Beranda blog Halaman 232

Perkuat Data DTSEN Bupati Aceh Barat Tarmizi Lakukan Audiensi Strategis Dengan Bappenas di Jakarta

Penulis
Dila Andrian
-
0

Aceh Barat.Redaksi.co
Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP., MM., melakukan audiensi strategis dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia dalam rangka membahas perolehan serta sinkronisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) spesifik untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat, Selasa 21/04/2026

Audiensi yang dilaksanakan di ruang SS 3, Gedung Bappenas RI, Jakarta, tersebut disambut langsung oleh Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital Kementerian PPN/Bappenas, Dini Maghfirra, S.P., MSc, PhD., beserta jajarannya.

“Pertemuan ini difokuskan pada upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam memperoleh dan mensinkronkan data yang sangat mendesak yaitu data penerima rumah layak huni, kemiskinan serta data kesehatan”. Ujar Bupati Aceh Barat, Tarmizi, dalam keterangannya.

Menurutnya, Hal tersebut dilakukan agar program jaminan sosial dan bantuan pemerintah bisa diberikan secara tepat sasaran serta memiliki daya ungkit ekonomi yang signifikan, untuk itu perlu pendataan yang akurat dan benar tutur Tarmizi.

“Kami berkomitmen untuk terus mendorong pembaruan dan validasi data secara berkelanjutan. Ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan yang efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat”. Ucapnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data DTSEN. Bupati Aceh Barat menyampaikan bahwa pengelolaan data akan dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta regulasi terkait lainnya.

Ia menegaskan bahwa pelanggaran terhadap pengelolaan data, baik berupa kebocoran, penyalahgunaan, maupun akses tanpa kewenangan, memiliki konsekuensi hukum yang serius, termasuk sanksi pidana. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diinstruksikan untuk menerapkan standar keamanan data yang ketat, memperkuat sistem pengamanan, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan data.

Dengan komitmen tersebut, diharapkan pengelolaan data DTSEN di Kabupaten Aceh Barat tidak hanya berkualitas dan terintegrasi, tetapi juga aman serta sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik tutupnya.

Sementara itu, Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital Kementerian PPN/Bappenas, Dini Maghfirra, menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan keselarasan data, khususnya melalui implementasi Satu Data Indonesia (SDI).

Ia juga menekankan bahwa aspek keamanan data DTSEN harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaannya. Menurutnya, data yang dikelola pemerintah tidak hanya harus akurat, tetapi juga wajib dilindungi dari potensi penyalahgunaan maupun kebocoran. “Pengelolaan data DTSEN harus mengikuti prinsip tata kelola data yang baik, mulai dari pengumpulan, pengolahan, hingga pemanfaatan. Keamanan data harus dijamin melalui sistem yang andal, pengaturan akses yang ketat, serta kepatuhan terhadap standar perlindungan data yang berlaku,” ujarnya.

Melalui audiensi ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Bappenas RI dalam pengelolaan data yang berkualitas, aman, dan terintegrasi, sehingga mampu mendorong percepatan pembangunan daerah yang lebih terarah dan berkelanjutan tutupnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Plt. Kepala Dinas Kominsa Aceh Barat, Kabid. persandian dan statistik, Kabid. Riset dan Inovasi Daerah, serta Statistisi ahli pertama ****

*Brimob Polda Metro Jaya Terima Kunjungan Siswa TK, Edukasi Tugas Polisi di Mako Batalyon B Pelopor.*

Penulis
NILA WULANDARI
-
0

Jakarta,Redaksi.Co- Batalyon B Pelopor Brimob Polda Metro Jaya menerima kunjungan edukasi siswa TK Don Bosco II Pulomas di Mako, Selasa (21/4/2026), sebagai upaya mengenalkan tugas kepolisian sejak dini. Rombongan tiba pada pagi hari dan disambut personel, kemudian langsung mengikuti rangkaian kegiatan.

