Meranti – Tanah longsor di Desa Telesung kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti. Jumat.26 12.2025.
Menurut pengakuan masyarakat Desa Telesung memang benar terjadi nya Tanah longsor di Desa Telesung Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti.
Pada hari Rabu malam tanggal. 17.12. 2025 sekitar pukul 01.00 wib hujan deras tidak berhenti, kemudian sekitar pukul 04.00 subuh terjadi lah Tanah longsor di tebing Pulau Rangsang dan di laut Selat Melaka tanah pecah,runtuh sekitar 100 meter lebih. Ujar nya.
Pondok- Pondok nelayan rebah kebumi, jatuh ke laut. Di tebing ini banyak pondok nelayan tempat nelayan berteduh dan istirahat yang ikut runtuh ke laut.
Dengan Pondok mereka yang jatuh ke laut tempat nelayan mencari rezeki, mereka pasrah saja. Ada nelayan mengatakan bahwa kalau ke laut pantai nya dalam sampai semester lebih terbenam di pantai.
Harapan serius kepada Pemerintah atau Pemerintah Pusat agar dapat memperhatikan, memperhitungkan daerah ini Kepulauan terluar berhapan langsung dengan selat Melaka. Diduga serius lama kelamaan Pulau ini cikàl bakal menjadi Selat Melaka di Kepulauan Meranti.
SULAWESI TENGGARA, Gubernur Andi Sumangerukka.Resmi ! menetapkan kenaikan upah minimun provinsi (UMP) tahun 2026 sebesar 7,58 persen.KENDARI, REDAKSI. CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi menetapkan kenaikan upah minimun provinsi (UMP) tahun 2026 sebesar 7,58 persen. Kebijakan ini di tuangkan dalam keptusan Gubernur Sultra Nomor 110.3.3.1/581 yang ditandatangani Gubernur Andi Sumangerukka pada Rabu, 24 Desember 2025 di Kendari. Melalui keputusan tersebut, UMP Sultra 2026 ditetapkan sebesar Rp 3.306.496,18. Angka ini naik Rp 232.944,48 dibandingkan UMP 2025 yang berada di posisi Rp 3.073.551,70. kenaikan ini merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi yang melibatkan unsur pemerintah daerah, pengusaha, dan serikat pekerja. Selain informasi yang saya berikan, ada beberapa hal lain terkait UMP Sultra 2026 yang perlu diketahui, antara lain:
• Masa Berlaku: UMP Sultra 2026 mulai berlaku pada 1 Januari hingga 31 Desember 2026, dan seluruh perusahaan di wilayah provinsi ini wajib menyesuaikan pembayaran upah sesuai besaran yang telah ditetapkan sejak awal tahun mendatang.
• Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP): Selain UMP, pemerintah provinsi juga menetapkan UMSP untuk dua sektor unggulan, yaitu pertambangan dan konstruksi. Untuk sektor pertambangan dan penggalian, UMSP Sultra ditetapkan sebesar Rp 3.373.843,20, naik 8,14 persen atau Rp 253.843,20 dari tahun sebelumnya. Adapun UMSP sektor konstruksi ditetapkan sebesar Rp 3.437.546,64, meningkat 7,02 persen atau Rp 225.546,64 dari tahun 2025.
• Kondisi Penerapan: Upah minimum yang ditetapkan berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Sementara bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, pengusaha diwajibkan menerapkan struktur dan skala upah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Harapan Pemerintah: Gubernur Sultra Andi Sumangerukka mengungkapkan, kenaikan UMP tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli pekerja sekaligus menjaga daya saing perusahaan untuk tetap tumbuh. Ia juga mengimbau seluruh perusahaan agar mematuhi ketentuan pembayaran upah minimum dan menegaskan bahwa pemerintah daerah akan melakukan pengawasan terhadap penerapan kebijakan ini.
• Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK): Selain UMP dan UMSP, Dewan Pengupahan Kabupaten Kota juga telah menyetujui UMK untuk beberapa daerah, seperti Kota Kendari, Konawe Utara, dan Kolaka. UMK Kota Kendari 2026 menjadi Rp 3.516.070,42, UMK Konawe Utara 2026 naik menjadi Rp 3.510.505,70, dan UMK Kolaka naik menjadi Rp 3.688.130,26.
