Bogor, Redaksi.co – Karnaval budaya Desa Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, dengan semangat kemerdekaan dalam rangka memperingati puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia. Salah satu bentuk perayaannya melalui karnaval budaya. Desa Kemang sukses menyelenggarakan acara dengan meriah, penuh semangat kebersamaan, dan nuansa budaya yang kental.

Sabtu, (30/8/2025)

Kepala Desa Kemang, H. Entang Suana, S.E., menjelaskan sejak pagi, masyarakat sudah memadati area sekitar rute karnaval. Mulai dari anak-anak, orang dewasa, hingga para lansia, tumpah ruah di pinggir jalan untuk menyaksikan suguhan budaya dari warganya sendiri, ucapnya.

Lanjutnya, setiap kelompok peserta tampil mengenakan kostum adat dari berbagai daerah di Indonesia, seperti adat Jawa, Bali, hingga Sumatra. Mereka tidak hanya berjalan dalam arak-arakan, tetapi juga menyuguhkan tarian tradisional dan atraksi budaya lainnya yang sesuai dengan tema daerah yang diwakili. Kegiatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan juga wujud nyata semangat gotong royong dan kekompakan seluruh warga.

Karnaval budaya ini bukan hanya untuk memeriahkan HUT ke-80 Republik Indonesia, tetapi juga sebagai ajang mempererat, dan merajut kebersamaan, serta menunjukkan bahwa warga Desa Kemang mampu bersatu dalam keberagaman.

Ia berharap, karnaval ini bukan hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga edukasi bagi generasi muda untuk lebih mengenal kekayaan budaya bangsa. Semangat cinta tanah air dan toleransi antar sesama, pungkasnya.

(Okta)

JEMBER, redaksi.co – Kebebasan pers kembali dipertaruhkan di Kabupaten Jember. Sejumlah pengurus Pro Jurnalismedia Siber (PJS) DPC Jember mendatangi Kantor Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kamis (4/9/2025), setelah salah satu perangkat desa menolak diwawancarai wartawan dengan alasan tidak memiliki Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Ketua DPC PJS Jember, Suliyadi Setiawan, mengecam tindakan tersebut dan menilai pernyataan oknum perangkat desa bernama Saiful mencederai marwah kebebasan pers yang dijamin undang-undang.

“Oknum perangkat desa Curahkalong menolak diwawancarai dengan alasan wartawannya tidak UKW. Padahal, setiap wartawan tetap dilindungi undang-undang dalam menjalankan tugas jurnalistik,” tegas Suliyadi.

Menurutnya, sikap Saiful bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan bahwa “terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran.” Lebih jauh, Pasal 4 ayat (3) menegaskan bahwa pers memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi.

“Kalau wartawan tidak diberi keterangan, lalu berita dianggap tidak enak, yang disalahkan tetap wartawannya. Padahal wartawan sudah berusaha mencari perimbangan. Kalau bersih, kenapa risih?” ujarnya lantang.

Suliyadi juga mengingatkan bahwa tindakan menghalang-halangi wartawan dapat berimplikasi hukum. Pasal 18 ayat (1) UU Pers menegaskan bahwa “setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.”

“Ini bukan soal personal, tapi soal prinsip kebebasan pers. Wartawan dilindungi undang-undang, dan publik berhak mendapatkan informasi yang jernih,” tegasnya.

Sementara itu, Saiful yang menjabat Kasi Pemerintahan Desa Curahkalong akhirnya mengaku khilaf dan meminta maaf. “Saya tidak tahu tentang UKW. Kemarin posisi saya sedang sibuk, jadi saya mohon maaf,” ujarnya di hadapan awak media.

Reporter: Edi / Uswa

Aceh Barat.Redaksi.co
Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM mengadakan diskusi atau dialog kebangsaan bersama dengan perwakilan mahasiswa se wilayah barat selatan Aceh di Pendopo Bupati Gampong (Desa) Suak Indrapuri, Ujong Karang pada Kamis 4/9/2025 malam.

Diskusi tersebut juga turut dihadiri oleh Wakil Bupati Aceh Barat, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dan unsur terkait lainnya.

Tarmizi mengatakan, pada 100 hari masa kerjanya di bulan Mei lalu pihaknya juga mengundang mahasiswa, Organisasi Kepemudaan (OKP) dan elemen masyarakat untuk mengkritik dan memberikan saran beserta masukan kepada Pemkab Aceh Barat.

