatan masyarakat Aceh.

Sementara itu, motif Sulubayung merupakan motif khas Aceh Barat yang melambangkan keindahan alam, kesucian, serta kehidupan yang harmonis.Berbagai produk dihasilkan dari kerajinan kasab Aceh, di antaranya pelaminan Aceh, perlengkapan pesijuk, busana, songket, tas, tempat tisu, hingga hiasan dinding.

Produk-produk tersebut digunakan untuk keperluan adat, dekorasi pesta perkawinan, fashion, serta cinderamata bagi wisatawan. Dalam hal pemasaran, produk kasab Aceh dipasarkan secara langsung kepada konsumen serta melalui media sosial dan pameran budaya. Target pasar utama meliputi wisatawan yang berkunjung ke Aceh Barat serta masyarakat lokal. Usaha ini juga telah menerima pesanan dari luar daerah.

Sejumlah tantangan masih dihadapi dalam pengembangan usaha kerajinan kasab, di antaranya keterbatasan modal, ketersediaan bahan baku berkualitas, serta menurunnya minat generasi muda untuk melanjutkan regenerasi pengrajin kasab.Usaha kerajinan kasab ini melibatkan masyarakat sekitar melalui pembentukan kelompok usaha.

Keberadaan usaha tersebut memberikan dampak positif terhadap perekonomian keluarga dan lingkungan sekitar. Dukungan dari Pembina dan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah Iskandar Muda Ny. Tri Joko Hadi Susilo turut berperan dan mendukung keberlangsungan usaha tersebut.

Pada event “Persit Bisa” tahun ini, UMKM kerajinan kasab Aceh Barat turut ambil bagian dengan menampilkan wajah baru melalui penguatan identitas produk serta strategi promosi yang lebih modern tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisi.

Event “Persit Bisa” merupakan program pemberdayaan kreatif istri prajurit TNI Angkatan Darat yang tergabung dalam Persit Kartika Chandra Kirana, sebagai wadah untuk memamerkan produk UMKM, kerajinan daerah, seni budaya, serta peragaan busana. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan potensi dan kreativitas anggota Persit, mendorong kemandirian ekonomi keluarga, serta memberikan apresiasi terhadap karya-karya anggota Persit.

Keikutsertaan kerajinan kasab Aceh Barat dalam kegiatan ini menjadi wujud nyata peran aktif Persit Kartika Chandra Kirana PD Iskandar Muda dalam melestarikan warisan budaya daerah sekaligus memperkuat daya saing produk lokal agar mampu berkembang dan dikenal lebih luas di tingkat nasional hingga mancanegara ***

Polri Dinilai Sukses Kelola Arus Mudik dan Balik Lebaran, Tuai Respons Positif Masyarakat

Penulis
NILA WULANDARI
-
0

Jakarta, Redaksi.Co– Pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran tahun ini dinilai berjalan lancar. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran Polri dalam mengelola lalu lintas serta memberikan pelayanan kepada masyarakat selama pelaksanaan Operasi Ketupat.

Selama periode operasi yang berlangsung selama 13 hari, Polri dinilai mampu hadir di tengah masyarakat dengan memberikan pelayanan yang optimal. Tidak hanya memastikan kelancaran arus lalu lintas, Polri juga dinilai berhasil menciptakan rasa aman dan nyaman bagi para pemudik.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia, Edi Saputra Hasibuan, menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut menunjukkan komitmen Polri dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

“Keberhasilan melancarkan arus mudik dan balik Lebaran ini menunjukkan bahwa Polri hadir memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Polri mampu memberikan pelayanan yang nyaman, cepat, dan responsif sehingga masyarakat merasa aman selama perjalanan,” ujar Edi.

Ia juga menambahkan bahwa kehadiran Polri di berbagai titik pengamanan dan pelayanan memberikan dampak signifikan terhadap persepsi publik. Menurutnya, masyarakat merasakan langsung kecepatan respons dan kesiapsiagaan petugas di lapangan.

“Yang dirasakan masyarakat adalah Polri hadir memberikan pelayanan yang cepat dan membuat masyarakat merasa nyaman. Hal ini menjadi indikator penting keberhasilan Operasi Ketupat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Edi mengungkapkan bahwa selama pelaksanaan operasi, Polri juga mendapatkan banyak tanggapan positif dari masyarakat. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan.

“Dalam 13 hari pelaksanaan Operasi Ketupat, Polri banyak mendapatkan respons positif dari masyarakat. Ini menjadi catatan baik dan harus terus dipertahankan ke depan,” pungkasnya.

Dengan capaian tersebut, Polri diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam pengamanan momen-momen besar yang melibatkan mobilitas masyarakat secara masif seperti arus mudik dan balik Lebaran.

Anggota DPD RI Lamek Dowansiba Soroti Pengawasan BBM Subsidi di Tengah Dinamika Geopolitik.

Penulis
Berti Rahael
-
0

Jakarta, Redaksi.co – Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua Barat, Lamek Dowansiba, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah dinamika geopolitik global yang saat ini turut mempengaruhi stabilitas energi, termasuk harga BBM di pasar.

