KECEWA BERAT! DPRD Lombok Barat Ingkar Janji Hadiri Hearing Dugaan Penyimpangan di PT AMGM
Lombok Barat — Redaksi.Co. Rasa kecewa mendalam dirasakan oleh Ketua GAMM, Taupik, bersama gabungan aktivis dari berbagai elemen yang telah menyatakan kesiapannya menghadiri agenda hearing atau dengar pendapat bersama DPRD Lombok Barat pada Jumat (23/5). Hearing tersebut sedianya membahas berbagai indikasi dugaan penyimpangan serius di tubuh PT Air Minum Giri Menang (AMGM). Ironisnya, tidak satu pun anggota DPRD Lombok Barat hadir.
Padahal, komitmen kehadiran telah disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Lombok Barat. Salah satu anggota DPRD lainnya juga menjanjikan kehadiran setelah salat Jumat. Namun, hingga sore hari, tak satu pun wakil rakyat yang muncul, meski para aktivis telah menunggu berjam-jam di kantor DPRD.
Agenda hearing tersebut dirancang untuk menggali keterangan dan klarifikasi atas beberapa dugaan serius, antara lain:
1. Gaji pensiun mantan Direktur PT AMGM yang mencapai Rp60 juta per bulan, angka yang dinilai sangat janggal di tengah situasi keuangan perusahaan dan kebutuhan pelayanan masyarakat.
2. Pinjaman dana sebesar Rp118 miliar yang diduga dilakukan tanpa persetujuan DPRD Lobar, serta dikaitkan dengan upaya mengejar diskon bunga dari Departemen Keuangan dan DPD Bali.
3. Proses pengangkatan Direktur PT AMGM yang disinyalir sarat kepentingan politik balas jasa. Sertifikasi kompetensi yang semestinya memakan waktu bertahun-tahun justru diperoleh hanya dalam hitungan bulan.
4. Tidak aktifnya Forum Pelanggan PT AMGM, yang seharusnya menjadi sarana pengawasan publik, namun kini justru dianggap vakum dan tidak menjalankan fungsinya secara maksimal. Salah satu tokohnya, Agusdin, dinilai tidak memberikan kontribusi nyata.
Ketua LSM PPLSP, Asmuni, menegaskan bahwa ketidakhadiran DPRD adalah bentuk pengabaian terhadap aspirasi rakyat. “Kami para aktivis kecewa berat. Ini bukan hanya soal ketidakhadiran, tapi soal etika dan tanggung jawab moral sebagai wakil rakyat,” ujarnya.
H. Munawar, salah satu tokoh masyarakat yang turut hadir, juga menyayangkan sikap DPRD yang dinilai mencederai semangat keterbukaan dan pengawasan publik terhadap BUMD strategis seperti PT AMGM.
Gabungan aktivis yang hadir antara lain dari:
LSM Jangkar
LSM Edukasi
GAMM
LSM PPLSP
LSM PMI
LSM KASTA NTB
LSM Mata Air
LSM AMPES
Salah satu aktivis, Daud, menyampaikan kepada awak media Redaksi.co bahwa mereka akan kembali mendatangi kantor DPRD Lombok Barat pada hari Senin mendatang dengan jumlah massa yang lebih besar. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penegasan bahwa suara rakyat tidak bisa diabaikan begitu saja.
“Kami akan datang lagi, lebih banyak dan lebih lantang. Ini bukan sekadar aksi, tapi bentuk tanggung jawab moral agar lembaga wakil rakyat tidak menjadi simbol kosong,” tegas Daud.
Read : HS2025 Abach Uhel
Sumber : Redaksi.Co