Para siswa diperkenalkan dengan gerakan baris-berbaris dan yel-yel, dilanjutkan dengan pengenalan seragam, perlengkapan, serta kendaraan taktis yang digunakan dalam pelaksanaan tugas. Kegiatan ini dirancang agar anak-anak memahami peran kepolisian dengan cara sederhana dan menyenangkan.

Dansat Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Henik Maryanto, menyampaikan bahwa kegiatan edukasi ini merupakan bagian dari pendekatan humanis Polri kepada masyarakat. “Kami ingin menanamkan pemahaman tentang tugas kepolisian kepada anak-anak secara sederhana, sekaligus membangun kedekatan sejak usia dini,” ujarnya.

Siswa juga diajak berkeliling menggunakan kendaraan taktis di sekitar mako dan menutup kegiatan dengan sesi foto bersama. Pihak sekolah menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan sehingga anak-anak dapat belajar langsung di lingkungan Brimob.

Brimob Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat, khususnya lembaga pendidikan, untuk memanfaatkan kegiatan edukasi sebagai sarana pembelajaran di luar kelas yang dapat menumbuhkan disiplin serta pemahaman tentang pentingnya menjaga keamanan bersama.

Fadlullah Kawal Penyaluran Bantuan Rumah Korban Bencana di Aceh Tamiang

Penulis
Dila Andrian
-
0

Aceh Tamiang , Redaksi .co
Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah, mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Pratikno, serta Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, menyerahkan secara simbolis bantuan perbaikan rumah rusak bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi siklon senyap tahap II di Kabupaten Aceh Tamiang, Selasa 21/4/2026

Penyerahan bantuan yang berlangsung sejak pagi hingga siang hari tersebut menjadi bagian dari langkah percepatan pemulihan pascabencana melalui program rehabilitasi rumah masyarakat terdampak.

Wakil Gubernur Fadlullah menegaskan, sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten menjadi faktor kunci dalam memastikan penanganan bencana berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Kehadiran pemerintah pusat di daerah merupakan bukti komitmen negara dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak,” ujarnya.

Kunjungan Menko PMK dan Mendagri ke Aceh Tamiang juga mencerminkan penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan bencana sekaligus peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah.

Usai penyerahan bantuan, rombongan melanjutkan agenda dengan menghadiri makan siang bersama praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahap III. Kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus penguatan semangat kebersamaan antara pemerintah pusat, daerah, dan para calon aparatur pemerintahan.

Fadlullah menambahkan, Pemerintah Aceh akan terus mendorong kolaborasi lintas sektor guna memastikan seluruh program pemulihan pascabencana berjalan optimal dan berkelanjutan ****

MAMUJU MEMBARA! Aktivis Desak Segel Gudang PT Wira Eka Persadatama: Hukum Bukan Barang Dagangan!

Penulis
ZULKIPLI
-
0

Redaksi.co MAMUJU : Aroma busuk ketidakadilan menyerbak tajam di jantung Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat. Di saat rakyat kecil di Kecamatan Simboro dipaksa tertatih-tatih, memeras keringat demi selembar izin hunian, sebuah monumen pembangkangan justru berdiri angkuh di Kelurahan Rangas.

Gudang milik PT Wira Eka Persadatama berdiri kokoh, menantang langit, meski diduga kuat liar tanpa IMB (PBG). Ini bukan sekadar beton dan baja; ini adalah simbol “kesaktian” korporasi yang seolah kebal hukum, mengangkangi regulasi di depan mata publik.

Drama ini semakin seksi ketika terungkap bahwa Dinas PUPR Kabupaten Mamuju sebenarnya telah mengeluarkan “fatwa” tegas: Bongkar Mandiri! Namun, apa daya? Perintah itu jatuh layaknya bisikan di tengah badai—diabaikan total.

Hingga detik ini, denyut nadi aktivitas di gudang tersebut masih berdetak normal. PT Wira Eka Persadatama tetap melenggang kangkung, seolah instruksi pemerintah daerah hanyalah “gertakan sambal” yang tak punya taring untuk menggigit.