Dalam keterangannya pada Rabu (8/4/2026), Lamek menyampaikan bahwa kondisi geopolitik dunia yang tidak menentu berdampak langsung pada fluktuasi harga energi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah strategis dengan memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi agar tetap tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

“Pengawasan harus diperketat agar tidak terjadi penyalahgunaan BBM subsidi di masyarakat. Ini penting untuk menjaga keadilan distribusi,” ujar Lamek yang juga adalah Ketua Himpi provinsi Papua Barat saat ini.

Ia menjelaskan bahwa tanpa pengawasan yang optimal, potensi penyimpangan dalam penyaluran BBM subsidi akan semakin besar, terutama di tengah situasi global yang memicu ketidakstabilan harga energi. Untuk itu, ia mendorong adanya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi terkait lainnya dalam memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan.

Menurut Lamek, BBM subsidi merupakan hak masyarakat, khususnya bagi kelompok yang benar-benar membutuhkan. Oleh sebab itu, distribusinya harus dijaga agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak. “Masyarakat berhak mendapatkan akses BBM subsidi sesuai peruntukannya, terutama bagi kelompok yang benar-benar membutuhkan,” tambahnya.

Selain itu, ia juga meminta pemerintah untuk tetap konsisten dalam menjaga kebijakan harga BBM subsidi agar tidak mengalami kenaikan di tengah tekanan global. Stabilitas harga dinilai sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama di kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Lebih lanjut, ia berharap dengan pengawasan yang konsisten dan terintegrasi, distribusi BBM subsidi dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Upaya ini juga diharapkan mampu mencegah praktik penimbunan maupun penyalahgunaan yang merugikan masyarakat luas.

“Dengan adanya pengawasan yang konsisten, diharapkan distribusi BBM subsidi dapat lebih tepat sasaran, sekaligus mencegah praktik-praktik penimbunan maupun penyalahgunaan di lapangan,” tutupnya.

*Pimpin TFG Sispamkota, Kapolda Metro Jaya Tegaskan Kesiapan Jaga Jakarta*

Penulis
NILA WULANDARI
-
0

Jakarta, Redaksi.Co- Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri menghadiri Tactical Floor Game (TFG) Sispamkota terkait kesiapan “Rencana Kontijensi Aman Nusa 1–2026” yang digelar di Balai Sarbini, Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (8/4/2026). Kegiatan ini turut dihadiri Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol. Dekananto Eko Purwono, para Pejabat Utama Polda Metro Jaya, serta Kapolres jajaran.

Kapolda mengatakan TFG Sispamkota merupakan bagian dari latihan peningkatan kemampuan personel Polri yang menjadi siklus pembinaan karier. “TFG ini bagian dari latihan untuk meningkatkan kemampuan personel Polri sebagai siklus pembinaan karier. Jadi harus dilaksanakan dengan serius dan dipahami secara menyeluruh,” kata Kapolda.

Ia menegaskan latihan tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan harus dipahami sebagai gambaran situasi nyata di lapangan. “Latihan ini bukan sekadar formalitas, tapi harus dipahami sebagai kondisi riil yang bisa terjadi di lapangan. Tujuan utamanya adalah menjaga Jakarta agar tetap dalam kondisi aman, nyaman, dan dapat dikendalikan,” ujarnya.

Menurutnya, melalui Tactical Floor Game (TFG), seluruh personel dilatih memiliki kesamaan cara bertindak dalam menghadapi potensi gangguan kamtibmas. “Kita ingin memastikan setiap potensi gangguan bisa diantisipasi sejak dini, sehingga situasi tetap aman, nyaman, dan terkendali,” jelasnya.

Kapolda juga menekankan pentingnya sinergi dan ketegasan dalam pelaksanaan tugas. “Kunci keberhasilan ada pada sinergi dan kesamaan persepsi. Tidak boleh ada keraguan dalam bertindak, semua harus sesuai SOP,” tegasnya.

Ia menambahkan kehadiran Polri di tengah masyarakat menjadi hal utama dalam memberikan rasa aman. “Polri harus hadir memberikan rasa aman dan nyaman, sehingga masyarakat merasakan perlindungan dari negara,” imbuhnya. TFG ini menjadi bagian dari upaya Polda Metro Jaya memastikan kesiapan personel dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah Jakarta.

Audisi Dangdut Academy 8 Se-Sumbagsel Bakal digelar, Kesempatan Emas Bagi Talenta Dangdut

Penulis
Alam Seri
-
0

Redaksi.co Sekayu, Muba – Kabar gembira bagi masyarakat pecinta musik dangdut di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel). Ajang pencarian bakat bergengsi yang digelar oleh Indosiar, yakni Dangdut Academy 8 (DA 8), akan segera digelar dalam wilayah Sumbagsel yang bakal dijadwalkan pada 18 April 2026 mendatang.

Kabar ini terungkap dalam Rapat Pemantapan Persiapan Audisi Dangdut Academy 8 yang digelar secara virtual antara Pemkab Muba dan tim Indosiar, bertempat di Ruang Rapat Randik, Selasa (07/4/2026).