Aceh Barat.Redaksi.co
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperingati 21 tahun tragedi tsunami Aceh dengan menggelar rangkaian kegiatan ziarah makam massal korban tsunami, tausiah, serta zikir dan doa bersama. Kegiatan tersebut dipusatkan di Masjid Babul Jannah, Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Jumat 26/12/2025
Peringatan ini diikuti unsur Forkopimda, seluruh ASN, perwakilan perusahaan swasta, tokoh masyarakat, serta masyarakat Aceh Barat.
acara yang menjadi momentum refleksi atas duka masa lalu sekaligus penguatan komitmen menghadapi tantangan bencana di masa depan , yang mengangkat tema “Dengan Doa kita mengenang, dengan ikhtiar kita siaga”
Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, MM, bersama Wakil Bupati Said Fadheil, SH, dalam sambutannya menegaskan bahwa peringatan tsunami bukan sekadar mengenang tragedi 2004, melainkan menjadi cermin untuk menata langkah ke depan.
“Ini bukan hanya mengenang masa lalu, tetapi refleksi untuk hari ini dan masa depan. Apalagi pada 26 November 2025, Aceh Barat kembali diuji dengan bencana banjir dan tanah longsor. Dulu tsunami air laut, sekarang banjir sungai. Dampaknya bahkan dirasakan hampir di seluruh desa,” ujar Bupati.
Menurutnya, meskipun tsunami 2004 menelan korban jiwa lebih besar, dampak ekonomi dari bencana banjir yang terjadi belakangan ini sangat dahsyat. Banyak masyarakat kehilangan rumah, sawah, dan kebun yang menjadi sumber penghidupan utama.
“Kami turun langsung ke lapangan. Ada desa yang 80 hingga 90 persen sawahnya tidak bisa lagi digunakan. Artinya, masyarakat kehilangan pendapatan untuk tiga hingga enam bulan ke depan. Ini ujian yang sangat berat,” ungkapnya.
Bupati juga menyoroti hilangnya rasa aman di tengah masyarakat. Setiap hujan deras, warga diliputi kecemasan dan sebagian terpaksa mengungsi. Relokasi pun bukan perkara mudah karena menyangkut ikatan sosial dan ekonomi masyarakat.
Atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Tarmizi menyampaikan keprihatinan mendalam kepada seluruh warga terdampak bencana. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk terus hadir bersama instansi terkait dalam penanganan darurat, pemulihan, dan rehabilitasi pascabencana.
Melalui doa bersama, ia mengajak memanjatkan doa agar para syuhada korban tsunami dan bencana lainnya mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT. Peringatan ini juga menjadi pengingat akan kecilnya manusia di hadapan kuasa Allah serta pentingnya memperkuat iman, kebersamaan, dan semangat bangkit.
Disisi lain, Tarmizi turut mengapresiasi solidaritas berbagai pihak, mulai dari Forkopimda, TNI-Polri, LSM, mahasiswa, relawan, hingga masyarakat yang bahu-membahu membantu korban bencana. Ia mengajak masyarakat untuk terus saling tolong-menolong, sekecil apa pun bantuan yang diberikan.
“Daripada menghabiskan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat, lebih baik kita sisihkan rezeki untuk membantu saudara-saudara kita. Insyaallah menjadi amal jariyah,” pesannya.
Selain itu, Tarmizi menegaskan bahwa peringatan tsunami bukan agenda seremonial semata, tetapi juga sarana edukasi mitigasi bencana, terutama bagi generasi muda. Edukasi kesiapsiagaan dinilai penting untuk meminimalkan risiko korban jiwa di masa mendatang.
Bupati Tarmizi juga mengingatkan pentingnya menjaga nilai-nilai syariat Islam, khususnya di kawasan wisata pesisir. Pemerintah bersama aparat dan ulama akan terus mengawal agar aktivitas wisata tetap berjalan dalam koridor syariat.
“Jika masih ditemukan pelanggaran, pemerintah tidak segan memberikan sanksi hingga penutupan permanen. Rezeki harus dicari dengan cara yang baik, apalagi saat saudara-saudara kita sedang diuji bencana,” tegasnya.
Peringatan 21 tahun tsunami Aceh ini diharapkan menjadi momentum memperkuat kepedulian, kesiapsiagaan, dan persatuan masyarakat Aceh Barat dalam menghadapi berbagai tantangan bencana ke depan****
Redaksi.co, Jakarta | Badan Pengembangan Industri dan Riset Olahraga (BAPINDRA) bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI menggelar Pelatihan Pemandu Wisata Olahraga selama dua hari, 26-27 Desember 2025. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Shankee, Kuningan, Jakarta, dan menjadi bagian dari upaya strategis memperkuat sumber daya manusia di sektor wisata olahraga nasional.
