Ketum HMI MPO Batam Madani nilai pemerintah lupakan kerugian rakyat dalam korupsi Pertamina.
Ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam Majlis penyelamat organisasi Cabang Batam Madani (HMI MPO) Bachtiar Hadi menilai pemerintah hanya fokus terhadap penghitungan kerugian negara dalam kasus korupsi tata kelola minyak Pertamina dan Pertamax oplosan. Salah satu modus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, Sub Holding, dan Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS) periode 2018-2023 adalah mengoplos bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax dengan menggunakan Pertalite.
Dalam hal ini Bachtiar hadi selaku ketua umum HMI cabang Batam Madani menyoroti kerugian masyarakat akibat Pertamax oplosan ini karena konsumen harus merogoh kantong lebih dalam untuk membayar BBM dengan research octane number (RON) 92 yang diduga merupakan hasil oplosan dari RON 90 (Pertalite).
“Kerugian ini ditimbulkan akibat masyarakat membayar lebih mahal barang dengan kualitas RON 90, yang kiranya mereka membeli RON 92. Dana masyarakat yang seharusnya bisa dibelanjakan untuk keperluan lainnya, justru digunakan untuk menambah selisih harga Pertamax oplosan.” kata Bachtiar dalam keterangan resmi, pada kamis 06 Maret 2025.
Oleh karena itu ketua umum HMI MPO Cabang Batam madani meminta pemerinta dan Stakeholder untuk mengecek seluruh pertamina dan stasiun pengisian bahan bakar umum agar masyarakat kota batam merasa yakin dan percaya dalam melakukan pengisian bahan bakar RON 92.
“Dalam hal ini seharusnya pemerintah segera ambil tindakan untuk melakukan inspeksi keseluruh stasiun pengisian bahan bakar, agar dapat menepis isu yang sedang ramai di bicarakan secara nasional, agar masyarakat kota batam merasa lebih yakin ketika mereka membeli bahan bakar pertamax atau RON 92” tegas Bachtiar Hadi.