Asisten I Setda Muba Ardiansyah mengatakan, kesempatan menjadi tuan rumah audisi merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk menunjukkan bakat sekaligus meraih peluang menjadi bintang dangdut nasional.

“Kabupaten Muba bakal dipercaya menjadi tuan rumah Audisi DA 8 untuk wilayah Sumbagsel pada 18 April 2026. Ini menjadi kesempatan besar bagi masyarakat yang memiliki hobi bernyanyi untuk mengasah bakat dan mengejar mimpi menjadi artis dangdut di tingkat nasional,” ujarnya.

Ia berharap, pelaksanaan audisi ini dapat berjalan lancar dan sukses serta memberikan dampak positif bagi daerah, tidak hanya dari sisi pengembangan bakat masyarakat tetapi juga terhadap pergerakan ekonomi lokal.

“Kami berharap kegiatan ini berjalan sukses. Selain membuka peluang bagi para talenta dangdut, event ini juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Kabupaten Muba,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan tim Indosiar, Indi, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kolaborasi yang terjalin dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mempersiapkan pelaksanaan audisi.
“Kami sangat bersyukur dan senang dapat berkolaborasi dalam rapat dengan Pemkab Muba. Semoga niat baik ini dapat membantu masyarakat yang memiliki mimpi menjadi penyanyi dangdut untuk mewujudkannya melalui panggung Dangdut Academy 8,” tandasnya.

(Alam/Tim)

Pernyataan Keras DPRD Soal Skandal Mini Zoo: “Sejak Awal Kami Tolak!”

Penulis
RICO SETIADI
-
0

ℝ𝔼𝔻𝔸𝕂𝕊𝕀.ℂ𝕆 | ℙ𝕌ℝ𝕎𝕆ℝ𝔼𝕁𝕆 — Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Mini Zoo di Kabupaten Purworejo kembali menuai sorotan tajam. Kali ini, suara keras datang dari anggota DPRD Kabupaten Purworejo, Budi Sunaryo dari Komisi I Fraksi PKB, yang secara tegas menyatakan bahwa pihaknya sejak awal sudah menolak proyek tersebut.

Dalam keterangannya pada Rabu, 8 April 2026, Budi Sunaryo mengungkapkan bahwa proyek Mini Zoo yang menelan anggaran sekitar Rp 9,6 miliar itu memang sejak awal dinilai bermasalah. Terlebih, berdasarkan temuan Kejaksaan, proyek tersebut diduga merugikan negara hingga mencapai Rp 6,6 miliar.

“Sejak awal pembahasan, Fraksi PKB sudah menyatakan penolakan. Alasannya jelas, proyek ini tidak melalui kajian yang matang dan terkesan dipaksakan,” tegasnya.

Menurutnya, proyek dengan nilai fantastis tersebut semestinya melalui studi kelayakan yang komprehensif, bukan sekadar formalitas. Ia menilai ada indikasi kuat bahwa perencanaan proyek tersebut lemah, bahkan cenderung mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran publik.

𝔹𝔸ℂ𝔸 𝕁𝕌𝔾𝔸: Bupati Purworejo Resmikan Kedai KWK: Ikon Kuliner Baru di Kemiri

Namun demikian, Budi juga mengungkapkan realita politik di DPRD saat itu. Ia menyebutkan bahwa Fraksi PKB tidak memiliki kekuatan kursi yang cukup untuk membendung pengesahan proyek tersebut.

“Faktanya, jumlah kursi kami terbatas. Dalam mekanisme pengambilan keputusan, saat itu lebih mengarah ke aklamasi. Jadi, meskipun kami menolak, keputusan tetap disahkan,” ungkapnya dengan nada kecewa.

Pernyataan ini sekaligus membuka tabir bahwa proses pengambilan keputusan di DPRD tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas deliberasi yang sehat. Dominasi suara mayoritas dinilai telah mengabaikan kritik substansial yang justru kini terbukti relevan.

Terkait penanganan hukum, Budi Sunaryo menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang saat ini tengah menangani kasus tersebut.

“Karena ini sudah ditangani oleh pihak berwajib, kami percayakan sepenuhnya proses hukumnya. Harapannya, semua yang terlibat dapat diusut tuntas tanpa tebang pilih,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan harapan agar kasus ini menjadi pelajaran serius bagi seluruh pemangku kebijakan di Kabupaten Purworejo.

“Kami berharap ke depan tidak ada lagi kebijakan yang dipaksakan tanpa kajian yang matang. Ini uang rakyat, harus digunakan dengan penuh tanggung jawab,” pungkasnya.

Kasus Mini Zoo ini kini menjadi simbol buruknya tata kelola anggaran jika tidak disertai transparansi, akuntabilitas, dan keberanian untuk menolak kebijakan yang sejak awal sudah terindikasi bermasalah. Publik pun menanti, apakah penegakan hukum benar-benar akan menyentuh semua pihak yang bertanggung jawab, atau kembali berhenti pada level bawah semata. (*/ℝ𝕊)

1...247248249...684Halaman 248 dari 684