“Hukum tidak boleh tunduk pada negosiasi di bawah meja! Jika instruksi pembongkaran sudah keluar tapi mereka tetap beroperasi, maka wibawa pemerintah sedang diinjak-injak. Jangan biarkan rakyat menonton drama pembiaran ini lebih lama lagi!” Ujar Ahyar Anwar, Aktivis Sulbar.

Publik kini menuntut pembuktian. Jika pemerintah tidak segera bertindak, maka narasi “hukum tumpul ke atas” akan menjadi stigma permanen di Mamuju. Berikut adalah tuntutan keras yang kini bergulir:

* Penyegelan Total Tanpa Kompromi: Dinas PUPR Mamuju harus segera turun ke Kelurahan Rangas. Hentikan seluruh aktivitas PT Wira Eka Persadatama sekarang juga!

* Eksekusi Paksa: Jangan biarkan aturan hanya jadi pajangan meja. Jika bongkar mandiri diabaikan, Pemerintah wajib mengerahkan alat berat. Tegakkan marwah aturan tata ruang!

* Audit Kinerja PUPR: Mengapa aktivitas ilegal ini dibiarkan bernapas lega meski teguran resmi sudah melayang? Rakyat butuh bukti nyata penegakan Perda, bukan sekadar basa-basi administratif yang membosankan.

Keberadaan gudang ilegal di Simboro ini adalah ujian nyali bagi penguasa daerah. Jika PT Wira Eka Persadatama tetap dibiarkan melenggang tanpa sanksi nyata, jangan salahkan jika publik berasumsi bahwa aturan di Mamuju bisa “dibeli” atau dikompromikan demi kepentingan kantong korporasi.

Pilihannya hanya dua: Tegakkan keadilan di Kecamatan Simboro, atau akui kekalahan total di hadapan para pelanggar aturan! (ZUL)

Tinjau Jembatan Hingga Sinkhole, Pemerintah Fokus Pulihkan Akses Warga Terdampak

Penulis
Dila Andrian
-
0

Bener Meriah,Redaksi.co
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, SE, mendampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak bencana di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, Senin 20/4/2026

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh dalam memastikan percepatan penanganan dampak bencana, pemulihan infrastruktur, serta penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak.

Agenda diawali dengan peninjauan Jembatan Bailey di Desa Karang Rejo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Dalam kunjungan itu, Wagub Fadhlullah bersama Mendagri Tito Karnavian melihat langsung kondisi jembatan darurat yang menjadi akses vital bagi mobilitas warga pascabencana.

Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut Bupati Bener Meriah beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bener Meriah. Kehadiran jajaran pemerintah pusat dan daerah itu menunjukkan komitmen bersama dalam mempercepat pemulihan infrastruktur terdampak.

Usai meninjau jembatan, rombongan melanjutkan agenda ke Hunian Sementara (Huntara) Tunyang di Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Di lokasi tersebut, Mendagri Tito Karnavian didampingi Wakil Gubernur Aceh menyerahkan secara simbolis bantuan bagi masyarakat korban bencana.

Penyerahan bantuan itu menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap warga terdampak, sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat dan pemulihan tetap terpenuhi.

Selanjutnya, Wagub Aceh bersama Mendagri meninjau lokasi sinkhole di ruas Jalan Simpang Balik–Blang Mancung, Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Titik ini menjadi salah satu lokasi yang mendapat perhatian serius karena berdampak terhadap konektivitas dan akses transportasi masyarakat.

Dalam peninjauan tersebut, pemerintah menegaskan pentingnya percepatan penanganan terhadap kerusakan infrastruktur akibat bencana, termasuk langkah mitigasi lanjutan guna mencegah risiko yang lebih besar bagi masyarakat.

Wakil Gubernur Fadhlullah menyatakan, Pemerintah Aceh terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota agar seluruh proses penanganan bencana, mulai dari masa darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi, dapat berjalan cepat, terpadu, dan tepat sasaran.