“Dan malam ini juga sama, silahkan menyampaikan kritik masukan dan segala macam yang sifat dan tujuannya untuk membangun serta membawa Aceh Barat ke arah yang lebih baik lagi kedepannya,” kata Tarmizi.

Tarmizi juga mengapresiasi kepada para mahasiswa yang telah memperjuangkan rakyat dengan menyampaikan aspirasi dimuka umum melalui aksi demonstrasi yang santun dan elegan.

“Saat ini telah terjadi aksi demonstrasi secara besar – besaran di seluruh wilayah Indonesia, Aceh melakukan demonstrasi setelah hampir seluruh daerah selesai aksi demonstrasi secara serentak,” katanya.

Tarmizi mengatakan, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa di Aceh termasuk dalam aksi yang baik dan menjadi contoh bagi daerah lainnya di seluruh Indonesia lantaran tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum.

“Meski ada sedikit insiden pada aksi demonstrasi kemarin, tapi secara umum demo di Aceh menjadi contoh di seluruh Indonesia dan itu menjadi pembicaraan hangat sampai hari ini,” ujar Tarmizi.

Tarmizi berpesan kepada para mahasiswa agar tetap menjadi agen of change dan terus menyuarakan atau menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah baik legislatif maupun eksekutif.

“Kami mengajak untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang diperjuangkan oleh mahasiswa melalui dialog, ini menjadi contoh bagi seluruh daerah di Indonesia dan perdana kita lakukan di Aceh Barat,” tutupnya****

JEMBER, redaksi.co – Sejumlah nasabah program PNM Mekaar mengeluhkan praktik pemotongan sepihak saat pencairan dana. Praktik ini dinilai menyalahi aturan serta merugikan masyarakat kecil yang sedang berupaya meningkatkan taraf hidupnya (4/9/2025).

Menanggapi keluhan tersebut, Tyas, Pengawas Cabang PNM Mekaar Kecamatan Jombang ketika di temui awak media pada hari Senin 1/9/2025, membantah adanya pemotongan sepihak. Ia menyebut potongan yang terjadi saat pencairan merupakan hasil kesepakatan kelompok, sejalan dengan sistem tanggung renteng yang menjadi ciri khas program Mekaar.

“Jika ada nasabah yang merasa keberatan, silakan sampaikan ke kami dengan menyebutkan nama anggota, kelompok, dan alamatnya agar segera bisa ditindaklanjuti dan diluruskan,” ujarnya.

Namun, hasil penelusuran lapangan menunjukkan kondisi berbeda. Meski secara administratif ada kesepakatan kelompok, persetujuan itu diduga lahir dari tekanan. Sejumlah nasabah mengaku ditakut-takuti: bila menolak menanggung beban anggota bermasalah, pencairan pinjaman bagi seluruh kelompok terancam dibatalkan.

Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) Jember, Sugeng Haryadi, menilai persoalan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah.

“Kalau PNM Mekaar hanya sebatas menyalurkan dan menagih, tanpa pendampingan, itu sudah keluar dari semangat awal pemberdayaan. Negara harus hadir mengawasi agar tujuan mulia program tidak bergeser menjadi praktik yang justru membebani masyarakat,” tegasnya.

Sugeng juga menambahkan, dugaan pemotongan sepihak ini berpotensi melanggar aturan transparansi keuangan.

“Kami mendorong masyarakat berani melapor ke OJK sebagai lembaga resmi pengawas jasa keuangan. Selain itu, Kementerian BUMN harus turun tangan. Jangan sampai program pemberdayaan berubah menjadi jerat utang yang tidak sehat,” ujarnya.

Fenomena ini akhirnya menimbulkan pertanyaan besar: sejauh mana pengawasan pusat terhadap implementasi program di daerah? Apakah semangat pemberdayaan yang digembar-gemborkan selama ini hanya sebatas jargon, sementara masyarakat kecil tetap berada di posisi paling lemah.

Reporter: Sofyan

Fakfak. Redaksi.co.–Suasana penuh kehangatan dan rasa kekeluargaan mewarnai acara lepas sambut komandan Kodim 1803/Fakfak Letkol Inf Lukman Permana, S.E kepada penggantinya Letkol Inf Wahlin Rahman, S.Pd yang digelar di winder tuare, Kamis 4/9/2025. Acara ini di hadiri oleh Bupati Fakfak Samaun Dahlan, Forkopimda, perwira staf Kodim, anggota Kodim, ibu ibu persit, serta para tamu undangan.

Dalam kesempatan itu, Letkol Inf Lukman Permana, S.E menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dan dukungan yang telah diberikan selama dirinya menjabat sebagai Dandim 1803/Fakfak.

