Mamuju — Fraksi Mahasiswa dan Ampera kembali menyuarakan kritik keras terhadap kinerja Kepolisian Daerah Sulawesi Barat (Polda Sulbar). Berbagai laporan masyarakat yang masuk disebut tidak ditangani secara cepat dan transparan, sehingga menimbulkan kekecewaan luas di publik.
Ketua Fraksi Mahasiswa, Alim Bahri, menegaskan bahwa masyarakat Sulawesi Barat membutuhkan institusi kepolisian yang mampu memberikan respons cepat, bukan justru membuat pelapor menunggu tanpa kepastian.
“Banyak aduan masyarakat yang berlarut-larut tanpa kejelasan. Kinerja yang lamban ini tidak hanya merugikan publik, tetapi juga menurunkan kepercayaan terhadap institusi. Dengan kondisi seperti ini, masyarakat bahkan beranggapan lebih baik melapor ke Damkar daripada berharap laporan mereka diproses cepat oleh Polda,” ungkap Alim Bahri dengan tegas.
Menurutnya, ungkapan tersebut bukan sekadar kritik biasa, tetapi cerminan dari kekecewaan masyarakat yang merasa tidak mendapatkan pelayanan maksimal dari pihak kepolisian.
Sementara itu Angriawan ketua Ampera menegaskan bahwa kritik ini merupakan bagian dari dukungan terhadap reformasi Polri, agar institusi kepolisian tidak berjalan di tempat dan kembali pada esensi utamanya: melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat secara profesional.
“Kami mendukung penuh reformasi Polri. Kritik ini adalah bentuk kepedulian, bukan permusuhan. Kami mendesak Polda Sulbar untuk berbenah, mempercepat penanganan laporan, dan menindak tegas oknum yang tidak profesional,” tambahnya.tegas Angriawan
Angriawan juga menegaskan akan melakukan aksi demonstrasi apabila dalam waktu dekat ini belum laporan aduan yang di masukkan beberapa pekan yang lalu belum mendapat respon.
Aksi ini sebagai bentuk peringatan ke Polda Sulawesi barat bahwa kami selalu ada dalam mengawal isu tersebut Fraksi Mahasiswa dan Ampera meminta Kapolda Sulbar untuk segera:
Melakukan percepatan penanganan laporan aduan masyarakat yang selama ini berjalan lamban Menghadirkan transparansi perkembangan laporan, sehingga pelapor tidak merasa diabaikan.
Meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh lini kepolisian Membuka ruang dialog dengan masyarakat dan kelompok sipil untuk memperbaiki koordinasi dan pengawasan.
Alim menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan pelayanan cepat tanpa harus menunggu berbulan-bulan.
“Kami tidak ingin masyarakat merasa ditinggalkan. Polda Sulbar harus kembali pada komitmen penegakan hukum yang cepat, profesional, dan berkeadilan. Masyarakat butuh kepastian, bukan janji,” tegasnya.