Pelatihan tersebut dirancang untuk mencetak pemandu wisata olahraga yang profesional, kompeten, serta memiliki wawasan kebangsaan, sejalan dengan kebutuhan pengembangan industri olahraga dan ekonomi kreatif di Indonesia.
Ketua Umum BAPINDRA, Suherlang Hasan, S.H., dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa sport tourism merupakan salah satu sektor potensial yang mampu menjadi motor penggerak industri olahraga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, keberadaan pemandu wisata olahraga memiliki peran yang sangat krusial, baik dalam mendukung penyelenggaraan berbagai event olahraga maupun dalam mengembangkan destinasi wisata olahraga di daerah.
“Melalui pelatihan ini, kami berharap para peserta mendapatkan keterampilan praktis yang bisa langsung diaplikasikan di lapangan,” ujar Suherlang.
Pelatihan ini diikuti oleh peserta dari beragam latar belakang, mulai dari pelaku event organizer (EO), pelaku UMKM, jurnalis, hingga praktisi dan pemerhati olahraga. Selama pelatihan, peserta dibekali pemahaman terkait kebijakan nasional, gambaran industri olahraga, serta keterampilan teknis yang relevan dengan kebutuhan pemanduan wisata olahraga.
BAPINDRA juga menyampaikan apresiasi kepada Kemenpora RI, khususnya Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga, atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada para narasumber serta seluruh peserta yang mengikuti pelatihan dengan antusias.
Sementara itu, perwakilan Kemenpora RI, Margono, dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri dalam pengembangan wisata olahraga. Ia berharap pelatihan ini tidak berhenti pada dua hari pelaksanaan semata, tetapi terus berlanjut melalui komunikasi, jejaring, dan kolaborasi nyata di lapangan.
KENDARI, REDAKSI.CO – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR) mengapresiasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sulawesi Tenggara atas komitmen, dedikasi, dan profesionalisme dalam mengelola dana umat secara amanah, transparan, dan akuntabel.
Apresiasi dan penghargaan tersebut disampaikan mengingat peran Baznas sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah dalam memperkuat pembangunan sosial dan ekonomi umat.
Hal itu diungkapkan Gubernur ASR saat menghadiri kegiatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) pada akhir Tahun 2025. Kegiatan digelar di Halaman Kantor Baznas Sultra pada Rabu (24/12/2025) dan dikutip dari Redaksi.co,melalui akun resmi Facebook PPID Utama Sultra pada Jumat (26/12/2025).
Melalui acara tersebut, Gubernur juga mengimbau seluruh umat Muslim, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sultra, karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta masyarakat yang memiliki kemampuan finansial untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah melalui Baznas Provinsi Sultra.
Redaksi.Co, Sukabumi || Ruas jalan Bagbagan–Kiara Dua di Simpenan, Kabupaten Sukabumi mengalami longsor di sejumlah titik dan menjadi perhatian serius bagi para pengguna jalan. Salah satu titik longsor terparah berada di wilayah Cimapag, Kecamatan Simpenan, yang menyebabkan badan jalan menyempit sehingga arus lalu lintas saat ini diberlakukan sistem buka tutup pada Kamis (25/12/2025).
Kondisi jalan yang labil diperparah oleh curah hujan tinggi yang kerap mengguyur wilayah tersebut. Tanah di sekitar tebing jalan dinilai masih rawan bergerak dan berpotensi kembali longsor, terutama saat hujan deras. Pengendara yang melintas dari arah Kiara Dua menuju Bagbagan maupun sebaliknya diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, mengurangi kecepatan, serta mematuhi pengaturan lalu lintas di lokasi.
Selain risiko longsor susulan, minimnya penerangan jalan umum (PJU) di sepanjang ruas jalan tersebut juga menambah potensi bahaya, khususnya pada malam hari. Kondisi gelap membuat jarak pandang pengendara terbatas dan menyulitkan untuk mengantisipasi kerusakan jalan maupun material longsoran yang masih tersisa di badan jalan.
Hingga kini, pengguna jalan berharap adanya penanganan lebih lanjut dari pihak terkait guna mencegah longsor susulan dan menjamin keselamatan arus lalu lintas di jalur penghubung Bagbagan–Kiara Dua tersebut, terutama di tengah cuaca yang masih berpotensi hujan. ***
Ketua Umum YPTKIS Desak Presiden Cabut Moratorium Penempatan PMI ke Timur Tengah
MATARAM – Redaksi.Co Ketua Umum Yayasan Peduli Tenaga Kerja Indonesia (YPTKIS), Henly Sunardi, menyampaikan pandangannya terkait kebijakan moratorium penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke negara-negara Timur Tengah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015.