“Saya bersama keluarga mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua yang telah mendukung saya selama bertugas di Fakfak. Kesan yang saya dapat adalah Fakfak ini strategis sekali, hal ini karena rasa persaudaraan, kekeluargaan yang sangat kental sehingga dapat memberikan suasana kesejukan bagi hati saya dan keluarga”.

“Saya pribadi dan keluarga mohon pamit serta memohon maaf kepada semua pihak jika ada kesalahan yang saya lakukan selama bertugas di kodim 1803/Fakfak. Semoga kebersamaan dan silaturahmi ini tetap terjalin dengan baik dimanapun kita berada, tutupnya”.

Sementara itu, Letkol Inf Wahlin Rahman selaku Dandim 1803 yang baru dalam sambutannya mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang di berikan untuk memimpin Dandim 1803/Fakfak. Saya berkomitmen untuk melanjutkan program yang telah berjalan serta siap mengawal setiap fisi dan misi pemerintah demi kemajuan kabupaten Fakfak kedepan”.

“Saya memohon dukungan dan doa dari semua pihak agar tugas tugas yang di embankan dapat berjalan dengan baik” tutupnya.

Acara lepas sambut ini berakhir dengan penyerahan cinderamata, ramah tamah, dan foto bersama.

JEMBER, redaksi.co – Kekecewaan warga Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, terhadap aparat pengawas kian memuncak. Selasa (2/9/2025), puluhan warga mendatangi Kantor Inspektorat Kabupaten Jember untuk menagih kejelasan laporan dugaan korupsi Kepala Desa Kesilir, Sucipto.

Berkas laporan warga yang sebelumnya ditangani Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidus) Polres Jember disebut telah dilimpahkan ke Inspektorat. Namun, hingga kini, tak ada kejelasan tindak lanjutnya. Warga menilai ada dugaan kasus ini sengaja dibiarkan mengendap.

Sayangnya, upaya warga mencari jawaban langsung justru berakhir antiklimaks. Kepala Inspektorat Jember, Ratno, tak ada di tempat dan hanya diwakili staf bernama Anna, yang menyebut atasannya sedang dinas luar kota.

“Kami ingin tahu sejauh mana perjalanan berkas laporan kami. Tapi ternyata kepala inspektorat tidak ada, dan kami tidak dapat penjelasan apa-apa,” kata Gatot, salah satu perwakilan warga.

Nada lebih keras disampaikan Suhardi. Ia menduga ada permainan yang membuat kasus ini jalan di tempat. “Kalau laporan masyarakat terus digantung, wajar kalau muncul kecurigaan ada pihak yang sengaja mengulur-ulur atau bahkan melindungi,” tegasnya.

Kekecewaan makin bertambah karena upaya media menghubungi Kepala Inspektorat Ratno untuk konfirmasi juga tak mendapat respons hingga berita ini diturunkan.

Mandeknya penanganan laporan ini menimbulkan tanda tanya serius: benarkah ada intervensi atau kepentingan politik di balik lambannya gerak Inspektorat? Atau, apakah kasus ini sengaja dipetieskan untuk melindungi pejabat desa tertentu?

Di tengah gencarnya pemerintah pusat menyerukan transparansi pengelolaan dana desa, dugaan lambannya Inspektorat Jember justru mencoreng citra pengawasan daerah. Warga menegaskan, mereka akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum, bukan sekadar janji tanpa ujung. (Tim)

JEMBER, redaksi.co – Kepala DLH Jember Ajak Media Jaga Marwah Daerah Demi Adipura, Ingatkan Kebersihan Sebagai Bagian Dari Iman*

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jember, Drs. Suprihandoko, M.M., saat memberikan keterangan.

Jember, Obor Rakyat – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jember, Suprihandoko, mengajak insan media untuk bersama-sama menjaga nama baik Jember di tengah proses penilaian Anugerah Adipura yang masih berlangsung hingga Desember 2025 mendatang. Ia menekankan bahwa kebersihan bukan hanya urusan teknis, tetapi juga bagian dari keimanan sebagaimana diajarkan dalam Islam sejak usia dini.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor DLH Jember pada Rabu (3/9/2025), Suprihandoko menyampaikan penghargaan sekaligus permintaan maaf kepada para jurnalis atas dinamika yang terjadi. Ia mengakui bahwa media memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik, baik di dalam negeri maupun secara global.

