Redaksi.co MAMUJU : Tabuh genderang perang resmi bertiup dari tanah Sulawesi Barat. Gerakan Mahasiswa Hukum Sulawesi Barat (GMH) pasang badan membongkar dugaan skandal gurita mafia pupuk bersubsidi yang kian brutal mencekik leher para petani lokal.
Tak tanggung-tanggung, massa mahasiswa kini mengarahkan bidikan langsung ke pucuk pimpinan kepolisian: Mendesak Kapolda Sulawesi Barat untuk segera menyapu bersih dan membongkar dugaan bisnis haram di seluruh rantai distribusi.
Langkah keras GMH ini dipicu oleh jeritan pilu para petani yang kian terdesak akibat kelangkaan pupuk di lapangan. Alokasi yang seharusnya menjadi penambal hidup rakyat kecil ditengarai sengaja “dibelokkan“, diselundupkan, dan dijadikan pundi-pundi kekayaan pribadi oleh segelintir oknum tak bertanggung jawab.
Juru Bicara GMH, Mondy, menegaskan bahwa pupuk bersubsidi adalah hak konstitusional rakyat yang dijamin negara, bukan “sapi perah” bagi para pemburu rente.
“Jangan biarkan pupuk bersubsidi ditilap oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sementara petani yang berhak justru menjerit ditindas kelangkaan! Pemeriksaan harus dilakukan secara mendalam, objektif, transparan, dan tanpa tebang pilih!” tegas Mondy dengan nada sengit.
Dalam pernyataan sikap resminya, GMH melayangkan lima maklumat krusial yang menuntut aksi nyata tanpa kompromi:
- Sapu Bersih Tanpa Pandang Bulu: Desak Kapolda Sulbar memanggil dan memeriksa seluruh jaringan penyedia, distributor, hingga pangkalan yang terindikasi main mata.
- Bongkar Data ‘Gelap’ Kios: Menuntut pembukaan data secara telanjang terkait ketersediaan stok, Harga Eceran Tertinggi (HET), dan alokasi resmi di setiap kios demi menghentikan praktik jatah siluman.
- Tindakan Ekstrem PT Pupuk Indonesia: Meminta PT Pupuk Indonesia tak ragu mengambil tindakan banting stir dengan memutus kontrak kerja sama dan mem-blacklists distributor maupun kios pengecer yang terbukti bermain curang.
- Pidanakan Begal Hak Petani: Mendorong aparat penegak hukum menjerat para pelaku penyelewengan dengan sanksi pidana berat.
- Selamatkan Nasib Petani: Mengembalikan marwah distribusi pupuk murni untuk kesejahteraan petani, bukan untuk memuaskan syahwat serakah para oknum.
GMH menegaskan bahwa gertakan ini bukanlah gertakan sambal. Pihaknya memastikan bakal terus menggelorakan perlawanan dan mengawal kasus ini hingga ada kepala yang bertanggung jawab dan mendekam di balik jeruji besi.
“Pupuk bersubsidi harus tepat sasaran! Transparansi adalah kewajiban, dan penyalahgunaan adalah kejahatan yang harus ditindak tegas!” pungkas Mondy mengunci perlawanan. (ZUL)