Menurut Henly, kebijakan tersebut perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi sosial dan ketenagakerjaan yang terjadi saat ini, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah pengirim PMI.
Ia menyampaikan bahwa dalam praktiknya, minat masyarakat untuk bekerja di kawasan Timur Tengah masih cukup tinggi. Oleh karena itu, penutupan jalur penempatan resmi dinilai perlu dikaji kembali agar tidak menimbulkan dampak lanjutan yang tidak diharapkan.
“Pandangan kami, perlu ada kajian ulang terhadap moratorium ini. Bukan semata-mata soal membuka atau menutup penempatan, tetapi bagaimana negara dapat menghadirkan mekanisme perlindungan yang lebih efektif dan terukur,” ujar Henly.
Henly menekankan bahwa YPTKIS tidak mendorong pembukaan penempatan tanpa regulasi. Sebaliknya, pihaknya mendorong agar jika penempatan kembali dibuka, hal tersebut dilakukan melalui sistem yang jelas, terawasi, dan berbasis aturan resmi.
Beberapa hal yang menurutnya dapat dipertimbangkan antara lain penerbitan regulasi teknis penempatan yang transparan, penerapan sistem satu kanal, serta penguatan kerja sama bilateral dengan negara tujuan penempatan untuk menjamin pemenuhan hak dasar PMI.
Terkait posisi Pemerintah Provinsi NTB, Henly berharap agar pemerintah daerah dapat menyampaikan aspirasi dan masukan kebijakan kepada pemerintah pusat sesuai kewenangannya, sebagai bagian dari upaya perlindungan warga daerah yang bekerja di luar negeri.
“Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memberikan masukan kebijakan. Harapannya, setiap kebijakan nasional yang diambil benar-benar mempertimbangkan kondisi daerah pengirim PMI,” tambahnya.
YPTKIS berharap evaluasi kebijakan moratorium dapat dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sehingga tujuan utama perlindungan PMI dapat tercapai secara optimal.
JEMBER,redaksi.co – Dalam rangka perayaan Hari Raya Natal dan menjelang Tahun Baru, tim gabungan TNI dan Polri bersinergi melakukan pemantauan serta pengamanan di kawasan wisata Pantai Pancer, Kabupaten Jember. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan, ketertiban, serta kenyamanan masyarakat dan wisatawan selama masa libur akhir tahun (25/12/2025).
Pengamanan terpadu ini melibatkan personel TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, serta jajaran Polri. Seluruh unsur melaksanakan patroli gabungan di area pantai, jalur masuk wisata, serta titik-titik keramaian guna mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas, kemacetan, dan risiko kecelakaan laut yang cenderung meningkat saat libur panjang.
Komandan Pos TNI Angkatan Laut (Danposal) Puger, Kabupaten Jember, Lettu Laut (P) Dedi Nugraha, A.Md, menegaskan bahwa keterlibatan TNI AL difokuskan pada pengawasan wilayah pesisir dan perairan laut Pantai Pancer.
“Kami dari TNI AL melakukan pemantauan intensif di wilayah pesisir dan laut untuk mengantisipasi potensi gelombang tinggi serta memastikan keselamatan para wisatawan. Kami juga terus bersinergi dengan TNI AD dan Polri agar pengamanan berjalan maksimal,” ujarnya.
Selain pengawasan, petugas gabungan juga aktif memberikan imbauan kepada para pengunjung agar tetap mematuhi aturan keselamatan. Wisatawan diingatkan untuk tidak berenang terlalu ke tengah, memperhatikan rambu peringatan, serta segera melapor kepada petugas apabila melihat atau mengalami situasi berbahaya.
Sementara itu, personel TNI Angkatan Darat bersama Polri berperan dalam pengamanan jalur darat, pengaturan arus lalu lintas, serta pengawasan area parkir dan fasilitas umum. Kehadiran TNI AD dinilai mampu memperkuat pengamanan di titik-titik rawan kepadatan pengunjung.
Dengan sinergi lintas instansi TNI dan Polri ini, diharapkan suasana libur Natal dan Tahun Baru di kawasan wisata Pantai Pancer dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Aparat gabungan juga mengajak masyarakat dan wisatawan untuk bersama-sama menjaga keamanan serta mengutamakan keselamatan selama menikmati libur akhir tahun.