“Saya mohon dengan hormat, panjenengan semua sebagai insan pers tidak perlu mempublikasikan keburukan daerah kita ke dunia internasional. Hari ini penilaian Adipura sedang berlangsung. Mari kita jaga nama baik Jember bersama-sama. Insya Allah, kalau kita bersatu, kita bisa meraih prestasi ini,” ungkapnya.

Sejak menjabat tiga bulan lalu, Suprihandoko telah menggerakkan berbagai inisiatif strategis untuk mengatasi persoalan sampah yang menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian Adipura. Di antaranya adalah: Mengaktifkan kembali UPT Persampahan agar pengelolaan lebih fokus dan terarah.

Mendorong pembentukan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di setiap desa sebagai upaya pengelolaan sampah dari sumbernya.

Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Peduli Sampah, melibatkan masyarakat dan produsen kemasan untuk turut bertanggung jawab dalam pembiayaan pengelolaan sampah.

Menarik investor kolaboratif guna menghadirkan alat pemusnah sampah modern di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Saat ini, Jember memiliki lima TPA yang memerlukan perhatian dan perbaikan. Suprihandoko berharap langkah-langkah ini menjadi solusi konkret sekaligus mencerminkan komitmen Jember dalam menjaga amanah lingkungan yang telah Allah titipkan.

“Ath-Thahuru Syatrul Iman (Kebersihan itu sebagian dari iman). Rasulullah SAW sudah mengajarkan kita sejak dulu. Maka sudah selayaknya kita jadikan urusan sampah ini sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya DLH atau pemerintah saja,” tegasnya.

Mengutip nilai-nilai Islam, Suprihandoko juga mengingatkan pentingnya menjaga lisan dan tulisan agar tidak menimbulkan fitnah atau memperburuk citra daerah. Ia berharap pemberitaan media bisa menjadi sarana dakwah yang mendorong perubahan positif di tengah masyarakat.

“Saya tidak melarang kritik. Kritik yang membangun tentu sangat kami butuhkan. Namun, mohon kiranya untuk menahan pemberitaan-pemberitaan negatif hingga awal Januari, setelah penilaian Adipura selesai. Ini bukan untuk menutup-nutupi, tapi demi menjaga semangat dan harapan bersama,” ujarnya dengan penuh harap.

“Mengakhiri pernyataannya, Suprihandoko mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi. Ia berharap, dengan kerja sama dan doa bersama, Jember dapat meraih penghargaan Adipura sebagai bentuk keberkahan dan hasil dari ikhtiar kolektif.

“Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala meridhai langkah kita semua. Jember bersih, Jember barokah, Jember berprestasi. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin,” pungkasnya.

Reporter: Uswa / Edi

Aceh Barat.Redaksi.co
Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengikuti apel kebangsaan yang berlangsung di halaman kantor bupati setempat, Kamis, 4/9/2025

Apel tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, MM.

Dalam amanatnya, Bupati Tarmizi menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurutnya, peran itu diwujudkan melalui upaya menghadirkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Pemkab Aceh Barat harus menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan NKRI dan mewujudkan bangsa yang adil, makmur, serta sejahtera,” ujar Tarmizi.

Ia menekankan pentingnya stabilitas daerah, keamanan, serta ketertiban masyarakat sebagai fondasi dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Tarmizi juga mengingatkan seluruh pejabat dan ASN untuk menjunjung tinggi kesederhanaan dengan tidak memamerkan kemewahan.

Sebagai tindak lanjut instruksi Menteri terkait perkembangan situasi kamtibmas, Bupati bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lebih aktif hadir di tengah masyarakat. Dialog bersama tokoh agama, pemuda, organisasi masyarakat, dan ormas kepemudaan, disebutnya menjadi langkah penting mempererat sinergi dan mencegah potensi konflik sosial.

Selain itu, Tarmizi menegaskan bahwa program pro rakyat harus menjadi prioritas pemerintah, termasuk melalui kegiatan pasar murah untuk membantu meringankan beban ekonomi warga. Ia juga mengimbau agar agenda seremonial yang berlebihan atau menonjolkan kemewahan sementara waktu ditunda.

ASN, lanjutnya, diharapkan dapat memanfaatkan media sosial secara positif, yakni dengan menyebarkan informasi pembangunan dan kegiatan kedinasan yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Sinergi Forkopimda Aceh Barat harus terus dijaga agar daerah tetap kondusif. Dengan begitu, rasa persatuan dan cinta tanah air dapat tumbuh, serta masyarakat semakin percaya kepada pemerintah,” pungkasnya ***