Kunjungan Mendagri bersama Wakil Gubernur Aceh ini menjadi sinyal kuat sinergi pusat dan daerah dalam merespons bencana, sekaligus memastikan kehadiran negara dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah terdampak ****

RSUD dr. Iskak Tulungagung Gelar Pelatihan “SEHATI” untuk Perkuat Layanan Humanis 

Penulis
JOKO MISWANTO
-
0

TULUNGAGUNG, REDAKSI.CO  — Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Iskak Tulungagung menggelar pelatihan peningkatan kualitas layanan berbasis humanis melalui program “SEHATI” (Sehat, Empati, Humanis, Akurat, Terbaik), sebagai langkah strategis memperkuat standar pelayanan kesehatan, Rabu (15/04/2026).

Pelatihan ini secara resmi dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung, H. Ahmad Baharudin, S.M., M.M., di Auditorium IDIK RSUD dr. Iskak, dengan melibatkan perwakilan staf dan tenaga medis yang diproyeksikan menjadi pionir bagi total 1.894 pegawai rumah sakit tersebut.

Penguatan Layanan Berbasis Empati

Program “SEHATI” dirancang sebagai upaya sistematis untuk menyelaraskan layanan medis berkualitas tinggi dengan pendekatan kemanusiaan. Dalam pelaksanaannya, peserta mendapatkan materi yang mencakup pembangunan tim kerja solid, teknik pelayanan prima, serta penguatan kecerdasan emosional dalam berinteraksi dengan pasien.

Direktur RSUD dr. Iskak, dr. Zuhrotul Aini, Sp.A., M.Kes., menegaskan bahwa status rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan tipe A membawa tanggung jawab besar dalam meningkatkan kualitas layanan secara menyeluruh.

Ia menekankan bahwa kesembuhan pasien tidak semata ditentukan oleh tindakan medis, tetapi juga oleh kualitas interaksi antara tenaga kesehatan dengan pasien serta kenyamanan lingkungan rumah sakit.

Menurutnya, implementasi program “SEHATI” harus menjadi budaya kerja yang terinternalisasi di seluruh lini pelayanan, sehingga pasien tidak hanya menerima tindakan medis, tetapi juga merasakan kehadiran layanan yang utuh dan manusiawi.

Peran Aspek Non-Medis dalam Proses Penyembuhan

Dalam sambutannya, Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin memberikan apresiasi atas konsistensi RSUD dr. Iskak dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Ia menyoroti pentingnya aspek non-medis seperti keramahan, kebersihan, dan suasana yang kondusif sebagai bagian integral dari proses penyembuhan pasien.

Ia menyampaikan bahwa pasien datang ke rumah sakit dengan harapan memperoleh kesembuhan, sehingga pendekatan humanis melalui sikap ramah dan lingkungan yang nyaman menjadi faktor penting dalam mendukung pemulihan.

Selain itu, Ahmad Baharudin juga mendorong agar semangat “SEHATI” segera diimplementasikan secara nyata di seluruh unit pelayanan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Komitmen Berkelanjutan Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Tulungagung menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dalam mendukung inovasi layanan kesehatan di RSUD dr. Iskak.

Standarisasi pelayanan yang semakin ketat, namun tetap berorientasi pada nilai kemanusiaan, dinilai menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik.

Manajemen RSUD dr. Iskak optimistis bahwa penguatan budaya pelayanan melalui program ini akan memperkuat posisinya sebagai salah satu rumah sakit rujukan utama di Jawa Timur.

Di akhir kegiatan, Plt Bupati juga berpesan kepada seluruh jajaran rumah sakit untuk terus menjaga semangat kerja, meningkatkan kekompakan tim, serta konsisten mengedepankan pelayanan humanis guna menghadirkan layanan kesehatan yang optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Pewarta Joko miswanto kabiro tulungagung

Perkuat Kamtibmas, Bhabinkamtibmas Polsek Pasawahan Sambangi Bengkel Motor di Desa Pondok Bungur

Penulis
Sukirman
-
0

 

PURWAKARTA ( 𝚁𝙴𝙳𝙰𝙺𝚂𝙸.𝙲𝙾 ) — Dalam upaya memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), jajaran Polsek Pasawahan Polres Purwakarta terus mengintensifkan kegiatan sambang ke berbagai lapisan masyarakat. 