JEMBER, redaksi.co – Bupati Jember Gus Fawait menegaskan keberpihakan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap petani dan pekerja rentan melalui berbagai program strategis yang direalisasikan sepanjang tahun 2025. Komitmen tersebut disampaikan saat Launching Program Lingkaran Cinta dan Cinta Petani di Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Jember, Senin (22/12/2025) siang.
Gus Fawait menyebut, realisasi pembangunan tahun 2025 menjadi yang terbesar dalam empat dekade terakhir dan menorehkan sejarah baru bagi Kabupaten Jember, terutama dalam sektor perlindungan sosial dan pertanian.
Salah satu capaian utama adalah jaminan perlindungan sosial bagi puluhan ribu pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah daerah secara penuh menanggung iuran kepesertaan sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat.
“Pada 2025 ini, Jember mencatat angka partisipasi perlindungan sosial terbesar dalam tiga tahun terakhir. Total ada 82.093 pekerja yang iurannya dibayarkan oleh Pemkab Jember,” ujar Gus Fawait.
Puluhan ribu penerima manfaat tersebut meliputi 40.300 buruh tani, 19.474 pekerja sosial keagamaan, 10.000 petani pangan dan hortikultura, 9.484 pekerja rentan desa, 2.000 nelayan tangkap, serta ratusan pedagang keliling.
Hingga 10 Desember 2025, total dana manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang terserap telah mencapai Rp17,8 miliar dan diproyeksikan meningkat hingga Rp20 miliar pada akhir tahun.
Selain perlindungan sosial, Gus Fawait juga menegaskan keseriusan pemerintah daerah dalam membenahi sektor pertanian. Ia menargetkan Jember kembali menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur.
“Hampir 70 persen infrastruktur pertanian kita sebelumnya rusak. Fokus kami jelas, memperbaiki yang rusak dan memperkuat petani dengan alat produksi yang modern,” tegasnya.
Berbagai bantuan sektor pertanian telah direalisasikan, mulai dari 169 unit mesin pra-panen dan 111 unit mesin pasca-panen, 644 ton pupuk, 8.728 bibit hortikultura, 33.800 bibit perkebunan, hingga dukungan untuk 24.292 hektare tanaman pangan. Total nilai bantuan mencapai Rp73,5 miliar yang bersumber dari pemerintah pusat dan daerah.
Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, Gus Fawait mengaku aktif melobi pemerintah pusat. Ia menyebut kebutuhan anggaran perbaikan jalan di Jember diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun.
“Kalau hanya mengandalkan APBD, tentu berat. Karena itu, konektivitas Bandara Jember sangat penting agar koordinasi dengan pemerintah pusat berjalan cepat demi membawa anggaran pembangunan ke daerah,” jelasnya.
Gus Fawait optimistis pembangunan sektor pangan dan infrastruktur akan semakin masif pada 2026, sejalan dengan visi pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami tidak hanya menyampaikan rencana, tetapi menunjukkan bukti. Jember harus maju dan semakin sejahtera,” pungkasnya.
REDAKSI. CO – Dalam rangka mendukung kelancaran dan keselamatan pelaksanaan Operasi Lilin Kie Raha 2025, Subsatgas Dokkes Polda Maluku Utara melaksanakan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat serta personel yang bertugas, bertempat di Posko Kesehatan Pelabuhan Ferry Sofifi, Rabu, (24/12).
Kegiatan pemeriksaan kesehatan ini meliputi pengecekan tekanan darah, pemeriksaan kesehatan umum, pemberian obat-obatan ringan, serta konsultasi kesehatan.
Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan personel tetap prima selama melaksanakan pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, sekaligus memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pengguna jasa penyeberangan.
Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol. Bambang Suharyono, S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa kehadiran Subsatgas Dokkes merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga kesiapan personel di lapangan.
“Pemeriksaan kesehatan ini sangat penting untuk memastikan personel yang bertugas dalam Operasi Lilin Kie Raha 2025 tetap sehat dan siap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Selain itu, masyarakat yang berada di pelabuhan juga dapat memanfaatkan layanan kesehatan yang telah disediakan,” ujar kabid humas.
Ia menambahkan, Polda Maluku Utara terus mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap kegiatan Operasi Lilin, guna menciptakan rasa aman, nyaman, dan kondusif bagi masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru.
