JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mulai menembus tembok tebal kekuasaan dinasti politik di Kabupaten Mempawah. Salah satu figur sentral, Ria Mulyadi—adik kandung Gubernur Kalbar, Ria Norsan—resmi diperiksa penyidik sebagai saksi dalam kasus korupsi peningkatan jalan tahun anggaran 2015 senilai lebih dari Rp71 miliar.**
Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (13/6/2025), dan menjadi sorotan karena Ria Mulyadi selama ini dikenal sebagai politisi kuat dari Partai Golkar, serta pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Mempawah periode 2019–2024. Pemeriksaan ini sekaligus menjadi sinyal keras bahwa KPK tidak lagi mentolerir kekebalan kuasa keluarga dalam lingkaran kekuasaan daerah.
*Benang Kusut Proyek Infrastruktur*
KPK menyebut proyek yang menjadi titik mula korupsi adalah peningkatan dua ruas jalan strategis: Sekabuk–Sei Sederam dan Sebukit Rama–Sei Sederam. Total anggaran mencapai Rp71,15 miliar. Proyek itu diduga kuat sarat manipulasi mulai dari tahap perencanaan, lelang, hingga pelaksanaan.
Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pemeriksaan terhadap Ria Mulyadi dilakukan bersamaan dengan dua ASN Kementerian Keuangan berinisial MT dan MN—yang berdasarkan informasi lapangan diketahui sebagai Maharta Titi dan M. Nafi. Mereka diperiksa terkait pengawasan anggaran yang diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Sebelumnya, pada Rabu (11/6/2025), KPK juga memeriksa Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mempawah, Hamdani, bersama tiga ASN lainnya: Sulaiman, Abdurahman, dan Idy Safriadi. Pemeriksaan ini memperkuat indikasi adanya koordinasi sistematis yang melibatkan aktor dari internal dinas hingga ke jejaring eksternal.
*Sudah Tiga Tersangka, Tapi Siapa Otak Sebenarnya?*
KPK telah menetapkan tiga tersangka, terdiri dari dua penyelenggara negara dan satu pihak swasta. Namun publik bertanya: **mengapa belum satu pun nama besar di lingkaran kekuasaan politik daerah yang disentuh?** Bukankah aliran dana dan pengaruh proyek ini mengarah pada tokoh-tokoh elite lokal?
Masyarakat, terutama aktivis anti-korupsi di Kalimantan Barat, menilai bahwa kasus ini tak sekadar soal proyek jalan, tapi merupakan *puncak gunung es dari gurita dinasti politik* yang selama lebih dari satu dekade mengendalikan pemerintahan, proyek, dan anggaran publik tanpa kontrol berarti.
*”Sudah lama publik tahu bahwa satu keluarga menguasai banyak lini kekuasaan di Mempawah. Tapi baru kali ini ada tindakan nyata. Pertanyaannya: akankah KPK berani menindak hingga ke akar?”* ujar seorang aktivis yang minta namanya dirahasiakan.
*Geledah 16 Lokasi, Bukti Bertumpuk*
Dalam pengembangan kasus, KPK telah menggeledah 16 titik lokasi di Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Kota Pontianak selama 25–29 April 2025. Dari operasi tersebut, penyidik menyita dokumen penting, alat komunikasi, serta data elektronik yang diyakini berkaitan dengan alur proyek dan distribusi dana.
Penggeledahan dan penyidikan menunjukkan keseriusan KPK. Namun masyarakat berharap lebih: **penetapan aktor intelektual di balik proyek dan aliran dana.**
*Desakan Publik: Bongkar Dinasti Politik*
Gelombang tuntutan mulai bermunculan, terutama dari kalangan mahasiswa dan aktivis sipil di Kalbar. Mereka mendesak agar KPK tidak hanya berhenti di level teknis dinas atau ASN biasa, tetapi **membongkar keseluruhan jaringan korupsi dinasti** yang dinilai telah membuat Kabupaten Mempawah “mandeg” dalam pembangunan dan dikendalikan kepentingan pribadi selama bertahun-tahun.
*”Sudah waktunya publik tahu: siapa bermain di balik proyek-proyek raksasa daerah. Ini bukan sekadar korupsi teknis, tapi pembusukan sistem oleh segelintir elite politik,”* tegas salah satu aktivis mahasiswa.
*Penutup: Apakah Hukum Akan Tajam ke Atas?*
Kini publik menanti keberanian KPK dalam membongkar seluruh mata rantai korupsi ini. Jika berhasil, maka akan menjadi preseden penting dalam penegakan hukum di daerah—khususnya dalam *membongkar cengkeraman kekuasaan keluarga yang selama ini dianggap tak tersentuh.*
KPK memiliki momen emas. Tapi pertanyaannya tetap sama:
*Beranikah menembus benteng kekuasaan keluarga penguasa Kalbar?*
Ataukah kasus ini kembali dibungkam seperti yang sudah-sudah?Red/ Danil.A