Salah satunya dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Desa Pondok Bungur, Brigpol Giri Rukmantara, yang menyambangi bengkel motor di wilayah binaannya pada Senin (20/04/2026) 𝚔𝚎𝚖𝚊𝚛𝚒𝚗.

Kegiatan sambang tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, sekaligus sarana menjalin komunikasi yang baik dengan para pelaku usaha.

𝘽𝘼𝘾𝘼 𝙅𝙐𝙂𝘼: Polsek Plered Gelar Pembinaan Karakter dan Kesadaran Hukum di SMPN 2 Plered

Dalam kesempatan itu, Brigpol Giri Rukmantara menyampaikan sejumlah pesan kamtibmas kepada pemilik dan pekerja bengkel.

Ia mengimbau agar bengkel tidak menggunakan maupun melayani pemasangan knalpot racing atau knalpot brong yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat.

Selain itu, para pelaku usaha juga diingatkan untuk tidak memperjualbelikan kendaraan bermotor tanpa dokumen resmi atau yang dikenal sebagai motor bodong.

Tidak hanya itu, masyarakat juga diberikan edukasi untuk menghindari aksi kebut-kebutan di jalan raya yang berpotensi membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Brigpol Giri juga mengajak para pemilik bengkel untuk turut berperan aktif sebagai mitra Polri dalam menjaga keamanan lingkungan.

“Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. Jika ada hal mencurigakan, segera laporkan kepada Bhabinkamtibmas atau melalui layanan 110,” pesannya.

Kapolres Purwakarta, AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, melalui Kasi Humas, AKP Enjang Sukandi menegaskan bahwa kegiatan sambang yang dilakukan oleh para Bhabinkamtibmas merupakan langkah strategis dalam membangun kedekatan serta kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

“Kegiatan ini bukan hanya sekadar patroli, tetapi juga sebagai upaya membangun komunikasi dua arah, sehingga masyarakat memahami pentingnya peran bersama dalam menjaga keamanan lingkungan,” ujarnya.

AKP Enjang menyampaikan bahwa Polri terus mengedepankan pendekatan humanis dan edukatif dalam memelihara kamtibmas.

“Kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat merupakan ujung tombak Polri dalam memberikan edukasi serta membangun kesadaran hukum. Kami ingin masyarakat memahami bahwa menjaga keamanan bukan hanya tugas Polri, tetapi tanggung jawab bersama,” jelasnya.

𝘽𝘼𝘾𝘼 𝙋𝙐𝙇𝘼: Gerak Cepat Satreskrim Polres Purwakarta Ringkus Pelaku Tawuran, Senjata Tajam Hingga Satu Meter Diamankan

Ia juga menambahkan bahwa melalui kegiatan sambang, Polri dapat lebih cepat mendeteksi potensi gangguan keamanan sekaligus memberikan solusi secara langsung kepada masyarakat.

“Dengan kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergitas yang kuat antara Polri dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran aktif setiap individu dalam menjaga kamtibmas di wilayah Kabupaten Purwakarta,” pungkas Enjang. (*/SK)

𝙎𝙪𝙢𝙗𝙚𝙧: 𝚂𝚒 𝙷𝚞𝚖𝚊𝚜 𝙿𝚘𝚕𝚛𝚎𝚜 𝙿𝚞𝚛𝚠𝚊𝚔𝚊𝚛𝚝𝚊

PPJNA 98 : Pengesahan RUU PPRT Keberpihakan Prabowo, Kado Terindah di Hari Kartini dan May Day

Penulis
Abdul Salam Spd
-
0

Redaksi.Co || Momentum Hari Kartini dan ambang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) tahun ini menjadi saksi sejarah baru bagi kaum marjinal di Indonesia. Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi titik balik yang memicu apresiasi luas dari berbagai lapisan masyarakat. Langkah politik ini bukan sekadar pemenuhan janji legislasi, melainkan sebuah pernyataan sikap yang tegas tentang ke mana arah keberpihakan negara saat ini.

Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98-PPJNA 98, Anto Kusumayuda, menegaskan bahwa progres signifikan RUU PPRT ini merupakan bukti nyata keberpihakan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Presiden Prabowo Subianto terhadap nasib “wong cilik”. Selama belasan tahun, para pekerja rumah tangga—yang mayoritas adalah perempuan—berada dalam ruang gelap tanpa payung hukum yang memadai. Dengan dorongan kuat dari kepemimpinan DPR dan restu eksekutif, kegelapan itu kini mulai sirna.

Senada dengan hal tersebut, Sekjen PPJNA 98, Aam Abdul Salam, melihat kebijakan ini sebagai manifestasi konkret dari visi pemerintahan Prabowo-Gibran. Pengesahan ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya pandai beretorika, tetapi terus bekerja membuktikan komitmennya melalui kebijakan yang pro-rakyat kecil. Di tengah hiruk-pikuk politik nasional, perhatian terhadap aspek perlindungan buruh domestik menunjukkan bahwa keadilan sosial sedang diupayakan untuk menyentuh dapur-dapur rakyat, bukan hanya gedung-gedung bertingkat.

Pengesahan ini dengan semangat Kartini memberikan makna mendalam tentang emansipasi yang hakiki. Kartini memperjuangkan hak perempuan untuk berdaya, dan RUU PPRT memberikan martabat serta perlindungan bagi jutaan perempuan yang menggantungkan hidupnya sebagai pahlawan domestik.

Sementara itu, menyongsong May Day, kebijakan ini menjadi kado bagi kelas pekerja yang selama ini sering terlupakan dalam struktur ketenagakerjaan formal.

Kita patut mengapresiasi keberanian politik para pemimpin yang berani mengambil langkah tidak populer demi kepentingan kemanusiaan. Kini, tantangan selanjutnya terletak pada implementasi di lapangan. Publik berharap agar semangat keberpihakan ini terus terjaga, memastikan bahwa setiap pekerja rumah tangga di pelosok negeri benar-benar merasakan kehadiran negara dalam setiap peluh keringat mereka.

Pengesahan RUU PPRT adalah kemenangan kecil bagi wong cilik, namun menjadi langkah besar bagi kemajuan peradaban hukum bangsa Indonesia.***

Editor : YM

Polsek Plered Gelar Pembinaan Karakter dan Kesadaran Hukum di SMPN 2 Plered

Penulis
Sukirman
-
0

 

PURWAKARTA ( 𝚁𝙴𝙳𝙰𝙺𝚂𝙸.𝙲𝙾 ) — Polres Purwakarta melalui jajaran Polsek Plered terus menunjukkan komitmennya dalam membina generasi muda melalui kegiatan edukatif di lingkungan sekolah.

Salah satunya diwujudkan dalam kegiatan pembinaan upacara di SMPN 2 Plered, Desa Palinggihan, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, pada Senin, 20 April 2026, Pagi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Ps. Kanit Binmas Polsek Plered, AIPTU H.M. Syamsudin, dengan sasaran para siswa dan siswi SMPN 2 Plered.

Dalam kesempatan itu, petugas memberikan pembinaan langsung yang bertujuan membentuk karakter pelajar yang disiplin, berakhlak baik, serta memiliki kesadaran hukum sejak dini.

Melalui pendekatan humanis, AIPTU H.M. Syamsudin menyampaikan berbagai pesan penting kepada para pelajar, di antaranya pentingnya menjaga sikap dan perilaku, menghormati orang tua serta guru, serta menghindari pergaulan negatif yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Selain itu, para siswa juga diberikan pemahaman tentang pentingnya bijak dalam menggunakan media sosial, mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat dapat membawa dampak positif maupun negatif apabila tidak digunakan secara tepat.

“Kami mengajak para pelajar untuk mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat, serta menjauhi tindakan yang dapat merusak masa depan,” ungkap AIPTU H.M. Syamsudin di hadapan peserta upacara.

Kegiatan ini juga berhasil mempererat komunikasi antara pihak kepolisian dengan lingkungan sekolah, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dalam upaya bersama menjaga keamanan dan ketertiban.

Kapolres Purwakarta AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya melalui Kasi Humas, AKP Enjang Sukandi menyampaikan bahwa kegiatan pembinaan di sekolah merupakan langkah strategis dalam mencegah kenakalan remaja.

“Melalui program pembinaan seperti ini, kami ingin menanamkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, serta kesadaran hukum kepada para pelajar sejak dini. Generasi muda harus dibekali dengan karakter yang kuat agar tidak mudah terpengaruh hal-hal negatif,” ujar AKP Enjang Sukandi.

Ia juga menegaskan bahwa Polres Purwakarta akan terus hadir di tengah masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan, sebagai bentuk upaya preventif dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

“Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para pelajar dapat menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas, beretika, serta mampu membawa perubahan positif bagi lingkungan sekitar,” 𝚙𝚞𝚗𝚐𝚔𝚊𝚜 Enjang. (*/SK)

𝙎𝙪𝙢𝙗𝙚𝙧: 𝚂𝚒 𝙷𝚞𝚖𝚊𝚜 𝙿𝚘𝚕𝚛𝚎𝚜 𝙿𝚞𝚛𝚠𝚊𝚔𝚊𝚛𝚝𝚊

 

DLHK Mengaku Tak Berdaya, Sampah Menggunung di Kabupaten Mamuju Jadi Bom Waktu

Penulis
ZULKIPLI
-
0

Redaksi.co MAMUJU : Aroma busuk kegagalan birokrasi mulai menyengat di Kabupaten Mamuju. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Mamuju secara terang-terangan mengaku “tak berdaya” memenuhi tuntutan rakyat terkait karut-marut pengelolaan sampah yang kian mencekik warga.

Dalam pernyataan pedasnya hari ini, perwakilan masyarakat, Muh Ikram, membongkar tabir ketidakpastian yang selama ini ditutupi. Ia menegaskan bahwa DLHK Mamuju sejauh ini hanya menebar janji tanpa satu pun langkah konkret di lapangan.

Meski tuntutan masyarakat sudah menggema berkali-kali, DLHK justru memberikan jawaban yang mengecewakan, Belum Mampu. Alih-alih melakukan aksi nyata, instansi ini memilih berlindung di balik tameng “koordinasi” dengan Bupati.

“Sampai detik ini, tidak ada aksi nyata. DLHK mengakui mereka lumpuh menghadapi tuntutan kami. Sekarang, mereka melempar bola panas ini ke meja Bupati,” tegas Muh Ikram dengan nada tinggi.

Masyarakat tidak meminta kemewahan; mereka hanya menuntut hak dasar untuk hidup sehat. Ada dua poin vital yang hingga kini masih menjadi “angan-angan” akibat kelalaian DLHK:

1. Ghoibnya Alat Pengolah Sampah: Teknologi pengolahan yang dijanjikan tak kunjung tampak rimbanya.

2. Armada Sampah yang Sekarat: Penambahan truk pengangkut sampah hanya menjadi catatan di atas kertas, sementara sampah di sudut kota terus menggunung.

Kondisi ini bukan sekadar masalah estetika kota, melainkan bom waktu bagi kesehatan masyarakat. Sampah yang tidak terkelola dengan baik adalah sumber penyakit dan perusak ekosistem yang nyata.

Publik kini menanti dengan skeptis, Apakah koordinasi dengan Bupati Mamuju akan melahirkan solusi revolusioner, atau hanya sekadar drama politik untuk meredam amarah massa? Rakyat tidak butuh diskusi di ruang ber-AC; rakyat butuh truk sampah beroperasi dan mesin pengolah menderu! (ZUL)

1...231232233...683Halaman 232 dari 683